ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK: FILSAFAT, TEORI DAN METODOLOGI

ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK: FILSAFAT, TEORI DAN METODOLOGI

A. PENDAHULUAN 1. Pengertian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu dapat dimengerti sebagai pengetahuan tentang struktur dan perilaku dunia natural dan fisik yang menuntut adanya sebuah pembuktian dan syarat-syarat tertentu.1 Sedangkan ilmu sosial merupakan ilmu yang berusaha menerangkan keberadaan sebuah fenomena lazimnya diupayakan melalui proses penelitian yaitu untuk menjawab pernyataan: mengapa sesuatu terjadi atau mengapa gejalagejala sosial tertentu muncul dalam masyarakat2. Dalam pengertian sederhana, ilmu sosial dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas fenomena/gejala sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang seni pemerintahan, interaksi publik, kompromi dan konsensus, serta power dan distribusi sumber-sumber dalam interaksi publik tersebut. Atau menurut Alfred Apsler, ilmu politik adalah ilmu mengenai institusi-institusi pemerintah dan pola perilaku aktor politik yang mengkaji bagaimana kekuatan politik berkembang dan bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung3. 2. Hubungan antar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di satu sisi, ilmu politik diposisikan sebagai sub-ordinat dari ilmu sosial, sedangkan di sisi lain, ilmu politik diposisikan sejajar dengan ilmu 1

Pemikiran tentang bagaimana ilmu terbentuk, antara lain bisa dilihat dari perdebatan antar dua kelompok di kalangan para ahli fisafat, yaitu kelompok rasional vis-a-vis kelompok non-rasional. Pada kelompok pertama, terdapat orang-orang semacam Popper, Lakatos, dan Luadan. Pada kelompok kedua, terdapat Kuhn dan Feyeraben. Di satu sisi, kelompok pertama berpendapat bahwa ilmu dibangun berdasarkan pada kerangka teoritik. Di sisi lain, kelompok kedua berpendapat bahwa ilmu dibangun dan berkembang berdasarkan pada kerangka observasi, lihat W.H. Newton-Smith, 1981. The Rationality of Science, New York: Routledge & Kegan Paul Ltd. 2 Sunyoto Usman, 1998, “Ilmu Sosial Modern: Perkembangan dan Tantangan,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, volume 1, nomor 3, Yogyakarta: FISIPOL UGM, hlm.2 3 Alfred Apsler, 1975, In Introduction to Social Science (second edition), New York: Random House Inc., hlm. 445

1

sosial. Pemaknaan bahwa ilmu politik merupakan subordinat dari ilmu sosial berlaku dalam konteks pengertian ilmu sosial secara luas (sejalan dengan pengertian sebelumnya), yaitu ilmu sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan psikiatri4. Sedangkan pengertian kedua yang menyatakan bahwa ilmu sosial diposisikan sejajar dengan ilmu politik berlaku dalam konteks pemaknaan ilmu sosial yang sempit di mana istilah "ilmu sosial" mengalami spesialisasi makna yaitu ditunjukkan dengan penggunaan istilah ilmu sosial yang "hanya" digunakan untuk menyebut sebuah rumpun keilmuan yang sangat spesifik, yaitu ilmu sosiologi, ilmu sosiatri, dan sebagainya. Dalam konteks tulisan ini, ilmu sosial akan dimaknai dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, kedudukan ilmu politik di sini adalah sebagai bagian (sub-ordinat) yang tak terpisahkan dari ilmu sosial. B. FILSAFAT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Filsafat (falsafat, falsafah) dapat diartikan sebagai sebuah cara berfikir secara radikal dan menyeluruh, suatu cara berfikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya5. Sedangkan filsafat ilmu dapat diartikan sebagai kajian filsafat yang secara khusus mengkaji hakekat ilmu. Atau dapat dikatakan juga sebagai sebuah telaah filsafat yang ingin menjawab sejumlah pertanyaan mengenai ilmu6. 1. Filsafat Ilmu Sosial Antara ilmu sosial dan ilmu lain terdapat perbedaan pemahaman tentang realitas, perbedaan pemilihan data yang relevan dengan realitas tersebut, dan perbedaan strategi dalam mencari data. Perbedaan tersebut melahirkan ciri khas dari setiap ilmu berdasarkan 3 buah landasan, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan axiologi. a. Landasan ontologi berusaha menjawab pertanyaan: apakah yang ingin diketahui ilmu?7 Atau dengan kata lain, landasan ini membahas

4

Ibid. Suriasumantri, Jujun, 2006, Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.4 6 Ibid, hlm. 11 7 Ibid, hlm. 5 5

2

pertanyaan-pertanyaan mengenai objek apakah yang ditelaah oleh ilmu. b. Landasan epistemologi berusaha menjawab pertanyaan: bagaimanakah cara/ metode agar diperoleh ilmu yang benar? Atau dengan kata lain landasan ini membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. c. Landasan axiologi yang berusaha menjawab pertanyaan: apakah manfaat ilmu bagi manusia?8 Landasan ini mempunyai hubungan yang erat dengan nilai (teori tentang nilai) dan etika. Filsafat ilmu sosial sebetulnya merujuk pada pertanyaan yang terfokus pada interpretasi, konfirmasi, eksplanasi, dan reduksi yang muncul dalam hubungan dengan teori tentang human society9. Ilmu sosial mengalami tantangan besar agar dapat diakui sebagai sebuah ilmu yang seutuhnya, maka dari itu muncul tuntutan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip dalam ilmu alam ke dalam ilmu sosial. 2. Filsafat Ilmu Politik Analisis politik yang asli berkembang sejak jaman Yunani kuno. Tradisi untuk mempelajari secara lebih mendalam tentang politik tersebut kemudian disebut sebagai filsafat politik10. Pada saat itu, politik lebih menekankan pada aspek normative, sehingga pertanyaan yang muncul adalah "apakah yang seharusnya?" Plato dan Aristoteles merupakan founding fathers dari tradisi ini11. Dalam perkembangannya, ilmu politik berusaha memetakan tujuan, menjawab permasalahan yang ada, dan mengevaluasi penemuannya dengan menggunakan framework analisis filsafat ilmu, dalam hal ini tujuan yang ditetapkan merupakan penjelasan dari sebuah fenomena empiris12. Namun demikian, ilmu politik mendapatkan kritik karena dianggap telah gagal menyerap standar intelektual karena dalam banyak kasus, sangat mustahil bagi 8

Haryono Semangun , 1992, Filsafat, Filsafat Pengetahuan, dan Kegiatan Ilmiah, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 11 9 Philip Gasper, The Philosopy of Social Science, dalam Richard, Boyd, et.al. 1995, The Philosopy of Social Science, Massachusetts: Massachusetts Instittute of Technology (MIT), hlm. 713 10 Andrew Heywwood, 2002, Politics (second edition), New York: Palgrave, hlm.13 11 Goodin, Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, 1996, A new Handbook of Political Science, New York: Oxford University Press, hlm. 55 12 Eugene J. Meehan, 1965, The Theory and Method of Political Analysis, Illinois: The Dorsey Press, hal. 14

3

ilmu politik untuk mendekati standar kualitatif seperti yang dikembangkan dalam ilmu alam. Oleh karena itu, terdapat upaya-upaya untuk menyerap prinsip-prinsip dalam ilmu alam ke dalam ilmu politik. Hal ini tidak bertujuan untuk membawa ilmu politik menjadi identik dengan ilmu alam, namun untuk meningkatkan kualitas dan objektifitas dari ilmu politik itu sendiri. 3. Pendekatan dalam studi politik Terdapat tiga pendekatan dalam studi politik.13 Pertama, pendekatan normatif (normative approach). Pendekatan ini biasanya dipakai oleh ilmuwan politik yang tertarik mempelajari sejarah ide-ide politik dan sosiologi pengetahuan. Pendekatan normatif mewakili kecendeungan tradisional yang berawal sebelum filsafat dipisahkan dari politik. Pendekatan ini memandang nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang dianggap sangat penting. Pendekatan ini juga meneliti normanorma dalam bentuk aturan-aturan atau hak-hak dan kewajiban dengan menjelaskan bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan. Para analis normatif biasanya lebih mementingkan pengamatan-pengamatan empirik terhadap kejadian-kejadian dengan mencari makna yang lebih tinggi yang dikaitkan dengan nilai-nilai mereka dengan nilai-nilai masyarakat yang mereka amati. Para analis normatif menggunakan seluruh masyarakat sebagai unit analisis. Mereka juga berasumsi bahwa perubahan dalam masyarakat merupakan konsekuensi dari konflik dialektik antara nilai-nilai dan ide-ide yang bertentangan. Misalnya, kaum Marxis memandang konflik di kalangan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Kedua, pendekatan struktural (structural approach). Ada lima faktor yang perlu ditekankan dalam pendekatan ini: (1), legal dan formal, biasanya administratif dan institusi-institusi yang menjadi perhatian para spesialis yang mempelajari empirium dan wilayahwilayah jajahan sebelum Perang Dunia II; (2) struktur-struktur kelembagaan baru (neo-institutional stuctrures), seperti civil service dan partai politik, struktur-struktur legal dan konstitusi; (3) kelompokkelompok (groups), seperti partai politik, gereja, dan militer, kelompokkelompok informal seperti serikat dagang, kelompok bisnis, dan kelompok petani; (4) struktur-struktur dan fungsi-fungsi yang membentuk sebuah sistem dari bagian-bagian yang saling berkaitan; 13

David E. Apter and Charles Andrain, 1968. “Comparative Government: Developing New Nations” dalam Marian D. Irish (ed.), Political Science: Advance of the Discipline, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, hlm 82-126.

4

dan (5) struktur-struktur dalam bentuk kelompok-kelompok dan kelaskelas, yang dalam analisis kaum neo-Marxis adalah kepentingan ekonomi. Para analis struktur cenderung menyelidiki isu-isu mengenai pemeliharaan sistem dan stabilitas. Seluruh masyarakat atau bangsa, unit-unit makro, dipelajari, dan asumsi-asumsi tentang perkembangan berkisar dari tekanan pada pemisahan kekuasaan antar lembagalembaga pemerintahan formal, di satu sisi, sampai pada perjuangan antara kelas-kelas ekonomi dominan, di sisi lain. Ketiga, pedekatan perilaku (behavioral approach). Pendekatan ini dipengaruhi oleh psikologi. Behavioralisme memfokuskan pada beragam persoalan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan sosialisasi (the learning and socialization process). Unit analisis adalah individual dan kelompok kecil. Asumsi behavioral dikaitkan dengan optimisme individu bahwa perubahan adalah sangat penting dan dimungkinkan, dan bahwa perkembangan adalah konsekuensi dari kebutuhan mnusia bagi pencapaian. 4. Tradisi Ilmu Politik Di kalangan ilmuwan ilmu sosial sendiri terdapat perdebatan tentang objektivitas dalam bidang keilmuan ini. Perdebatan tersebut kemudian memunculkan tradisi-tradisi dalam ilmu sosial dan politik. Tradisi memiliki signifikansi untuk memberikan kaidah-kaidah objektivitas ilmu sosial berdasarkan sudut pandang masing-masing. Chilcote menggambarkan pergerakan perkembangan ilmu politik dengan melakukan pengkate-gorian dasar perbandingan analisis politik ke dalam dua model yaitu positivisme (tradisi positivist) dan historisisme (tradisi antipositivist) 14.

