IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH Kabupaten Nunukan Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (3): 1024-1035 ISSN 2338-3615, ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id © Copyright 2013

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH Kabupaten Nunukan Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Aprem1 Abstrak Pembangunan infrastuktur yang ada di Kecamatan Krayan yaitu pembangunan jalan (Semenisasi, pengerasan jalan antar Lingkungan Desa), Kantor Camat, Kantor imigrasi, Kantor Pertanian, Kantor BMG, Kantor Polisi, Kantor Perhubungan, Kantor UPTD Pendidikan, Kantor Agama, Puskesmas, Jembatan, Pembangunan dan pembukaan jalan tembus antar desa yang ada di Kecamatan Krayan, Bangunan Sekolah (TK,SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi Teologia). Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Kabupaten Nunukan . Pendahuluan Pembangunan harus dapat menjangkau dan dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata oleh segenap lapisan masyarakat. Dengan adanya sistem Bottom up yaitu sistem pembangunan dari masyarakat keatas dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada didaerah di harapkan dapat terealisasi pembangunan hingga ke daerah-daerah pedalaman yang terisolir. Guna mengatasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat melalui pemerataan pembangunan secara bertahap. ` UU RI NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan definisi yang jelas pada hakikat pembangunan Indonesia. Daerah berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengambil suatu kebijakan pembangunan agar pembangunan bisa menyentuh ke daerah-daerah pedalaman, perbatasan dan daerah yang terisolir dari jangkauan. Karena pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami tentang kondisi dan daerahnya sendiri. Kebijakan- kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu harus melalui tahapan atau pun proses-proses sehingga kebijakan yang akan di ambil tepat sasaran.Menurut Carl Friedrich, 2002 : 16 yang menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, Kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang1

Mahasiswa Semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

Implementasi Kebijakan Pemerintah ( Aprem)

peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. Kebijakan merupakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai prilaku atau tindakan yang di ambil secara acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan melainkan tindakan yang di rencanakan. Kondisi daerah perbatasan yang tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan seperti Pendidikan, infrastruktur, Media, Telekomunikasi, Sarana umum, Listrik dan kesejahteraan masyarakat yang rendah. bahwa kondisi daerah perbatasan sangatlah tidak menguntungkan. Hal ini mengakibatkan kehidupan masyarakat setempat serta wilayahnya masih sangat terbatas, dan relatif tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan daerah-daerah yang terletak dekat dengan pusat pemerintahan. ` Kecamatan Krayan merupakan salah satu Kecamatan dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Untuk mencapai Krayan di Butuhkan waktu 1 Jam Perjalanan dari Nunukan dan Tarakan dengan Menggunakan Pesawat terbang Jenis Cesna Cassa (Susi Air) dan Pesawat MAF (Mission Aviliattion Fellowship) yang hanya dapat dicapai menggunakan transportasi udara. Berdasarkan pengamatan Penulis dan informasi yang didapat dari Pemerintah Daerah serta masyarakat Daerah sendiri bahwa, Pembangunan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan terkendala dengan tidak adanya akses jalan/transportasi yang tidak memadai, mengakibatkan biaya bahan material bangunan tinggi sehingga pembangunan belum dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata. Ketertinggalam secara ekonomi dirasakan oleh masyarakat karena minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai, seperti jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat sangat terbatas, prasarana dan sarana komunikasi seperi pemancar atau transmisi radio dan televisi serta sarana telepon relatif minim, ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan maasyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Kerangka Dasar Teori Pengertian Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan menurut kamus Webstar dalam Wahab (2000:64) menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Jika kita lihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Menurut Van Horn dalam Wahab (2000:65) dikemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

1025

eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 3, 2013: 1024-1036

Sedangkan proses implementasi baru dapat dilaksanakan apabila tujuantujuan telah ditetapkan dalam bentuk program-program dengan memperhatikan kelemahan, peluang dan kemungkinan resiko terkecil sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Untuk mencapai hasil yang maksmal perlu melibatkan berbagai unsur (stakeholders) sehingga hasil keputusan melahirkan produk yang mewakili semua kepentingan. Hal senada juga dirumuskan oleh Meter dan Horn dalam Wahab (2000:79) adalah suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, control dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Atas dasar pemikiran tersebut, maka tripologi kebijakan yaitu : (1) jumlah masing-masing perubahan yang dhasilkan, (2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. (3) implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan relatif tinggi. Grindle dalam Wahab (2000:127) berpendapat proses implementasi adalah proses kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula sudah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan demi mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Isi kebijakan itu sendiri terdiri atas (1) kepentingan yang dipenuhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, (6) sumber data yang dilibatkan secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan agar tujuantujuan pemerintah dapat direalisasikan. Edward III, mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : 1. Communication (komunikasi); komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi 2. Resourcess (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah: a. staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan b. informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi c. dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan d. wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

