IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI KABUPATEN TEGAL PADA MASA ORDE BARU SAMPAI REFORMASI (1970-2014)
SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial
Oleh : Dyah Sasmi Purnani 3111411003
JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015
ii
iii
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
Kegagalan hanya terjadi jika kita menyerah.
Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan (pula).
PERSEMBAHAN Skripsi ini saya persembahkan kepada :
Orang tuaku tercinta, Bapak Edy Kusworo dan Ibu Wasriah yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan.
Kakakku, Muhammad Ari Sehfudin dan adikku Muhammad Behtiaji yang senantiasa memberikan doa dan motivasi.
Sahabat-sahabatku, Gita, Diah, Indi, Rohmad, Okti, dan Bebet yang tak lelah memberi semangat dan motivasi.
Almamaterku.
v
PRAKATA
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014). Terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1.
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin untuk menempuh studi di UNNES.
2.
Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3.
Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd., ketua Jurusan Sejarah yang telah memotivasi dan mengarahkan penulis selama menempuh studi.
4.
Prof. Dr. Wasino, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, arahan, saran, dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5.
Drs. A. Thosim, MM., selaku Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Tegal yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis di BPPKB Kabupaten Tegal.
6.
Rita Prasetyowati, S.KM., M.M., selaku Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja BPPKB Kabupaten Tegal
vi
yang telah membantu dan membimbing selama penulis melakukan penelitian serta memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 7.
Teman-teman seperjuangan Ilmu Sejarah angkatan 2011 Gita, Diah, Bebet, Mamad, Zizah, Dion, Anis, Vebio, Susi, Martha, Inggrid, Yusi, Angghi, Ibnu, Ardi, Caesar, Faizal, Heri, Galih, Kahfi, Sena, Yasir, Adi, Surya, Yakobus, Rio, Bayu, Jundi, Dita.
8.
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan berharap penelitian ini dapat
bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan dan khasanah ilmu pengetahuan.
Semarang, 5 Agustus 2015
Penulis
vii
SARI Purnani, Dyah Sasmi. 2015. Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014). Skripsi : Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Unniversitas Negeri Semarang. Pembimbing : Prof. Dr. Wasino, M.Hum. 133 halaman. Kata Kunci : Keluarga Berencana (KB), Implementasi Kebijakan, Kabupaten Tegal Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tegal dari tahun 1974-2011 sebesar 52,172%. Untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah penduduk, dilaksanakanlah program Keluarga Berencana yang dimulai pada tahun 1970. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji (1) Sejarah perkembangan KB di Kabupaten Tegal; (2) Implementasi Kebijakan KB di Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014); (3) Pengaruh Kebijakan Keluarga Berencana terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahap yaitu : (1) Menentukan topik; (2) Heuristik, (3) Kritik sumber atau verifikasi; (4) Interpretasi; (5) Historiografi. Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua yaitu ruang lingkup spasial dan ruang lingkup temporal. Teknik pengambilan sumber dilakukan melalui beberapa cara yaitu : wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) pertama kali masuk di Kabupaten Tegal pada tahun 1970. Lembaga yang mengkoordinasi Program KB bernama BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Pada awalnya BKKBN Kota dan Kabupaten Tegal bergedung dalam satu kantor yang bertempat di Kota Tegal. Pada tahun 1981 BKKBN Kabupaten Tegal membangun gedung kantor sendiri di Slawi. Kebijakan-kebijakan atau program-program KB dibuat oleh Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan programnya BKKN Kabupaten Tegal bekerjasama dengan beberapa mitra kerja baik yang berstatus negeri maupun swasta seperti : Dinkes, Puskesmas, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Kodim 0712/ Tegal, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Setelah berlakunya Otonomi Daerah pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki wewenangan untuk membuat kebijakan KB sendiri. Berlakunya UU tentang Otonomi Daerah membuat nama lembaga di Kabupaten Tegal berbeda dengan kabupaten/kota yang lainnya. Saran, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Tegal yang mengatur tentang ketenagakerjaan di BPPKB Kabupaten Tegal supaya ada peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh KB (PLKB) di Kabupaten Tegal.
viii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN .............................................................................
iii
PERNYATAAN ...............................................................................................
iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................
v
PRAKATA .......................................................................................................
vi
SARI.................................................................................................................
viii
DAFTAR ISI ....................................................................................................
ix
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................
xii
DAFTAR TABEL ............................................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvii BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................
1
B. Rumusan Permasalahan ........................................................................
7
C. Tujuan Penelitian..................................................................................
7
D. Manfaat Penelitian................................................................................
8
E. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................................
9
F. Tinjauan Pustaka ..................................................................................
11
G. Metode Penelitian .................................................................................
22
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEGAL .............................
30
A. Letak Geografis ....................................................................................
30
ix
B. Kependudukan ......................................................................................
32
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi ................................................................
35
D. Kesejahteraan Sosial ............................................................................
36
E. Keadaan Politik ....................................................................................
38
BAB III SEJARAH SINGKAT PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) .......................................................................
40
A. Perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia ........
40
B. Lembaga Keluarga Berencana (KB) di Indonesia ................................
43
C. Perkembangan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal .....................................................................................................
50
D. Perkembangan Lembaga Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal .....................................................................................................
53
E. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Tegal ..................................................................................
56
F. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Kabupaten Tegal ..................................................................................
57
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI KABUPATEN TEGAL .........................
61
A. Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada masa B. Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014) ..........................................
61
C. Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada MasaOrde Baru sampai Reformasi (1970-2014) ............... D. Pengaruh Kebijakan Keluarga Berencana (KB) terhadap
x
72
Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Teal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014) ................................................... 106 BAB V PENUTUP .......................................................................................... 116 A. Simpulan .............................................................................................. 116 B. Saran ..................................................................................................... 118 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 119 LAMPIRAN..................................................................................................... 121
xi
DAFTAR SINGKATAN
AKDR
: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
Alkon
: Alat Kontrasepsi
BKD
: Badan Ketenagakerjaan Daerah
BPPKB
: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Dinkes
: Dinas Kesehatan
ICPD
: International Coverence on Population and Development
IUD
: Intra Uterine Device
KB
: Keluarga Berencana
KBKS
: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
KIE
: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KR
: Kesehatan Reproduksi
LKBN
: Lembaga Keluarga Berencana Nasional
MDGs
: Millennium Development Goals
MKJP
: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MOP
: Medis Operasi Pria (Vasektomi)
MOW
: Medis Operasi Wanita (Tubektomi)
NKBS
: Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
PKB
: Penyuluh Keluarga Berencana
PKBI
: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PLKB
: Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PMKB dan Kesos
: Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan
xii
Kesejahteraan Sosial PMKS
: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPKBD
: Petugas Pembantu Keluarga Berencana
PPLKB
: Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana
PUS
: Pasangan Usia Subur
SDKI
: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM
: Sumber Daya Manusia
xiii
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal dari Tahun 1974-2011 .............
33
Tabel 2. Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) di Kabupaten Tegal pada Tahun 1974-2011 ...............................................................................
34
Tabel 3. Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Tegal pada Tahun 1974-2014 ..
93
Tabel 4. Pelayanan KB oleh PKBI Cabang Kabupaten Tegal dari Tahun 2002-2005 ........................................................................................ 102 Tabel 5. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan di Kabupaten Tegal Pada Tahun 2009-2014 ...................................................................... 110
xiv
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Peta Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1974 ................. 130 Gambar 2. Peta Kabupaten Tegal Tahun 2010 .............................................. 131 Gambar 3. Batu Tulis Peresmian Gedung Kantor BKKBN Kabupaten Tegal .............................................................................................
52
Gambar 4. Ketua PKBI Daerah Jawa Tengah Menandatangani PeresmianGedung PKBI Cabang Kabupaten Tegal .....................
58
Gambar 5. Sambutan Bupati Tegal dalam Acara Peresmian Klinik PKBI pada Tahun 1998 ...........................................................................
59
Gambar 6. Alat Peraga (KIE KIT) sebagai Kelengkapan Penyuluh KB .......
85
Gambar 7. Pelayanan KB Kodim 0712/Tegal menggelar pelayanan KB-Kes Medis Operasi Pria (MOP) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Tentara IV.04. 07 ................................................
95
Gambar 8. Dandim 0712/Tegal memimpin rapat Monitoring dan Road Show KB..............................................................................
95
Gambar 9. BKKBN dan Kodim 0712/Tegal Melaksanakan Kegiatan Monitoring Pelayanan KB Kesatuan TNI ....................................
96
Gambar 10. Pelayanan Kontrasepsi Implan ....................................................
98
Gambar 11. Kerja Tim Medis dalam menangani Sterilisasi (MOW) .............
99
Gambar 12. Petugas sedang Memberikan Konseling kepada Calon Mitra untuk Pemilihan Cara KB ................................................. 100 Gambar 13. Pelayanan KB MOW PKBI Cabang Kabupaten Tegal dalam
xv
Rangka HUT RI Ke-61 ......................................................... 100 Gambar 14. Pemeriksaan Awal sebelum Melaksanakan Pelayanan MOW .... 101 Gambar 15. Suasana Ruang Pemulihan Setelah Klien diberikan KB ............. 102 Gambar 16. Wawancara dengan Rita Prasetyowati (Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja BPPKB Kabupaten Tegal) .......................... 132 Gambar 17. Wawancara dengan Sri Hartatiningsih (Pensiunan PLKB) Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal ............................ 132 Gambar 18. Wawancara dengan Susmiyati (Tenaga Medis PKBI Cabang Kabupaten Tegal) ......................................................................... 133 Gambar 19. Wawancara dengan Juniti (Akseptor Drop Out) ......................... 133 Gambar 20. Wawancara dengan Masnuri (Bukan Akseptor KB) ................... 134
xvi
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampirran 1. Instrumen Wawancara ................................................................ 122 Lampiran 2. Surat Kabar ................................................................................ 126 Lampiran 3. Struktur Organisasi BPPKB Kabupaten Tegal .......................... 129 Lampiran 4. Foto-foto .................................................................................... 130 Lampiran 5. Surat Izin Peneliti ...................................................................... 135 Lampiran 6. Data Informan ............................................................................. 138
xvii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di dunia yang
memiliki jumlah penduduk sangat tinggi. Setiap tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Penduduk menurut UU RI No. 10 tahun 1992 yaitu orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Menurut Syukur, dkk (2013 : 165) penduduk adalah salah satu komponen penting dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor sosial-demografi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Namun, di sisi lain perubahan yang terjadi dapat pula disebabkan kebijakan dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan orang banyak. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan munculnya berbagai masalah kependudukan. Di Indonesia masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang serius. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk menyebabkan munculnya berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya kesejahteraan sosial masyarakat.
1
2
Besarnya jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan pelayanan memadai, misalnya dalam kesehatan dan pendidikan, sangat berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan orientasi pembangunan yang terpusat di daerah perkotaan telah mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk. Namun, penyebaran itu pun tidak merata sehingga menimbulkan berbagai perubahan yang menyertainya (Syukur, dkk, 2013 : 165). Wilayah di Indonesia yang kepadatan penduduknya sangat tinggi adalah Pulau Jawa. Kelebihan dan kepadatan penduduk Jawa bukanlah hal baru pada awal abad ke-20, meskipun hal itu telah dibesar-besarkan dan dikaitkan dengan bahaya-bahaya kelaparan dan kemelaratan (Swasono dan Singarimbun, 1986:72). Pemerintah berusaha kependudukan
yang
mencari berbagai muncul,
salah
cara untuk
satunya
adalah
mengatasi dengan
masalah
melakukan
pembangunan di bidang kependudukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB dibuat dengan tujuan untuk mengurangi angka kelahiran sehingga, ada keseimbangan antara angka kelahiran dengan angka kematian. Program Keluarga Berencana menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera mengatakan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkaan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Undang-undang nomor 10 tahun 1992 kemudian diperbarui dengan adanya Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
3
menyebutkan bahwa, Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Menurut Budisuari dan Rachmawati (2011:91) Program Keluarga Berencana adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan Nasional dan bertujuan untuk turut serta dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiriual, dan sosial budaya penduduk Indonesia, agar dapat mencapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Dengan Program Keluarga Berencana Nasional saat ini baru dilakukan salah satu saja dari usaha keluarga berencana, yakni penjarangan kehamilan dengan pemberian alat kontrasepsi. Peran Keluarga Berencana (KB) sangat penting, hal ini bukan saja dilihat dari segi bahwa KB dapat menekan laju peningkatan penduduk, tetapi KB juga berperan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Perkembangan laju peningkatan penduduk di Indonesia dewasa ini kurang menggembirakan. Demikian pula halnya di masa yang akan datang. Tanpa adanya usaha-usaha pencegahan perkembangan laju peningkatan penduduk yang pesat, usaha-usaha di bidang pembangunan ekonomi dan sosial yang telah dilaksanakan dengan maksimal akan tidak bermanfaat. Gagasan Keluarga Berencana sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Barulah pada tanggal 22 Februari 1967 Perkumpulan keluarga berencana Indonesia (PKBI) mengadakan kongres nasional pertama, yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat, termasuk golongan agama dan
4
pemerintah. Semua golongan agama pada prinsipnya dapat menerima keluarga berencana dan keluarlah himbauan agar pemerintah melaksanakan program resmi keluarga berencana. Pada bulan Novembar 1968 pemerintah mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), yang dalam menjalankan tugasnya diawasi dan dibimbing oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat. Pada tahun 1969 program KB masuk dalam Pelita I dan merupakan bagian dari program pembangunan nasional. Kemudian pada tahun 1970 didirikan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Barencana Nasional), menggantikan LKBN (Singarimbun, 1996:12). Dalam perkembangannya program KB mendapat berbagai macam tanggapan dari masyarakat baik yang berupa dukungan maupun pertentangan. Pada awal kemunculan KB di Indonesia terdapat beberapa golongan masyarakat yang menganggap program KB bertentangan dengan budaya yang sudah ada sejak dulu yaitu adanya kepercayaan bahwa “banyak anak banyak rejeki”. Di kalangan tokoh-tokoh agama menganggap bahwa program KB adalah upaya untuk membunuh calon bayi. Hal ini membuat program KB ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Akan tetapi, pemerintah tetap berusaha supaya program KB dapat diterima oleh masyarakat sampai pada akhirnya mencapai kesuksesan. Program KB masuk di Jawa dan Bali yang padat penduduknya pada tahun 1969 yang meliputi enam provinsi. Pelaksanaan program KB yang mendapat kesuksesan membuat pada Pelita II program KB diperluas sampai 16 provinsi (Singarimbun, 1996:13). Pada tahun 2001 dilaksanakan program desentralisasi di Indonesia. Sebelum era desentralisasi, pelayanan KB dikelola BKKBN dari pusat
5
sampai ke daerah. Pemberian kewenangan untuk mengatur sendiri pelaksanaan kegiatan di berbagai sektor pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota telah melahirkan berbagai kebijakan yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. salah satunya adalah penetapan lembaga kedinasan sesuai PP No. 8 tahun 2003 di kabupaten/kota yang mengakibatkan berbagai variasi pada kelembagaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Lembaga Keluarga Berencana pada tingkat Provinsi bernama BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Di Kabupaten Tegal lembaga yang menangani program KB bernama BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). BPPKB Kabupaten Tegal bertugas memberikan penyuluhan dan pelayanan KB kepada masyarakat. Nama lembaga keluarga berencana di Kabupaten Tegal mengalami pergantian beberapa kali. Pada awalnya lembaga keluarga berencana di Kabupaten bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adanya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2004 membuat BKKBN beganti nama. Pada tahun 2004 BKKBN beganti nama menjadi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS). Pada tahun 2005 KBKS berubah nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana Kesejahteraan Sosial (DMKB dan Kesos). Pada tahun 2008 DMKB dan Kesos berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kelurga Berencana (BPPKB) sampai dengan sekarang. Kabupaten Tegal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Tegal terdiri atas 18 kecamatan dan
6
dibagi menjadi 281 desa dan 6 kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Tegal berada di Kecamatan Slawi. Batas wilayah kabupaten Tegal di sebelah utara adalah laut Jawa, sebelah selatan adalah Banyumas, sebelah timur adalah Pemalang dan di sebelah Barat adalah Brebes. Pada awal program KB masuk di Kabupaten Tegal hanya memiliki sedikit akseptor karena, pada saat itu pendidikan dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Tegal masih tergolong rendah. Program KB juga dianggap tabu bagi sebagian masyarakat yang tinggal di pedesaan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat pengguna KB di Kabupaten Tegal jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kebijakan KB di Kabupaten Tegal mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perbedaan kebijakan dapat terjadi karena kemajuan teknologi dan fasilitas kesehatan yang dapat menunjang berjalannya program KB. Perubahan kebijakan KB dari tahun ke tahun membawa angin segar bagi masyarakat untuk lebih memahami manfaat program KB yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kebijakan Keluarga Berencana dibuat oleh BKKBN pusat, kabupaten/kota hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan. Namun, setelah berlakunya Otonomi Daerah Kabupaten Tegal memiliki wewenang untuk membuat kebijakan tentang program KB. Tugas BPPKB Kabupaten Tegal pada tingkat kecamatan dibantu oleh UPT PP dan KB (Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) dan pada tingkat Desa dibantu oleh PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa). Pelaksana koordinasi gerakan KB bernama
7
PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)/PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) yang bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor BPPKB Kabupaten Tegal. Jumlah PLKB/PKB yang tidak memadai membuat pelaksanaan program KB di Kabupaten Tegal tidak maksimal. Berdasarkan latar belakang dia atas maka, peneliti akan membuat penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten Tegal Pada Masa Orde Baru Sampai Reformasi (1970-2014)”.
B.
Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan
dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimanakah sejarah perkembangan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada masa Orde baru sampai Reformasi (1970-2014)?
2.
Bagaimanakah implementasi kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru sampai Reformasi (19702014)?
3.
Bagaimanakah pengaruh program kebijakan Keluarga Berencana (KB) terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014)?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah :
8
1.
Untuk
mengetahui
sejarah
perkembangan
Program
Keluarga
Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014). 2.
Untuk mengetahui implementasi kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru sampai Reformasi (19702014).
3.
Untuk mengetahui pengaruh program Kebijakan Keluarga Berencana (KB) terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014).
D.
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi manfaat teoretis dan manfaat
praktis. 1.
Manfaat Teoretis Manfaat teoretis merupakan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
2.
a.
Bermanfaat bagi sejarah kependudukan di Indonesia.
b.
Bermanfaat sebagai bagian dari Sejarah Sosial.
Manfaat Praktis Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : a.
Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat sejarah Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal.
9
b.
Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai perkembangan dan implementasi kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabuapten Tegal pada masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014).
c.
Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengaruh program Kebijakan Keluarga Berencana (KB) terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru sampai reformasi (1970-2014).
E.
Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam penelitian sejarah terdiri dari lingkup spasial (ruang)
dan lingkup temporal (waktu). Lingkup spasial (ruang) dan temporal (waktu) dalam peneltian ini adalah sebagai berikut : 1.
Lingkup Spasial Dalam penelitian ini yang menjadi lingkup spasial (ruang) adalah Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang menadapat program Keluarga Berencana (KB). Akseptor KB di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena, pengetahuan
masyarakat
mengenai
program
KB
mengalami
peningkatan sesuai dengan kemajuan di bidang kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat pula. Sehingga, masyarakat semakin sadar mengenai manfaat KB dan mulai menggunakan KB tanpa paksaan dari pemerintah.
10
2.
Lingkup Temporal Lingkup temporal dalam penelitian ini adalah pada masa Orde Baru sampai masa Reformasi yaitu tahun 1970-2014. Pada tahun 1970 program Keluarga Berencana dijadikan sebagai program nasional dengan diresmikannya lembaga Keluarga Berencana milik pemerintah yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada masa Orde Baru program KB mengalami kemajuan yang pesat dan tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu bagi masyarakat. Kemajuan yang dicapai bervariasi dari daerah satu ke daerah yang lainnya, dan juga terdapat variasi dalam pemakaian jenis kontrasepsi. Tahun 19702014 terjadi beberapa perubahan mengenai Kebijakan Keluarga Berencana
(KB).
Pada
tahun
2001
dilaksanakan
kebijakan
Desentralisasi di Indonesia (merupakan pengalihan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah yang lebih lendah provinsi atau kabupaten/kota) dan pada tahun 2004 berlakunya Otonomi Daerah yang menyebabkan kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk kebijakan KB. Kebijakan Desentralisasi berdampak juga tehadap kelangsungan pelayanan
KB.
Adanya
kebijakan
desentralisasi
membuat
pelembagaan Keluarga Berencana di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Perbedaan kebijakan juga menyebabkan implementasi kebijakan mengalami perbedaan.
11
F.