14

Ronald H. Chilcote,1981, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, Colorado: Westview Press, hlm. 63

5

Ortodox Paradigm

Radikal Paradigm

Liberal Thought

Marxist Thought

Positivist Tradition

Historicist Tradition

Behavioralism

Post Behavioralism

Diagram Paradigma Dominan dalam Politik Perbandingan a. Tradisi positivis Tradisi ini lahir dari pemikiran liberal dalam kerangka paradigma ortodok yang kemudian berkembang dan menjadi dasar bagi kemunculan teori behavioralis. Pondasi tradisi positivis dalam ilmu sosial semakin kuat dengan lahirnya pemikiran Aguste Comte (1798-1857) yang merintis penerapan metode ilmiah dalam ilmu-ilmu alam pada ilmu-ilmu sosial. Tradisi ini mengandaikan suatu ilmu yang bebas nilai, obyektif, terlepas dari praktik sosial dan moralitas15. Penganutnya tradisi positivist dintaranya adalah Max Weber, David Hume, Herbert Spencer, Vilfredo Pareto, dan lain-lain. Asumsi utama dari tradisi positivis adalah: Pertama, realitas merupakan fenomena yang keberadaannya ditentukan oleh fenomena yang lain16. Maka dari itu, real/nyata apabila dapat dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, kaum positivis lebih menekankan pada hubungan sebab akibat antara dua buah variabel. Kedua, realitas sosial dapat dibuat klasifikasi dan keberadaannya dapat digambarkan dalam sebuah simbol dengan atribut tertentu17. Yang dimaksud dengan simbol di sini adalah sebuah kategori yang sesungguhnya hanya ada dalam pikiran.

15

Ibid., hlm. 62. Peter Halfpenny, 1982, Positivism and Sociology: Explaining Social Life, London: George Allen & Unwin Ltd., hlm..63 17 Usman, Op. Cit., hlm. 5. 16

6

realitas sosial, dapat digambarkan dalam sebuah simbol dengan atribut tertentu

menentukan variabelvariabel sesuai dengan realitas sosial yang diangkat

hipotesis dalam bentuk hubungan sebab-akibat

hasil berupa derajat asosiasi dan derajat korelasi (dalam bentuk angka)

diuji dengan teknik statistik

mengkonsepkan variabel sampai dapat diukur

Proses penelitian sosial menurut kaum positivis b. Tradisi historisis Tradisi ini lahir dari pemikiran Marxis dalam kerangka paradigma radikal. Tradisi antipositivis kemudian menjadi landasan kemunculan teori post-behavioralisme. Tradisi antipositivist sangat berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam tradisi positivis. Kaum historisis memberikan sanggahan atas pandangan positivis dengan berpendapat bahwa data berdasarkan keadaan didapatkan dalam situasi yang bias. Pemikirannya bersifat aktif, tidak pasif, serta memilih dan membentuk pengalaman berdasarkan prioritas perhatian. Objektifitas sebuah ilmu dapat diukur dari banyak sudut pandang yang memunculkan sifat kebenaran itu menjadi relatif. Selain itu, ilmu sosial juga dikatakan bersifat temporal dan tidak absolut. Karenanya, kaum historisis berpendapat bahwa terdapat keberagaman pandangan, bukan satu pandangan, dalam dunia objektif18. Inilah yang menyebabkan satu realita sosial dapat dianalisis dari banyak sudut pandang dan berbagai karakter analisis. Pandangan kaum historisis tersebut memberikan pengaruh terhadap ilmu sosial dan ilmu politik. Mereka mempertanyakan kepercayaan kaum positivis tentang karakter progresif dalam perkembangan keilmuan. Dalam argumennya disebutkan bahwa ilmu harus dimengerti dalam konteks historis. Dia menunjukkan posisi 18

Chilcote, Op. Cit., hlm. 69

7

antipositivis dari para sejarahwan ilmu kontemporer, dengan mengingatkan bahwa komunitas ilmiah diatur oleh sebuah pradigma yang berlaku, dan bahwa paradigma mewakili perspekstif historis dari komunitas ilmiah. Paradigma memandu dan menentukan pemilihan masalah-masalah, data, dan teori – sampai paradigma lain mengambil alih. Proses ini merupakan apa yang dikatakan oleh Thomas Khun ”revolusi keilmuan’. Dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, Khun memberikan penjelasan bagaimana revolusi keilmuan terjadi. Kuhn mengawali konsep ini dengan memunculkan istilah normal science. Normal science dapat dimaknai sebagai suatu hasil penelitian berdasarkan satu atau lebih pencapaian ilmu pada masa lampau, yang mana dalam praktik selanjutnya pencapaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai pencapaian-pencapaian baru dari satu kelompok ilmuwan tertentu yang menjadi suplemen bagi pencapaian sebelumnya19. Terbentuknya sebuah normal science mengacu pada besarnya penerimaan komunitas ilmiah itu sendiri. Kuhn kemudian menamai normal science yang dominan yang ditopang oleh sebuah "paradigm.”20 Paradigma dapat diartikan sebagai perspektif yang dimiliki oleh komunitas keilmuan, yang terbentuk dari keinginan dan komitmen (konseptual, teoritis, metodologis, instrumental). Sebuah paradigma menuntun scientific community untuk melakukan seleksi terhadap sebuah masalah, evaluasi data, dan menganjurkan teori21. Ketika sebuah normal science muncul, maka secara otomatis tercipta sebuah konsensus dan komitmen untuk menggunakan normal science tersebut secara konsisten. Artinya, komunitas ilmiah (scientific community) harus tunduk terhadap normal science dengan paradigmanya yang diakui secara universal. Pada dasarnya pada tahap ini setiap peneliti/ilmuwan tidak memunculkan sesuatu yang baru dari setiap penelitiannya. Kuhn menggambarkan kondisi ini seperti sebuah penyelesaian teka-teki silang di mana orang yang mengisi hanya

19

Thomas S. Kuhn, 1970, The Structure of Scientific Revolution: Second Edition, Chicago: The University of Chicago Press, hlm. 10 20 Khun sendiri pada awalnya idak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dia maksudkan dengan paradigma. Namun demikian, setelah meneroleh banyak reaksi yang keras atas pemikirannya, kemudian Khun memberikan ungkupan yang lebih jelas. 21 Chilcote, Op. Cit., hlm. 21

8

berusaha untuk menemukan jawaban-jawaban yang sebetulnya telah ada sebelumnya (normal science as puzzle-solving)22. Revolusi keilmuan (scientific revolution) menurut Khun, baru bisa terjadi manakala sebuah paradigma memberikan kesempatan terhadap munculnya penyimpangan-penyimpangan atau anomalies, dan anomali-anomali tersebut tidak bisa diatasi oleh paradigma yang ada. Jika hal itu terjadi, entah secara teratur atau secara insidental, ataukah anomali-anomali itu terjadi pada saat-saat yang kritis saja yang kemudian tumbuh menjadi konsep dan metode yang baru, maka akan memungkinkan terjadinya revolusi keilmuan. Dengan demikian, revolusi keilmuan haruslah dipandang sebagai terbentuknya ilmu pengetahuan yang lebih maju, suatu pergantian dari satu paradigma (lama) ke paradigma (baru) lainnya.23 22

Kuhn, Op. Cit., , hlm. 35 Berseberangan dengan pendapat Kuhn, Popper justru menegaskan bahwa ilmu pengetahuan akan mengalami kemajuan jika ia memiliki prosedur tertentu dalam mengurangi kesalahan. Bagi Popper ada tiga hal penting yang harus diperhatikan jika ilmu pengetahuan mengalami kemajuan dalam taraf kebenaran. Pertama, metode untuk melakukan tes hanya dapat digunakan melalui metode deduktif, sementara itu metode induktif yang belum memeroleh dasar rasionalnya harus dianggap gugur. Kedua, kekuatan suatu teori tidak dapat diukur berdasarkan pada verifikasi, melainkan hanya berdasarkan pada penyangkalan (falsifikasi). Ketiga, ilmu pengetahuan tidak dapat dicari dasarnya pada observasi semata, akan tetapi dapat dilakukan melalui teorisasi yang diajukan sebagai ikhtiar memecahkan berbagai masalah. Sementara itu Lakatos (sekalipun satu posisi dengan Popper) mencoba menjembatani perbedaan pandangan antara Kuhn dan Popper dengan menolak adanya falsifikasi yang sedemikian rupa. Karena bagi Lakatos falsifikasi tidak memberi kesempatan bagi suatu teori untuk mengokohkan diri. Pada sisi ini, Lakatos berdiri pada pihak Kuhn.Lakatos mengusulkan dilakukan suatu program riset progresif untuk mengembangkan dan mengokohkan suatu teori. Jadi, Lakatos masih menempatkan ( menggunakan istilah Kuhn) teori dalam kerangka ilmu normal (normal science).Di mana suatu teori memeliki kesempatan untuk mebuktikan kebenaran dirinya.Lihat Newton-Smith, Loc. Cit. Di sinilah sebenarnya seringkali terjadi salah penilaian. Kuhn dianggap lebih rev oluisoner ketimbang Popper. Padahal sebenarnya Popper terlihat lebih revoluioner ketimbang Kuhn. Bagi Kuhn, suatu paradigma akan mengalami perubahan dengan melalui jalur anomali dan krisis. Jika suatu paradigma tidak mampu lagi memecahkan masalah yang diajukan kepadanya, dan ini terjadi berulangkali dan berkepanjangan, maka timbunan anomali ini tidak dapat disangkal lagi akan menimbulkan krisis. Terlihat betapa suatu paradigma tidak dapat berubah secara drastis begitu saja. Berbeda dengan Kuhn, Popper terlihat lebih revolusioner. Bagi Popper, jika suatu teori mengalami falsifikasi, maka saat itu pulalah teori ditolak. Tanpa harus melewati jalur anomali dan krisis, begitu suatu teori dapat dibuktikan sebaliknya, maka ia menjadi tertolak kebenarannya. Popper menyebut bahwa dengan menunjukkan ”seekor angsa hitam” dalam suatu ”kumpulan angsa berwarna 23

9

Siklus Struktur Revolusi Keilmuan menurut Thomas Khun Dalam konteks tradisi pemikiran kubu positivis dan kubu historicis antipositivis telah melibatkan pencarian suatu paradigma, dan behavioralisme dan postbehavioralisme merupakan manifestasi terakhir dari perjuangan selama seratus tahun lebih. Liberalisme dan positivisme dengan jelas telah memengaruhi sekali dalam studi politik. Namun dermikian, tradisi historicist antipositivist dan upaya-upaya untuk membentuk sebuah paradigma yang radikal maih tetap menjadi tantangan.24

putih,” maka saat itu pulalah kesimpulan induktif bahwa angsa berwarna putih menjadi tertolak. Perdebatan antara Kuhn dan versus Popper ini dijelaskan cukup menarik oleh Kleden, dalam Ignas Klexden, 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jkarta: LP3ES, terutama pada bab ”Teori Ilmu Sosial sebagaio Variabel Sosial: Suatu Tinjauan Filsafat Sosial’” hlm. 49-58. 24 Chilcote, Loc. Cit.