1026


3. Dispotition or Attitude (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil insiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. 4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Menurut Friedrich (Dalam Winarno, 2004:16), kebijakan sebagai “ Suatu tindakan arah yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suaatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasi suatu tujuan atau sasaran atau suatu maksud tertentu”. Edward III dan Sharkansky (Dalam Islamy, 2003:18) mengartikan kebijakan Negara adalah “Apa yang dinyatakan dan dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan pemerintah kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah”. Lebih lanjut Edward dan Sharkansky mengatakan bahwa “Kebijakan Negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato -pidato pejabat pemerintah ataupun programprogram dan tindakan yang dilakukan pemerintah”. Menurut Dye (Dalam badjari dan Yuwono 2001:8) “ Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah”. Dari pendapat-pendapat diatas, bahwa fokus penelitian dari kebijakan itu adalah arah tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk mencapai maksud, tujuan, dan sasaran tertentu. Menurut Anderson (Wahab 2002:21), kebijakan adalah prilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan Friedrich mengemukakan kebijakan atau kebijaksanaan (Policy) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan. (Abdul Wahab 2002:3). Karakteristik Kebijakan Publik Karakteristik adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus diri sesuatu. Orang mengenal dan memahami sesuatu berdasarkan keterangan tersebut.

1027


James Anderson dan kawan-kawannya dalam Wahab (2002:41) mengemukakan beberapa karakteristik dari kebijakan yaitu : a. Public policy is purposive, goal oriented behavior, rather random of chance behavior. Artinya setiap kebijakan mutlak memiliki tujuan tidak hanya sekedar asal buat atau kebetulan karena kesempatan membuatnya. b. Public policy consist of course of action rather than sparate discreate decision of actions performed by government officials. Maksudnya suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat dan berorentasi pada pelaksanaan, interprestasi dan penegakan hukum. c. Policy is what government do-not what they say will do or what they intend to do. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang diniatkan akan dilakukan pemerintah. d. Public policy my be either negative or positive. Kebijakan dapat berbentuk negatif (Melarang) dan dapat juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan. e. Public policy is based on law and authoritative. Kebijakan didasarkan pada hukum karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhinya. Berdasarkan lima kriteria diatas terdapat prosedur yang kompleks untuk menstranformasikan keputusan (Decision) sebagai kebijakan (Policy) terdapat garis demokrasi sebagai pembeda diantara keduanya dan standarisasi kriteria kebijakan ini belaku dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur- Unsur Kebijakan Publik Sebagai suatu sistem yang terdiri atas sub sistem atau elemen komposisi dari proses kebijakan. Abidin (2004:45) menyatakan bahwa terdapat lima unsur dari suatu kebijakan bila dilihat dari perspektif strukturnya yaitu : 1. Tujuan kebijakan telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya tujuan, tidak perlu adanya kebijakan, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasioanal atau realistisnya (National of Realistic ) jelas dan berorentasi kedepan ( Future Oriented ). 2. Masalah (Problem). Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menemukan proses kebijakan tidak ada artinya suatu metode pemecahan suatau masalah kebijakan bilamana pemecahannya dilakukan pada masalah yang tak benar. Dengan kata lain, bila suatu masalah telah dapat didefinisikan secara tepat maka maka peluang penyelesain masalah kebijakan akan potensial. 3. Tuntutan (Deman). Telah diketahui partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju (Huntington). Partisipasi tersebut dapat berbentuk dukungan,Tuntutan, dan tantangan, atau kritik seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat berifat moderat atau radikal. Tergantung pada 1028


4.

5.

urgensi dan tuntutan, gerahnya masyarakat dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut. Dampak (Out Comes). Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Pada perkembangannya, dampak yang terjadi publik akan dijadikan sebagai rujukan evaluasi bagi formulasi pengembangan kebijakan publik berikutnya. Sarana atau alat kebijakan (Policy Instrument) suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagaimana dimaksud guna mencapai kontak yang langsung dengan masyarakat sebagai titik berat perhatian kebijakan. Beberapa dari sarana kebijakan antara lain : a Kekuasaan ( Power ) b Insentif c Pengembangan kemampuan d Simbolis e Modifikasi atau perubahan kebijakan itu sendiri