Tinjauan Pustaka Penelitian ini memerlukan tinjauan pustaka yang dapat memperkaya dalam
penulisan hasil penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan beberapa pustaka yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Keluarga Berencana. Adapun pustaka-pustaka yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah : Buku pertama yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah buku yang berjudul Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, buku ini ditulis oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti (2012). Buku ini menjelaskan tiga hal pokok yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yaitu : fokus kajian studi implementasi, teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena implementasi, dan metodologi studi implementasi. Tiga pokok persoalan tersebut kemudian diuraikan menjadi enam bab. Bab satu menjelaskan revitalisasi studi implementasi. Pada bab ini penulis menguraikan mengapa studi implementasi yang keberadaannya saat ini sedang dipertanyakan oleh para ahli justru perlu diperkuat kembali karena realitas yang ada menunjukan bahwa hanya studi implementasi kebijakan yang akan mampu membantu kita untuk memahami fenomena implementasi dan dari situ diharapkan ditemukan rekomendasi untuk memperbaiki praksis implementasi kebijakan publik di Indonesia yang saat ini sedang dilanda persoalan. Bab dua, berisi penjelasan tentang perkembangan studi implementasi. Bab ini menelaskan perkembangan konsep dan metodologi yang dipakai oleh para peneliti untuk menjelaskan fenomena implementasi dari tahun 1970-an sampai
12
saat ini. Diskusi penting dalam bab ini adalah upaya untuk membangun konsep dan metodologi yang lebih kuat dari riset-riset tentang implementasi di masa yang akan datang. Bab tiga dalam buku ini merupakan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana proses implementasi kebijakan publik berjalan. Proses tersebut merupakan upaya awal untuk memetakan faktor-faktor yang menjadi penentu kegagalan dan keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program. Implementasi kebijakan menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy ouput) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka waktu panjang hasil akan mampu diwujudkan. Sabatier dalam Purwanto dan Sulistyastuty (2012:19) menyebut ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut antara lain : 1.
Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
2.
Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
3.
Proses implementasi memiliki dalar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran;
4.
Komitmen dan keahlan para pelaksana kebijakan;
5.
Dukungan para stakeholder;
13
6.
Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik
Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:20) mendefinisikan inplementasi secara lebih spesifik, yaitu : “Policy implementation encompassesn those actions by public or private individuals (or group) that are direcerted the achievement of objectives set forth in prior policy dicisions”. Implementasi dipahami secara lebih kompleks sebagai suatu transaksi (pertukaran) sebagai sumber daya yang melibatkan banyak stakeholder. Warwick (1982:190) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) mengemukakan : “implementation means transaction. To carry out a program, implementers must continually deal with tasks, environments, clients, and each other. The formalities of organization and the mechanics of admisnistration are important as background, but the the key to uccess is continual coping with contexts, personalities, alliances, and events. And crucial to such adaptations is the willingness to acknowledge and correct mistakes, to shift directions, and to learn from doing. Nothing is more lethal than blind perseveration”. Bab empat berisi pemaparan tentang bagaimana seorang peneliti implementasi mengembangkan metode dan indikator untuk menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau program. Dalam bab ini bagian yang paling penting adalah uraian tentang kerangka logis (logical framwork) untuk dapat melakukan penilaian kinera implementasi secara akurat. Bab lima adalah tentang pentingnya organisasi dalam implementasi suatu kebijakan atau program. Dalam bab ini dijelaskan desain organisasi yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Bab terakhir mencoba menandaskan kembali tentang pentingnya para birokrat garda depan yang menjadi
14
ujung tombak dalam implementasi kebijakan untuk mendapat perhatian dan peran yang proporsional. Buku kedua yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah buku yang berjudul Metode Penelitian Kebijakan yang ditulis oleh Riant Nugroho (2013). Buku ini berisi mengenai metode penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan menjadi salah satu bidang kajian penting dalam ilmu sosial. Penelitian kebijakan adalah penelitian dengan objek suatu kebijakan tertentu. Penelitian kebijakan dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu penelitian untuk kebijakan dalam arti penelitian untuk merumuskan suatu kebijakan, baik suatu kebijakan baru ataupun kebiajakan revisi; dan penelitian tentang kebijakan, yaitu penelitian tentang suatu kebijakan tertentu dengan dimensi penelitian berkenaan dengan rumusan kebijakan, termasuk proses perumusan dan dinamika di dalamnya; implementasi kebijakan, termasuk dinamika dan kebijakan itu dikendalikan, baik dari sisi monitoring, evaluasi, maupun pengajarannya; kinerja kebijakan, termasuk dinamika di dalamnya, dari segi output (keluaran) atau hasil yang dirasakan atau dinikmati oleh publik dan umpan balik kepada organisasi publik; serta lingkungan kebijakan, baik lingkungan kebijakan pada saat perumusan, implementasi, maupun pada waktu kebijakan itu berkinerja. Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan (Nugroho, 2010:7). Beberapa pendapat para ahli mengenai definisi kebijakan publik, antara lain :
15
Menurut Harold dan
Abraham
Kaplan dalam Nugroho (2010:3)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices). Menurut Carl I. Friedrik dalam Nugroho (20013:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kraft dan Furlong dalam Nugroho (2013:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai a course of government action (or inaction) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervetion. Thomas R. Dye dalam Nugroho (2013:4) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (public policy is “Whatever governments choose to do or not do. Public policy is what government do, why they don it, and what difference it makes”. Buku ketiga yang digunakan sebagai tinjauan pustaka yaitu buku yang berudul Sejarah Perkembangan KB di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1988. Buku ini berisi mengenai sejarah perkembangan program Keluarga Berencana di Indonesia dan
16
lembaga-lembaganya. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan. Masalah-masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia pada saat itu, antara lain : jumlah penduduk yang relatif besar, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, usia penduduk yang relatif muda, penyebaran penduduk yang kurang seimbang, dan tingkat sosial ekonomi yang relatif masih rendah. Atas dasar permasalahan tersebut, maka dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) digariskan bahwa kebijakan kependudukan perlu dirumuskan secara nasional dan menyeluruh serta dituangkan dalam suatu program kependudukan yang menyeluruh dan terpadu. Salah satu program kependudukan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah program Keluarga Berencana Nasional. Program ini dilaksanakan mulai Pelita I (1969/1970) dan sampai Pelita IV pelaksanaannya semakin ditingkatkan. Sejak dikeluarkannya Keppre Nomor 8 Tahun 1970, program Keluarga Berencana Nasional mulai dikembangkan sebagai bagian integral pembangunan nasional. Pada awalnya pendekatan-pendekatan yang ditempuh dilakukan dengan sangat hati-hati, namun semakin meningkat sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada permulaan, pendekatan KB umumnya bersifat pribadi antara seorang dokter dengan pasiennya. Dalam perkembangannya lebih lanjut, maka pendekatnnya makin diarahkan pada masalah-masalah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Gagasan Keluarga Berencana di Indonesia sebenarnya telah diperkenalkan oleh beberapa tokoh masyarakat sejak tahun 1950, tetapi baru pada tahun 1957
17
mulai terbentuk organisasi swasta bernama Pekumpuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Selain PKBI terdapat lembaga Keluarga Berencana yang berstatus semi pemerintah bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN). LKBN dibentuk pada tanggal 17 Oktober 1968 dengan Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/Kesra/X/1968. Selama periode LKBN, program Keluarga Berencana tidak mengalami pertentangan yang berarti dari masyarakat sehingga, pemerintah berkesimpulan bahwa masyarakat sudah siap untuk menerima program
Keluarga
Berencana
Nasional.
Pemerintah
memutuskan
untuk
mengambil alih progam tersebut dan menjadikan program Keluarga Berencana sebagai program nasional, sedangkan untuk mengelola dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional(BKKBN) dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970. Buku keempat yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah buku yang berjudul Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang disunting oleh Tukiran, Agus Joko Pitoyo, dan Pande Made Kutanegara (2010). Buku ini berisi kumpulan artikel-artikel mengenai program pengendalian penduduk di Indonesia dan upaya mewujudkan reproduksi yang sehat. Buku ini berisi sebelas artikel, isi buku menjelaskan dua hal pokok. Pertama adalah bagian yang membahas Keluarga Berencana sebagai Program nasional untuk mengendalaikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Bagian ini berisi lima artikel dengan isu Keluarga Berencana, baik tulisan yang bersumber dari berbagai kajian pustaka dan tulisan berdasarkan kajian empiris. Kedua adalah bagian tentang kesehatan reproduksi sebagi kelanjutan dari Program Keluarga Berencana. Bagian kedua
18
berisi enam artikel yang lima diantaranya bersumber dari hasil analisis SDKI dan kajian pustaka. Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalamai peningkatan yaitu dari 2,1 persen (1961-1971) menjadi 1,35 persen (1990-2000), dapat dikendalikan melalui beberapa program, salah satunya yaitu dengan Keluarga Berencana. Keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Indonesia selama 1966-1999 telah diakui badan internasional di bawah PBB. Namun, setelah Orde Baru tumbang, terdapat tanda-tanda kemunduran pelaksanaan program Keluarga Berencana. Program Keluarga Berencana dianggap kurang penting pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Buku kelima yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah buku yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bagi Penduduk Miskin, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasinal (BKKBN) Pusat pada tahun 2004. Tujuan dari buku ini yaitu untuk meningkatkan aksesabilitas dan kualitas pelayanan KB dan KR bagi penduduk miskin. Pengaturan kelahiran dan kehidupan reproduksi penduduk miskin perlu lebih mendapat perhatian karena, dari data SDKI 2002/2003 tingkat fertilitas penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan dengan fertilitas penduduk yang tingkat ekonomina lebih tinggi. Pemerintah memberikan pelayanan KB dan KR secara gratis, baik melalui penyediaan kartu sehat, maupun penyedia alat, obat dan cara kontrasepsi kepada penduduk yang tergolong miskin. Namun demikian, masih banyak penduduk miskin tidak terjangkau pelayanan KB dan KR karena mereka merasa enggan untuk mendatangi tempat pelayanan karena alasan biaya
19
yang diperlukan. Hal ini menjadi alasan mengapa perlu disosialisasikan kebijakan pelayanan untuk penduduk miskin karena masih banyak penduduk miskin belum mengetahui bahwa pemerintah menajaminkebutuhan pelayanan KB dan KR untuk penduduk miskin. Buku keenam yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah buku yang berjudul Pedoman Tata Cara Kerja Pengawas PLKB dalam Gerakan Keluarga Berencana, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1999. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan dan memantapkan kemampuan Pengawas PLKB dalam melaksanakan koordinasi Gerakan KB Nasional ditingkat kecamatan dan membina pelaksanaan Gerakan KB Nasional desa/kelurahan. Pedoman tata cara kerja pengawas PLKB ini merupakan petunjuk bagai para pengawas PLKB dalam memahami kedudukan, peran fungsi dan tugasnya di tingkat kecamatan ke bawah , sehingga diharapkan tumbuhnya kepedulian dan peran serta masyarakat melalui institusi masyarakat pedesaan, kelompok-kelompok teknis seta kelompok-kelompok GKBN. Buku ketujuh yang digunakan sebagai tinjauan pustaka adalah buku yang berjudul Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana, yang ditulis oleh Sri Handayani (2010). Buku ini berisi mengenai seluruh rangkaian pelayanan keluarga berencana yang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari konseling, skrining, pelayanan kontrasepsi dan upaya penanganan setiap permasalahan dari akseptor. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk memberi pengetahuan kepada mahasiswa kebidanan mengenai gambaran nyata tentang prosedur pelayanan keluarga berencana. Buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian
20
ini, karena dalam buku ini juga dibahas mengenai konsep kependudukan yang menjabarkan mengenai penduduk, dinamika kependudukan, laju pertumbuhan penduduk, transisi demografi, dan masalah kependudukan di Indonesia. Selain itu buku ini juga berisi tentang perkembangan KB di Indonesia yang sedikit menjelaskan
mengenai
sejarah
KB
di
Indonesia,
faktor-faktor
yang
mempengaruhi perkembangan KB di Indonesia yang selalu mengalami perubahan dan pasang surut, serta organisasi-organisasi KB milik pemerintah maupun non pemerintah. Buku kedelapan yaitu buku yang ditulis oleh Masri Singarimbun (1996) yang berjudul Penduduk dan Perubahan. Buku ini menjelaskan mengenai program KB yang merupakan sesuatu yang tabu pada masa Orde Lama dan mengalami kemajuan yang pesat pada masa Orde Baru. Di semua provinsi program Keluarga Berencana mempunyai dampak yang besar terhadap penurunan angka kelahiran. Kesuksesan program ini tidak lepas dari kemajuan di berbagai bidang, yakni penurunan angka kematian, kemajuan fasilitas kesehatan, kemajuan sosial ekonomi, kemajuan infrastruktur, kemajuan pendidikan, perubahan nilai anak, dan lain-lain. Kemajuan-kemajuan program KB di Indonesia dan penurunan angka kelahiran, berkaitan dengan kemajuan sosial ekonomi selama Orde Baru. Faktor sosial budaya yang membuat kemajuan program KB misalnya : tidak adanya golongan agama yang menentang, bahkan tokoh-tokoh agama dan organisasi-organisasi agama turut memberikan sumbangannya. Berbagai lembaga sosial lainnya dan organisasi-organisasi profesi juga turut memberikan dukungan.
21
Buku kesembilan yaitu buku yang berjudul Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia yang ditulis oleh Tjahyadi Nugroho (1985). Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memperkenalkan kepada dunia Bapak Pembangunan Indonesia yaitu Soeharto. Buku ini berisi mengenai pembangunan nasional yang telah dilaksanakan oleh Presiden Soeharto pada masa pemerintahannya. Pembangunan nasional merupakan rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Program-program pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang antara lain bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, infrastruktur, kesehatan, dan kependudukan. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Buku ini dijadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini karena, dalam buku ini dijelaskan mengenai Keluarga Berencana sebagai salah satu program untuk mengatasi masalah kependudukan. Dalam mencapai strategi program kependudukan, BKKBN menetapkan beberapa kebijakan, yaitu : (1). Pengendalian kelahiran, (2). Penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak-anak, (3). Perpanjangan harapan hidup, (4). Penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang, (5). Pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata, (6). Perkembangan dan penyebaran angkatan kerja.
22
Kebijakan kependudukan yang tepat dan terencana merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Seperti halnya KB yang merupakan salah satu kebijakan kependudukan yang dibuat pada masa Orde Baru yang dibuat untuk mengatasi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia. Buku kesepuluh yang digunakan untuk memperkaya penelitian ini adalah buku yang berjudul Ekonomi Orde Baru yang disunting oleh Anne Booth dan Peter Mc.Cawley pada tahun 1987. Buku ini berisi kumpulan-kumpulan artikel mengenai perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. Artikelartikel yang ada dalam buku ini ditulis oleh para ahli di bidangnya masingmasing. Bab 9 dalam buku ini berisi mengenai perubahan penduduk Indonesia yang ditulis oleh Terence H. Hull dan Ida Bagus Mantra. Pada bab ini penulis meneragkan mengenai latar belakang munculnya program keluarga berencana. Setelah kemerdekaan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia semakin tidak terkendali sehingga membutuhkan pembatasan kelahiran. Dengan adanya program Keluarga Berencana pada pertengahan tahun 1970-an terdapat tanda-tanda penurunan fertilitas. Pada awalnya program Keluarga Berencana, dukungan lebih banyak berasal dari golongan pimpinan masyarakat dan golongan wanita yang berpengruh dari golongan pimpinan politis dan intelektual. Program Keluargaa Berencana mengalami perkembangan yang cukup bagus hingga terbentuklah BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).
G.
Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan langkah-langkah dalam penelitian
23
dan penulisan sejarah. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu : pemilihan topik, pengumpulan sumber (Heuristik), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi, dan penulisan (Kuntowijoyo, 2013 : 69). Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat penelitian ini, yaitu : 1.
Pemilihan Topik Dalam memilih topik penelitian, sebaiknya dipilih berdasarkan : (a)
kedekatan emosional dan (b) kedekatan intelektual (Kuntowijoyo, 2013 : 70). Kedekatan emosional maksudnya adalah bahwa topik yang kita pilih dalam melakukan penelitian adalah topik yang kita senangi. Sedangkan yang dimaksud dengan kedekatan intelektual adalah kita menguasai topik yang kita pilih dengan membaca literatur yang berkaitan dengan topik pilihan kita. Penelitian skripsi ini ditulis dengan topik berdasarkan kedekatan emosional. Di mana peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Tegal karena merupakan tempat kelahiran penulis. Topik yang dikaji adalah sejarah politik, demografi, dan ekonomi dengan fokus penelitian pada implementasi kebijakan KB di Kabupaten Tegal. 2.
Pengumpulan Sumber (Heuristik) Sumber (sumber sejarah disebut juga data sejarah; data-dari Bahasa
Inggris datum (bentuk tunggal atau data [bentuk jamak]; Bahasa Latin datum berarti “pemberian”) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Heuristik merupakan kegiatan mencari mengumpulkan, dan menghimpun sumber-sumber sejarah yang berkaitan
24
dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Sumber sejarah dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang disampaikan oleh saksi mata, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh bukan saksi mata. Dalam penelitian ini sumber sejarah terdiri dari : a.
Sumber Primer Sumber primer adalah sumber-sumber yang keterangannya
diperoleh secara langsung oleh yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Sumber primer yang telah diperoleh dalam penelitian ini yaitu : 1)
Wawancara, adalah salah satu cara yang digunakan untuk
mencari informasi melalui tanya jawab atau wawancara dengan pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari informaninforman yang mengetahui mengenai kebijakan KB yang ada di Kabupaten Tegal serta perkembangannya dari tahun 1970-2014. Wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu :
(1) Sugeng
Priyanto, bekerja di BPPKB Kabupaten Tegal sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana. Wawancara dilakukan pada hari Senin 2 Maret 2015 pada pukul 09.30 – 10.27 WIB di Kantor BPPKB Kabupaten Tegal; (2) Rita Prasetyowati, usia 51 Tahun yang bekerja di BPPKB Kabupaten Tegal sebagai Kepala Sub
25
Bidang Jaminan Pelayanan KB dan KRR BPPKB Kabapaten Tegal. Wawancara dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 pada pukul 09.35 - 10.05 WIB di Kantor BPPKB Kabupaten Tegal; (3) Susmiyati, usia 34 tahun bekerja di PKBI Cabang Kabupaten Tegal sebagai tenaga medis. Wawancara dilakukan pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 09.30 – 11.00 WIB di Kantor PKBI Cabang Kabupaten Tegal; (4) Juniti, usia 50 tahun yang merupakan akseptor drop out. Wawancara dilakukan pada hari rabu Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 pukul 11.00-12.30 di rumahnya Desa Kedungbanteng RT 02 RW 03, Kecamatan Kedungbanteng; (5) Masnuri, usia 49 tahun yang merupakan bukan pengguna KB. Wawancara dilakukan pada hari minggu 9 Agustus 2015 di rumahnya Desa Dukuhjati Kidul RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkah; (6) Sri Haratatiningsih, usia 61 tahun yang merupakan pensiunan PLKB Kecamatan Kedungbateng Kabupaten Tegal. Wawancara dilakukan pada hari Senin 10 Agustus 2015 di rumahnya Desa Kedungbanteng RT 23 RW 11 Kabupaten Tegal. 2)
Studi dokumen yang berupa arsip-arsip yang akan
digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal pada tahun 1970-2014. Arsip-arsip yang telah diperoleh dalam penelitian ini yaitu : data-data statistik kependudukan Kabupaten Tegal dari
26
BPS Kabupaten Tegal yang berupa data jumlah penduduk, akseptor KB di Kabupaten Tegal pada tahun 1974-2014, Pearaturan Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal. b.
Sumber Sekunder Sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh
oleh pengarangnya dari orang lain atau sumber lain. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (buku) yang berkaitan dengan Implementasi Keluarga Berencana, Kependudukan, Kesejahteraan sosial, Kebijakan masa Orde baru, dan Kebijakan pada masa reformasi. 3.
Verifikasi (Kritik sejarah, keabsahan sumber) Kritik sumber bertujuan untuk menguji keaslian dan kredibilitas
sumber-sumber yang diperoleh. Kritik sumber (verifikasi) ada dua macam yaitu : Autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern (Kuntowijoyo, 2013 : 77). a.
Kritik Ekstern Kritik ekstern merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari
sumber tersebut. Kritik ini lebih dulu dilakukan sebelum kritik intern yang lebih menekankan pada isi sebuah dokumen. Ada tiga pertanyaan penting yang dapat diajukan dalam proses kritik ekstern yaitu : (1) Adakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki?,
27
(2) Adakah sumber itu asli atau turunan, (3) Adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah? (Wasino, 2007 : 51). Untuk menguji keaslian sumber terlebih dahulu kita harus meneliti : kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, hurufnya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, dan semua penampilan luarnya guna mengetahui autentisitasnya (Kuntowijoyo, 2013:77). Data-data yang diperoleh dari BPPKB dan BPS Kabupaten Tegal yang digunakan sebagai sumber akan diuji terlebih dahulu mengenai keasliannya dengan menganalisis jenis kertas, tinta, gaya tulisan, dan semua penampilan luarnya apakah sesuai dengan tahun pembuatan arsip. b.