10

C. TEORI-TEORI DALAM ILMU SOSIAL DAN POLITIK 1. Teori dalam Ilmu Sosial a) Karl Marx (1818-1883) Karl Marx merupakan salah satu tokoh kunci dalam perkembangan ilmu sosial. Pada masa hidupnya Marx menghasilkan berbagai karya yang berkembang dengan luar biasa karena terfragmentasi ke dalam berbagai tema, misalnya saja melalui buku Manuscripts yang berisi kritik ekonomi politik, Grundrisse yang berisi tentang epistemologi, metodologi, transisi dari feodalisme, dan kapital. Sedangkan puncak mitologi dan pemikiran Marx adalah Capital yang berbicara tentang kritik terhadap kapitalis dan utilitarian (dianggap sebagai pelopor sosiologi industri modern)25. Namun demikian, ada satu tema sentral yang diangkat oleh Marx yaitu kritik atas ekonomi politik (sebagai bagian dari ilmu sosial). Ia menawarkan sebuah teori tentang masyarakat kapitalis berdasarkan citranya mengenai sifat mendasar manusia. Manusia pada dasarnya produktif, artinya untuk bertahan hidup manusia perlu bekerja di dalam dan dengan alam. Dengan demikian, manusia perlu bekerjasama untuk menghasilkan segala sesuatu yang mereka hasilkan dari hidupnya26. Seiring berjalannya waktu, proses produktif ilmiah ini dihancurkan oleh berbagai jenis tatanan struktural masyarakat, terutama oleh kemunculan kapitalisme. Kapitalisme menurut Marx merupakan sebuah struktur (atau lebih tepatnya serangkaian struktur) yang membuat batas pemisah antara seorang individu dan proses produksi, produk yang diproses dan orang lain, dan akhirnya juga memisahkan diri individu itu sendiri27. Dengan demikian, inti dari pemikiran Marx adalah bagaimana membebaskan manusia dari penindasan struktur kapitalisme. b) Max Weber (1864-1920) Max Weber dikenal dengan berbagai karya besarnya, mulai dari bidang sosiologi agama, sejarah, hukum, metodologi, sampai pada sosiologi musik. Sampai sekarang, banyak dari hasil pemikirannya yang 25

Peter Beilharz, 2005, Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 275-276 26 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004. Teori Sosiologi Modern (edisi keenam), Jakarta: Prenada Media, hlm. 31 27 Ibid., hlm.34

11

masih mendapatkan perhatian, misalnya saja rasionalisasi sebagai proses yang tidak mungkin ditawar, akan tetapi sifatnya ambivalen. Ia juga menyatakan bahwa warga modernitas memerlukan birokrasi, keadilan, legalitas, dan administrasi, namun pada gilirannya kesemuanya itu justru menguasai kita. Sedangkan dalam arus utama sosiologi, Weber juga menulis tentang birokrasi. Proposisi Weber dalam kajian ini adalah bahwa status dan kekuasaan politik merupakan pengimbang dan syarat bagi kekuasaan kelas, serta model mengenai ciri-ciri ideal tipikal birokrasi28. Dari kesekian banyak karyanya, terdapat sebuah karya yang dianggap paling kritis dan menimbulkan kontro versi yang luas yaitu sebuah esai yang berjudul The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism (1904-1905)29. Benang merah dari karya ini adalah etika Kristen Protestan yang memiliki pengaruh kuat terhadap pola kerja masyarakat kapitalis. Teori sosial Weber secara konsisten bersifat historis, menempatkan diri di dalam suatu zaman di mana ilmu pengetahuan dan agama telah "diceraikan"30. c) Emile Durkheim (1858-1917) Proyek intelektual Emile Durkheim berkaitan dengan dua problem utama: Pertama, mengenai otonomi sosial sebagai level realitas yang khas dan tidak dapat direduksi menjadi wilayah-wilayah psikologis individu, tetapi memerlukan penjelasan dengan mendasarkanada kerangkanya sendiri. Kedua, mengenai krisis modernitas (putusnya ikatan-ikatan sosial tradisional karena industrialisasi, pencerahan, dan individualisme. Kedua problem yang saling berkaitan tersebut hanya akan dapat diatasi dengan observasi empiris terhadap hukum yang mengendalikan dunia alamiah dan (juga) dunia sosial31. Durkheim juga mengembangkan masalah-masalah pokok sosiologis dan mengujinya secara empiris. Dalam karyanya The Rule of Sociological Method, ia menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang disebut fakta-fakta sosial. Fakta-fakta tersebut merupakan kekuatan (forces) dan struktur yang bersifat eksternal dan memaksa

28

Ibid, hal.367 Ibid, hal.365 30 Ibid, hal.370 31 Langer, Beryl, "Emile Durkheim", dalam Peter Beilharz, 2005, Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 101 29

12

individu32. Dalam karya ini ia juga berusaha membedakan fakta sosial menjadi dua macam, yaitu material dan non-material. Sedangkan dalam karya lain yang berjudul Suicide, ia mengambil studi kasus bunuh diri (sebagai salah satu bentuk perilaku masyarakat) untuk menunjukkan signifikansi ilmu sosiologi dalam memahami fakta sosial. Karya Durkheim lain yang bertemakan keagamaan adalah The Elementary Forms of Religious Life. Melalui karya ini ia berpendapat bahwa sumber agama adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang menentukan bahwa sesuatu itu bersifat sakral dan yang lain bersifat tercemar (profane), khususnya dalam kasus yang disebut totemisme (agama primitif)33. Jadi, hubungan antara masyarakat dan produk-produk utama tersebut sangat dekat, bahkan dikatakan sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. d) Sigmund Freud (1856-1939) Sigmund Freud sebetulnya adalah seorang Neurolog dan psikoanalis. Karyanya Studies on Hysteria yang disusun bersama Joseph Breuer yang banyak berbicara tentang psikoanalisis34. Pemikirannya kemudian mencoba untuk memahami kehidupan manusia yang kompleks, baik secara internal maupun eksternal. Berkaitan dengan kompleksitas objek kajian tersebut, ia terus berusaha menemukan metode baru yang dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh dan ideal. Gagasan-gagasan Freud sebetulnya telah menjadi bagian dari kosakata kita sehari-hari, misalnya saja konsep tentang ketaksadaran, represi, kecemasan, sublimasi, defensi, dan sebagainya. Teorinya yang sangat populer adalah bahwa motif tak sadar mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu ia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas pada awalnya (eros) dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari Ibunya. Pengalaman seksual dari Ibu, seperti menyusui, selanjutnya mengalami perkembangannya atau tersublimasi hingga memunculkan berbagai perilaku lain yang disesuaikan dengan aturan norma masyarakat atau norma Ayah35. Freud juga mengemukakan bahwa dalam diri manusia, 32

Ritzer and Goodman, Op. Cit., hlm 21 Ibid, hlm. 21-22 34 Kirsner, Douglas, "Sigmund Freud", dalam Peter Beilharz, 2005, Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.180 35 Wikipedia, Sigmund Freud, http://id.wikipedia.org/wiki/Sigmun_Freud, diakses pada 2 Januari 2008 33

13

ego "bukanlah tuan di rumahnya sendiri"36. Selain itu, segala perilaku manusia dapat dipahami sebagai sesuatu yang mengandung arti atau signifikan, dan bahwa arti-arti tersebut seringkali tak diketahui (secara sadar) oleh individu karena arti-arti itu terepresi. 2. Teori dalam Ilmu Politik Ilmu politik berkembang sejalan dengan perkembangan jaman karena pada dasarnya ide-ide yang muncul dalam studi ilmu politik merupakan respon dari situasi masyarakat/negara/dunia internasional yang sedang berkembang. Tulisan ini akan membahas tiga pemikiran dominan dalam studi ilmu politik yaitu tradisionalisme, behavioralisme, dan postbehavioralisme. Sebetulnya ketiganya lebih tepat untuk dikatakan sebagai mahzab (school) karena ketiganya lahir dari proses berkembangnya pemikiran ilmu politik itu sendiri. Dengan demikian, antara satu dengan yang lain bersifat saling melengkapi dan tidak saling meniadakan. Tradisionalisme berkembang di akhir abad 19 sampai tahun 1950an. Teori ini bersifat politis dan etis, tapi “tidak ilmiah”. Kajiannya difokuskan pada studi tentang pemerintahan yang meliputi sejarah politik, institusiinstitusi politik (parlemen, lembaga kepresidenan, dan sebagainya), dan aturan hukum (konstitusi, pengadilan, sanksi, dan sebagainya)37. Secara lebih spesifik, kaum tradisionalis banyak membicarakan aspek-aspek formal dan kelembagaan dari politik yang dipengaruhi oleh studi hukum, ilmu negara dan filsafat politik. Sejarah dan filsafat digunakan untuk mencari pemahaman non numerik (kualitatif) dari fenomena politik, misalnya studi tentang sejarah parlemen Inggris, Kongres Amerika Serikat, evolusi lembaga kepresidenan38. Salah satu prinsip utama dalam teori tradisional adalah bahwa ilmu selalu sarat dengan value/nilai. Dengan demikian ilmu hidup dalam lingkungan tertentu yang tidak vakum. Ada batas-batas/boundary yang melingkupi berkembangnya ilmu itu sendiri. Tradisi ini mengarahkan analisis studi ideologi dan doktrin yang menjadi sentral ilmu politik. Secara umum, tradisi ini memiliki andil besar dalam sejarah pengetahuan politik yang berfokus pada pemikir-pemikir besar klasik 36

Kirsner, Douglas, Op.cit, hal.181 Purwo Santoso, Post-Behavioralism, http://elisa.ugm.ac.id/files/PSantoso_Isipol/nogGZ1aq/, diakses pada 3 Januari 2007 38 Ibid. 37