Proses Kebijakan Publik Abidin (2004:71) menyatakan bahwa proses formulasi suatu kebijakan politik haruslah melalui suatu tahapan penelaah terhadap arus informasi kebijakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang tepat dan akurat dalam pengaplikasian pada tatanan politik. Untuk selanjutnya alternatif strategi akan dikaji secara mendalam untuk mendapatkan rumusan terbaik yang menjadi dasar dari aksi atau implementasi kebijakan. Kompleksitas konsepsi dari aksi kebijakan ini akan memberikan hasil sebagai konsekuensi lansung dari realisasi kebijakan dalam ruang publik. Dan hasil penerapan tersebut akan memberikan dampak-dampak baik langsung maupun tidak langsung dan evaluasi terhadap dampak kebijakan inilah yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan berikutnya. Secara khusus terdapat sebuah konsep yang menggambarkan proses formulasi kebijakan publik. Abidin (2004:157) menyatakn bahwasanya terdapat empat fase dalam dalam proses kebijakan publik. Dalam hal ini memberi penekanan pada proses perumusan kebijakan organisasi, baik pemerintah maupun organisasi privat (Non Pemerintah). Keempat komponen tersebut adalah input (Masukan), Withinputs (Proses ), Outputs (Keluaran), dan Outcomes (Dampak). Beberapa pemikir lain secara umum memiliki konsep yang serupa, perbedaannya hanya terletak pada penggunaan istilah Conversion dan dan throughputs dalam fase proses, serta penambahan konsep Feedback (Umpan Balik) pasca implementasi kebijakan (Outputs) Isu Kebijakan Publik Dalam literatur yang dikutip Wahab (2002: 40) disebutkan bahwa secara teoritis suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan, 1029


untuk dijadikan agenda kebijakan publik bilamana memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut diantaranya: a. Isu tersebut telah mencapai suatu krisis tertentu, sehingga praktis tidak bisa lagi di abaikan begitu saja; atau yang dipersepsikan sebagai suatau ancaman yang serius yang tidak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih besar eskalasinya. b. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (Impact) yang bersifat dramatik. c. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak, bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat dukungan berupa meliputi media masa yang luas. d. Isu tersebut menjangkau dampak yang sangat luas e. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimacy) dalam masyarakat. f. Isu tersebut menyangkut persoalan yang Fashionable, serta berkenaan dengan trend atau kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat. Dari beberapa kriteria diatas, tidak semua isu kebijakan mempunyai skala prioritas yang sama untuk diproses. Isu-isu kebijakan haruslah disaring melalui dua mekanisme pokok, yaitu kriteria penyaringan dan kriteria pemilihan Wogwood dalam bukunya Policy Analysis For The Real Word menjabarkan dengan utuh mengenai empat kriteria penyaringan isu kebijakan kriteria tersebut adalah : 1. Konteks Isu (Issue Context) 2. Karakteristik isu (Issue Characteristic) 3. Dampak isu (Issue Repercussions) 4. Biaya tindak lanjut ( Cost Of Action And Analysis ) Keempat kriteria tersebut memiliki indikator turunan dalam pengukuran teknis isu kebijakan. Selain kiteria penyaringan terdapat pula kriteria yang berkaitan dengan pemilihan strategi kebijakan. Sebagai langkah awal pada tingkat ini. Dilakukan pengidentifikasian terhadap berbagai alternatif strategi kebijakan. Kemudian dilakukan penyaringan untuk mendapatkan alternatif yang paling memenuhi syarat. Pembangunan Menurut Siagian (2001:4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation-building). Kartasasmita dalam Riyadi (2005:4) menyatakan pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang di lakukan secara terencana. 1030


Sedangkan menurut Katz dalam Yuwono (2001:47) pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang di pandang lebih bernilai. Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah di lakukan pemerintah. Pembangunan yang telah di canangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Konsep Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg 2000: 54). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg 2000: 78). Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting (Kodoatie 2003:98). Pembangunan sebagai proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dari tidak ada menjadi ada,pembangunan yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik. Daerah Perbatasan Daerah perbatasan identik dengan daerah padalaman dan daerah yang terisolir. Penegasan dari kondisi daerah ini, dapat diperhatikan kesimpulan Mubyarto (1991: 54) bahwa daerah pedesaan di Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan kawasan yang paling terbelakang adalah daerah pedesaan yang terletak didaerah perbatasan. Potensi ekonomi masyarakatnya yang relatif jarang, sebenarnya cukup oleh daerah itu. Kendala utama yang dihadapi oleh desa itu adalah isolasi fisik yang disebabkan oleh geogerafis yang sangat terpencil. Isolasi fisik yang dialami daerah ini menimbulkan ” Isolasi Perhatian” baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah terhadap proses pembangunan didesa-desa itu. Pembangunan daerah perbatasan dilakukan untuk memecahkan permasalahan “Keterbelakangan, Ketertinggalan“ agar terciptanya pembangunan secara adil dan merata. Upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah ini khususnya dalam upaya membuka keterisoliran desa-desa yang berada didaerah perbatasan dan daerah terpencil.