Kritik Intern Setelah menentukan bahwa dokumen itu autentik, kita akan
meneliti apakah dokumen itu dapat dipercaya. Kritik inetern diperoleh dengan cara ; (1) penilaian intrinsik daripada sumber-sumber, (2) membanding-bandingkan
kesaksian
daripada
berbagai
sumber
(Wasino, 2007 : 55). Isi arsip-arsip dari BPPKB dibandingkan isi arsip-arsip dari BPS Kabupaten Tegal mengenai jumlah penduduk dan jumlah akseptor KB untuk mengetahui keaslian sumber. Selain itu, kritik intern juga dilakukan dengan membandingkan dengan kesaksian beberapa narasumber, yaitu narasumber dari pihak BPPKB Kabupaten Tegal dengan narasumber lain seperti mitra kerja BPPKB Kabupaten Tegal, pensiunan PLKB, dan akseptor KB.
28
4.
Interpretasi : analisis dan sintesis Interpretasi atau penafsiran adalah menafsirkan data-data yang
diperoleh. Interpretasi ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan. Data-data yang diperoleh dari BPPKB, BPS, dan wawancara akan diuraikan dan disatukan sehingga menghasilkan fakta mengenai implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal berkembang pesat sejak masa Orde Baru. Pengguna KB dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dan kesejahteraan keluarga juga semakin meningkat. Masyarakat Kabupaten Tegal yang merupakan masyarakat pantai utara yang dikenal lugu, pendidikan rendah, dan ekonomi lemah sulit untuk menerima program keluarga berencana akan tetapi dengan berjalannya waktu pengguna KB di semakin meningkat dan menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Jumlah akseptor KB cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan kesadaran masyarakat akan pentingnya KB juga semakin meningkat sehingga masyarakat mulai menggunakan KB atas dasar sukarela tanpa paksaan dari Pemerintah Kabupaten Tegal. 5.
Penulisan Sejarah atau Historigrafi Penulisan sejarah atau historiografi merupakan tahap akhir dalam
metode
penelitian
sejarah.
Tulisan
itulah
yang
kemudian
akan
dikomunikasikan kepada pembaca. Pembaca akan dapat memahami apa yang pernah terjadi di masa lampau melalui tulisan sejarah itu. Agar pembaca menerima pesan dan tahu maksud sebenarnya tentang apa yang
29
pernah terjadi di masa lampau, maka tulisan sejarah harus disampaikan secara jelas, tidak berbelit-belit, dan menarik untuk dibaca dengan tidak mengabaikan kebenaran ilmiah (Wasino, 2007 : 99). Penulisan penelitian skripsi ini ditulis dengan judul “Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014).
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEGAL
A.
Letak Geografis Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi
Jawa Tengah. Menurut data dari Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal pada tahun 1979 luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 870, 86 km². Kabupaten Tegal terletak antara 108” 80 – 107” BT dan 7” 00 – 7” 12 LS. Pada tahun 1979 Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan yaitu Kecamatan Sumur Panggang, Margasari, Bumijawa, Bojong, Balapulang, Pagerbarang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, Pangkah, Slawi, Adiwerna, Talang, Dukuhturi, Tarub, Kramat, Suradadi, dan Warureja. Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal yaitu: 1.
Sebelah utara
: Laut Jawa dan Kotamadya Tegal
2.
Sebelah timur
: Kabupaten Pemalang
3.
Sebelah selatan
: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes
4.
Sebelah barat
: Kabupaten Brebes
Sejak berdiri, pusat pemerintahan Kabupaten Tegal berada di Tegal. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal ke Kota Slawi di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dipindahkan dari wilayah Kota Tegal ke Kecamatan Slawi. Mulai akhir tahun 1989 Kecamatan Slawi dikembangkan menjadi Ibu kota Kabupaten Tegal.
30
31
Pada tahun 1986 terjadi perubahan batas wilayah Kota Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Perubahan wilayah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal diubah dan diperluas dengan memasukan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal. Wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang masuk ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal adalah seluruh desa di Kecamatan Sumur Panggang dan sebagian wilayah dari Kecamatan Dukuhturi. Sejak perubahan wilayah tersebut Kabupaten Tegal masih tetap terdiri dari 18 kecamatan yaitu : Kecamatan Margasari, Bumijawa, Bojong, Balapulang, Pagerbarang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, Pangkah, Slawi, Dukuhwaru, Adiwerna, Talang, Dukuhturi, Tarub, Kramat, Suradadi, dan Warureja. Kecamatan baru yang terbentuk setelah adanya pembagian wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II adalah Kecamatan Dukuhwaru. Wilayah Kecamatan Dukuhwaru merupakan sebagian wilayah Kecamatan Slawi bagian barat. Pembagian wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II pada tahun 1986 juga menyebabkan luas wilayah di Kabupaten Tegal berubah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tegal tahun 2010 luas daratan Kabupaten Tegal 87.878,56 ha dan lautan seluas 121,150 km². Ibukota Kabupaten Tegal berada di Slawi. Kabupaten Tegal terletak pada 108 57 6 - 109
32
21 30 BT dan 6 50 41 - 7 15 30 LS.
ilayahnya berada di pantai utara awa
dengan panjang garis pantai 30 km. Secara Topografis Kabupaten Tegal dibagi dalam 3 (tiga) kategori : 1.
Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
2.
Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Surodadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
3.
Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang,
Bumijawa,
Bojong
dan
sebagian
Pangkah,
Kedungbanteng. Jarak antara kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Tegal, Kecamatan Warureja adalah yang paling jauh dengan Kecamatan Slawi yaitu 42 Km, sedangkan yang paling dekat adalah Kecamatan Pangkah yaitu 4 Km (BPS Kabupaten Tegal, 2010:3). Peta Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 halaman 121 dan 122.
B.
Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Tegal terus bertambah dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 tahun 1980, penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.099.958 jiwa. Sensus penduduk tahun 1990 (SP 1990) menunjukan jumlah penduduk Kabupaten Tegal meningkat menjadi 1.236.316 jiwa. Pada tahun 2000 (hasil SP 2000) penduduk Kapuaten Tegal bertambah lagi menjadi 1.382.435 jiwa dan pada tahun 200 (hasil SP 2010) bertambah lagi menjadi 1.392.260 jiwa (BPS Kabupaten Tegal, 2010:7).
33
Data jumlah penduduk Kabupaten Tegal bersifat dinamis, karena banyak penduduk Kabupaten Tegal yang merantau ke luar kota untuk mencari pekerjaan, akan tetapi mereka masih berdomisili di Kabupaten Tegal. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal dari tahun 1974 sampai tahun 2011 yaitu : Tabel 1. Jumlah penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 1974-2011 No. Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 1 1974 440.738 479.440 920.178 2 1978 483.213 525.307 1.008.520 3 1986 592.992 625.283 1.218.275 4 1991 616.164 636.087 1.252.251 5 1993 623.041 643.193 1.266.234 6 1997 654.427 671.841 1.326.268 7 2004 713.852 722.067 1.435.919 8 2005 731.346 739.412 1.470.758 9 2008 747.516 748.428 1.495.944 10 2011 699.714 700.542 1.400.256 Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal tahun 1974-2011 (data diolah sendiri) Jumlah penduduk di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun cenderung meningkat, akan tetapi kadang juga mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tegal dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2011 adalah 52,172%. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tegal terjadi karena semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan menjadi 1.421.001 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 1.415.009 jiwa dan pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Tegal menjadi 1.420.132 jiwa. Angka Kepadatan penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami
34
peningkatan. Kepadatan penduduk tersebut berturut-turut dari tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut 1.617 orang/km² dan 1.806 orang/km². Sementara itu, laju pertumbuhan alamiah penduduk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah 0,07% (BPS Kabupaten Tegal tahun 2010-2014) . Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan (laki-laki dan perempuan) memiliki usia berkisar antara usia 20-45 tahun yang sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur merupakan salah satu sasaran dari Program Keluarga Berencana. PUS menjadi penentu dalam peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tegal. PUS yang tidak menggunaan alat kontrasepsi akan menyebabkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal semakin meningkat. Tabel 2. Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) di Kabupaten Tegal pada tahun 1974-2011. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sumber :
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 1974 184.764 207.349 392.113 1978 179.882 199.255 379.137 1986 ttd ttd 194.547 1991 ttd ttd 186.199 1993 ttd ttd 194.319 1997 ttd ttd 212.304 2004 ttd ttd 248.921 2005 ttd ttd 253.789 2008 ttd ttd 269.898 2011 ttd ttd* 291.314 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal tahun 1974-2011 (data diolah sendiri).
*Tidak Tersedia Data.
35
Jumlah PUS di Kabupaten Tegal dari tahun 1974 sampai dengan 2011 bersifat dinamis. Pada tahun 1974 sampai dengan 1993 jumlah PUS mengalami penurunan sebesar 0,5%. Penurunan jumlah PUS terjadi karena adanya kegiatan masyarakat usia produktif di Kabupaten Tegal yang merantau keluar kota untuk mencari pekerjaan. Pada tahun 1993 sampai dengan 2011 jumlah PUS di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan sebesar 0,33%. Peningkatan jumlah PUS terjadi karena mulai banyak masyarakat usia produktif yang mencari pekerjaan di wilayah Kabupaten Tegal meskipun jumlah masyarakat yang merantau keluar kota masih banyak karena, lapangan pekerjaan di luar kota terutama kota-kota besar seperti Jakarta lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Tegal.
C.
Kondisi Sosial Ekonomi Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal dapat dilihat pada
bidang ketenagakerjaan yang mana jumlah angkatan kerja Kabupaten Tegal terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2010 berjumlah 739.994 orang, tahun 2011 berjumlah 988.871 orang, tahun 2012 berjumlah 1.008.845 orang, tahun 2013 berjumlah 1.008.971 orang, dan di tahun 2014 terdapat 900.214 orang. Mayoritas penduduk Kabupaten Tegal masih bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2012 sebanyak 140.420 orang (7,78%) yang bermatapercaharian di sektor pertanian. Jumlah penduduk yang memilih sektor pertanian sebagai lapangan kerjanya, selama empat tahun terakhir
ini
cenderung
mengalami
penurunan
seiring
dengan
semakin
berkurangnya lahan pertanian karena beralih fungsi. Mereka beralih profesi ke
36
sektor perdagangan, industri dan sektor lainnya. Terbukti jumlah penduduk yang berprofesi di sektor perdagangan pada tahun 2012 sebanyak 160.441 orang (8,89%). Sektor lainnya yang cukup diminati masyarakat adalah sektor industri pengolahan, dan sektor jasa kemasyarakatan yang masing-masing ditekuni oleh 112.244 orang (6,22 %) dan 74.532 orang (4,13 %). Bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal masih menyisakan berbagai persoalan, diantaranya masalah pengangguran. Jumlah pengangguran selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2010 terdapat 302.990 pengangguran, dan di tahun 2011 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 187.686 orang, sedangkan di tahun 2012 turun menjadi 187.686 orang. Semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja, membuat Pemerintah Kabupaten Tegal terus mendorong terbukanya lapangan kerja dan investasi yang selama ini belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Upaya penempatan TKI di luar negeri pun dilakukan. Jumlah TKI selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 terdapat 461orang TKI. Di tahun 2011 naik menjadi 490, dan di tahun 2012 naik lagi menjadi 472 orang, sementara di tahun 2013 turun menjadi 110 orang dan tahun 2014 meningkat drastis 3.325 orang. Hal penting lainnya terkait dengan ketenagakerjaan adalah Upah Minimum Regional (UMR). Dari tahun ke tahun UMR di Kabupaten Tegal terus mengalami peningkatan (rata-rata per tahun sebesar 9%). Pada tahun 2010 UMR sebesar Rp 687.500,- dan pada tahun 2011 naik menjadi Rp 725.000,- Tahun 2012 naik
37
menjadi Rp780.000,-. dan tahun 2013 dan 2014 menjadi Rp 850.000,- (Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kab. Tegal Tahun 2014).
D.
Kesejahteraan Sosial Persoalan besar bagi semua daerah adalah menurunkan angka kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 4 tahun (20102013) menunjukkan tren positif/menurun, tercatat pada tahun 2010 sebanyak 189.687 jiwa (13,98 %), tahun 2011 kembali turun hingga angka 182.542 jiwa (13,11%), kemudian tahun 2012 turun lagi menjadi 161.116 jiwa (7,31%). Batasan/garis keluarga/seseorang (garis kemiskinan) disebut miskin di wilayah Pedesaan pada tahun 2010 adalah Rp 187.048,- tahun 2011 naik menjadi Rp 204.093,- dan pada tahun 2012 kembali naik menjadi Rp 222.700,-. Untuk mengatasi masalah kemiskinan diadakan program Raskin, di mana jumlah kuota penerima Raskin Kabupaten Tegal adalah sebanyak 161.116 orang. Sebagai gambaran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu adanya rekam data jumlah penduduk rawan sosial dan sarana (seperti : anak jalanan, penderita sakit jiwa, gepeng, pekerja seks komersial, penderita HIV/AIDS, penderita narkoba, fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar dan lain-lain). Jumlah penduduk rawan sosial dan sarana cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 sebanyak 98.417 jiwa, tahun 2011 naik menjadi 98.838 jiwa, tahun 2012 naik lagi menjadi 87.559 jiwa, tahun 2013 naik menjadi 97.243 jiwa dan tahun 2014 melonjak menjadi 95.628 jiwa. Masalah Sosial yang perlu memperoleh perhatian, yaitu banyaknya jumlah anak jalanan, meningkatnya jumlah Pekerja Seks Komersial, dan bertambahnya pengguna narkoba. Pada
38
tahun 2010-2014 jumlah anak jalanan berturut-turut adalah: 763 anak; 780 anak; 63 anak; 107 anak dan 103 anak. Pengguna narkoba di Kabupaten Tegal dilihat dari data sangatlah mengkhawatirkan. Pada tahun 2010 sebanyak 148 orang, tahun 2011 meningkat tajam menjadi 423 orang, pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 431 orang, pada tahun 2013 tetap 431 orang, pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 156 orang. Hal tersebut juga terjadi pada jumlah Wanita Tuna Susila yang mengalami peningkatan. Tercatat dari tahun 2010-2013 jumlahnya meningkat, dari 456 orang menjadi 462, 472, 498 orang. Banyaknya jumlah PSK tersebut berbanding lurus dengan besaran jumlah kasus HIV/AIDS, sebagaimana tercatat dalam data 2010-2014 yaitu: 98 orang pada tahun 2010, 100 orang pada tahun 2011; 118 orang pada tahun 2012 dan 15 orang pada tahun 2013 dan turun menjadi 32 orang pada tahun 2014. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat (lembaga sosial kemasyarakatan) berusaha memfasilitasi prasarana berupa panti asuhan, tercatat jumlah panti asuhan tahun 2010 adalah 18 unit dengan kapasitas penghuni sampai dengan 455 jiwa, hingga tahun 2014 menjadi 20 unit dengan jumlah penghuni sebanyak 652 jiwa (Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014).
E.
Keadaan Politik Pemilihan Umum (Pemilu) pertama kali diselenggarakan di Kabupaten
Tegal pada masa Orde Lama yaitu tahun 1955. Peserta Pemilu didominasi oleh partai politik bergaris nasionalis dan agamis. Pada tahun 1960 pimpinan dewan di Kabupaten Tegal dikuasai oleh para politisi dari kalangan nasionalis yaitu Partai
39
Nasional Indonesia (PNI). Setelah Pemilu 1955, PNI, Masyumi (Majelis Suro Muslimin), dan Partai NU mampu memimpin di Kabupaten Tegal. Pada masa Orde Baru, peta politik di Kabupaten Tegal mulai berubah. Pemilu pada masa Orde Baru, parpol yang mendominasi adalah kekuatan politik Golongan Karya (Golkar) yang awalnya bernama Sekretariat Bersama Golkar (Sekber Golkar). Pada masa Orde Baru hanya ada tiga parpol yaitu Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada saat itu wakil rakyat Kabupaten Tegal menempati Pendopo Lama yang terletak di Kota tegal. Pada tahun 1987, Kantor DPRD Kabupaten Tegal dipindah ke Kota Slawi. Pada tahun 1990, gedung DPRD Kabupaten Tegal resmi dipindah ke kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Tegal di Slawi. Pada masa Reformasi, pada Pemilu 1999, lembaga legislatif Kabupaten Tegal dikuasai oleh kalangan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). PDI Perjungan memimpin dewan selama lima tahun yaitu tahun 1999-2004. Pada Pemilihan Legislatif tahun 2004 dimenangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilihan Legislatif PDI Perjuangan kembali menjadi pemenangnya. Pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/Kpts/KPU/ Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013, Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2014 mengalami perubahan, yaitu dari daerah pemilihan yang berubah serta jumlah alokasi kursi di setiap dapil berubah, ada yang mendapat tambahan dan juga pengurangan tetapi jumlah total alokasi kursi tetap sama yaitu 50 kursi (http//www.dprdtegalkab.go.id/sejarah-dprd).
BAB III SEJARAH SINGKAT PROGRAM KELUARGA BERENCANA
A.
Sejarah Awal Munculnya Program Keluarga Berencana di Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk
terbanyak di dunia. Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat. penduduk adalah salah satu komponen penting dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor sosial-demografi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Namun, di sisi lain perubahan yang terjadi dapat pula disebabkan kebijakan dalam pembangunan, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan orang banyak (Syukur, dkk, 2013 : 165). Indonesia merupakan negara agraris dengan penduduk yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Jumlah penduduk yang besar sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Lahan pertanian yang luas tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, sehingga sikap pemerintah secara tidak langsung membiarkan pertumbuhan penduduk yang cepat agar kebutuhan akan tenaga kerja dapat terpenuhi (BKKBN, 1988:11). Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat pertumbuhan penduduk semakin tidak terkendali dan menimbulkan berbagai masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia dimulai setelah negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dilakukan melalui pembangunan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Pembangunan yang dilakukan memerlukan jumlah penduduk yang memadai baik
40
41
dari segi kuantitas maupun kualitas. Pembangunan yang dilakukan pemerintah pada perkembangannya berjalan tersendat-sendat karena berbagai ketegangan politik yang timbul. Namun, pemerintah Indonesia masih beranggapan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan potensi untuk mensukseskan pembangunan. Ketegangan politik yang terjadi menimbulkan keadaan ekonomi Indonesia semakin memburuk dan kesejahteraan masyarakatnya semakin rendah dengan jumlah penduduk yang semakin banyak. Pemerintah Indonesia berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah kependudukan dengan jalan melakukan pembatasan kelahiran. Menurut Syukur, dkk (2013:219) : “Masalah pembatasan kelahiran sudah lama dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak obat-obatan asli berupa ramuan-ramuan untuk mencegah kehamilan beredar, walaupun tidak selalu berhasil dan tidak dikenal oleh semua orang. Penghambat utama KB pada awalnya adalah masalah etik dan pandangan tradisional yang telah berakar di masyarakat, yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Oleh karena itu usaha-usaha sebelum 1967 selalu mendapat rintangan. Bahkan Presiden Soekarno yang menyadari persoalan kependudukan hanya setuju dengan penjarangan kelahiran (spacing).” Masalah pembatasan kelahiran ditinjau dari kesehatan ibu dan anak membuat para tokoh wanita mendirikan Yayasan Kesehatan Keluarga (YKK) di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1952 yang diketuai oleh Nyonya Marsidah Suwito. Yayasan ini pertama kali didirikan di Jalan Gondolayu Yogyakarta. Tujuan yayasan ini yaitu meningkatkan kesejahteraan anak, pemuda dan ibu. Metode KB yang diterapkan adalah pantang berkala dan karet busa dicelup air garam. Dalam melaksanakan kegiatannya YKK cukup berhati-hati dengan tidak memakai istilah pembatasan kelahiran, melainkan pengaturan kelahiran (BKKBN, 1981).