14

seperti Plato dan Marx. Dengan demikian, sangat penting untuk menelaah apa yang telah diutarakan oleh para pemikir besar tersebut dan bagaimana mereka mengembangkan dan memberikan justifikasi atas pemikiran mereka. Penekanan kaum tradisionalis pada pemahaman kualitatatif kemudian menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ilmuwan politik generasi modern yang menganggap cara pandang kaum tradisional tidak mampu memenuhi objektivitas ilmu politik. Dari sini muncullah usaha-usaha untuk mengarahkan ilmu politik pada pemahaman yang bersifat kuantitatif. Selain itu, tradisionalisme hanya mampu diterapkan di negara-negara modern seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan negara-negara modern lainya. Padahal, dalam perkembangannya banyak negara-negara baru lahir pasca Perang Dunia Kedua. Kelahiran negara-negara baru yang pada umumnya masih jauh tertinggal dari negara-negara modern kemudian menuntut adanya alat analisis yang lebih universal dan mampu diterapkan dalam konteks negara modern maupun negara tradisional. Tuntutan-tuntutan tersebut akhirnya melahirkan pemikiran behavioralisme. Behavioralisme berkembang pesat antara tahun 1950-1960an. Prinsip utamanya yang sangat bertentangan dengan kaum tradisionalis adalah bahwa metode penelitian harus bebas nilai (value free). Fokus kajiannyapun tidak lagi pada aspek formal kelembagaan, akan tetapi pada perilaku aktual aktor-aktor politik ( individual and small groups). Selain itu, permasalahan etika dan normatif juga tidak lagi menjadi prinsip utama karena dianggap dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi subjektif, etnosentris (karena dipengaruhi latarbelakang budaya tertentu) dan tidak ilmiah. Singkatnya dapat dikatakan bahwa behavioralis dekat dengan tradisi empirisme dan positivisme. Metode statistik dan kuantifikasi (dengan metode kuantitatif) digunakan untuk menjelaskan perilaku aktor-aktor politik39. Berawal dari pemikiran Charles Merriam dari Chicago School yang mempertanyakan keabsahan ilmu politik sebagai "ilmu yang sesungguhnya", pemikiran behavioralis semakin berkembang di kalangan ilmuwan. Merriam menganggap bahwa ilmu politik belum dapat dikatakan sebagai normal science yang memiliki paradigma baku (seperti telah disyaratkan) sehingga belum dapat dikatakan sebagai ilmu 39

Ibid.

15

yang sesungguhnya. Hal ini didasarkan pada ketidakmampuan ilmu politik (pada waktu itu) untuk melakukan eksplanasi dan prediksi40. Akibatnya, pemikiran politik hanya berhenti pada pemikiran-pemikiran yang spekulatif. Bagi kaum behavioralis, ilmu politik harus mampu memaparkan dan menjelaskan, memprediksi, serta mengontrol perubahan politik. Merriam kemudian menawarkan sebuah solusi agar ilmu politik mampu mendapatkan keabsahannya, yaitu melalui rekonstruksi metodologi. Artinya, para ilmuwan harus keluar dari pola-pola tradisional dan mulai meniru metode kerja ilmu psikologi dan statistika. Kondisi di mana ilmu politik mendapat keabsahan tersebut kemudian ia sebut sebagai The New Science of Politics41. Konsep/pemikiran ini pada akhirnya mendapatkan dukungan luas dari para ilmuwan besar pada zaman itu, yang merupakan kelompok Chicago, seperti Harold Lasswell, David Easton, Quincy Wright, Leonard D. White, Gabriel Almond, David Truman, dan sebagainya. Ilmuwan politik kedua yang muncul sebagai pelopor studi politik yang ilmiah adalah William Bennet Muro. Munro malahan jauh lebih eksplisit ketimbang Merriam, yang dengan tegas menginginkan ilmu politik bisa menciptakan apa yang disebut fundamental laws atau hukum yang mampu menjelaskan gejala politik, khususnya perilaku politik. Menurutnya, “ There is must be laws of politics, for laws are the most universal of all phenomena. Everything in nature inclines to move in seasons, or in undulations, or in cyrcle.”42 Selanjutnya, Munro menegaskan bahwa hukum-hukum atau laws tersebut akan dapat diungkapkan dengan lebih jelas jika ilmuwan politik tidak lagi mengafiliasikan dirinya dengan filsafat dan sosiologi dan lebih banyak mengadopsi metodologi dan obyektivitas ilmu alam (natural science). Munro membuat analogi yang menarik antara fisika dan ilmu politik. Menurutnya, ilmu politik sudah selayaknya meminjam analogi dari ilmu fisika dalam rangka menghilangkan ketidakjujuran intelektual yang menyangkut kebenaran, persamaan, persaingan, dan lain sebagainya. Ilmu politik harus mencari konsep-konsep yang mampu melakukan tes 40

Afan Gaffar, 2001, “Dari Negara ke Negara: Perubahan Paradigma dalam Ilmu Politik,” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. hlm.10 41 Ibid, hal.10 42 Dikutip dari Albert Somit and William Tanenhaus, 1982. The Development of Americn Political Science, New York: Irvington Publishers, hlm. 113.

16

yang senyatanya dan untuk itu ilmu politik harus menekankan pada pengamatan kehidupan yang aktual.43 Ilmuwan politik ketiga yang menghendaki sains dalam ilmu politik adalah George E.G. Catlin yang muncul pada tahun 1927 dalam karyanya Science and Method of Politics. Catlin adalah orang yang pertama kali yang menghendaki adanya ekspemerimen dalam ilmu politik. Menurutnya, ilmu politik, berbeda dengan sejarah, dapat dipelajari secara ilmiah. Dia menantang orang-orang yang meremehkan bahwa ilmu politik tidak dapat dipelajari secara ilmiah. Catlin juga percaya bahwa ilmu politik dapat melakukan prediksi, seperti halnya ilmu alam., bahwa jika sesuatu dilakukan , maka tentu saja akan ada efeknya, sepanjang elemen-elemen lainnya sama/ tidak berubah (ceteris paribus).44 Tokoh-tokoh kelompok Chicago inilah yang kemudian menjadi pencetus teori-teori politik modern seperti teori-teori sistem, budaya politik, teori pembangunan, teori elit politik, struktural fungsional dan perbandingan politik. Seperti telah diungkapkan di atas bahwa teoriteori ini muncul karena adanya kebutuhan yang mendesak akan alat analisis yang mampu diterapkan baik di negara-negara modern maupun negara-negara tradisional yang baru muncul pasca Perang Dunia II. Berikut akan dibahas gambaran umum tentang substansi pemikiran dari masing-masing teori tersebut. Pertama, Teori sistem. Teori ini menekankan pada dinamika sistem dalam masyarakat maupun negara. Sejak lama, para ilmuwan dan filosof sebetulnya telah mengkorelasikan beberapa konsep sistem dengan pengetahuan politik mereka. Misalnya saja Weber mengklasifikasikan masyarakat ke dalam sistem-sistem kekuasaan yaitu tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Sedangkan Marx membagi masyarakat ke dalam sistem ekonomi berdasarkan mode produksi dan hubungan dalam proses produksi yang dimanifestasikan melalui kelas sosial yaitu feudal, borjuis, dan proletar. Konsep-konsep "lama" tersebut mengilhami pencetusan teori sistem pasca Perang Dunia II.

43

Ibid. Afan Gaffar, 1990. “Revolusi Bedhavioralisme,” Diktat Kuliah, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 44

17

Dalam lingkup perbandingan politik, Gabriel Almond kemudian melakukan pembedaan sistem yang berkembang di negara-negara ke dalam Anglo-American, Eropa Daratan, totalitarian, dan sistem preindustrial45. Sedangkan David Easton berusaha membangun orientasi empirik dalam teori politik ke dalam tiga fase. Tiga fase tersebut tertuang dalam tiga buku yaitu The Political System (1953), A Framework for Political Analysis (1965a), dan A System Analysis of Political Life (1965b). Inti dari pemikiran Easton46 menjelaskan bahwa kehidupan politik seyogyanya dilihat sebagai sebuah sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. Menurut Easton, adalah penting untuk menerapkan asumsi implisit kesalinghubungan bagian-bagian sebagai pangkal tolak berpikir dalam melaksanakan penelitian, dan untuk memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan. Asumsi saling berkaitan ini atau ikatan-ikatan sistematis dari kegiatan-kegiatan ini tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa semua kegiatan tersebut memengaruhi cara pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan otoritatif dalam suatu masyarakat. Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dilihat dengan jelas bagaimana sistem politik bekerja atas tuntutan dan dukungan (demands and supports) untuk selanjutnya masuk dalam sistem politik dan melalui proses pengubahan (conversion process) keluar dalam bentuk keputusan atau kebijakan. Tuntutana-tuntutan dan dukungan-dukungan tersebut disebut sebagai inputs sistem politik, sedangkan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kemudian diikuti oleh tindakan-tindakan kebijakan/keputusan atau implementasi keputusan/kebijakan akan menghasilkan outputs sistem politik, misalnya kontrol upah dan harga, pajak, dan pembayaran kesejahteraan. Sementara outputs sistem politik ini akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam lingkungan (environment), yang pada gilirannya akan memengaruhi sistem politik, misalnya kontrol harga mengurangi inflasi sehingga mengurangi tuntutan untuk melakukan tindakan serupa. Proses ini dinamakan unpan balik (feedback). Selanjutnya, sistem politik ini berada dan berinteraksi 45

Chilcote, Op. Cit., hlm. 139 David Easton. 1957. “Empirical Conceptualizations: An Approach to the Analysis of Political System,” dalam Louis J. Cantori. 1974. Comparative Political System, Boston: Holbrook Press, hlm, 149. Mengenai pemikiran Easton yang lebih detil bisa dibaca dalam buku-buku Easton yang telah disebutkan oleh Chilcote, atau bisa dibaca pula dalam Budi Winarno, 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Yogyakarta: Media Pressindo 46

18

dengan lingkungan yang mengitarinya, yang menurut Almond dan Powell, Jr. Terdiri lingkungan domestik dan internasional.47

Environment

I N P U T S

Demands Support

Environment

The Political System

Environment

Decisions and actions

Environment

Diagram Easton tentang Sistem Politik48 Kedua, Teori budaya politik. Sejak lama, budaya politik diasosiasikan dengan konsep-konsep seperti ideologi politik, opini publik, model kepribadian, dan karakter nasional. Namun secara sederhana, budaya politik mencari suatu pengertian sistematik dan eksplisit mengenai perilaku dan orientasi politik. Tokoh-tokoh yang memfokuskan kajian pada teori ini diantaranya adalah Gabriel Almond, Sidney Verba, dan Lucian Pye. Almond mendeskripsikan budaya politik sebagai orientasi politik yang spesifik, yaitu perilaku terhadap sistem politik dan bagianbagian dalam sistem tersebut serta perilaku terhadap peran individu dalam sistem politik. Sedangkan Sidney Verba mendeskripsikan budaya politik sebagai suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menjelaskan situasi di mana suatu praktek politik terjadi. Dan yang terakhir Lucian Pye berpendapat bahwa budaya politik merupakan bentuk perilaku kepercayaan dan sentimen yang menjelaskan suatu proses politik dan menawarkan asumsi dasar serta tata cara mengenai perilaku pemerintah dalam suatu sistem politik49.