1031


Metode Penelitian Jenis Penelitian Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat Deskristif Kualitatif. Penelitian deskistif Kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan/ melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diteliti dan diamati dalam penelitian ini yaitu Studi tentang kebijakan pemerintah Kabupaten dalam pembangunan infrastruktur daerah perbatasan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Fokus Penelitian Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Implementasi Kebijakan Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan yang meliputi: a. Pembangunan infrastruktur Jalan dan bandara daerah perbatasan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan b. Pembangunan Fasilitas Perkantoran dan pembangunan Gedung sekolah daerah perbatasan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan 2. Faktor Yang menjadi penghambat atau kendala dalam pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Bandara di daerah Perbatasan Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan, pembangunan jalan tembus antar kedua Kecamatan Krayan-Krayan Selatan yang melewati desa-desa di Kecamatan Krayan seperti desa Long Umung, Kuala belawit, lembudud saat ini pembangunannya sedang berlangsung dengan membuka/merintis jalan, pembangunan jalan tersebut dimaksud untuk membbuka akses kedua kecamatan yang sama-sama sebagai daerah perbatasan yang terisolir, pembangunan jalan ini telah berlangsung kurang lebih 7 tahun terakhir pembangunan jalan tersebut dikenal dengan jalan lingkar Krayan. Pembangunan jalan tersebut tidaklah semudah yang dipikirkan mengingat kondisi medan yang bergunung dengan hutan yang lebat dan kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga menjadi kendala tersendiri dalam membuka akses jalan tersebut. Pembangunan perpanjangan landasan bandara Long Bawan, berdasarkan informasi dari pekerja proyek dan pengamatan penulis dilapangan perpanjangan landasan telah dikerjakan sejak tahun 2006 menggunakan anggaran dari APBN, APBD I dan APBD II dengan rancangan total biaya pembangunan sebesar 151,338 Milyar dengan realisasi dana yang sudah digunakan mengerjakan proyek tersebut berjumlah 13,2 Milyar dari APBD I dengan capaian bari mencapai 30%. Panjang bandara tersebut sebelumnya sepanjang 900 Meter dengan kondisi landasan beraspal dan penambahan perpanjangan 300 Meter dengan kondisi pembangunan masih tanah berupa tanah liat. Menurut rencana, pembangunan perpanjangan landasan akan diperpanjang menjadi 1.600 Meter agar dapat 1032


didarati oleh pesawat yang berkapasitas lebih besar dengan daya angkut penumpang lebih banyak seperti pesawat Kalstar ATR dan pesawat TNI. Pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Pembangunan Gedung Sekolah Daerah Perbatasan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Implementasi dari program Kebijakan pendidikan untuk daerah perbatasan khususnya di Kecamatan Krayan pada pelaksanaan dilapangan hanya sebagian kecil saja dirasakan masyarakat, dilihat dari sisi pengembangan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan perkembangannya belum selaras dan merata, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat perbatasan seperti masih minimnya kesejahteraan guru, Kualitas SDM guru/pendidik yang masih rendah, fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas, perpustakaan yang tidak memadai, membangun pendidikan didaerah perbatasan haruslah dengan keseriusan dan komitmen dari pemerintah dalam memperhatikan daerah perbatasan dilakukan secara bertahap. Masalah mutu dan relevansi pendidikan perbatasan sangat dipengaruhi; ketersediaan pendidik dan persebaran pendidik yang belum merata, kesejahteraan pendidik yang kurang memadai, keterbatasan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kurangnya dukungan biaya operasional pendidikan. Berdasarkan wawancara dan observasi dilapangan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan perkantoran sangat kental sekali, dengan terbatasnya sarana dan prasarana gedung yang memadai, alat peraga yang terbatas, buku referensi sekolah yang terbatas dengan jumlah pegawai yang sedikit menjadi permasalahan serius didaerah perbatasan dan harus segera mendapat perhatian dari pemerintah dalam membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dapat bersaing dalam arus globalisasi dan persaingan yang berkembang pesat saat ini, agar masyarakat tidak kaku terhadap kemajuan yang berkembang ditengah masyarakat sebagai bagian dari moderenisasi. Faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Untuk mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah perbatasan di Kecamatan Krayan, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Lasung Kaleb ( Ketua LSM Peduli Pembangunan Krayan) dimana beliau mengatakan: “Pada dasarnya pembangunan di Krayan memiliki kendala dan hambatan diantaranya; keterisoliran wilayah perbatasan Krayan dari daerah kota, sulitnya mendapatkan bahan material, dan mahalnya harga di Krayan, tapi kendala tersebut janganlah dijadikan alasan pemerintah untuk tidak memperhatikan dan membangun daerah perbatasan, karena perbatasan merupakan gambaran dari serambi depan negara Indonesia yang akan dilihat oleh negara tetangga, dengan