42
Pada tahun 1958 dr. Farida Heyder membuka klinik Keluarga Berencana di Jalan Pandanaran Semarang setelah kedangan Mrs. Kinnon dari Pathfinder Fun yang diantar oleh dr. Hurustiati Subandrio dan dr. Yudono ke Semarang untuk memberiakan cerah kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan isteri-isteri dokter. Pada tahun 1956 BKIA yang berada di Jalan Tarakan Jakarta yang dikelola oleh dr. Koen Martiono mulai mengadakan usaha pelayanan kesehatan dalam menjarangkan kehamilan. Penyebarluasan kampanye Keluarga Berencana dirintis oleh para sarjana wanita yang tersebar di beberapa Kota, antara lain dr. Z. Rachman Mansyur di Bandung, dr. Suripto SH di Solo, dr. Sumini di Salatiga, dr. Farida Heydar di Semarang (Syukur, dkk, 2013:219). Program KB mulai disosialisasikan kepada masyarakat dengan sosialisasi melalui seminar-seminar. Seminar dilaksanakan di beberapa daerah antara lain pada bulan Februari 1963 diadakan seminar di Jakarta dipimpin Ny. Hutasoit SH yang dihadiri tiga ribu orang, di Bandung seminar dipimpin dr. Z. Rachman Mansur dan dihadiri seribu orang, di Semarang dipimpin dr. Farida Heyder dan dihadiri tiga ratus orang, di Bali dipimpin dr. Esther Wowor yang dihadiri lima ratus orang, di Yogyakarta dipimpin Ny. Prayitno yang dihadiri seribu orang, serta di Subang dipimpin Ny. Juwari dan dihadiri tiga ratus orang (Syukur, dkk, 2010:220). Program Keluarga Berencana pada awalnya mendapat kendala dari kalangan masyarakat. Ada beberapa penolakan dari Organisasi Islam. Pada tahun 1950, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak ketetapan pelayanan kontrasepsi karena dianggap bertentangan dengan agama
43
Islam. Pada tahun 1960-an NU akhirnya dapat menerima dengan terbuka pelayanan kontrasepsi. MUI mulai mendukung secara pelayanan KB pada tahun 1996. Namun demikian masih ada para ulama lokal yang menolak segala bentuk KB (Syukur, dkk, 2010:221).
B.
Lembaga Keluarga Berencana (KB) di Indonesia Lembaga dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan wadah tempat orang-
orang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (BKKBN, 1988:18). Perkembangan lembaga-lembaga Keluarga Berencana (KB) di Indonesia antara lain : 1.
PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Inonesia) PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) merupakan
lembaga Keluarga Berencana berstatus swasta yang dibentuk pada tahun 1957 di Gedung Ikatan Dokter Indonesia. PKBI didirikan oleh para tokoh yang mempelopori usaha Keluarga Berencana. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui tiga usaha pelayanan yaitu : mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan (BKKBN, 1981). Pada tahun 1967 PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman.
Kelahiran
Orde
Baru pada
waktu
itu menyebabkan
perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah di Indonesia. Pada bulan Maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah akan tetapi, perubahan politik berupa
44
kelahiran Orde Baru berpengaruh pada pekembangan Keluarga Berencana di Indonesia (http://www.bkkbn.go.id). Kongres Nasional I PKBI dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967. Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan sebagai berikut : “PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai Keluarga Berencana yang akan dijadikan program pemerintah. PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai program pemerintah segera dilaksanakan. PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan Program KB sampai di pelosok-pelosok. Supaya faedah dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat (http://www.bkkbn.go.id)”. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. Pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No, 26 tahun 1968 Kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya anatara lain : membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana. Mengusahakan segala bentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat
(http://www.bkkbn.go.id).
Pemerintah
Indonesia
mulai
meningkatkan perhatiannya mengenai masalah pertumbuhan penduduk dengan memberikan perhatian khusus pada lembaga Keluarga Berencana yang ada yaitu PKBI. Pada tahun 1970 ketua PKBI memberi kebebasan
45
kepada pasangan suami isteri untuk memilih alat kontrasepsi yang akan digunakan. Alat kontasepsi yang digunakan harus jenis kontasepsi yang diperbolehkan PKBI, PKBI melarang penggunaan obat kontrasepsi yang tidak mendapat izin dari Dinas Kesehatan seperti yang tertulis pada Lampiran 2 pada halaman 117 dan 118. 2.
LKBN (Lembaga Keluarga Berencana Nasional) Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) adalah lembaga
Keluarga Berencana yang berstatus semi pemerintah. LKBN terbentuk atas peran PKBI. Dalam Kongres PKBI I pada tahun 1967, yang menyatakan bahwa cabang PKBI sudah ada hampir di seluruh Indonesia dan menghimpau pemerintah untuk segera menjadikan Program Kleuarga Berencana sebagai program pemerintah (BKKBN,1988:19). Pada tanggal 16 Agustus 1968, di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) bahwa kita harus menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi Keluarga Berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan Pancasila. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kesejahteraan Rakyat membentuk
suatu
panitia
kemungkinan-kemungkinan
Ad.
Hoc
Keluarga
yang
bertugas
Berencana
mempelajari
dijadikan
program
nasional (BKKBN, 1988:19). Pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1968 Kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang berisi :
46
a.
Untuk membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.
b.
Mengusahakan segera terbentuknya suatu badan yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakatn (BKKBN, 1988:19). Berdasarkan Instruksi Presiden Menteri Kesejahteraan Rakyat
pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 26/KPTS/Kesra/X/1968. Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga
Semi
Pemerintah.
Setahun
kemudian
pemerintah
memutuskan untuk mengambil alih Program Keluarga Berencana menjadi Program pemerintah sepenuhnya dan menerima Program Keluarga Berencana sebagai bagian intergral dari Pembanguna Lima Tahun (Repelita I) (BKKBN, 1988: 20).
47
3.
BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) merupakan
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Pada tahun 1972 keluar Keppres No.33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden (http://www.bkkbn.go.id). BKKBN memiliki tugas untuk mewadahi segala kegiatan yang berkaitan dengan Keluarga Berencana. Pada Pelita I (1969-1974) Program KB baru mencakup enam provinsi di wilayah Jawa dan Bali yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Bali. Pada tiap provinsi telah membentuk BKKBN provinsi, serta berangsur-angsur dibentuk BKKBN pada tingkat kabupaten/kotamadya (BKKBN, 1981). Pada periode ini lembaga Keluarga Berencana di seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya memiliki nama yang sama yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada periode Pelita II (1974-1979) berdasarkan Keppres No. 38 tahun 1978 kedudukan BKKBN adalah sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BKKBN bertugas untuk mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan KB nasioanal dan kependudukan yang
48
mendukungnya, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggarakan pelaksanaan di lapangan. Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan pendekatan Integratif (Beyond Family Planing). Dalam kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis pendidikan kependudukan pilot project (http://www.bkkbn.go.id). Perkembangan pada pendekatan Program Keluarga Berencana di Indonesia merupakan salah satu kunci semakin diterimanya Program Keluarga Berencana oleh masyarakat. Periode Pelita III (1979-1984) dilakukan pendekatan kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, dengan tujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas (KKBN, 1981). Periode Pelita IV (1983-1988) muncul pendekatan baru melalui pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih sinkron pelaksanaannya. Pada periode ini juga secara resmi KB mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto (http://www.bkkbn.go.id). Pada periode ini Program KB madiri mulai dikenalkan kepada masyarakat. KB mandiri menjadi pilihan
49
pelayanan Program Keluarga Berencana bagi masyarakat yang mampu, karena masyarakat bisa memilih sendiri alat kontrasepsi yang akan digunakan dengan sesuai dengan kemampuannya. Pada periode Pelita V (1988-1993) ditetapkan UU No. 10 tahun 1992 tentang
perkembangan
kependudukan
dan
Pembangunan
Keluarga
Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khusunya sub sektor Keluarga Sejahtera dan kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga (http://www.bkkbn.go.id). Periode Pelita VI (1993-1998) dikenalkan pendekatan baru dalam pelayanan
KB
yaitu
pendekatan
keluarga
yang
bertujuan
untuk
menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Pelayanan KB dengan pendekatan keluarga mengajak masyarakat menggunakan KB dengan cara kekeluargaan agar partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional semakin meningkat. Pasca Reformasi yaitu pada tahun 2009 berdasarkan UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kepndudukan dan Pembangunan keluarga yang mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (http://www.bbkbn.go.id). Nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional masih bertahan sampai dengan sekarang.
50
C.
Sejarah Awal Masuknya Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal Program Keluarga Berencana (KB) dijadikan sebagai program nasional
pada tahun 1970 dengan membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinasikan segala kegiatan yang menyangkut pelaksanaan Progam Keluarga Berencana secara nasional. Program Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970. Pada awal dibentuk Program KB baru mencakup enam provinsi di Jawa Bali yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Di setiap provinsi dibentuk BKKBN provinsi serta secara bertahap dibentuk BKKBN Kabupaten/kota (BKKBN, 1988:24). Pogram Keluarga Berencana masuk di Kabupaten Tegal pada tahun 1970. Pada awal masuk di Kabupaten Tegal, BKKBN Kota Daerah Tingkat II dan Kabupaten Derah Tingkat II Tegal berada dalam satu gedung kantor yang bertempat di Kota Daerah Tingkat II Tegal. Penetapan kebijakan KB sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat. Dalam mengimplementasikan kebijakan KB, BKKBN Kabupaten Tegal melalui PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) memberikan sosialisasi mengenai kontrasepsi dan mengajak masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi. Pada tahun 1970-an sosialisasi program KB dilakukan dengan cara door to door. Penyuluhan KB dilakasanakan oleh PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) atau PKB (Penyuluh Keluarga Berencana). PLKB/PKB bertugas untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menjadi akseptor KB. Para
51
PLKB/PKB memberikan penyuluhan dengan cara mendatangi rumah warga. Pada saat itu mengajak warga untuk menggunakan kontrasepsi merupakan hal yang sangat sulit karena tingkat pengetahuan warga tentang manfaat KB masih terbatas. Masyarakat Kabupaten Tegal masih takut menggunakan kontrasepsi karena mereka menganggap kontrasepsi dapat menggangu kesehatan. Para wanita juga beralasan bahwa mereka tidak mau menggunakan kontrasepsi karena tidak mendapat izin dari suami. Meskipun demikian jumlah akseptor KB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. “Para petugas PLKB/PKB mendatangi rumah warga untuk diajak menggunnakan kontrasepsi. Akan tetapi warga justru menghindari petugas PLKB/PKB dengan pergi dari rumah melalui pintu belakang setiap petugas PLKB/PKB datang. Warga masih takut untuk menggunakan kontrasepsi karena masih memegang teguh budaya “banyak anak banyak rejeki” dan beranggapan bahwa setiap anak membawa rejeki masing-masing (wawancara Sri Hartatiningsih : 10 Agustus 2015)”. SDM PLKB di Kabupaten Tegal pada saat itu masih sangat terbatas. Pada tahun 1981 BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal membangun gedung kantor sendiri di Jalan Merpati No.12 Slawi, Kabupaten Tegal. Gedung Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 29 Juni 1981 oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah dr. Nardho Goenawan, S.MPH. Batu peresmian gedung kantor BKKBN Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Gambar 3. Setelah menempati gedung kantor sendiri BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan BKKBN Kota Daerah Tingkat II Tegal melaksanakan Program Keluarga Berencana di wilayahnya masing-masing. Meskipun demikian, BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan BKKBN
52
Kota Daerah Tingkat II Tegal masih menjalin kerjasama dalam Program Keluarga Berencana pada acara-acara tertentu.
Gambar. 3 Batu Tulis Peresmian Gedung Kantor BKKBN Kabupaten Tegal.
Perpindahan gedung kantor BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ke Slawi yang semula di gedung kantor BKKBN Kota Daerah Tingkat II Tegal di kawasan Balai Kota Lama dilatarbelakangi oleh perubahan batas wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Perubahan batas wilayah yang selanjutnya ditetapkan pada tahun 1986 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Berlakunnya asas desentralisasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah) pada tahun 2004 juga menyentuh bidang kesehatan yang berdampak pula pada keberlangsungan KB. Pemberian wewenang untuk mengatur sendiri pelaksanaan kegiatan di berbagai sektor pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah melahirkan berbagai kebijakan yang
53
berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah penetapan lembaga kedinasan sesuai PP No. 8 tahun 2003 di kabupaten/kota yang mengakibatkan berbagai variasi pada kelembagaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota yang lainnya.
D.
Perkembangan Lembaga Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal Organisasi Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal sejak awal berdiri
sampai sekarang mengalami beberapa kali perubahan nama. Perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan KB yang dulunya seluruh kebijakan berasal dari pusat yaitu BKKBN pusat, berubah menjadi kebijakan yang dibuat oleh daerah (Kabupaten/Kota) setelah berlakunya asas desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2004. Perubahan nama lembaga KB di Kabupaten Tegal didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 16 tahun 2004 tentang Pembentuakan Organisasi Dinas-Dinas Daerah. Perubahan nama lembaga KB di Kabupaten Tegal dari tahun 1970 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut : 1.
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pada awal masuknya KB di Kabupaten Tegal yaitu tahun 1790, nama lembaga yang mengurusi KB adalah BKKN Kota Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Pada tahun 1981, yaitu setelah berpindahnya kantor BKKN dari Kota Tegal ke Slawi, nama lembaga KB di Kabupaten Tegal adalah BKKBN Kabupaten Daerah
54
Tingkat II Tegal. Barulah pada tahun 2004 setelah berlakunya asas desentralisasi nama lembaga KB di Kabupaten Tegal berubah. Namanama yang pernah menjabat sebagai ketua BKKN Kabupaten Tegal, antara lain :
2.
a.
Suryo
b.
dr. Suharjendro
c.
dr. Suhartomo (dokter TNI-AL)
d.
Sutadi, S. H
e.
Drs. Syamsudin Tri Atmaja (1984-1985)
f.
Drs. Alfiat Mulyodiharjo
g.
Drs. A. Zabidi
h.
Drs. Asnawi
i.
Drs. Wilarso (yang menjabat sampai tahun 2003)
Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera (KBKS)
Kabupaten Tegal merupakan nama lembaga KB yang baru di Kabupaten Tegal setelah mulai dibelakukannya asas desentralisasi. Pada tahun 2003 dengan berlakunya PP No. 8 tahun 2003 tentang organisasi perangkat daerah, sehingga pada tahun 2004 BKKBN Kabupaten Tegal berubah nama menjadi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS). Nama KBKS sebagai lembaga KB hanya berlaku satu tahun yaitu pada tahun 2004. Kantor KBKS diketuai oleh Drs. Heru Widyono, M. Si.
55
3.
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
Keluarga
Berencana
dan
Kesejahteraan Sosial (PMKB dan KESOS) Pada tahun 2005 KBKS berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (PMKB dan KESOS). Perubahan nama KBKS dilakukan karena, tugas dari lembaga KB di Kabupaten Tegal semakin luas yaitu bukan hanya menangani masalah KB tetapi juga mengenai pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Sehingga, pada tahun 2005 dibentuklah PMKB dan KESOS yang merupakan gabungan dari tiga dinas yang ada di Kabupaten Tegal. Nama PMKB dan KESOS bertahan dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Nama-nama yang pernah menjabat sebagai ketua PMKB dan KESOS, antara lain :
4.
a.
Drs. Sunyoto, M. M.
b.
Drs. Sriyanto, M. M.
c.
Drs. Haron Bagas Prakoso, M. Hum.
d.
Drs. Heri Kartono
e.
dr. Abdul Jalil, M. Kes.
f.
Dra. Indah Winarni, M. Pd.
g.
Drs. At Thosim, M. M.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Pada tahun 2008 DMKBKS berganti nama menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Nama BPPKB Kabupaten Tegal masih bertahan sampai dengan saat ini.
56
BPPKB Kabupaten Tegal diketuai Drs. At Thosim, M. M. Sampai dengan sekarang.
E.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Tegal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal
yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang pengarusutamanan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan Keluarga Mandiri (Peraturan Bupati Tegal No. 26 tahun 2014). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 9 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yaitu : Visi : “Terwujudnya keselarasan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan Anak serta seluruh keluarga ikut Keluarga Berencana maju serta mandiri”. Misi : 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan masyrakat untuk proaktif menuju kemandirian. 2. Mewujudkan perlindungan terhadap ancaman dari luar lingkup keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga. 3. Mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
57
4.
Mewujudkan ketersediaan data dan informasi dibidang pemberdayaan kependudukan keluarga berencana dan sosial kemasyarakatan.
Di wilayah Kabupaten Tegal sendiri pada setiap wilayah desa belum tentu terdapat penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Sedangkan pengelolaan Keluarga Berencana di tingkat Kecamatan adalah PKB yang menjadi pejabat struktural sebagai kepala unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (UPT dan KB), selain Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana juga ada kepala Sub bagian Tata usaha, administrasi tata usaha dan adminitrasi keuangan yang merangkap dan berasal dari PKB (Prasetyowati, 2004 : 4 ). Struktur organisasi pada BPPKB Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Lampiran 3 halaman 120.
F.
Perkumpulan
Keluarga
Berencana
Indonesia
(PKBI)
Cabang
Kabupaten Tegal Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan lembaga swasta yang bergerak pada bidang pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi. Selain memberikan pelayanan KB, PKBI juga mengembangkan
kesehatan
reproduksi
khususnya
pencegahan
dan
penanggulangan IMS/HIV/AIDS. PKBI Cabang Kabupeten Tegal berdiri pada tahun 1971 dan kepengurusannya dikukuhkan pada tanggal 20 September 1993 untuk periode 1993-1996. Pengukuhan kepengurusan PKBI Cabang Kabupaten Tegal merupakan awal dimulainya pelaksanaan kegiatan yang telah digariskan dalam program tahunan yang mengacu pada Rencana Strategi (Restra) PKBI Cabang Kabupaten Tegal. Program-program yang ingin dicapai PKBI Cabang Kabupaten Tegal antara lain :
58
1.
Pelayanan KB melalui Kliknik Mitra Sehat Sejahtera
2.
Pelayanan Kesehatan Reproduksi
3.
Kegiatan-kegiatan penunjang (seminar, ceramah siaran radio)
4.
Perluasan jaring dengan membentuk kader-kader/relawan di tingkat kecamatan se-Kabupaten Tegal.
Pada tahun 1994 PKBI Cabang Kabupaten Tegal mulai merintis pembangunan gedung Klinik Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Klinik Pelayanan Kesehatan Reproduksi milik PKBI Cabang Kabupaten Tegal dibangun pada tahun 1997 atas bantuan Bapak Bupati Kabupaten Tegal berupa izin pakai sebidang tanah bengkok di Desa Trayeman Kecamatan Slawi yang sekarang telah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) PKBI Cabang Kabupaten Tegal. Pada tahun 1998 Gedung Klinik Pelayanan Kesehatan Reproduksi diresmikan oleh Ketua PKBI Daerah Jawa Tengah dengan didampingi Bupati Tegal dan para tamu undangan. Peresmian Gedung PKBI Cabang Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Ketua PKBI Daerah Jawa Tengah Menandatangani Peresmian Gedung PKBI Cabang Kabupaten (Sumber : Dokumentasi PKBI Cabang Kabupaten Tegal)
59
Gedung Klinik Pelayanan Kesehatan Reproduksi milik PKBI Cabang Kabupaten Tegal menyediakan pelayanan pemakaian alat kontrasepsi baik pelayanan dari pemerintah maupun pelayanan kontrasepsi mandiri. Kantor PKBI Cabang Kabupaten Tegal memiliki tenaga medis yang siap memberikan pelayanan kontrasepsi secara mandiri pada jam kerja (Pukul 08.00-14.00 WIB). Proses penandatanganan dan sambutan Bupati Tegal dalam acara peresmian Klinik PKBI Cabang Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Sambutan Bupati Tegal dalam acara Peresmian Klinik PKBI pada tahun 1998 (Sumber : Dokumentasi PKBI Cabang Kabupaten Tegal tahun 1998)
Pada tanggal 23 Oktober 1997 diadakan orientasi kepengurusan PKBI Cabang Kabupaten Tegal mengenai Visi dan Misi PKBI Cabang Kabupaten Tegal. Visi PKBI Cabang Kabupaten Tegal yaitu : “Terselenggaranya PKBI Cabang Kabupaten Tegal sebagai pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas, menjadikan keluarga bertanggung jawab dalam dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan PKBI Cabang Kabupaten Tegal sebagai pilihan utama masyarakat.”
60
Misi PKBI Cabang Kabupaten Tegal : “Mewujudkan pengembangan program jaringan dan kemitraan dengan semua pihak, pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan secara umum dan khusus, di bidang kesehatan reproduksi dan seksual yang berkesetaraan dan keadilan gendre.” Pada tahun 2002 PKBI Cabang Kabupaten Tegal mulai mengembangkan program kesehatan reproduksi khususnya pencegahan IMS/HIV/AIDS. PKBI dipercaya oleh Aksi Stop AIDS-Family Health Internasional (ASA-FHI) Jakarta untuk melaksanakan program penjangkauan pada wanita pekerja seks dengan nama proyek KPP (Komunikasi Perubahan Perilaku) di wilayah Kabupaten Tegal. Program yang dicanangkan PKBI Cabang Kabupaten Tegal ada dua program yaitu, pelayanan klinik kesehatan reproduksi serta pencegahan dan penanggulangan penyakit IMS dan HIV/AIDS. Selain program kependudukan keluarga berencana tetap dilakukan Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP), PKBI juga mengembangkan program kesehatan reproduksi remaja dan orang tua yang langsung ditangani oleh ahli kebidanan dan kandungan yang berizin praktek di PKBI pada jam kerja maupun sore hari baik dalam bentuk program maupun mandiri (Profil PKBI Cabang Kabupaten Tegal).