47

Gabriel Almond and Bingham Powell, Jr. 1978. Comparative Politics: System, Process, and Policy, Second Edition, Boston: United States of America: Little Brown, and Company Limited. 48 Chilcote, Op. Cit., hlm. 147 49 James Bill and Robert L. Hardgrave Jr., 1973, Comparative Politics: The Quest of Theory, Columbus: A Bell and Howell Company, hlm. 85-86

19

O U T P U T S

Ketiga, Teori pembangunan.50 Pemikiran klasik Marx dan Weber juga mengilhami lahirnya teori pembangunan. Jauh sebelum teori ini lahir, Marx telah memfokuskan diri pada pembangunan yang berdasarkan pada interaksi manusia dengan tekanan produksi material dan bentuk-bentuk produksi. Sedangkan Weber mengidentifikasi pembangunan sebagai pembedaan karakteristik rasional sebuah aturan birokratik mengenai sebuah negara industri. Kedua pemikir tersebut memfokuskan pada kapitalisme borjuis, akan tetapi Marx mencari transformasi dalam bentuk struktural dan berusaha mendasarkan teorinya pada fakta-fakta realita historis. Sementara Weber memunculkan ide tentang tuntutan-tuntutan dalam pembangunan seperti penekanan pada rutinisasi, efisiensi, profesionalisasi, sekularitas, perbedaan, dan spesialisasi serta berusaha menghubungkan teorinya pada suatu konsepsi ideal51. Konsep-konsep dalam teori pembangunan diantaranya dikemukakan oleh C.S Whitaker, Jr. (1967) yang mengacu pada "dysrhythmic process" dalam perubahan politik. Fred W. Riggs (1968) mempelajari "dialectics of developmental change", sedangkan Lewis A. Coser (1957) menekankan pada "social conflict" dalam perubahan teori52. Dudley Seers (1977) mendefinisikan pembangunan dalam konteks kebutuhan pokok manusia. Selain itu, pembangunan juga sering diasosiasikan sebagai nasionalisme. Hubungan ini terlihat dalam perkembangan negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin pada masa ini di mana negara-negara tersebut melibatkan nasionalisme sebagai faktor penting dalam pembangunan. Pasca Perang Dunia II, kepentingan negara kapitalis Barat di negara-negara miskin tidak hanya terfokus pada keuntungan, pengolahan bahan mentah, dan pangsa pasar baru, tetapi juga pada asumsi bahwa bantuan financial dan teknis yang massif akan bertransformasi dari masyarakat agraris yang 50

Pemikiran-pemikiran kelompok teoritisi ortodoks dan radikal lebih difokuskan kepada studi tentang pembangunan dan keterbelakangan ( development and underdevelopment). Secara khusus, para teoritisi Marxist memberikan andil kepada kritik terhadap pemikiran borjuis dan radikal, dan perdebatan yang sengit terjadi. Ada dua tema isu yang diperdebatkan. Di satu sisi, tema-tema isu yang ditampilkan oleh kubu teoritisi ortodoks adalah pembangunan politik; pembangunan dan nasionalism; dan modernisasi. Di lain sisi, tema-tema isu yang ditampilkan oleh kubu teoritisi radikal mencakup: keterbelakangan; ketergantungan; dan imperialisme. Lihat Chilcote, Op. Cit. hlm., 271-346. 51 Ibid. 52 Ibid, hlm. 273

20

subsisten ke masyarakat industri modern. Para pemikir barat mendeskripsikan transformasi ini dalam konteks tahapan pembangunan. Walt W. Rostow mengemukakan tahapan tersebut dalam "Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto". Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: masyarakat tradisional, persiapan menuju tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan/kematangan, dan tahap konsumsi massal yang tinggi53. Keempat, Teori elit politik. Analisis elit selalu menjadi ancaman serius bagi pendekatan legal formal (institusional) dikarenakan teori ini memfokuskan perhatian kepada perilaku sebagian kecil pembuat kebijakan politik, ketimbang menekankan aparat formal institusional pemerintah. Pendukung teori elit juga menantang teori-teori kelompok dengan menekankan pada konflik dan stratifikasi dan dengan berasumsi pada signifikansi dari satu kelompok utama. Dengan demikian, pendekatan elit menjadi alternatif penting bagi analisis kelas dengan memusatkan studi pada satu level stratifikasi yang dianggap penting karena merupakan inti dari kepemimpinan politik. Perspektif fundamental dari pendekatan elit adalah pernyataan bahwa seluruh sistem politik dibagi dalam dua strata, yaitu mereka yang memimpin, dan mereka yang dipimpin. Tokoh-tokoh dalam teori ini diantaranya adalah Mosca yang membagi sistem politik ke dalam dua strata yaitu kelas politik dan non-kelas politik. Sedangkan tokoh lain adalah Vilvredo Pareto dan Robert Michels54. Kelima, Teori struktural fungsional55. Teori struktural fungsional merupakan teori yang cukup dominan dalam analisis perbandingan struktural terutama pada era 1980-an. Konsep-konsep dalam teori ini dimunculkan oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Talcott Parsons, Gabriel Almond, David Apter, Marion Levy, William Mithchell, dan S.N. Eisenstandt. Analisis struktural fungsional memberikan suatu sudut pandang untuk menganalisis keseluruhan sistem. Penekanannya teletak pada hubungan antara struktur dan fungsi yang muncul dari sistem dan bagaimana fungsi tersebut harus ditunjukkan jika ingin bertahan. Karena orientasi ini, analisis struktural fungsional mencakup identifikasi dari satu rangkaian fungsi penting dalam sistem tertentu di bawah 53

Ibid, hlm. 279 Bill and Hardgrave Jr., Op. Cit., hlm. 143-144 55 Allan Larson, 1980, Comparative Political Analysis, Chicago: Nelson-Hall Inc., hlm. 51-52 54

21

investigasi. Asumsi utama dari analisis struktural adalah bahwa manusia berperilaku dalam pola yang konsisten: mereka mengulang perilakunya pada masa yang lalu. Ketika interaksi berulang melebihi titik tertentu, hasilnya adalah sebuah struktur56. Keenam, Teori kelas. Sejak era Aristoteles teori kelas mempuyai peran penting dalam studi sistem sosial dan sistem politik. Stratifikasi oleh kelas telah digunakan oleh para ilmuwan terkemuka seperti Karl Marx, Adam Smith, Max Weber, Joseph Schumpeter, Thorstin Veblen, T.H. Marshall, dan Pitrin Sorokin.57 Untuk menjelaskan pola-pola kompetisi ekonomi, konflik sosial, dan perubahan sosial. Namun demikain, teori kelas belum memeroleh perhatian dan penerimaan besar, ketimbang teori kelompok dan teori elit. Ada beberapa alasan mengapa teori kelas kurang mendapat sambutan ketimbang teori-teori lainnya?58 Pertama, teori politik Amerika pada aras populer dan akademik, menganggap teori kelas tidak mempunyai peran penting dalam masyarakat Amerika. Kedua, teori kelas diidentifikasi mempunyai kaitan erat dengan karya Karl Marx. Oleh karena itu, teori ini bertentangan dengan watak Amerika, sehingga dicurigai sebagai pengkhianatan ideologis. Ketiga, secara luas karena teori elit diidentikkan denga karya Marx, teori ini menjadi sangat berkaitan dengan fenomena ekonomi. Keempat, gerakan behavioralisme menjadi sumber perlawanan terhadap teori kelas. Dalam mendorong generalisasi dan obyektivitas ilmiah, kaum behavioralis menamakan teori kelas mempunyai kelemahan-kelemahan dalam dua aspek: Teori kelas membawa banyak muatan ideologis dan nilai; dan teori ini dianggap tidak mampu untuk menjelaskan suatu fenomena secara akurat. Kelima, teori kelas dianggap sulit untuk diterapkan dalam konteks analisis perbandingan politik secara luas. Menurut teori kelas, stratifikasi masyarakat secara luas adalah realitas pokok dari kehidupan sosial dan politik. Sistem stratifikasi tidak hanya mencakup semua anggota masyarakat, tetapi juga membentuk faktor penentu utama terhadap konflik dan perubahan. Kelas-kelas adalah kumpulan-kumpulan yang harus dibatasi dalam kaitannya satu dengan yang lain, dan konflik adalah sifat pokok yang menandai hubungan-hubungan ini. Unit-unit pokok analisis dari teori kelas adalah 56

Ibid, hlm. 51-52 Bill dan Hardgrave, Op. Cit., hlm. 175. 58 Ibid. 57

22

kumpulan-kumpulan individu yang mempunyai kedudukan yang serupa yang berkaitan dengan pemilihan-pemilihan nilai, seperti kekuasaan (power), kekayaan, otoritas,, atau martabat. Kelas-kelas ini berhubungan satu dengan yang lain dalam pola-pola atasan dan bawahan secara hirarkhir. Konflik dengan sendirinya berkembang dari hubunganhubungan antara unit-unit yang dikaitkan dalam ketidaksetaraan hierarkhis, sehingga menimbulkan dinamika yang menghasilkan perubahan sosial dan politik.59 Ketujuh, Teori kelompok. Terdapat pandangan yang sama dari kalangan teoritisi kelompok, seperti Arthus Bentley (1908), The Proses of Government; David Truman (1951), The Government Process; Earl Latham (1952), The Group Basis of Politics. Menurut mereka, kelompokkelompok adalah the ultimate “real” of politics. Secara garis besar teori kelompok mempunyai anggapan dasar bahwa interaksi dan perjuangan antar kelompok merupakan kenyataan dari kehidupan politik. Dalam pandangan kelompok, individu akan mempunyai arti penting hanya jika ia merupakan partisan dalam atau wakil dari kelompok-kelompok tertentu. Dengan melalui kelompok, individu-individu berupaya untuk memeroleh pilihan-pilihan politik yang mereka inginkan. Dengan kata lain, individu-individu adalah penting dalam politik, jika bertindak sebagai bagian atau atas nama kepentingan kelompok. Kelompok menjadi jembatan penting antara individu dan pemerintah. Politik sesungguhnya adalah perjuangan antar kelompok untuk memengaruhi kebijakan publik. Kedelapan, teori perbandingan politik. Perkembangan pemikiran ilmu politik tersebut pada akhirnya mengarah pada studi perbandingan politik. Studi perbandingan telah berkembang seiring dengan perkembangan ilmu politik. Seluruh praktik klasik dari teori politik berdasarkan pada pendekatan perbandingan. Studi politik perbandingan diterapkan pada negara-negara yang dinamis. Selama empat dekade terakhir, sebuah revolusi intelektual terjadi dalam studi tersebut. Sejak pertengahan tahun 1950-an, studi politik perbandingan telah menjadi teori politik utama di mana masalah mengenai pengklasifikasian dan pembedaan system pemerintahan telah menjadi fokus utama. Untuk membandingkan secara simultan, analis harus melihat persamaan dan perbedaan diantara kedua objek yang akan 59

Ibid.