1033


tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan Krayan.”. (Wawancara, 17 Maret 2011). Dari hasil Wawancara dan observasi penulis dilapangan, pembangunan daerah perbatasan tidaklah mudah melihat letak daerah Krayan yang wilayahnya terisolir yang hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi udara, sulit dan mahalnya harga material bangunan dan kebutuhan pokok masyarakat untuk itu dibutuhkan keseriusan dan Komitment dari pemerintah untuk membangun daerah perbatasan menjadikan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Program dari Kebijakan Pemerintah Nunukan dalam pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Krayan terus dilakukan, Implementasi dilapangan pada bidang infrastruktur di Kecamatan Krayan seperti; jalan lingkar Krayan, perpanjangan landasan bandara hanya beberapa persen serta pekerjaan pembangunan masih dalam tahap pekerjaan yang dilakukan secara bertahap sebagai salah satu strategi dan usaha untuk membuka keterisoliran wilayah untuk mempermudah akses masyarakat dan distribusi kebutuhan barang dalam upaya menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastuktur yang ada di Kecamatan Krayan yaitu pembangunan jalan (Semenisasi, pengerasan jalan antar Lingkungan Desa), Kantor Camat, Kantor imigrasi, Kantor Pertanian, Kantor BMG, Kantor Polisi, Kantor Perhubungan, Kantor UPTD Pendidikan, Kantor Agama, Puskesmas, Jembatan, Pembangunan dan pembukaan jalan tembus antar desa yang ada di Kecamatan Krayan, Bangunan Sekolah (TK,SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi Teologia) dan saat ini pembangunan terus dilakukan pemerintah secara bertahap, berkesinambungan, terus- menerus dalam membangun daerah perbatasan khususnya Kecamatan Krayan sesuai dengan komitmen pemerintah. Pembangunan daerah perbatasan tidaklah mudah melihat letak daerah Krayan yang wilayahnya terisolir yang hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi udara, faktor penghambat dari pembangunan daerah perbatasan Krayan diantaranya; sulit dan mahalnya harga material bangunan, sulitnya mendapat pasokan BBM dengan harga yang mahal, serta terbatasnya peralatan proyek (alat berat) yang terbatas dan kondisi alat yang sudah tua serta keadaan medan yang berat (bergunung) untuk itu dibutuhkan keseriusan dan Komitment dari pemerintah untuk membangun daerah perbatasan menjadikan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1034


Daftar Pustaka Anderson, James E. 2003. Public Policy, Cetakan Ke-12 New York : Halt, Rinehait and Winston. Anonim. Buku Pedoman Gerbang Dema Kabupaten Malinau Grigg, Neil, 1988. Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons. Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000. Infrastructure System Management & Optimization. Internasional Seminar “Paradigm & Strategy of Infrastructure Management” Civil Engeenering Departement Dipononegoro University. Hadi, Sutrisno. 1983. Pengantar Metodologi Research Sosial, Alumni Bandung, Bandung. Islamy Irfan, 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara. Jurnal Sekrtariat Negara No 11.2009. Katz, Saul .M. Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional. Rineka Cipta. Koentjaraningrat. 1987. Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta. Lerner, D. 19980. Memudarnya Masyarakat Tradisional, Jakarta. Miles B. Mathew. Huberman A. Micheal. 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta. Moleong, MA Lexy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya. Mubyarto, 1991, Kajian Sosial Ekonomi Desa-Desa Perbatasan Di Kalimantan Timur. Yogyakarta Narbuko Cholid, H Achmadi Abu. 2003. Metode Penelitian, Bumi Aksara. Ndraha, Taliziduhu. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara. Patton, A . 1999. Pembangunan Desa Perbatasan; Suatu Kajian Tentang Proses Tantangan, Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Pembangunan di Desa Nawang Baru Kabupaten Bulungan, Tesis Universitas Brawijaya Malang Patton, A. 2005. Peran Pemimpin Informal Dalam Pembangunan Desa Di Daerah Perbatasan Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau , Disertasi Universitas Brawijaya Malang

1035

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH Kabupaten Nunukan Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan

Recommend Documents