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI KABUPATEN TEGAL
A.
Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi 1970-2014 Kebijakan Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang dibuat oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan angka kelahiran. Keluarga Berencana adalah program peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Pada tahun 1970 kebijakan Keluarga Berencana di seluruh Indonesia dibuat oleh BKKBN pusat, begitu juga kebijakan KB yang ada di Kabupaten Tegal. BKKBN pusat kemudian menitipkan program nasional ini kepada Gubernur Jawa Tengah, di mana gubernur dinyatakan sebagai penanggung jawab program begitu juga Bupati Tegal yang menjadi penanggung jawab di daerah Kabupaten Tegal. Dalam menyelenggarakan program di daerah, BKKBN provinsi maupun BKKBN kabupaten mendapat dukungan dari semua aparat pemerintah daerah. Faktor ni merupakan kunci keberhasilan program KB dari segi ketenagakerjaan pada tahun 1970-1972 (BKKBN, 1981). Dalam mencapai strategi program kependudukan, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menetapkan beberapa kebijakan, yaitu : 1.
pengendalian kelahiran,
61
62
2.
penurunan tingkat kematian,
3.
perpanjangan harapan hidup,
4.
penyebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang,
5.
pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata,
6.
perkembangan dan penyebaran angkatan (Nugroho, 1983:341).
Pada periode Pelita 1 (1969-1974) tepatnya tahun 1972 pendekatan Keluarga Berencana mulai dikembangkan lebih luas lagi agar semakin dapat diterima masyarakat. Untuk menyempurnakan tata kerja dan organisasi BKKBN dikeluarkan Keppres No. 33 tahun 1972 yang menyatakan bahwa BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah presiden, dengan fungsi : 1.
membantu presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang Keluarga Berencana Nasional.
2.
mengkoordir pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional.
Tugas Pokok dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu : 1.
memberikan saran-saran kepada pemerintah mengenai masalahmasalah penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasional.
2.
menyusun program Keluarga Berencana Nasional dan pedoman pelaksanaan atas dasar kebijakan pemerintah.
3.
menjalankan
koordinasi
dan
supervisi
terhadap
usaha-usaha
pelaksanaan Keluarga berencana nasional yang dilakukan oleh unitunit pelaksana.
63
4.
menjalankan koordinasi dann supervisi terhadap segala jenis bantuan dari dalam maupun dari luar negeri sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
5.
mengadakan kerjasama dengan negar-negara asing maupun badanbadan internasional dan bidang keluarga berencana selaras dengan kepentingan
Indonesia
menurut
prosedur
yang
berlaku
(BKKBN,1981). Pada Pelita II (1974-1979) ada peningkatan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan pelaksanaan Program KB. Peningkatan pelaksanakan program KB dilakukan dengan dua pendekatan yaitu : 1.
Untuk menurunkan tingkat kelahiran secara langsung melalui pendekatan KB dengan menggunakan kontrasepsi.
2.
Usaha menurunkan tingkat kelahiran secara tidak langsung melalui pola kebijaksanaan kependudukan yang intergral (beyond family planning).
Pada tahun 1978 BKKBN bertambah luas jangkauan programnya, tidak sebatas program KB tetapi juga program kependudukan sesuai dengan Keppres nomor 38 tahun 1978. Pada periode Pelita II dilaksanakan perluasan Program KB dengan dibukanya sepuluh BKKBN luar Jawa Bali I yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumaatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan NTB (BKKBN, 1981). Pada Pelita III (1979-1984) jangkauan BKKBN semakin luas dengan menjangkau sebelas provinsi di luar Jawa Bali II yaitu : Kalimantan Tengah,
64
Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTT, Maluku, Irian Jaya, Timor-Timur, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Pada periode ini muncul strategi baru yang memadukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dan pelayanan kontrasepsi
yang
dinamakan
safari
KB
Senyum
Terpadu
(http://www.bkkbn.go.id). Tujuan dilaksanakannya program KIE, yaitu : 1.
Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik KB sehingga tercapai penambahan peserta baru,
2.
Membina kelestarian peserta KB,
3.
Meletakan dasar bagi mekanisme sosio cultural yang dapat menjamin berlangsungnya proses penerimaan,
4.
Untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif,peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat (klien) secara wajar sehingga masyarakat melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab (Handayani, 2010:44).
Pada periode IV (1983-1988) tepatnya tanggal 18 Januari 1987 di Indonesia mulai dicanangkan pelayanan KB mandiri yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pelayanan KB mandiri merupakan pelayanan KB di luar pelayanan KB yang diadakan oleh pemerintah. Pelayanan KB mandiri disediakan oleh dokter dan bidan yang terlatih. Dari segi pendanaan untuk mengadakan alat kontrasepsi penyedia layanan KB mandiri menggunakan dana sendiri tanpa bantuan dari pemerintah sehingga, akseptor KB mandiri harus membayar untuk mendapatkan pelayanan KB (http://www.bkkbn.go.id).
65
Pada periode Pelita V (1988-1993) kebijakan KB nasional bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran,
pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan
kesejahteraan keluarga (http://www.bkkbn.go.id). Pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-undang mengenai Program Keluarga Berencana yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan kesejahteraan keluarga. Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1992 Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkaan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Pada tahun 1993 pemerintah memperbarui kedudukannn, tugas pokok, dan fungsi BKKBN melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 1993 Tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Dalam keputusan BAB I dan Pasal 2, secara tegas BKKBN mempunyai tugas pokok : 1.
Melanjutkan dan memantapkan kegiatan-kegiatan gerakan Keluarga Berencana Nasional;
2.
Merumuskan kebijaksanaan umum pengelolan gerkn pembngunan keluarga sejahtera nasional dan mengkoordinasikan pelaksanannya;
3.
Mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat; serta
4.
Menyelenggarakan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait.
66
Periode Pelita VI (1993-1998) pelayanan KB mulai berkembang, bukan hanya melayani penggunaan kontrasepsi tetapi juga mensosialisasikan mengenai kesehatan reproduksi. Pada awalnya Program Keluarga Berencana Nasional baru dilakukan salah satu saja dari usaha Keluarga Berencana, yakni penjarangan kehamilan dengan pemberian kontrasepsi. Akan tetapi, sejak konferensi Internasional tentang kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development, ICPD), di Kairo Mesir pada tahun 1994. Hal penting dalam konferensi tersebut adalah disepakatinya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta uapaya pemenuhan hak-hak reproduksi (Budisuari, dkk, 2011:98). Pada tahun 2000 diadakan pertemuan The Millenium Summit yang menghasilkan Millenium Declaration Goals (MDGs) yang menjadi alternatif dan kerangka tambahan dari dokumen ICPD 1994. Hal penting dalam MDGs adalah peningkatan kesehatan reproduksi perempuan dan penurunan kematiann maternal (Wilopo, 2010:190). Adanya MDGs membuat pelaksanaan program KB nasional lebih mengedepankan hak-hak reproduksi yang selama ini belum dipahami dengan baik oleh semua lapisan masyarakat. Tahun 1970-2004 kebijakan Keluarga Berencana seutuhnya dibuat oleh BKKBN Pusat, BKKBN Kabupaten Tegal bertugas sebagai implementator yang mana tugas pelayanan KB di lapangan dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Pada Januari 2004 kewengangan pengelolaan
67
Program Keluarga Berencana sebagian dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelimpahan wewenang tersebut menyebabkan terjadinya beberapa perubahan mekanisme dan proses pelaksanaan program KB nasional (BKKBN, 2004:1). Di Indonesia diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang desentralisasi membuat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 dan 41 sebagai penjabaran tentang kewenangan dan bentuk organisasi di daerah, termasuk dalam bidang KB dan kesehatan reproduksi (Wilopo, 2010:220). Berlakunya UU nomor 32 tahun 2004 membuat Kabupaten Tegal memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam bidang Keluarga Berencana. Wewenang yang dimiliki Kabupaten Tegal tersebut merupakan akibat dari berlakunya asas desentralisasi dan Otonomi Daerah. Desentralisi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi erat kaitannya dengan otonomi daerah, dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya desentralisasi dan Otonomi Daerah
68
membuat daerah-daerah dapat melakukan pembangunan secara mandiri yang dapat memajukan pembangnan nasional. Tahun 2004 merupakan tahap perubahan untuk mecari bentuk-bentuk pelaksanaan program KB dan KR yang sesuai dengan bentuk-bentuk program yang telah disentralisasi. Berbagai perubahan berikut merupakan perubahan setelah berlakunya desentralisasi pada program KB dan KR : 1.
Pola hubungan struktural dan fungsional antara pusat dan provinsi dengan pelaksana di kabupaten/kota. KB memerlukan kebijakan yang jelas di tingkat nasional dan provinsi, sehingga pelaksanaannya dapat diserahkan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mudah dan terarah.
2.
Adanya berbagai macam bentuk organisasi dan berbagai tenaga baru pengelola program KB di kabupaten/kota berakibat terjadinya perubahan mekanisme pelayanan yang sesuai dengann bentuk organisasi, pembiayaan dan ketenagaan yang baru di kabupaten/kota.
3.
Pelimpahan sebagian wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota mengakibatkan diperlukannya peningkatan keterlibatan masyarkat, swasta, dan LSM di daerah dalam pengelolaan program KB dan KR secara lebih efektif dan efisien.
4.
Munculnya kebijakan-kebijakan lokal yang tidak sejalan dengan kebijkan nasional dan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan di luar kewenangan yang terkait dengan desentralisasi program KB dan kependudukan nasional (BKKBN, 2004:1-2).
69
Setelah Reformasi yaitu pada tahun 2009 BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (http://www.bbkbn.go.id). Undang-undang nomor 10 tahun 1992 kemudian diperbarui dengan adanya Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa, Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Perubahan nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tidak mempengaruhi nama lembaga KB di Kabupaten Tegal. Pada era desentralisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal
memiliki
kewenangan untuk melaksanakan pembangunan daerah secara mandiri. Dalam bidang kesehatan terutama Keluarga Berencana (KB), Pemerintah Kabupaten Tegal membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal : 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 332).
70
Berdasarkan PP nomor 7 tahun 1986 terjadi perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Tegal dengan memasukan sebagian wilayah Kabupaten Dati II Tegal ke
dalam
wilayah
Kotamadya
Daerah
Tingkat
II
Tegal.
Ditetapakannya batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Tegal menyebabkan seluruh kegiatan administrasi pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Tegal berpindah ke Slawi. Kegiatan Program Keluarga Berencana yang awalnya pengelolaan berpusat pada BKKBN yang berkantor di Balai Kota Tegal, berpindah kantor ke Slawi. BKKBN Kabupaten Daerah tingkat II Tegal membangun gedung kantor di Slawi yang diresmikan pada tahun 1981 oleh Ketua BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 1981 pengelolaan BKKBN Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah tingkat II Tegal menjadi tanggung jawab masingmasing wilayah. 2.
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentuakan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
71
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17). 5.
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabuapten Tegal. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 berisi mengenai perincian tugas yang menjadi tanggung jawab BPPKB Kabupaten Tegal.
6.
Perarturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektur, Kepala
Badan,
Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu,Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal. 7.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektur, Kepala
Badan,
Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu,Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.
72
Tugas pokok, fungsi, dan tata kerja seleuruh bagian di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Tegal dijabarkan secara jelas dan rinci dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2012. 8.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 tahun 2014 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Mandiri pada Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri di Kabupaten Tegal. Pelayanan KB Mandiri adalah pelayanan Keluarga Berencana yang memungkinkan peserta Keluarga Berencana untuk sadar dan bebas memilih cara pengendalaian kelahiran yang diinginkan, aman, terangkau serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita, dengan informasi yang rasional, terbuka yang diikuti sengan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan yang dilakukan secara mandiri atau swadaya. Jenis pelayanan alat obat dan kontrasepsi KB pada praktek dokter dan praktek bidan mandiri meliputi : Intras Utirene Device (IUD), Medis Operasi Wanita (MOW), Medis Operasi Pria (MOP), Alat Kontasepsi bawah kulit (Implan), suntik, pil, dan kondom.
B.
Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada Masa Reformasi 1970-2014 Implementasi
kebijakan
Keluarga
Berencana
merupakan
kegiatan
pelaksanaan kebijakan-kebijakan Keluarga Berencana baik yang dibuat oleh
73
BKKBN pusat maupun oleh pemerintah daerah. Implementasi kebijakan KB yang dibuat oleh BKKBN pusat dilaksanakan oleh lembaga KB di tingkat kabupaten/kota. Di Kabupaten Tegal lembaga yang melaksanakan kebijakan KB sekarang bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Pelaksanaan program Keluarga Berencana pada awal berdiri sampai berakhirnya masa Orde Baru berkembang sangat pesat. Program Keluarga Berencana sangat gencar dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pemerintah semakin mengembangkan
program
KB
yang
semakin
menjangkau
masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia tahun 19661999 telah diakui badan internasional di bawah PBB. Namun, setelah Orde Baru tumbang, tanda-tanda mengendurnya pelaksanaan program tersebut semakin tampak (Tukiran, dkk, 2010:1). Di kalangan masyarakat, masalah keluarga Berencana juga mengalami kendala. Pada awalnya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak ketetapan pelayana kontrasepsi dengan alasan haram menurut Islam, perkainan dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan. Namun juga terdengar suara arternatif dari beberapa tokoh Islam yang mendukung pelayanan KB bagi pasangan yang sudah menikah. Kadar dukungan dari organisasi muslim tertu sangat bervariasi. NU secara aktif mempromosikan KB sebagai keputusan sukarela dan bertanggung jawab yang dibuat oleh sebuah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu dan situasi sosial mereka. NU merujuk pada prinsip kebutuhan sekunder yang akan mengakibatkan
74
kesulitan pada seseorang apabila tidak dipenuhi, serta kegawatdaruratan untuk menjustifikasi penggunaan kontrasepsi (Syukur, 2013:220). Muhammadiyah beranjak dari oposisi KB secara pasif terhadap KB ke penerimaan pasif pula. Walaupun organisasi ini tetap menganggap bahwa pencegahan
kehamilan
bertentangan
dengan
agama
Islam,
penggunaan
kontrasepsi modern diperbolehkan dalam situasi darurat, (1) jika kelahiran atau kehamilan dapat membahayakan si ibu, (2) jika agama terancam karena kondisi ekonomi masyarakat yang sangat miskin sehingga dapat menyebabkan masyarakat bertindak melanggar hukum, dan (3) jika pendidikan dan kesehatan anggota keluarga yang sudah ada terabaikan karena jarak kelahiran yang terlalu dekat (Syukur, 2013:220). Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI yang pada awalnya tidak setuju Program Keluarga Berencana berangsurangsur mulai dapat menerima program KB. Penerimaan organisasi-organisasi Islam terhadap Program KB ditunjukan dengan ikut mensosialisasikan Program KB kepada masyarakat. Di Kabupaten Tegal kerjasama yang dijalin antara lembaga KB dengan organisasi-organisasi keislaman sudah dijalin sejak tahun 1970. Hubungan kerjasama tersebut masih berlangsung sampai dengan sekarang. Pada masa Orde Baru implementasi Kebijakan KB di Kabupaten Tegal masih dilaksanakan dengan cara yang sederhana. Program KB merupakan program yang masih sangat baru di Kabupaten Tegal. Masyarakat masih belum mengerti tentang manfaat KB, karena pendidikan mengenai KB masih sangat terbatas. Masyarakat masih enggan untuk menggunakan kontrasepsi, karena
75
kepercayaan masyarakat Kabupaten Tegal dengan budaya “banyak anak banyak rejeki” masih sangat kuat. Menurut masyarakat mengunakan kontrasepsi sama dengan mengalangi rejeki masuk di dalam keluarga mereka. Hal ini membuat implementasi Kebijakan Keluarga Berencana terhambat. Dalam mengimplementasikan kebijakan KB di Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru, BKKBN Kota Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dibantu oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berkedudukan di Kantor Kecamatan. Satu kecamatan terdiri dari 4-5 orang PLKB yang bertugas memberikan penyuluhan di desa-desa. Menurut Sri Hartatiningsih (Wawancara 10 Agustus 2015) perekrutan tenaga PLKB di Kabupaten Tegal pada saat itu masih sangat sederhana. Calon PLKB diseleksi dengan pemberian pertanyaan yang berkaitan dengan KB. SDM PLKB di Kabupaten Tegal masih sangat rendah, karena tingkat pendidikan PLKB juga masih rendah. “Awalnya saya diajak oleh pegawai BKKBN untuk mengikuti tes seleksi PLKB di Balai Kota Tegal. Saya disuruh untuk menghafalkan singkatansingkatan tentang Program Keluarga Berencanan. Ternyata memang benar yang keluar pada tes seleksi adalah mengenai singkatan yang ada di Program KB. Pada saat itu PLKB di Kabupaten Tegal masih banyak yang berpendidikan SMP dan SMA sehingga, SDM nya masih tergolong rendah (Wawancara Sri Hartatiningsih : 10 Agustus 2015)”. Pada tahun 1970-an penyuluhan kontrasepsi di Kota Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang diberikan oleh PLKB kepada masyarakat dilakukan dengan cara kunjungan dari satu rumah warga dengan rumah warga lainnya (door to door). Pada saat itu hal yang sangat sulit adalah mengajak warga untuk mengikuti kontrasepsi spiral atau IUD. Hal ini membuat PLKB semakin tekun dalam memberikan motivasi dengan mengunjungi warga
76
beberapa kali yang diikuti dengan pemberian saran, menjelaskan kelebihan dan kekurangan kontrasepsi, dan bagaimana langkah selanjutnya untuk menggunkan kontrasepsi sampai warga ingin menggunakan kontrasepsi. Pada tahun 1974 (Pelita I) implementasi kebijakan KB di Kota Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal masih terbatas pada pendekatan kesehatan. Penyuluhan-penyuluhan KB dilaksanakan dengan tujuan untuk mengajak masyarakat menggunakan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi memiliki manfaat untuk mengatur kelahiran. Selain untuk mengatur kelahiran kontrasepsi, juga bermanfaat untuk mencegah kelahiran bagi ibu yang memiliki resiko pada saat melahirkan sehingga, kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tegal dapat ditingkatkan. Pada Pelita I Kebijakan KB hanya menggunakan pendekatan kesehatan akan tetapi, pada tahun 1974-1979 (Pelita II) Kebijakan KB mulai dikembangkan dengan pendekatan pada bidang yang lainnya yaitu bidang ekonomi dan pendidikan. BKKBN Kota Daerah Tinggat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal melaksankan kebijakan tersebut dengan tujuan agar penggunaan kontrasepsi bagi masyarakat dapat bermanfaat bukan hanya pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang ekonomi dan pendidikan. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan kontrasepsi maka angka kemiskinan diharapkan juga semakin menurun karena beban keluarga juga semakin sedikit dengan jumlah anak yang sedikit pula. Tingkat pendidikan masyarakat juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin sadarnya masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi.
77
Pada Pelita III (1979-1984) Kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional secara umum pelayanan KB dan KR Nasional yang berlaku sesuai kondisi kabupaten/kota. Bupati/walikota secara umum bertanggung jawab dalam pemenuhan pelayanan KB dan KR bagi masyarakat yang dilaksanakan kegiatan pelayanannya oleh instansi/institusi terkait. Perangkat Pemda pengelola program KB secara operasional bertanggung jawab dalan pengelolaan pelayanan KB dan KR melalui kemitraan dengan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas kesehatan secara medisteknis bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan KB dan KR sesuai dengan standar operasional pelayanan (BKKBN, 2004:5). Pada periode ini implementasi kebijakan KB di Kabupaten Tegal mulai dikembangkan lagi dengan memberikan pelayanan KB dan juga KR (Kesehatan Reproduksi) kepada masyarakat. Pada periode ini para PLKB se-Kabupaten Tegal diberi pendidikan mengenai Kesehatan Reproduksi oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengan untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai Kesehatan Reproduksi. Penyuluhan KR sangat bermanfaat agar masyarakat di Kabupaten Tegal bukan hanya menggunakan kontrasepsi tetapi juga menjaga kesehatan reproduksinya. Pada Pelita IV (1983-1988) KB Mandiri mulai dicanangkan oleh BKKBN pusat. Di Kabupaten Tegal mulai dibuka pelayanan-pelayanan KB Mandiri yang dilayani oleh dokter dan bidan yang memiliki kompetensi dalam bidang KB. Adanya pelayanan KB Mandiri di Kabupaten Tegal dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi. Meskipun akseptor KB Mandiri harus membayar untuk mendapatkan pelayanan KB, jumlah
78
akseptor KB Mandiri di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun semakin menigkat sejalan dengan kesadaran masyarakat akan manfaat KB. Pada Pelita V (1988-1993) implementasi Kebijakan KB di Kabupaten Tegal dilakukan dengan peningkatan kualitas petugas, sumber daya manusia, dan pelayanan KB sesuai dengan Kebijakan dari BKKBN Pusat. Peningkatan kualitas petugas dan sumber daya manusia yang ada di BKKBN Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan mengikutsertakan para petugas KB di Kabupaten Tegal pada diklat yang diberikan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Pada Pelita VI (1993-1998) pelaksanaan Program KB bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Program KB. Setelah Reformasi pelaksanakan Program KB tidak segencar pada Masa Orde
Baru.