23

diperbandingkan. Politik perbandingan memfokuskan pada persamaan dan perbedaan dalam praktek institusi politik dan dalam perilaku politik. Hal ini tidak hanya terlihat di dalam level negara, akan tetapi juga dalam kelompok sosial, kelompok bisnis, sistem perkotaan, dan sistem-sistem lainnya60. Dalam perkembangannya, muncul mahzab baru yaitu postbehavioralisme pada tahun 1960-an sebagai respon atas behavioralisme. Mahzab ini berusaha untuk menjembatani antara pemikiran tradisional dengan behavioralisme yaitu dengan mengkritik beberapa kekurangan dalam kedua mahzab tersebut. Akan tetapi di sisi lain juga memadukan konsep-konsep kedua mahzab yang dianggap lebih mampu menjawab kebutuhan analisis pada masa ini. Jika kaum tradisionalis menekankan pada institusi/lembaga kenegaraan dan kaum behavioralis menekankan pada perilaku, maka kaum post-behavioralis menggunakan kedua penekanan tersebut secara bersama-sama. Jadi, baik penekanan institusional maupun perilaku dipakai dalam analisis ini. Demikian juga dengan metode yang digunakan dalam mahzab ini juga mengakomodasi metode kualitatif maupun kuantitatif dalam ranah ilmu politik. Secara spesifik kaum post-behavioralis beranggapan bahwa kaum behavioralis sering mempertanyakan persoalan-persoalan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat politik61. Behavioralisme juga mempunyai bias etnosentris ketika menganggap tradisi yang dipakainya lebih baik dibanding dengan tradisi lain. Behavioralisme juga dianggap terlalu “objective”. Mereka melakukan riset yang tidak berbasis pada kenyataan sesungguhnya yaitu nilai dan empiris. Bagi kaum postbehavioralis, ilmu murni tidak bisa dipisahkan dengan ilmu terapan. Dengan demikian, ilmu politik harus bisa memaparkan dan menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol perubahan politik yang ada. Selain itu, teori ini juga memiliki prinsip-prinsip dasar seperti fokus pada perilaku aktor dan nilai/value tidak bisa dihilangkan dalam studi politik. Teori ini juga menggunakan pengetahuan yang sudah terverifikasi sebagai basis penilaian normatif62. Selain pemahaman tentang nilai/value tersebut, teori ini juga menyadari bahwa selalu terdapat tanggung jawab yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, 60

Larson, Op. Cit., , hlm.1-3 Santoso, Loc. Cit. 62 Ibid. 61

24

penelitian dalam ilmu politik harus memiliki implikasi nyata untuk kehidupan sehari-hari (memiliki tanggung jawab perubahan sosial). Permasalahan tentang objektifitas ilmu politik ini, seperti telah disinggung sebelumnya, kemudian dijawab oleh Gunnar Myrdal yang mengemukakan bahwa konsep-konsep yang telah lahir sebelumnya tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Dengan demikian, ilmu politik sebagai sebuah ilmu yang memiliki objektivitas relatif dengan kebenaran yang bersifat sementara. D. METODOLOGI ILMU DAN METODOLOGI PENELITIAN 1. Pengertian Methodology is defined as the analysis of the principles of methods, rules, and postulates employed by a discipline, the systematic study of methods that are, can be, or have been applied within a discipline, or a particular procedure or set of procedures63. Disamping pengertian di atas, metodologi penelitian juga menyajikan pembahasan tentang logika, dalil-dalil, proposisi, yang melatarbelakangi setiap langkah-langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian. Tujuan dari penentuan metodologi itu sendiri sebagai upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian juga akan memberikan arahan-arahan dan syarat-syarat tertentu atas berjalannya sebuah penelitian untuk mengusahakan, menjaga dan mempertahankan agar hasil dari penelitian tersebut memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Dalam pembahasan ini, akan dilakukan pembedaan antara "metodologi penelitian" dan "metodologi ilmu" sosial dan politik. Metodologi penelitian lebih mengarah pada langkahlangkah metodologis yang menjadi tuntunan langkah-langkah sebuah penelitian dan jenis-jenis penalaran yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sedangkan metode ilmu lebih memfokuskan pada aspek epistemologi dari ilmu sosial dan ilmu politik. Pembahasan tentang metodologi ilmu sosial dan ilmu politik sengaja tidak dilakukan pembedaan dengan asumsi bahwa metodologi dalam ilmu sosial telah mencakup pembahasan mengenai metodologi ilmu politik. 63

Wikipedia, Methodology, http://en.wikipedia.org/wiki/Methodology, diakses pada 2 Januari 2008

25

2. Metodologi Ilmu Metodologi ilmu adalah mekanisme secara terpadu yang dilakukan melalui prosedur dengan cara-cara yang telah disepakati secara umum melalui pikir nalar, kontemplasi dan realita untuk memperoleh pengetahuan yang teruji dan memenuhi syarat sebagai suatu ilmu64. Ilmu sosial sendiri mulai berkembang pada masa Yunani kuno. Pada waktu itu tidak ada pembedaan antara studi matematika dengan sejarah. Tokoh utama pada waktu itu, Plato dan Aristoteles telah mengemukakan konsep-konsep yang sangat mendasar dalam ilmu hitung, geometri, kemanusiaan, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, muncul pembedaan antara disiplin "scientific" dengan disiplin ilmu lain (humanities). Kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan ilmu sosial juga diberikan oleh masyarakat Muslim. Al-Biruni (973-1048), misalnya, dianggap sebagai ahli antropologi pertama. Ia menulis tentang studi perbandingan dalam antropologi manusia, keagamaan, dan budaya di Timur Tengah, Mediterania, dan Asia Selatan. sedangkan Ibn Khaldun disebut sebagai bapak demografi, historiografi, filsafat sejarah, sosiologi, dan ilmu sosial, serta salah satu pelopor perkembangan ilmu ekonomi modern (terkenal melalui Muqaddimah). Istilah "social science" kemudian diperkenalkan untuk pertamakalinya pada tahun 1824 dalam karya William Thompson yang berjudul "An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth Most Conductive to Human Happiness; Applied to the Newly Proposed System of Voluntary Equality of Wealth"65. Dari penggunaan istilah ini, definisi ilmu sosial semakin jelas terlihat. Seperti telah dituliskan di atas, salah satu pengertian ilmu sosial adalah sebuah ilmu yang membahas fenomena/gejala sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Perkembangan ilmu sosial tesebut semakin jelas terlihat pada abad pencerahan di Eropa. Berbagai pemikir besar muncul pada abad ini. Misalnya saja Thomas Hobbes yang berargumen tentang rasionalitas deduktif. Bersamaan dengan itu, ilmu alam juga mengalami perkembangan yang pesat melalui tokoh-tokoh seperti Isaac Newton 64

Ermaya Suradinata, 1999, Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan, Bandung: Ramadan Citra Grafika, hlm. 5 65 Wikipedia, Social Science, http://id.wikipedia.org/wiki/Social_Science, diakses pada 20 Januari 2008

26

yang mencetuskan sebuah revolusi keilmuan yang disebut sebagai "natural philosophy". Setelah itu, ilmu sosial semakin berkembang dan semakin memperjelas cakupan studinya. Disiplin ilmu sosial kemudian mencakup antropologi, ekonomi, pendidikan, geografi, sejarah, hukum, bahasa, ilmu politik, sosiaologi, psikologi. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada perkembangan ilmu politik. Ilmu politik adalah sebuah disiplin akademis dan penelitian yang mengkaitkan antara teori dengan praktik politik serta mendeskripsikan dan menganalisis sistem politik dan tingkah laku politik. Bidang-bidang kajian ilmu politik meliputi filsafat dan teori politik, masyarakat negara, dan perbandingan politik, teori demokrasi langsung, pemerintahan apolitical, partisipasi demokrasi langsung, sistem nasional, analisis politik antar negara, perkembangan politik, hubungan internasional, kebijakan luar negeri, hukum internasional, politik, administrasi publik, tingkah laku administratif, hukum publik, tingkah laku yudisial, dan kebijakan publik66. Ilmu politik memiliki keragaman secara metodologis. Namun secara umum ilmu politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan kebijakan, aturan dan sistem pemerintahan mencakup pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik, dan kebijakan publik. Sebagian pendekatan-pendekatan/ teori-teori dalam disiplin ini telah dibahas sebelumnya, namun secara menyeluruh ilmu politik mencakup filsafat politik klasik, interpretivisme, strukturalisme, behavioralisme, realisme, pluralisme, dan institusionalisme. Meskipun tidak ada pengkategorian teori-teori yang baku, namun bidang-bidang kajian tersebut cukup memberikan gambaran umum tentang cakupan studi ilmu politik. Sedangkan sebagai salah satu bidang kajian ilmu sosial, ilmu politik menggunakan metode dan teknik yang berhubungan dengan beragam kebutuhan yaitu sumber primer (misalnya dokumen sejarah dan official records), sumber sekunder (misalnya jurnal akademis, artikel, penelitian survey, analisis statistik, studi kasus, dan model building)67.

66

Wikipedia, Social Science, http://id.wikipedia.org/wiki/Social_Science, diakses pada 20 Januari 2008 67 Ibid.