Berdasarkan
Keputusan
Menteri
Negara
Pemberdayaan
Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 70/HK-010/B5/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi dan kabupaten/kota, tentang organisasi pelaksana Keluarga Berencana di Kecamatan, pada BAB VI tentang pengendalian Program Lapangan Keluarga Berencana, pasal 67, ayat 1 dan 2 menyebutkan : 1.
Pengendalian Program Lapangan Keluarga Berencana di daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut PPLKB, adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program Keluarga Berencana nasional dan pembangunan Keluarga Sejahtera di wilayah kecamatan, yang
79
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BKKB kabupaten/kota. 2.
PPLKB mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan operasional pelaksanaan program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan keluarga sejahtera bersama instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat di wilayah kecamatan.
Sejalan dengan diterapkannya Otonomi Daerah, Program Keluarga Berencana mengalami perubahan paradigma. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, dan susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, program keluraga berencana tidak tidak lagi dilaksanakan sentralistiik di bawah koordinas BKKBN, melainkan disentralkan kepada daerah. Begitu juga di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menghadapi perubahan dan pengelolaan keluarga berencana nasional, sebagai tindak lanjut dari penyerahan kewenangan bidang keluarga berencana daerah yang tertuang dalam surat menteri dalam negeri No. 0451.560/Otonomi Daerah tanggal 24 Mei 2002 yang diikuti dengan penyerahan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten/Kota kepada daerah. Salah satu konsekuensi dari tuntutan perubahan tersebut adalah kekurangan banyak penyuluh keluarga berencana (PKB), baik karena
beralih
tugas
menjadi
pejabat
struktural
di
tingkat
Kabupaten/Kecamatan/Desa, atau menjadi tenaga administrasi maupun karena pensiun (Prasetyowati, 2004 : 2-3).
80
Implementasi kebijakan Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal sejak awal berdiri dilaksanakan dengan pemberian penyuluhan dan pelayanan KB secara gratis kepada masyarakat. Berlakunya asas desentralisasi dan Otonomi Daerah pada tahun 2001 membuat implementasi kebijakan KB di Kabupaten sedikit berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Perbedaan kebijakan terjadi karena, Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki wewenang untuk membuat kebijakan KB. Hal ini membuat nama lembaga KB di Kabupaten Tegal berbeda dengan nama lembaga KB di daerah lainnya. Pada tahun 2007 nama lembaga KB di Kabupaten Tegal bernama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (DPMKB dan Kesos), di Kota Tegal bernama Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, di Kabupaten Brebes bernama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2003 nama lembaga KB di Kabupaten Tegal yang semula bernama BKKBN berganti menjadi Kantor Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS). Kantor KBKS memiliki tugas untuk mengajak masyarakat Kabupaten Tegal menggunakan kontrasepsi untuk mengatur kelahiran. Dengan jumlah anak yang sedikit maka kesejahteraan sosial keluarga semakin meningkat dan kualitas keluarga juga semakin meningkat. Pada
tahun
2005
Kantor
KBKS
berganti
nama
menjadi
Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (PMKB dan Kesos). Dinas PMKB dan Kesos merupakan dinas yang bekerja untuk memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan KB, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal. Implementasi KB di
81
Kabupaten Tegal pada periode ini sedikit tersendat karena, Dinas PMKB dan Kesos memiliki tugas yang banyak sehingga, tidak terfokus pada program KB saja melainkan juga pada masalah kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal. Pada tahun 2005 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial (DPMKB dan Kesos) bekerjasama dengan PKBI Cabang Kabupaten Tegal memberikan pelayanan akseptor di PKBI Cabang Kabupaten Tegal baik yang mandiri maupun yang dibiayai oleh BKKBN (dibantu atau mendapat subsidi dari BKKBN). Pelayanan akseptor dilaksanakan setiap hari Rabu dan Sabtu dengan rata-rata setiap kali pelaksanaan 5 akseptor/pengguna KB (Profil PKBI Cabang Kabupaten Tegal, 2005:5). Pada tahun tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 nama lembaga yang mengurusi KB di Kabupaten Tegal bernama BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana), pada tingkat Kecamatan BPPKB dibantu UPT BPPKB, dan pada tingkat desa yang bertugas mengurusi KB benama PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) / PKB (Penyuluh Keluarga Berencana). Dalam menjalankan progarm pada tingkat Desa BPPKB juga dibantu oleh PPKBD (Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD pada tingkat RW. Dalam mengimplementasikan Kebijakan Keluarga Berencana (KB), ada beberapa sasaran yang dituju BPPKB Kabupaten Tegal, antara lain: 1.
PUS (Pasangan Usia Subur) yaitu pasangan yang berusia 20-49 tahun Pasangan Usia Subur usia 20-49 tahun merupakan sasaran utama BPPKB Kabupaten Tegal. Usia 20-49 tahun adalah usia produktif
82
untuk hamil. Pembinaan pada PUS usia 20-49 tahun diharapkan dapat berpengaruh terhadap fertilitas di Kabupaten Tegal. 2.
Remaja dengan usia di bawah 20 tahun Remaja dengan usia di bawah 20 tahun ditetapkan sebagai sasaran Program KB karena, remaja usia 20 tahun perlu mendapat pengetahuan
mengenai
Program
Keluarga
Berencana
untuk
membekali remaja sebelum berumah tangga. Sosialisasi Program KB terhadap remaja usia di bawah 20 tahun bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran
masyarakat
Kabupaten
Tegal
dalam
pendewasaan usia perkawinan. Remaja dengan usia di bawah 20 tahun di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,12 % dari tahun 2013 (Laporan dan Analisis Hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Tegal Tahun 2014). 3.
Ibu hamil Ibu hamil merupakan salah satu sasaran prioritas dalam penggarapan Program KB. Ibu hamil juga merupakan sasaran yang potensial menjadi peserta KB baru. Ibu hamil dijadikan sebagai sasaran peserta KB baru untuk mengatur jarak kelahiran antara satu anak dengan anak yang berikutnya. Jumlah PUS di Kabupaten Tegal pada tahun 2014 sebanyak 298.779 orang. Jumlah PUS yang sedang hamil sebanyak 13.083 atau 4,38%, terjadi peningkatan sebesar 0,59% jika dibandingkan 2013 sebesar 3,79%.
4.
Ibu pasca persalinan / keguguran
83
Ibu pasca persalinan / keguguran dijadikan sebagai sasaran Program KB untuk mengajak mereka menggunakan alat kontrasepsi. Ibu pasca persalinan / keguguran disarankan untuk menggunakan kontrasepsi agar tidak terjadi kehamilan karena, jika terjadi kehamilan lagi dalam waktu yang berdekatan akan sangat berisiko tinggi bagi kesehatan ibu dan anak. 5.
PUS yang tidak menggunakan KB (Akseptor drop out) Akseptor drop out adalah akseptor yang sudah satu periode tidak mengguankan KB. Akseptor drop out merupakan salah satu sasaran Program KB agar akseptor drop out mau menggunakan kontrasepsi lagi.
6.
PUS yang tidak ingin hamil lagi PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan PUS yang ingin menunda punya anak disebut sebagai PUS Unmentneed merupakan sasaran utama penggarapan program KB, sehingga tinggi rendahnya angka proporsi PUS Unmentneed dapat menunjukan tingkat kebutuhan akan pelayanan kontrasepsi di masyarakat. Hasil pendataan tahun 2014 jumlah PUS sebanyak 298.779, ada PUS Unmentneed sebanyak 50.299 pasang atau 16,83%, terjadi peningkatan sebesar 2,47% jika dibanding tahun 2013 sebesar 14,36%.
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan KB dan mengajak masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi. Tugas PLKB mengalami perkembangan bukan hanya seputar KB
84
tetapi juga memberikan penyuluhan Tri Bina Keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia), memberikan penyuluhan mengenai Kesehatan Reproduksi (KR), meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan melakukan pendataan keluarga (Wawancara Rita Prasetyowati : 12 Juni 2015). Sosialisasi penyuluhan KB oleh BPPKB Kabupaten Tegal dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : 1.
Media elekronik (radio) Media elektronik yang digunakan BPPKB Kabupaten Tegal untuk mensosialisasikan Program KB yaitu dengan melalui Radio Slawi Ayu FM gelombang 99,3 FM. Sosialisasi dilakukan melaui iklan-iklan di radio, selain itu informasi mengenai adanya pelayanan KB gratis biasanya juga disebarkan melalui radio.
2.
Media cetak (leaflet dan surat kabar) Media cetak yang digunakan oleh BPPKB Kabupaten Tegal untuk melakukan sosialisasi yaitu berupa surat kabat dan leafleat. Sosialisasi KB oleh BPPKB Kabupaten Tegal melalui surat kabar biasanya melalui surat kabar Radar Tegal. Sosialisasi melalui surat kabar contohnya pada pemberitaan mengenai sosialisasi KB di daerah tertentu di wilayah Kabupaten Tegal, dengan dimuatnya berita mengenai sosialisasi KB maka warga masyarakat yang ada di daerah lain di wilayah Kabupaten Tegal akan mendapat informasi mengenai Pelayanan KB seperti pada Lampiran. Radar Tegal tanggal 28 September 2014.
85
Sosialisasi KB melalui leaflet dilakukan dengan membagi-bagikan leafleat kepada masyarakat secara cuma-cuma. Leafleat dibagikan kepada masyarakat pada acara penyuluhan KB oleh PLKB. 3.
Alat peraga Alat peraga kontrasepsi dikemas dalam satu paket yang terdiri dari alat kontrasepsi dan obat. Alat peraga sangat berguna untuk penyuluhan Keluarga Berencana. Alat peraga digunakan untuk mengenalkan macam-macam alat kontrasepsi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat melihat secara langsung macam-macam alat kontrasepsi yang diseddiakan oleh BPPKB kabupaten Tegal.
Gambar. 6: Alat peraga (KIE KIT) sebagai kelengkapan Penyuluh Lapangan KB (Sumber : Artikel dari Kementerian Sosial RI http://www.kemsos.go.id/) 4.
Pertemuan Sosialisasi Program Keluarga Berencana dapat dilakukan melaui pertemuan-pertemuan. Pertemuan dilakukan oleh para PLKB dengan kader KB. Pertemuan biasanya dilaksanakan di Balai Desa, Puskesmas, ataupun Kantor BPPKB Kabupaten Tegal. Pertemuan dilaksanakan atas kerjasama dengan Dinkes Kabupaten Tegal.
86
5.
Face to face (dilakukan oleh petugas lapangan) Sosialisasi Program Keluarga Berencana yang dilakukan secara langsung melalui face to face dilaksanakan oleh PLKB dengan mendatangi langsung rumah sasaran KB. Ajakan mengikuti Program Keluarga Berencana dilakukan secara perseorangan yang sifatnya konseling dan pribadi.
6.
Pameran untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Tegal Pameran untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Tegal diadakan setiap setahun sekali. Pameran ini berisi produk-produk yang dihasilkan oleh instansi-instansi yang ada di Kabupaten Tegal. BPPKB Kabupaten Tegal menampilkan berbagai produk berupa jenisjenis pelayanan kontrasepsi yang disediakan oleh BPPKB Kabupaten Tegal.
Dalam tugasnya mencari aksepor KB, PLKB di Kabupaten Tegal berusaha untuk mencapai target yang dibuat oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang biasa disebut dengan Prakiraan Permintaan Masyarakat (PPM). Pencapaian target akseptor KB tidak menentu setiap tahunnya. Pada tahun 2013 target yang dicapai 100,2 % dan pada tahun 2014 mencapai 89,32% (wawancara Rita Prasetyowati : 12 Juni 2015). Pelayanan alat kontrasepsi yang tersedia oleh BPPKB Kabupaten Tegal meliputi dua metode kontrasepsi, yaitu : 1.
Alat Kontrasepsi Jangka Panjang
87
Alat kontrasepsi jangka panjang merupakan alat kontrasepsi yang pemkaiannya dapat bertahan sampai di atas lima tahun, yang termasuk dalam alat kontrasepsi ini antara lain : a.
IUD (Intra Uterine Device), alat kontrasepsi dalam rahim. Jangka waktu penggunaannya 5 - 10 tahun. IUD adalah sebuah alat berbentuk huruf T yang dimasukan ke dalam rahim, yang fungsinya adalah mencegah terjadinya pembuahan. Pada tahun 1970-an pengguna IUD di Kabupaten Tegal masih sangat sedikit karena IUD merupakan salah satu alat kontrasepsi yang paling ditakuti masyarakat Kabupaten Tegal. Pada tahun 1975 pengguna IUD di Kabupaten Tegal berjumlah 313 akseptor. Jumlah akseptor IUD yang sedikit disebabkan oleh budaya masyarakat yang menganggap alat kontrasepsi IUD sebagai alat kontrasepsi yang manakutkan bagi perempuan karena, alat kontrsepsi IUD dipasang di dalam rahim. Para suami melarang para isteri untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD karena takut akan menganggu kegiatan seksual mereka. Pada tahun 2011 jumlah akseptor IUD di Kabupaten Tegal berjumlah 11.015 akseptor. Peningkatan akseptor IUD dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 34,19 %. Peningkatan jumlah akseptor IUD terjadi karena, sosialisasi mengenai kontasepsi semakin gencar dilakukan baik melalui media cetak maupun media elektronik.
88
b.
Implan (alat kontrasepsi bawah kulit) Implan
merupakan
alat
kontrasepsi
bawah
kulit
yang
mengandung levonorgestrel yang dibungkus dalam kapsul silastik silikon (polydimethyl siloxane) yang berisi hormon golongan progesteron yang dimasukan di bawah kulit lengan kiri atas bagian dalam yang berfungsi untuk mencegah kehamilan selama 5 tahun. Menurut data akseptor KB dari Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal pada tahun 1975 belum ada data yang menunjukan jumlah akseptor KB dengan alat kontrasepsi implan. Pada tahun 1987 akseptor implan di Kabupaten Tegal berjumlah 35 akseptor. Alat kontrasepsi implan merupakan alat kontrasepsi yang masih tergolong baru sehingga, jumlah akseptornya masih sedikit. Pada tahun 2011 jumlah akseptor implan di Kabupaten Tegal berjumlah
22.956
akseptor.
Peningkatan
akseptor
alat
kontrasepsi implan di Kabupaten Tegal dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 654,88%. Peningkatan jumlah akseptor implan di Kabupaten Tegal menunjukan peningkatan yang menggembirakan bagi keberhasilan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal. c.
MOW (Medis Operasi Wanita / Tubektomi) MOW atau juga disebut dengan sterilisasi merupakan tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri yang
89
menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur, dengan demikian sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma laki-laki sehingga tidak terjadi kehamilan. MOW dilakukan dengan mengokulasi (mengikat dan memotong atau memasang cincin) sehingga sperma tidak bertemu dengan ovum. MOW tergolong dalam sebagai alat kontrasepsi mantap (Kontap) / dalam jangka waktu tak terbatas. Pada tahun 1975 jumlah akseptor MOW adalah 24 akseptor. Kontrasepsi MOW jarang diminati
masyarakat
karena,
kontrasepsi
MOW
hanya
dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin tidak mempunyai anak lagi. Akseptor MOW harus berfikir secara mendalam mengenai dampak menggunakan kontarsepsi MOW. Pada tahun 2011 jumlah akseptor MOW adalah 1.003 akseptor. Kontrasepsi MOW masih jarang diminati masyarakat karena, sebagian besar masyarakat yang mengikuti Program KB memiliki tujun untuk mengatur jarak kelahiran bukan untuk menghentikan kelahiran. d.
MOP (Medis Operasi Pria / Vasektomi) MOP adalah alat kontrasepsi pria jenis sterilisasi melalui pembedahan dengan cara pemotongan saluran sperma yang menghubungkan testikel
dengan
kantung sperma. MOP
tergolong sebagai alat kontrasepsi mantap (kontap) / dalam jangka waktu tak terbatas. Pada tahun 1975 pengguna alat kontrasepsi MOP di Kabupaten Tegal berjumlah 1 akseptor.
90
Pada tahun 2011 jumlah akseptor MOP adalah 175 akseptor. Meskipun julamlah akseptor MOP mengalami peningkatan akan tetapi jumlah akseptor MOP di Kabupaten Tegal merupakan jumlah akseptor KB yang paling sedikit dibandingkan dengan akseptor KB dengan alat kontrasepsi yang lain karena, para lakilaki beranggap bahwa menggunakan kontrasepsi MOP akan mengganggu vitalitas mereka sehingga mereka enggan untuk memilih kontrasepsi MOP. 2.
Alat Kontrasepsi Antar Waktu Alat kontrasepsi Antar Waktu merupakan alat kontrasepsi yang banyak mengalami kegagalan (terjadi kehamlilan) dan banyak juga akseptor yang Drop Out. Alat Kontrasepsi Antar waktu antara lain : a.
Kondom Kondom merupakan alat kontrasepsi yang bekerja dengan cara mencegah kehamilan dengan mencegah masuknya sperma ke dalam rongga rahim. Kondom terbuat dari karet tipis, atau jaringan hewan (usus kambing), atau plastik (polietilen), yang dibentuk selaput buatan. Pada tahun 1975 pengguna alat kontrasepsi kondom di Kabupaten Tegal menempati urutan kedua alat kontrasepsi yang digunakan masyarakat setelah kontasepsi pil KB. Akseptor kondom di Kabupaten Tegal pada tahun 1975 berjumlah 3.809 akseptor dan pada tahun 2011 berjumlah 2.033 akseptor. Akseptor kondom berbeda dengan
91
akseptor KB yang lainnya karena, jumlah akseptor kondom justru mengalami penurunan. Penurunan jumlah akseptor kondom terjadi karena, pada awalnya akseptor kondom memperoleh kondom secara gratis dari pemerintah akan tetapi sekarang akseptor kondom harus membeli sendiri kondom yang dijual secara bebas di toko obat atau mini market yang ada. Hal ini membuat jumlah akseptor kondom menurun karena akseptor harus mengeluarkan uang untuk membeli kondom. b.
Pil KB Pil KB atau oral contraceptives pill merupakan alat kontrasepsi hormonal yang berupa obat dalam bentuk pil yang dimasukan melalui mulut (diminum), berisi hormon estrogen dan atau progesteron yang bertujuan untuk mengendalikan kelahiran atau mencegah kehamilan dengan mengahmbat pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. Cara kerja pil KB yaitu menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir seviks, dan pergeran tuba teganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu (Handayani, 2010:99). Pada tahun 1975 akseptor Pil KB di Kabupaten Tegal berjumlah 12.089 akseptor. Pil KB menjadi salah satu alat kontrasepsi yang banyak diminati masyarakat Kabupaten Tegal karena kepraktisannya meskipun ada mitos yang mengatakan bahwa akseptor Pil KB akan mengalami peningkatan berat badan. Pada tahun 2011 akseptor
92
Pil KB berjumlah 23.910 akseptor. Alat kontrasepsi Pil KB sering mengalami kegagalan apabila akseptor tidak teratur minum Pil KB maka resiko kehamilan akan semakin besar. c.
KB Suntik KB suntik merupakan metode kontrasepsi yang diberikan melalui suntikan intra muskuler yang berdaya kerja tiga bulan dan tidak membutuhkan pemakaian setiap hari. Cara kerja KB suntik adalah menekan ovulasi, mengahambat transortasi gamet oleh tuba, mempertebal mukus serviks (mencegah penetrasi sperma),
dan
(Handayani,
mengganggu
2010:107).
Alat
pertumbuhan kontrasepsi
endometrium yang
banyak
digunakan oleh masyarakat Kabupaten Tegal sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang adalah jenis kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik merupakan kontrasepsi metode tidak mantap di mana akseptornya banyak yang drop out dan mengalami kegagalan (hamil). Selain kontrasepsi suntik, kontrasepsi yang sering mengalami kegagalan adalah kontrasepsi pil dan kondom. Pada tahun 1975 akseptor suntik di Kabupaten Tegal berjumlah 64 akseptor. Pada perkembangannya jumlah akseptor suntik merupakan jumlah akseptor yang peningkatan jumlahnya paling besar dibandingkan dengan akseptor KB yang lain. Pada tahun 2011 akseptor suntik berjumlah 151.149 akseptor. Seperti
93
halnya kontrasepsi pil, kontrasepsi suntik banyak diminati masyarakat karena alasan kepraktisan dan resiko yang dihadapi. Jumlah akseptor KB di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun tidak menentu (naik turun) yang dapat dilihat pada Tabel 1. Jumlah akseptor KB di Kabupaten Tegal yang meningkat merupakan hasil kerja keras PLKB dalam usahanya mengajak masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi. Kesadaran masyarakat mengenai manfaat kontrasepsi juga semakin meningkat, sehingga banyak masyarakat yang mulai menggunakan kontrasepsi.
Tabel 3. Jumlah akseptor KB di Kabupaten Tegal tahun 1974-2014
No.
Kontrasepsi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1974 1978 1986 1988 1993 1998 2004 2005 2008 2011
Jumlah PA Swasta 541 8.674 3.530 458 13.793 8.253 771 562 214 35 22.153 7.483 245 8.837 2.457 2529 41.853 70.947 182 13.839 2.538 6.683 14.013 27.549 1.427 12.555 3.086 10.232 29.815 93.061 34.857 390 9.783 2.686 10.942 18.710 112.729 21.957 283 9.964 2.662 11.126 17.465 121.884 22.780 304 10.244 2.643 12.392 16.688 139.395 22.850 779 11.015 2.666 13.338 22.956 151.149 23.916 2.033 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal tahun 1974-2014 (Diolah IUD
MOP
MOW
Implan
Suntik
Pil
Kondom
sendiri). Peningkatan jumlah akseptor KB di Kabupaten Tegal dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 16,82%. Peningkatan jumlah akseptor KB terjadi karena beberapa faktor antara lain : meningkatnya pendidikan masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat KB, dan
Jumlah 12.745 23.275 30.692 126.805 66.049 183.996 177.090 186.185 204.991 227.073
94
berkembangnya fasilitas pelayanan KB. Fasilitas pelayanan KB di Kabupaten Tegal semakin meningkat Dalam melaksanakan tugas pemberian pelayanan KB kepada masyarakat BPPKB Kabupaten Tegal bekerjasama dengan beberapa lembaga sebagai mitra kerja baik yang berstatus negeri maupun swasta. Mitra kerja BPPKB Kabupaten Tegal yang berstatus negeri antara lain : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Puskesmas di seluruh Kabupaten Tegal, dan Kodim 0712/ Tegal. Sedangkan mitra kerja BPPKB Kabupaten Tegal yang berstatus swasta berupa lembaga swadaya masayarakat dan organisasi keagamaan. Lembaga-lembaga yang berstatus swasta antara lain : Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. “Implementasi kebijakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dilaksanakan oleh institusi pemerintah dan atau swasta, organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pelayanan KB dan KR, baik pelayanan medis maupun pelayanan non medis. Pelaksana operasional pelayanan KB dan KR dapat terdiri dari unsur BKKBN, unsur Departemen Kesehatan, instansi teknis terkait dan organisasi profesi, serta mitra kerja (BKKBN, 2004:17)”. Kerjasama yang dijalin BPPKB Kabupaten Tegal dengan Kodim 0712/Tegal adalah dengan penyediaan pelayanan kontrasepsi MOP (Medis Operasi Pria). Pelayanan MOP di Kabupaten Tegal hanya bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Tentara IV.04.07 Tegal (lihat pada Gambar 7).
95
Gambar 7. Pelayanan KB Kodim 0712/Tegal menggelar pelayanan KB-Kes Medis Operasi Pria (MOP) yang dilaksanakan di rumah sakit tentara IV.04.07 Tegal (Sumber : suaramerdeka.com/ rosikhan anwar (30 September 2014) Pelayanan MOP gratis dilaksanakan setiap ada hari-hari besar seperti HUT TNI dan HUT RI. Selain kegiatan pelayanan KB, kerjasama juga dilaksanakan dalam bentuk Road Show KB Kesatuan TNI atas kerjasama BKKBN Provinsi Jawa Tengah, BPPKB Kabupaten dan Kota Tegal, TNI yang dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Dandim 0712/Tegal memimpin rapat Monitoring dan Road Show KB. (Sumber : Website resmi Kabupaten Tegal tanggal 8 September 2014)
96
Rapat monitoring dan Road Show KB dipimpin oleh Dandim 0712/Tegal Letkol Inf. Jefson Marisano. S, SIP dalam penyampaiannya bahwa perancangan kegiatan TNI manunggal KB-Kes ini bertujuan untuk meningkatkan aksess dan cakupan pelayanan peserta KB baru serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB dan kesehatan semua institusi (Sumber : Website Pemkab Tegal). Kegiatan monitoring dan pelayanan KB kesatuan TNI dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. BKKBN dan Kodim 0712/Tegal Melaksanakan Kegiatan Monitoring Pelayanan KB Kesatuan TNI. (Sumber : Website resmi Kabupaten Tegal tanggal 1 Oktober 2014)
Kerjasama yang dilakukan oleh BPPKB Kabupaten Tegal dengan Nahdalatul Ulama Cabang Kabupaten Tegal sudah dilakukan sejak masuknya Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal. Kerjasama dilakukan melalui pelayanan KB gratis dan penyuluhan KB. Pelayanan KB gratis dilakukan untuk memperingati Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tegal di Slawi. Pelayanan KB diikuti oleh muslimat NU dan juga terbuka untuk umum.
97
“Tujuan dari kerjasama antara BPPKB Kabapaten Tegal dengan Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Tegal adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusunya muslimat NU dan masyarakat Kabupaten Tegal pada umumnya dengan pelayanan KB gratis dan sosialisasi KB. Melalui NU, BPPKB dapat menyebarluaskan informasi mengenai Program KB yang disosialisasikan kepada ibu-ibu pengajian. Masyarakat lebih percaya apabila sosialisasi KB disebarluaskan oleh organisasi ke Islam. Hal itu terlihat dengan semakin meningkatnya akseptor KB pada pelayanan KB pada perinagatan Harlah NU dari tahun ke tahun (wawancara Rita Prasetyowati : 12 uni 2015)”. Di Kabupaten Tegal ada dua jenis pelayanan KB, yaitu pelayanan KB dari pemerintah dan pelayanan KB mandiri. Pelayanan KB dari pemerintah diadakan oleh BPPKB Kabupaten Tegal yang bekerjasama dengan mitra kerja. Pelayanan KB mandiri disediakan oleh lembaga KB swasta seperti PKBI. PKBI Cabang Kabupaten Tegal juga bekerjasama dengan bidan dan dokter untuk menyediakan pelayanan KB mandiri. Pelayanan KB Mandiri di Kabupaaten Tegal diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Mandiri pada Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri di Kabupaten Tegal. Kegiatan pelayanan KB di Puskesmas dikoordinir oleh Dinas Kesehatan. Apabila ada pelayanan KB serentak Dinkes menginstruksikan kepada puskesmas menyediakan pelayanan KB dasar atau membuka pelayanan KB masyarakat. Pelayanan KB di Puskesmas ada yang buka setiap hari ada juga yang buka tiga kali dalam seminggu bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh Kepala Puskesmas (Wawancara Rita Prasetyowati : 15 Juni 2015). Selain lembaga KB pemerintah di Kabupaten Tegal juga ada lembaga KB swasta yaitu PKBI yang memberikan pelayanan KB dari pemerintah maupun pelayanan KB mandiri. Pelayanan KB di PKBI Cabang Kabupaten Tegal juga
98
dilaksanakan pada acara-acara besar seperti pelayanan KB MOW PKBI Cabang Kabupaten Tegal dalam rangka HUT RI. Pelayanan KB dari pemerintah yang dilaksanakan di PKBI cabang Kabupaten Tegal dilaksanakan apabila ada kerjasama dengan lembaga KB pemerintah di Kabupaten Tegal. Lembaga KB pemerintah yang menyediakan alat kontrasepsi dan pendanaan, sedangkan PKBI menyediakan tempat pelayanan KB dan tenaga medis. Pada tahun 1998 diadakan pelayanan KB MOW di PKBI Cabang Kabupaten Tegal yang bekerjasama dengan BKKBN Kabupaten Tegal. Sepanjang tahun 1998 telah dilakukan beberapa kali pelayanan KB di PKBI Cabang Kabupaten Tegal yaitu Pelayanan KB implan dan MOW. Pelyanan KB implan dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. Pelayanan Kontrasepsi Implan. (Sumber : Dokumentasi PKBI Cabang Kabupaten Tegal Tahun 1998)
99
Pada pelayanan KB tertentu para tenanga medis membentuk suatu tim yang terdiri lebih dari satu orang untuk melayani pemasangan kontrasepsi yang dilakukan dengan pembedahan, misalnya pada penanganan kontrasepsi sterelisasi (MOW) yang dapat dilihat pada Gambar 11.
Gambar 11. Kerja Tim Medis dalam menangani sterilisasi (MOW) (Sumber : Dokumentasi PKBI Cabang Kabupaten Tegal tahun 1998)
Selain melayani pelayanan KB, PKBI cabang Kabupaten Tegal melayani konseling masyarakat mengenai pemilihan kontrasepsi yang sesuai dengan calon akseptor. Konseling diberikan oleh petugas dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing alat kontrasepsi agar masyarakat dapat memilih sendiri alat kontrasepsi yang sesuai kondisi calon akseptor atau petugas juga dapat merekomendasikan alat kontrasepsi yang sesuai dengan calon akseptor.
100
Pemberian konseling oleh petugas kepada calon peserta KB dapat dilihat pada Gambar 12.
Gambar 12. Petugas sedang Memberikan Konseling kepada Calon Mitra untuk pemilihan Cara KB. (Sumber : PKBI Cabang Kabupaten Tegal Tahun 1998) PKBI Cabang Kabupaten Tegal juga melaksanakan pelayanan KB gratis pada acara besar seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pelayanan KB tersebut juga dilaksanakan atas kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial. Pelayanan KB oleh PKBI Cabang Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Gambar 13.
Gambar 13. Pelayanan KB MOW PKBI Cabang Kabupaten Tegal dalam rangka HUT RI ke-61 (Sumber : Dokumentasi PKBI Cabang Kabupaten Tegal Tahun 2006)
101
Sebelum dilaksanakan pelayanan kontrasepsi MOW terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal calon akseptor untuk mengetahui kondisi tubuh calon akseptor. Apabila kondisi tubuh calon akseptor dalam keadaan yang kurang baik maka pelayanan MOW tidak dapat dilakukan, pemeriksaan awal sebelum melaksanakan pelayanan MOW dapat dilihat pada Gambar 14.
Gambar 14. Pemeriksaan Awal sebelum Melaksanakan Pelayanan MOW. (Sumber : Dokumentasi PKBI Cabang Kabupaten Tegal tahun 2006)
Setelah dilaksanakan pelayanan kontrasepsi MOW, akseptor ditempatkan pada khusus yang disebut dengan ruang pemulihan agar akseptor pulih dari obat bius sebelum dipulangkan pada rumah masing-masing. Di ruang pemulihan, akseptor akan diistirahatkan sejenak. Suasana Ruang Pemulihan Setelah Klien diberikan KB (MOW) dapat dilihat pada Gambar 15.
102
Gambar 15. Suasana Ruang Pemulihan Setelah Klien diberikan KB (MOW) (Sumber : Dokumentasi PKBI Cabang Kabupaten Tegal tahun 2006) Pelayanan KB mandiri di PKBI Cabang Kabupaten Tegal dibuka setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Pelayanan KB oleh PKBI Cabang Kabupaten Tegal baik mandiri maupun dari BKKBN pada tahun 2002-2005 dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4. Pelayanan KB oleh PKBI Cabang Kabupaten Tegal dari Tahun 20022005 No. Kontrasepsi 1 2 3 4 5 6 7
IUD MOP MOW Implant Suntik Pil Kondom Jumlah
2002 2003 2004 2005 Mandiri BKKBN Mandiri BKKBN Mandiri BKKBN Mandiri BKKBN 54 5 42 20 89 15 32 117 9 4 3 46 104 17 59 51 172 49 192 20 210 55 278 46 216 20 157 49 5 30 16 28 30 7 8 115 168 215 31 177 296 269 316 344 431 127 473 Sumber : Profil PKBI Cabang Kabupaten Tegal
Pelayanan KB oleh PKBI Cabang Kabupaten Tegal dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 0,27%. Peningkatan pelayanan KB terjadi pada pelayanan KB yang dilakukan atas kerjasama BKKBN
103
Kabupaten Tegal dengan PKBI Cabang Kabupaten Tegal. Pelayanan KB Mandiri yang disediakan oleh PKBI Cabang Kabuaten Tegal dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 justru mengalami penurunan. Penurunan pelayanan KB Mandiri pada PKBI Cabang Kabupaten Tegal terjadi karena masyarakat yang menggunakan pelayanan KB Mandiri lebih memilih pelyanan yang diberikan oleh dokter atau bidan pribadi yang menyediakan pelayanan KB dibandingkan pelayanan KB Mandiri yang disediakan oleh PKBI Cabang Kabupaten Tegal. Dalam melaksanakan tugasnya PKBI Cabang Kabupaten Tegal memiliki beberapa sasaran yang akan dituju dalam melaksanakan program-programnya. Sasaran-sasaran PKBI Cabang Kabupaten Tegal antara lain : 1.
2.
Sasaran Program : a.
Program Pelayanan Kesehatan Reproduksi
b.
Program Pencegahan dan Penanggulangan IMS/HIV/AIDS
Sasaran Wilayah : Seluruh anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal dan sekitarnya.
3.
Sasaran Kelompok : Meliputi : Remaja, Keluarga, Ibu dan Anak, Kelompok Risti masalah kesehatan Reproduksi, Kelompok Risti IMS/HIV/AIDS, Relawan Kesehatan Reproduksi, Tokoh Masyarakat dan Agama serta stakeholder wilayah di lokasi.
Berbagai hambatan dialami PLKB dalam menjalankan tugasnya, pada saat KB baru masuk di Kabupaten Tegal hambatan terbesar yang dihadapi adalah
104
mengubah budaya masyarakat “banyak anak banyak rejeki” agar mau menggunakan kontrasepsi. Masyarakat tidak mau mengikuti program KB karena mereka beranggapan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini membawa rejeki masing-masing. Masyarakat juga tidak mau menggunakan kontrasepsi karena takut berdampak negatif terhadap tubuh mereka. Akan tetapi dengan berjalannya waktu masyarakat dapat menerima dan mau menggunakan kontrasepsi karena masyarakat semakin sadar mengenai manfaat KB. Budaya “banyak anak banyak rejeki” mulai muncul kembali di Kabupaten Tegal. Masyarakat sekarang memiliki kecenderungan untuk memiliki anak lebih dari dua. Hal ini membuat PLKB harus bekerja lebih keras lagi untuk mengubah cara pandang masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi. “Ada masyarakat di satu desa di Kabupaten Tegal yang susah untuk dimasuki Program KB. Mereka tidak mau menggunakan kontrasepsi karena, kiayi di desa tersebut melarang warganya untuk menggunakan kontrasepsi. Sang kiayi mengatakan bahwa banyak anak bukanlah suatu masalah. Sebagai umat Rasullah, masyarakat diajak untuk mencontoh beliau yang juga memiliki banyak anak. Anak merupakan titipan Allah yang membawa rejeki masing-masing. Suatu ketika pernah dilakukan penyuluhan KB di desa tersebut akan tetapi tidak mendapat sambutan dari masyarakat. Warga dari desa tersebut yang datang untuk mengikuti penyuluhan hanya tiga orang dan banyak datang justru warga dari desa lain (Wawacara Rita Prasetyowati : 12 uni 2015)”. Menurut
Prasetyowati
masyarakat
yang
tidak
mau
menggunakan
kontrasepsi pada umumnya merupakan masyarakat yang kurang mampu, yang mana setiap ada bantuan dari pemerintah (Raskin dan BLSM) mereka ikut mengantri untuk mendapatkannya. Padahal, ibu yang sering melahirkan memiliki resiko yang sangat tinggi seperti tekanan darah tinggi, perdahan, dan keracunan
105
kehamilan. Hal ini merupakan faktor yang membuat angka kematian ibu persalinan di Kabupaten Tegal tinggi. Jumlah PLKB di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun semakin menurun. Penurunan jumlah PLKB terjadi karena, setiap tahun ada PLKB yang pensiun tetapi tidak diimbangi dengan masuknya PLKB baru. Kinerja PLKB di Kabupaten Tegal kurang maksimal karena jumlahnya yang belum ideal. Satu PLKB idealnya bertanggung jawab atas satu desa, akan tetapi pada kenyataannya satu PLKB bisa bertanggung jawab atas dua sampai tiga desa. Padahal, jarak antara satu desa dengan desa yang lainnya cukup jauh. Kabupaten Tegal terdiri dari 287 desa, jumlah PLKB yang dimiliki Kabupaten Tegal adalah 95 orang PLKB. Menurut Prasetyowati (Wawancara : 12 Juni 2015) ketidakseimbangan jumlah PLKB terjadi karena kurangnya komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal pada Program KB. Perekrutan tenaga PLKB merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tegal sehingga, pertambahan jumlah PKLB sangat bergantung pada kebijakan perekrutan dari BKD. Menurut Hartatiningsih (Wawancara : 10 Agustus 2015) penyuluhan KB sekarang dilaksanakan atas kerjasama PLKB dengan desa. Desa mengumpulkan para kader KB di setiap RT yang kemudian diberikan pengarahan dan penyuluhan untuk menggunakan kontrasepsi. Pengarahan dan penyuluhan yang didapat para kader, kemudian sampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat di RT masingmasing. Implementasi kebijakan KB di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun sudah berjalan cukup baik dengan adanya peningkatan dalam cara pemberian penyuluhan KB kepada masyarakat.
106
C.
Pengaruh Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana (KB) terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Tegal pada Masa Orde Baru sampai Reformasi (1970-2014) Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan
mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, rekreasi, budaya,dan sebagainya. Salah satu landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan adalah Undangundang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja. Definisi kesejahteraan menurut W. A Fridlander mendefinisikan kesejahteraan sosioal adalah sistem yang terorganisir dari usahausaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial
yang dapat
memungkinkan untuk
mereka mengembangkan
kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, yang mana kemiskinan terjadi karena kesejahteraan sosial tidak dapat tercapai. Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan
107
demikian, kondisi yang menunjukan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh sebab itu, wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Soetomo, 2013:307-308). Pemerintah Indonesia mengalami masalah yang serius dalam pembangunan karena masih tingginya angka kemiskinan. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai dengan amanat Undangundang Dasar 1945 kebutuhan penduduk miskin menjadi tanggung jawab pemerintah (BKKBN, 2004). Kesejahteraan sosial diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam pasal 33 tercantum (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pasal 34 dikatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Melalui berbagai upaya di berbagai sektor seperti pertanian, pendidikan, kependudukan, kesehatan dan transmigrasi, sejak Repelita III telah dicanangkan delapan jalur pemerataan, yakni :
108
1.
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan perumahan;
2.
Pemerataan kesempatan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3.
Pemerataan pembagian pendapatan;
4.
Pemerataan kesempatan kerja;
5.
Pemerataan kesempatan berusaha;
6.
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;
7.
Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air;
8.
Pemerataan
kesempatan
memperoleh
keadilan
(Singarimbun,
1996:151). Penduduk miskin merupakan tanggung jawab pemerintah dengan demikian tanggung jawab penyediaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas bagi penduduk miskin adalah tugas penting dalam pembangunan nasional. Pengaturan kelahiran dan kehidupan reproduksi penduduk miskin perlu mendapat perhatian, karena dalam SKDI 2002/2003 tingkat fertilitas penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan dengan fertilatas penduduk yang tingkat ekonominya lebih tinggi. Penduduk miskin belum mengatur kehidupan reproduksinya secara optimal. Masih banyak kelompok penduduk miskin belum menyadari perlunya menggunakan alat dan obat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan (BKKBN, 2004:5).
109
Sasaran pelayanan KB dan KR bagi penduduk miskin yaitu Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi, klasifikasi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I mengacu kepada klasifikasi indikator keluarga sejahtera yang secara setiap tahun dilaksanakan oleh BKKBN (BKKBN, 2004:8). Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I akan mendapat pelayanan KB gratis dari pemerintah, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk dapat menggunakan kontrasepsi. Pemerintah memberikan pelayanan KB dan KR secara gratis, baik melalui penyediaan kartu sehat, maupun penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi kepada penduduk yang tergolong miskin. Pelaksana operasional pelayanan KB dan KR bagi penduduk miskin adalah institusi pemerintah dan/swasta, organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pelayanan KB dan KR, baik pelayanan medis maupun pelayanan non medis. Pelaksanaan operasional pelayanan KB dan KR dapat terdiri dari unsur BKKBN, unsur Departemen Kesehatan, instansi teknis terkait dan organisasi profesi, serta mitra kerja (BKKBN, 2004:17). Masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tegal merupakan masalah yang yang serius. Penduduk yang mengalami masalah sosial disebut sebagai penduduk rawan sosial dan sarana (seperti : anak jalanan, penderita sakit jiwa, gepeng, pekerja seks komersial, penderita HIV/AIDS, penderita narkoba, fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar dan lain-lain). Jumlah penduduk rawan sosial dan sarana di Kabuapaten cenderung naik dari tahun ke tahun (www.tegalkab.go.id).