27

3. Metodologi penelitian a) Hakekat Penelitian Perlu diingat bahwa seorang peneliti harus memahami secara sungguh-sungguh metodologi penelitian yang merupakan bagian yang sangat krusial dalam setiap penelitian, sebelum si peneliti berhadapan dengan suatu penelitian yang akan digarapnya. Arti penting metodologi penelitian terletak pada ia mengetengahkan kupasan-kupasan tentang logika, dalil-dalil, postulat atau prososisi yang melatarbelakangi setiap langkah dan proses yang lazim ditempuh dalam setiap kegiatan penelitian. Selain itu, metodologi penelitian menawarkan alternatifalternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif-alternatif itu, dan mengomparasikan elemen-elemen penting dalam suatu rangkaian kegiatan penelitian. Diskusi tentang metodologi penelitian tidak terlepas dari proses perkembangan metodologi penelitian yang telah menghabiskan waktu yang sangat panjang dan melewati berbagai tahapan. Pada dasarnya, perkembangan metodologi penelitian dapat digolongkan ke dalam empat kurun waktu: pertama, kurun waktu trial and error; kedua, kurun waktu authority and tradition; ketiga, kurun waktu speculation and argumentation; dan keempat, kurun waktu hypothesis and experimentation.68 Untuk memahami metodologi penelitian perlu diperhatikan bahwa esensi dan pengertian metodologi mempunyai kaitan erat dengan permasalahan bagaimana mengetahui (how to know). Metodologi merupakan pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu-ilmu yang bersangkutan. Cara kerja tersebut ditentukan agar dapat melakukan penelitian dengan baik, cermat, dan objektif. Sejalan dengan pengertian tersebut, Chilcote memberikan pengertian metodologi sebagai berikut: Methodology consists of methods, procedures, working concepts, rules, and the like used for testing theory and guiding inquiry, and the search for solutions to problems of the real world.

68

Rummel, 1958, dalam Sutrisno Hadi, 1997. Metodologi Research, Yogyakarta: Andi

Offset

28

Methodology is a particular way of viewing, organizing, and giving shape to inquiry69. Fungsi dari metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, menghindari cara pemecahan masalah dan cara berfikir spekulatif karena hasil penelitian berupa kebenaran ilmu yang dicapai sebagai kesimpulan, telah dibentengi dengan data empiris yang dapat dipertanggung-jawabkan, yang disebut sebagai bukti ilmiah. Kedua, menghindari cara pemecahan yang bersifat trial and error karena setiap peneliti dalam pemecahan masalah harus mampu memperkirakan data yang diperlukan sehingga dapat terhindar dari kegiatan coba-coba yang tidak terarah. Perkiraan yang tepat mengenai data yang diperlukan akan lebih memudahkan peneliti dalam memilih dan merekonstruksi alat atau instrumen yang akan digunakan. Ketiga, menghindari terjadinya bias dalam menarik kesimpulan karena data yang cukup relevan dan objektif akan memberikan hasil yang tinggi, baik validitas maupun reliabilitasnya. Hasil penelitian seperti itu berarti tidak saja memenuhi syarat-syarat ilmiah, tetapi juga mempertinggi tingkat kemampuan baik secara teoritis maupun praktis dalam kehidupan nyata70. b) Objektivitas Penelitian Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa mencari kebenaran objektif dalam ilmu sosial bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut disebabkan setidaknya oleh ketiga hal berikut ini: pengaruh penulisanpenulisan sebelumnya yang biasanya mengandung pengertianpengertian normatif dan filasafat, pengaruh lingkungan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik masyarakat tempat mereka hidup, dan yang terakhir adalah pengaruh yang bersumber pada kepribadiannya sendiri, baik yang dibentuk oleh tradisi dan lingkungan maupun sejarah pribadi, pembawaan, dan kecenderungan-kecenderungan71. Menurut Myrdal, setidaknya terdapat dua konsepsi tentang kenyataan yang selama ini banyak dianut oleh banyak orang, yaitu

69

Chilcote, Op. Cit. hlm. 4 Nawawi, 1992, dalam Suparjono, 2004, Globalisasi, Perubahan Struktur Ekonomi, dan Reposisi Birokrasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (Tidak dipublikasikan), hlm. 70 71 Ibid, hlm.72 70

29

kepercayaan (belief) dan penilaian (valuation) 72. Kepercayaan menyatakan pandangan seseorang tentang bagaimana kenyataan itu sebenarnya, yaitu apa adanya, baik sekarang maupun masa lampau. Sedangkan penilaian menyatakan pandangan seseorang tentang bagaimana kenyataan itu seharusnya. Kepercayaan menuntut pengetahuan sehingga harus selalu menilai tentang benar/salah-nya kepercayaan itu. Permasalahannya adalah penilaian seseorang biasanya berubah-ubah atau saling bertentangan. Dari sinilah muncul bias-bias fokus kajian, pendekatan/ teori hampir di setiap penelitian sosial. Untuk melindungi diri dari bias tersebut, maka yang harus dilakukan adalah: pertama, pemahaman (insight) sosiologis dan psikologis terhadap kondisi di tempat mereka hidup, dan melakukan penelitian. Kedua, menggunakan metode yang logis. Selain itu, seseorang juga harus berpegang pada fakta, yaitu melalui sebuah proses di mana kepercayaan-kepercayaan populer dan dugaan-dugaan ilmiah diuji dengan fakta sehingga bias-bias tersebut dapat terungkap. Upaya inipun belum menjamin objektifitas yang seutuhnya dari sebuah penelitian. Dalam ilmu sosial dan ilmu politik, proses pengumpulan dan interpretasi data cenderung menjadi bias, ketimbang "pikiran murni". Myrdal kemudian menjawab permasalahan tentang objektifitas ilmu sosial dan ilmu politik tersebut dengan mengemukakan bahwa manusia tidak bisa memusnahkan atau meninggalkan konsep-konsep yang telah lahir sebelumnya. Dengan demikian karya yang dihasilkan oleh sebuah penelitian pun sangat sulit untuk mencapai objektifitas seutuhnya. Tiap peneliti hanya mampu mengusahakan objektifitas tersebut secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut, kebenaran dalam bidang keilmuan ini tidal pernah bersifat mutlak dan kekal karena pemikiran yang ada terus berkembang. Sangat dimungkinkan bahwa satu kebenaran yang telah mendapatkan penerimaan publik yang luas kemudian ditumbangkan oleh kebenaran baru yang dapat lebih diterima. Dengan kata lain, sampai saat ini ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu politik pada khususnya dianggap sebagai ilmu yang memiliki objektivitas relatif dengan kebenaran yang bersifat sementara.

72

Gunnar Myrdal, 1967, Objectivity in Social Research, New York: Pantheon Books, hlm.3-4

30

c) Metode Penelitian Pengertian metodologi penelitian tentunya berbeda dengan pengertian metode penelitian. Metode penelitian memfokuskan pada bagaimana orang memperoleh pengetahuan (how get to know).73 Dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, sebuah penelitian harus dibatasi dengan metode penelitian tertentu. Dengan demikian, metode penelitian menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian memberikan arahan-arahan penelitian yang sangat cermat, dan mengajukan syarat-syarat yang harus ditaati. Tujuan penggunaan metode penelitian adalah mempertahankan agar pengetahuan yang dicapai oleh suatu penelitian dapat memiliki nilai/bobot ilmiah setinggitingginya dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Pembahasan tentang metode penelitian ini mencakup metode keilmuan (deduktif/induktif), metode kualitatif dan metode kuantitatif. d. Metode Dalam Mencari Pengetahuan Metode penelitian berkaitan dengan bagaimana penalaran mencari suatu pengetahuan. Sumber pengetahuan dari objek yang abstrak adalah nalar (reason), intuisi (intuition), otoritas (authority), wahyu (revelation), dan keyakinan (faith), sedangkan dari objek yang konkrit adalah pengalaman inderawi (sense of experience)74. Kedua sumber pengetahuan tersebut melahirkan dua paham utama dalam pencarian pengetahuan. Aliran pertama dipelopori oleh Plato, dan aliran kedua yang dipelopori oleh Aristoteles. Plato mengutamakan kekuatan rasio manusia di mana pengetahuan murni dianggap dapat diperoleh melalui rasio itu sendiri. Sedangkan Aristoteles memperhatikan peranan empiris terhadap obyek pengetahuan. Penalaran Plato berkembang menjadi rasionalisme yang kemudian didukung oleh Rene Descartes, Malebrace, Spinoza, Leibnis, dan Wolff. Sedangkan penalaran Aristoteles

73

Kartodirjo, 1992, dalam Suparjono, 2004. “ Globalisasi, Perubahan Struktur Ekonomi, dan Reposisi Birokrasi,” Disertasi untuk memeroleh derajat doktor dalam ilmu politik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan), hlm., 69. 74 Anonim, 1984, dalam Haryono Semangun, “Filsafat, Filsafat Pengetahuan, dan Kegiatan Ilmiah,” Pidato Ilmiah Dalam Rangka Acara Pembukaan Program Pasca Sarjana Semester II , Tahun Akademi 1991/1992, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 7.

31

berkembang menjadi empirisme dan berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Hobbes, Locke, Berkely, dan Hume (Hardiman, 1990). i). Deduktif-Rasional Anggapan dasar kaum rasionalis adalah bahwa manusia memiliki sistem pemikiran yang diturunkan dari adanya ide/gagasan. Ide/gagasan tersebut telah ada sebagai bagian dari kenyataan dasar dan pikiran manusia. Menurut Plato, manusia tidak mempelajari apapun, ia hanya teringat apa yang telah ia ketahui75. Dalam diri manusia, rasiolah yang paling penting sehingga Descartes mengemukakan pendapatnya yang sangat terkenal yaitu Cogito, ergo sum (aku sadar, maka aku ada). Descartes juga sangat menghargai intuisi yang dianggap sebagai sesuatu yang muncul dari akal jernih innate ideas dan bukan timbul dari khayalan yang membingungkan sehingga mengakibatkan pendapat yang keliru. Oleh karena itu, dalam melakukan penalaran, kaum rasional selalu membandingkan dengan teori umum sehingga paham rasionalisme terutama melakukan penalaran secara deduktif, yaitu dari umum ke khusus. ii). Induktif-Empiris Kaum empiris beranggapan bahwa pengetahuan manusia dapat diperoleh melalui pengalaman. Artinya, pernyataan tentang ada dan tidaknya sesuatu harus dibuktikan melalui pengujian publik. Aspek lain dalam penalaran ini adalah perbedaan antara yang mengetahui (subjek penelitian) dan yang diketahui (objek penelitian). Setidaknya terdapat dua prinsip lain yang dipegang oleh kaum empiris yaitu keteraturan dan keserupaan. Keteraturan berarti bahwa alam memiliki keteraturan dari masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Melalui konsep ini, kaum empiris memberikan ruang untuk melakukan prediksi/perkiraan untuk masa yang akan datang. Sedangkan keserupaan berarti bahwa bila terdapat gejala-gejala yang berdasarkan pengalaman adalah identik atau sama, maka kita memiliki cukup jaminan untuk membuat kesimpulan tentang hal itu76. Jadi pengetahuan harus dijabarkan menjadi pengalaman inderawi, dan apa yang tidak dijabarkan dalam pengalaman bukanlah pengetahuan. Karenanya kaum empiris menggunakan penalaran induktif, yaitu penalaran dari yang khusus ke yang umum. 75 76

Suriasumantri, Op. Cit. hlm. 99 Ibid., 99

32

e. Metode Keilmuan Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa metode keilmuan merupakan gabungan antara penalaran rasional dan empiris menjadi satu daur penalaran deduktif-induktif77. Atau dalam pengertian lain yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa metode keilmuan merupakan satu cara untuk memperoleh pengetahuan, yaitu suatu rangkaian prosedur tertentu yang harus diikuti untuk mendapatkan jawaban yang tertentu dari pernyataan tertentu pula78. Proses penalaran dalam metode ini dapat digambarkan dalam diagram berikut ini:

Khasanah Ilmu

Hipotesis/Ramalan Deduktif-Rasional Induktif-Empiris

Hasil Penelitian

Percobaan/Fakta

Bagan proses penalaran dalam metode keilmuan Dengan demikian, alur berfikir seseorang dalam sebuah khasanah ilmu sebetulnya dimulai dari kesadaran akan adanya masalah dan perumusan masalah. Untuk menjawab masalah tersebut, dibutuhkan pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Dari data yang terkumpul, dilakukan penyusunan dan klasifikasi data. Data yang telah terorganisasi ini kemudian dapat dijadikan dasar perumusan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut membutukan tes dan pengujian kebenaran (verifikasi)79. Dari pengujian inilah seseorang bisa mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut pada akhirnya 77

Semangun, Op. Cit., hlm. 12 Suriasumantri,Op. Cit., hlm., 105 79 Suriasumantri, Loc. Cit. 78

33

dapat memperkaya khasanah ilmu dan dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan selanjutnya. Senada dengan konsep tersebut, Jujun Suriasumantri juga mengidentifikasi alur dalam mencari pengetahuan dalam langkah-langkah metodologis berikut ini: 1) Identifikasi variabel yang akan dipelajari, 2) Menyusun sebuah hipotesis tentang hubungan antara variabel satu dengan yang lain, 3) Melakukan sebuah tes nyata untuk melakukan pembuktian atas hipotesis, 4) Melakukan evaluasi, yaitu dengan membandingkan hubungan yang ada dengan hipotesis awal, dan generalisasi dikembangkan, 5) Menyusun sebuah proposisi tentang signifikansi teoritis dari penemuan tersebut80. d. Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif Jenis metode yang sering dipakai dalam dunia akademis adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif menunjuk pada penelitian sosial yang mendasarkan pada pengamatanpengamatan non-kuantitatif, yang dilakukan di lapangan dan dianalisis dengan cara-cara non-statistik81. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif disebut dengan penelitian kualitatif. Penelitian ini membutuhkan pengamatan langsung dan secara relatif wawancara tidak terstruktur. Karakteristik metode ini adalah fleksibel, spontan, terbuka, dan kurang terstruktur dibandingkan dengan metode kuantitatif. Kelebihan dari metode ini diantaranya adalah pengamat memiliki kemungkinan minimal untuk mengganggu lingkungan dan kelompok yang diamati. Selain itu, pengamat melihat, mendengar, dan mengalir bersama dengan berbagai arus sosial lingkungan. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh persepsi yang berasal dari berbagai pandangan yang berbeda. Jenis metode yang kedua adalah metode kuantitatif. Berkebalikan dengan metode kualitatif, metode ini mendasarkan pada pengamatan atas objek yang dianalisis dengan cara statistik. Penelitian yang 80

Kenneth R. Hoover, 1980, The Elements of Social Scientific Thinking (second edition), New York: St. Martin's Press, hlm., 34-35 81 Dooley, 1984, dalam Suparjono, 2004, Globalisasi, Perubahan Struktur Ekonomi, dan Reposisi Birokrasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (Tidak dipublikasikan), hlm., 83

34

menggunakan metode kuantitatif disebut dengan penelitian kuantitatif. Proses pengumpulan data dan pengolahannya lebih terstruktur daripada metode kualitatif. Metode-metode statistika yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif diantaranya adalah distribusi frekuensi, cross tabulation, korelasi, regresi, dan sebagainya82. E. KESIMPULAN Seperti yang telah dipaparkan dalam tulisan, ada tiga bagian dari tulisan ini yang menjadi fokus bahasan, yaitu mengenai filsafat, teori, dan metodologi ilmu sosial dan ilmu politik. Pertama, tentang filsafat ilmu sosial dan ilmu politik. Kesimpulan dari bahasan pada bagian ini adalah bahwa ilmu politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu sosial. Dalam perkembangannya, ilmu sosial dan ilmu politik mengalami tantangan yang mempertanyakan keabsahan kedua disiplin ilmu ini sebagai ilmu yang sesungguhnya. Kemudian muncullah upayaupaya untuk menjadikan ilmu sosial sejajar dengan ilmu alam yang dianggap memiliki keabsahan dan obektifitas yang tinggi. Upaya-upaya tersebut melahirkan apa yang dinamakan sebagai "tradisi", yaitu positivisme dan antipositivisme. Kedua, teori-teori yang berkembang dalam ilmu sosial diantaranya lahir dari pemikiran Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Sigmund Freud, dan sebagainya. Tokoh-tokoh ini membicarakan tentang hal-hal yang mendasar dan menjadi pilar bagi pemikiran-pemikiran selanjutnya. Sedangkan dalam ilmu politik terdapat sedikitnya tiga aliran utama/mahzab yaitu tradisionalisme, behavioralisme, dan postbehavioralisme. Ketiga mahzab ini merupakan hasil dari perkembangan pemikiran politik dari masa ke masa. Tradisionalisme lahir dengan memfokuskan kajian pada negara-negara modern. Namun setelah Perang Dunia II banyak bermunculan negara-negara baru di dunia yang masih memiliki sistem politik yang tergolong tradisional. Karena itu, muncullah suatu kebutuhan akan alat analisis yang mampu diterapkan untuk menjelaskan fenomena politik di negara-negara modern maupun negara-negara baru dan tradisional. Muncullah mahzab behavioralis yang lebih menekankan pada perilaku aktor-aktor politik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncullah teori-teori seperti teori sistem, teori pembangunan, teori budaya politik, teori kelas, dan 82

Tedi Heriyanto, 2002, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Kuantitatif, http://tedi.heriyanto.net/papers/aplikasi-stat.html, diakses pada 2 Januari 2008

35

sebagainya. Perkembangan politik dunia selanjutnya memunculkan mahzab post-behavioralisme yang berusaha menjembatani mahzab tradisionalisme dan behavioralisme. Ketiga, dalam ilmu sosial dan politik, terdapat dua macam metodologi yaitu metodologi ilmu dan metodologi penelitian. Metodologi ilmu menggambarkan proses perkembangan dan cakupan/ruang lingkup ilmu sosial dan politik. Sedangkan metodologi penelitian lebih banyak berbicara tentang bagaimana seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan tetap mengusahakan kualitas maupun objektifitas yang setinggi-tingginya. Berkaitan dengan itu, maka seorang peneliti harus memperhatikan langkah-langkah metodologis, penalaran, metode penelitian dan pemahaman tentang objektifitas itu sendiri. F. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal: Almond, Gabriel and Bingham Powell, Jr. 1978. Comparative Politics: System, Process, and Policy (Second Edition), Boston: United States of America: Little, Brown, and Company Limited. Apsler, Alfred, 1975, In Introduction to Social Science (Second Edition), New York: Random House Inc. Beilharz, Peter, 2005, Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bill, James and Robert L. Hardgrave Jr., 1973, Comparative Politics: The Quest of Theory, Columbus: A Bell and Howell Company Boyd, Richard, et.al, 1995, The Philosopy of Social Science, Massachusetts: Massachusetts Instittute of Technology (MIT) Chilcote, Ronald H.,1981, Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm, Colorado: Westview Press Easton, David. 1957. “Empirical Conceptionalizations; An Approach to the Analysis of Political System,” dalam Louis J. Cantori, 174. Comparative Political System: Boston: Holbrook Press.

36

Gaffar, Afan, 1990. “Revolusi Behavioralisme,” Diktat Kuliah, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. __________, 2001. “Dari Negara ke Negara: Perubahan Paradigma dalam Ilmu Politik,” Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Goodin, Robert E. and Hans-Dieter Klingemann, 1996, A New Handbook of Political Science, New York: Oxford University Press Halfpenny, Peter, 1982, Positivism and Sociology: Explaining Social Life, London: George Allen & Unwin Ltd. Heywood, Andrew, 2002, Politics (Second Edition), New York: Palgrave Hoover, Kenneth R., 1980, The Elements of Social Scientific Thinking (Second Edition), New York: St. Martin's Press Kleden, Ignas, 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, Jakarta: LP3ES. Kuhn, Thomas S., 1970, The Structure of Scientific Revolution: Second Edition, Chicago: The University of Chicago Press Larson, Allan, 1980, Comparative Political Analysis, Chicago: Nelson-Hall Inc. Meehan, Eugene J.,1965, The Theory and Method of Political Analysis, Illinois: The Dorsey Press Myrdal, Gunnar, 1967, Objectivity in Social Research, New York: Pantheon Books Newton-Smith, W.H., 1981. The Rationality of Science, London and New York: Rouledge & Kegan Paul Ltd. Ritzer, George and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Edisi Keenam), Jakarta: Prenada Media Semangun, Haryono, 1992, “Filsafat, Filsafat Pengetahuan, dan Kegiatan Ilmiah,” Pidato Ilmiah Dalam Rangka Acara Pembukaan Kuliah Program Pasca Sarjana Semester II, Tahun Akademi 1991/1992, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Somit, Albert and William Tanenhaus, 1982. The Development of American Political Science, New York: Irvington Publishers.

37

Suparjono, 2004, ”Globalisasi, Perubahan Struktur Ekonomi, dan Reposisi Birokrasi,” Disertasi Untuk memperoleh Derajat Doktor Dalam Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Suradinata, Ermaya, 1999, Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan, Bandung: Rama-dan Citra Grafika. Suriasumantri, Jujun, 2006, Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Usman, Sunyoto, 1998, “Ilmu Sosial Modern: Perkembangan dan Tantangan,” dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Volume 1, Nomor 3, Yogyakarta: FISIPOL UGM Winarno, Budi, 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Yogyakarta: Media Pressindo. Situs Internet: Purwo Santosa, Post-Behavioralism, http://elisa.ugm.ac.id/files/PSantoso_Isipol/nogGZ1 diakses pada 3 Januari 2007 Heriyanto, Tedi, Aplikasi Statistika Dalam Penelitian Kuantitatif, http://tedi.heriyanto.net/papers/aplikasi-stat.html, diakses pada 2 Januari 2008 Wikipedia, free encyclopedia, Methodology, http://en.wikipedia.org/wiki/Methodology, diakses pada 2 Jan. 2008 Wikipedia, Sigmund Freud, http://id.wikipedia.org/wiki/Sigmun_Freud, diakses pada 2 Januari 2008 Wikipedia, Social Science, http://id.wikipedia.org/wiki/Social_Science, diakses pada 20 Januari 2008

38