110
Pembangunan pada bidang sosial di Kabupaten Tegal senantiasa berhadapan dengan berbagai kendala dan tantangan yang semakin luas dan kompleks. Sejalan dengan perkembangan sosial pada saat ini maka semakin berpengaruh terhadap kondisi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di masyarakat. Penanganan PMKS di Kabupaten Tegal berjalan cukup baik ditandai dengan semakin menurunnya jumlah PMKS. Pada tahun 2009 sampai tahun 2013 jumlah PMKS di Kabupaten Tegal semakin menurun. Akan tetapi, jumlah yang tertangani masih sangat relatif rendah hanya kisaran 25 % dari jumlah PMKS yang ada (www.bappeda.tegalkab.go.id). Tabel 5. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Tegal Tahun 2009-2013 Jumlah Yang No. Tahun PMKS Ditangani Prosentase 1 2009 105.607 25.346 24 2 2010 104.561 21.958 21 3 2011 103.526 19.670 19 4 2012 102.501 25.625 25 5 2013 101.486 23.342 23 Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal, 2013 Pelayanan KB bagi penduduk miskin di Kabupaten Tegal dilakukan pada momentum strategis dan bersifat nasional dan lokal. Pelayanan KB ini dilaksanakan pada HUT RI, HUT TNI, Hari Jadi Kabupaten Tegal, Harlah NU, dan Milad Aisyiyah. Pelaksanaan pelayanan KB tersebut lembaga KB di Kabupaten Tegal bekerjasama dengan beberapa mitra kerja antara lain PKBI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Kodim 0712/Tegal.
111
Pada momentum HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Tegal pelayanan KB gratis biasanya dilaksanakan di PKBI Cabang Kabupaten Tegal. Sumber dana dan alat kontrasepsi dalam pelayanan KB tersebut berasal dari lembaga KB (sekarang BPPKB) Kabupaten Tegal. PKBI sebagai penyedia tempat pelaksanaan pelayanan KB dan juga penyedia tenaga medis. Para calon akseptor KB mendapat beberapa fasilitas dalam pelayanan KB tersebut, antara lain : kendaraan yang akan menjemput dan mengantar secara gratis, pelayanan KB gratis, dan dana pemulihan pasca pemasangan alat kontrasepsi. Pada pelayanan kontrasepsi KB MOW, akseptor akan mendapat dana pemulihan pasca pemasangan alat kontrasepsi sebesar Rp 200.000,- (sekarang) per akseptor dan pada pelayanan kontrasepsi implan akseptor akan mendapat dana pemulihan pasca pemasangan alat kontrasepsi sebesar Rp 20.000,- (sekarang) per akseptor. Pelayanan KB gratis pada peringatan HUT TNI di Kabupaten Tegal dilaksanakan di Rumah Sakit Tentara IV.04.07 Tegal. Kontrasepsi yang disediakan adalah MOP (Medis Operasi Pria). Menurut Susmiyati (Wawancara : 28 Juli 2015) pelyanan MOP di Kabupaten Tegal hanya ada di Rumah Sakit Tentara IV.04.07 Tegal. Peralatan MOP hanya tersedia di Rumah Sakit Tentara IV.04.07 Tegal. Sosialisasi kontrasepsi MOP dilakukan di pasar-pasar seluruh wilayah Tegal. Akseptor juga diantar jemput pada saat pelayanan MOP. Pencarian akseptor KB di Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh kader KB pada tingkat RT. Kader KB pada tingkat RT juga bertugas untuk melakukan pendataan Keluarga Sejahtera yang nantinya akan mengajak warga yan tergolong dalam Keluarga Prasejantera dan Keluarga Sejahtera I untuk mengikuti program
112
KB gratis. Masih banyak penduduk miskin yang tidak terjangkau pelayanan KB dan KR karena mereka merasa enggan untuk mendatangi tempat pelayanan karena alasan biaya yang diperlukan. Hal ini menjadi alasan mengapa perlu disosialisasikan kebijakan pelayanan KB untuk keluarga miskin karena masih banyak penduduk miskin belum mengetahui bahwa pemerintah menjamin kebutuhan pelayanan KB dan KR untuk penduduk miskin (BKKBN, 2004:6). Implementasi kebijakan KB di Kabupaten memiliki pengaruh dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat. Apabila implementasi kebijakan KB berjalan lancar, program KB dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat maka akseptor KB akan meningkat. Masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana akan memiliki jumlah anak sedikit sehingga, beban keluarga menjadi ringan dan kesejahteraan sosial dapat dicapai. Namun sebaliknya, apabila implementasi kebijakan KB tidak berjalan lancar, Program KB tidak dapat menjakau ke seluruh lapaisan masyarakat maka akseptor KB tidak meningkat dan masyarakat yang memiliki anak banyak akan semakin berat beban keluarga sehingga, kesejahteraan sosialnya tidak dapat dicapai. Pada awal KB masuk di Kabupaten Tegal tahun 1970-an implementasi Kebijakan KB masih terhambat oleh tradisi budaya “banyak banyak rejeki”. Implementasi Kebijakan KB belum dapat berjalan secara maksimal sehingga, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan kontrasepsi. Menurut Sri Hartatiningsih (Wawancara : 10 Agustus 2015) pada saat itu masyarakat rata-rata memiliki jumlah anak lebih dari lima. “Dulu masyarakat susah dijak untuk menggunakan kontrasepsi karena, mereka memiliki kepercayaan bahwa memiliki banyak anak akan membawa
113
banyak rejeki dalam keluarga mereka. Memiliki banyak anak juga dapat meringankan pekerjaan rumah. Setiap anak akan mengerjakan tugas rumah masing-masing sehingga, dapat meringankan pekerjaan orang tua”. Implementasi Kebijakan KB pada saat itu belum dapat menjangkau di seluruh lapisan masyarakat. Kerja keras yang dilakukan PLKB untuk mengajak masyarakat menggunakan kontrasepsi masih terbentur dengan budaya yang sudah lama diyakini masyarakat. Mengubah pandangan masyarakat mengenai jumlah anak merupakan hal yang sangat sulit karena, masyarakat beranggapan bahwa menggunakan kontrasepsi sama dengan mencegah kelahiran anak yang membawa rejeki. Masyarakat yang memiliki jumlah anak banyak memiliki beban keluarga yang berat. Biaya yang dibutuhkan untuk menghidupi anak yang banyak tidaklah sedikit. Biaya untuk makan sehari-hari merupakan beban yang berat apalagi pada saat itu mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Jarak kelahiran antara anak yang satu dengan yang lainnya sangat dekat sehingga, kebanyakan dari mereka tidak terurus dengan baik. Pendidikan dan kesehatan merekapun terabaikan. Anak-anak dibiarkan tidak bersekolah dan anak yang sakitpun tidak di bawa ke dokter. Anak yang sakit hanya di bawa ke orang pintar (dukun). Ibu-ibu banyak yang meninggal pasca persalinan karena terlalu sering melahirkan. Kematian ibu pasca persalinan semakin meningkat (Wawancara Rita Prasetyowati : 12 Juni 2015). Kehidupan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal saat itu bisa dikatakan masih belum sejahtera. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka (sandang, pangan, dan
114
papan) dan pendidikan mayoritas masyarakat masih rendah sehingga, mereka hanya dapat bekerja pada sektor pertanian. Memiliki banyak anak membuat mereka hidup dalam keadaan yang pas-pasan bahkan bisa dikatakan miskin. Kemiskinan membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat angka kemiskinan di Kabupaten Tegal semakin meningkat. Sosialisasi KB yang semakin giat dilaksanakan oleh PLKB membuahkan hasil yang menggembirakan. Seiring berjalannya waktu masyarakat mulai sadar mengenai manfaat Program KB. Banyak masyarakat yang mulai tertarik untuk menggunakan kontrasepsi. Gencarnya sosialisasi KB bertujuan untuk mencapai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin (Kamus Kesehatan). Menurut Pitoyo Keluarga Berencana adalah gerakan msyarakat untuk bepartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Muaranya tentu saja pada pencapaiann kesejahteraan dengan didukung kualitas sember daya manusia yang unggul. Dalam kurun waktu du dekade gerakan tersebut mampu membalikann budaya “banyak anak banyak rejeki” menjadi norma “dua anak cukup, laki-laki atau perempuan sama saja”. Motto “setiap anak membawa rejeki tersendiri” telah berubah menjadi gelora “Keluarga Kecil, keluarga tangguh, dan bangsa tangguh” (Tukiran, dkk (ed.), 2010:125). Menggunakan kontrasepsi merupakan salah satu
115
cara bagi masyarakat Kabupaten Tegal untuk dapat mencapai kesejahteraan sosial yang diharapkan. Pencapaian kesejahteraan sosial dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penggunaan kontrasepsi dapat menanggulangi kemiskinan dan kelaparan karena, dengan menggunakan kontrasepsi akan memperkecil jumlah keluarga dan memperpanjang jarank kelahiran. Sehingga, akan meningkatkan investasi keluarga untuk kesehatan dan nutrisi yang akan dapat menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan. Keluarga dengan anak yang sedikit dan jarak kelahiran yang lebar memungkinkan mereka akann dapat berinvestasi untuk pendidikan anaknya. Sehingga, tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi (Tukiran, dkk (ed.), 2010:199).
BAB V PENUTUP
A.
SIMPULAN Dari hasil pembahasan implementasi kebijakan Keluarga Berencana (KB) di
Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru sampai Reformasi 1970-2014 dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada tahun 1970-2014 telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya jumlah akseptor KB dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah akseptor KB disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat pentingnya KB. Program Keluarga Berencana (KB) pertama kali masuk di Kabupaten Tegal pada tahun 1970. Sebelum adanya pembagian wilayah Kabupaten dan Kota Tegal, gedung BKKBN Kabupaten dan Kota Tegal berada dalam satu gedung kantor yang bertempat di Balai Kota Tegal. Barulah pada tanggal 29 Juni 1981 gedung kantor BKKBN Kabupaten Tegal diresmikan oleh Ketuan BKKBN Provinsi Jawa tengah dr. Nardho Goenawan, S. MPH. Kebijakan KB di Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru sepenuhnya dibuat oleh pemerintah pusat, BKKBN Kabupaten Tegal bertugas sebagai pelaksana kebijakan. Setelah berlakunya Otonomi Daerah pada tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Tegal mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengelola program KB. Pelimpahan wewenang tersebut menyebabkan perubahan mekanisme dan pelaksanaan KB di Kabupaten Tegal.
116
117
Dalam mengelola program KB, Pemerintah Kabupaten Tegal membuat beberapa kebijakan yang berupa Peraturan daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal. Kebijakan-kebijakan tersebut mengatur tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja di lingkungan BBPKB Kabupaten Tegal; pelayanan KB di Kabupaten Tegal; serta Organisasi perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal. Perbedaan kebijakan KB pada masing-masing kabupaten/kota menyebabkan perbedaan nama lembaga KB antara kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota yang lain. Kegiatan pelayanan KB oleh BPPKB Kabupaten Tegal dilaksanakan atas kerjasama dengan beberapa mitra kerja baik yang berstatus negeri maupun swasta. Mitra kerja yang berstatus negeri yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Puskesmas di seluruh Kabupaten Tegal, dan Kodim 0712/ Tegal. Sedangkan mitra kerja yang berstatus swasta yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Sampai saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPPKB Kabupaten tegal dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan KB yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu kendala tersebut yaitu masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia dan jumlah tenaga penyuluh yang menyebabkan penyebarluasan informasi program KB belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di Kabupaten Tegal jumlah PLKB/PKB masih sangat terbatas. Satu PLKB/PKB memiliki tanggungjawab untuk mengkoordinir sampai tiga desa padahal jarak antara satu desa dengan desa yang lainnya cukup jauh.
118
Di Kabupaten Tegal ketidakmauan masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi disebabkan oleh faktor budaya “banyak anak banya rejeki”, selain itu juga disebabkan oleh faktor kesehatan (tidak cocok dengan alat kontrasepsi tertentu atau memiliki penyakit yang semakin beresiko apabila menggunakan jenis kontrasepsi tertentu). Hal ini menyebabkan jumlah anak mereka banyak dan membuat semakin rendahnya tingkat kesejahteraan sosial mereka.
B.
SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka penulis akan mengajukan
beberapa saran mengenai sumber daya manusia di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, khususnya PLKB/PKB di tingkat kecamatan dan desa perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Untuk para peneliti yang tertarik meneliti Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal disarankan untuk lebih memfokuskan kajian penelitian pada pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap keikutsertaan Program Keluarga Berencana.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU : BKKBN. 1981. Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana Dan Program Kependudukan. Jakarta : BKKBN. _______. 1996. Materi Konseling Bagi PPKBD, Sub PPKBD, Kader. Jakarta. BKKBN. _______. 1999. Pedoman Tata Cara Kerja Pengawas PLKB Dalam Gerakan Keluarga Berencana. Jakarta : BKKBN. _______. 2004. Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi bagi Penduduk Miskin. Jakarta. BKKBN. BKKBN. 1988. Sejarah Perkembangan KB di Indonesia. Jakarta : BKKBN. Booth, Anne dan Peter McCawley (Ed.). 1987. Ekonomi Orde Baru. Jakarta : LP3ES. BPS Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal dalam Angka Tahun1974-2013. Budisuari, Made Asri dan Tety Rachmawati. 2011. Analisis Penegembangan Kebijakan Keluarga Berencana di Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Tengah. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol. 14 No. 1 Januari 2011 : 90-101. Handayani, Sri. 2010. Pelayanan Keluarga Berencana. Yogyakarta : Pustaka Hirahama. Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta : Tiara Kencana. Matra, Ida Bagoes. 2013. Demografi Umum. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset. Nugroho, Riant. 2013. Metode Penelitian Kebijakan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Nugroho, Tjahyadi. 1985. Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia. Semarang : Yayasan Telapak. Prasetyowati, Rita. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Evektivitas Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan
119
120
Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. Tesis. Semarang : STIE Bank BPD Jateng. Singarimbun, Masri. 1996. Penduduk dan Perubahan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset. Soetomo. 2008. Strategi-strategi Pembangunan masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Soetomo. 2013. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Syukur, Abdul, dkk (Ed.). 2013. Indonesia Dalam Arus Sejarah. Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve. Tukiran, dkk (Ed.). 2010. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Wasino. 2007. Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah. Semarang : UNNES Press
Internet : http://jateng.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=413 (diakses pada tanggal 03 Desember 2014 pada pukul 14.36).
http://www.tegalkab.go.id/page.php?id=10 (diakses pada tanggal 15 April 2015 pada pukul 20.16 WIB).
http://www.tegalkab.go.id/page.php?id=13 (diakses pada tanggal 15 April 2015 pada pukul 21.00 WIB).
http//www.dprd-tegalkab.go.id/sejarah-dprd (diakses pada tanggal 15 Apri 2015 pada pukul 21.13 WIB). Profil PKBI Cabang Kabupaten Tegal.
LAMPIRAN
122
Lampiran 1. Instrumen Wawancara
Pegawai BPPKB dan Petugas/PLKB/PPLKB 1.
Identitas Informan? a.
Nama
:
b.
Umur
:
c.
Alamat
:
d.
Pekerjaan
:
e.
Pendidikan
:
2.
Apa pengertian Program Keluarga Berencana?
3.
Kapan Program Keluarga Berencana mulai masuk di Kabupaten Tegal?
4.
Apa tujuan dibentuknya program Keluarga Berencana?
5.
Apa nama lembaga Keluarga Berencana pada awal masuknya program tersebut di Kabupaten Tegal?
6.
Di mana alamat kantor lembaga Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal pada awal berdiri?
7.
Siapa nama kepala lembaga Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal pada awal berdiri?
8.
Apa nama lembaga Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal pada tingkat Kecamatan?
9.
Apa nama lembaga Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal pada tingkat Desa?
10.
Apa visi dan misi lembaga Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal?
11.
Apa tugas lembaga Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal?
12.
Siapa sasaran program Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal?
13.
Bagaimana strategi pendekatan dan cara operasional program pelayanan Keluarga Berencana?
14.
Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap masuknya program Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal?
15.
Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal?
123
16.
Apa saja faktor yang menghambat program Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal?
17.
Bagaimana perkembangan lembaga KB di Kabupaten Tegal dari awal berdiri sampai sekarang?
18.
Adakah lembaga KB di Kabupaten Tegal yang berstatus swasta?
19.
Bagaimana tugas, fungsi, dan sasaran masing-masing lembaga di atas?
20.
Bagaimana perkembangan petugas KB di Kabupaten Tegal?
21.
Bagaimana perkembangan alat kontrasepsi di Kabupaten Tegal?
Mantan Petugas/PLKB/PPLKB 1.
Identitas Informan? a.
Nama
:
b.
Umur
:
c.
Alamat
:
d.
Pekerjaan
:
e.
Pendidikan
:
2.
Kapan anda mulai bertugas jadi Penyuluh KB?
3.
Apa jabatan anda dalam penyuluh KB?
4.
Apakah anda menggunakan KB? Alat kontrasepsi apa yang anda gunakan?
5.
Apa sajakah peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal?
6.
Apa saja cara yang dilakukan petugas penyuluh dalam melalukan sosialisasi KB?
7.
Berapa kali dalam setahun diadakan program penyuluhan KB?
8.
Bekerjasama dengan
siapa sajakah petugas
penyuluh
KB dalam
memberikan penyuluhan KB kepada masyarakat? 9.
Apa yang anda ketahui mengenai kebijakan Program Keluarga Berencana?
10.
Bagaimana kebijakan keluarga berencana pada masa Orde Baru sampai reformasi?
124
11.
Bagaimana perencanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru sampai reformasi?
12.
Bagaimana pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada masa orde Baru?
13.
Bagaimana pembiayaan Progam Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tegal pada masa Orde Baru sampai reformasi?
14.
Bagaimana sistem kepegawaian Keluarga Berencana (KB) di Kabupaen Tegal pada masa Orde Baru sampai reformasi?
15.
Adakah pelatihan-pelatihan bagi KB bagi para penyuluh?
16.
Apa sajakah alat kontrasepsi yang ada disediakan di BPPKB Kab. Tegal?
17.
Apa saja media yang digunakan penyuluh KB untuk melakukan penyuluhan?
18.
Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan KB?
Akseptor KB 1.
Identitas Informan? a.
Nama
:
b.
Umur
:
c.
Alamat
:
d.
Pekerjaan
:
e.
Pendidikan
:
2.
Sejak kapan anda mulai menggunakan KB?
3.
Berapa jumlah anak anda?
4.
Jenis alat kontrasepsi apa yang anda gunakan?
5.
Apakah jenis alat kontrasepsi yang anda ketahui?
6.
Mengapa anda menggunakan KB?
7.
Menurut anda apakah KB berpengaruh terhadap kesejateraaan rakyat?
8.
Dari mana anda mendapatkan pengetahuan mengenai KB?
9.
Bagaimana tanggapan anda tentang penyuluhan yang selama ini disampaikan oleh Petugas KB (PLKB) ?
125
10.
Manfaat apa yang anda rasakan setelah mengikuti program KB?
11.
Bagaimana tanggapan anda mengenai penyuluhan yang selama ini telah disampaikan oleh penyuluh KB (PLKB)?
12.
Bagaimana saran anda untuk petugas penyuluh KB (PLKB)?
13.
Menurut anda bagaimana sikap petugas penyuluh KB?
126
Lampiran 2. Surat Kabar
Sumber : Suara merdeka, 5 Januari 1970 halaman 3.
127
Sumber : Suara Merdeka, Sabtu 27 Juni 1970, halaman 2.
128
Sumber : Suara Merdeka, Sabtu 27 Juni 1970, halaman 3.
129
Lampiran 3. Struktur Organisasi BPPKB Kabupaten Tegal
130
Lampiran 4. Foto-foto
Gambar 1. Peta Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1974. (Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Dati II Tegal)
131
Gambar 2. Peta Kabupaten Tegal 2010. (Sumber : website resmi Kabupaten Tegal )
132
Gambar 16. Wawancara dengan Rita Prasetyowati (Kepala Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keseharatan Reproduksi Remaja BPPKB Kabupaten Tegal)
Gambar 17. Wawancara dengan Sri Hartatiningsih (Pensiunan PLKB) Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.
133
Gambar 18. Wawancara dengan Susmiyati (Tenaga Medis PKBI Cabang Kabupaten Tegal)
Gambar 19. Wawancara dengan Juniti (Akseptor Drop Out)
134
Gambar 20. Wawancara dengan Masnuri (Bukan Akseptor KB)
135
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian
136
137
138
Lampiran 6. Data Informan
139
140
141
142
