IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah berusaha untuk mewujudkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang
meliputi asas kepastian hukum, asas
tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabiltas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir
dari
kegiatan
dipertanggungjawabkan pemegang
kedaulatan
penyelenggara
kepada tertinggi
negara
masyarakat
negara
dan
sesuai
harus rakyat
dengan
dapat sebagai
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan
sistem
administrasi
modern
yang
andal,
professional, partisipatif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat, merupakan
kunci
sukses
menuju
manajemen
pemerintahan
dan
pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance, sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus dibuat dan secara umum dimulai dengan Rencana Strategik yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas/Badan instansi sebagai laporan pertanggungjawaban. LAKIP merupakan pengendali atau kontrol dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah dengan mengacu kepada Restra yang telah disusun. Indikator kinerja LAKIP meliputi : (a) masukan (inputs), (b) keluaran (ouput), (c) hasil (outcomes), (d) manfaat (benefits), dan (e) dampak (impacts), dengan menggunakan analisa kualitatif maupun kuantitatif. Mekanisme penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja LAKIP BLH. PROV. JATIM 2013
Page iv
kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
yang
telah
ditetapkan.
Penyusunan LAKIP dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, perlu juga dianalisa apakah
pengalokasian
dan
pemanfaatan
anggaran
tepat
sasaran,
dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dalam penyajian perkembangan anggaran hendaknya dilakukan menurut program atau kegiatan pokok. Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini, disusun berdasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai INPRES Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang
utuh dan
dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2013 berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Lingkungan Hidup berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup. 1.
Evaluasi kinerja program prioritas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Konsentrasi BOD tahun 2013 sebesar 3.60 mg/lt .Dengan demikian
LAKIP BLH. PROV. JATIM 2013
Page iv
Persentase penurunan beban pencemar air baku Kali Berantas parameter kunci (BOD)
pada tahun 2013 adalah 164.86% atau
sebesar 1.52 mg/lt dari target sebesar 0.922 mg/lt atau 18%, sedangkan
konsentrasi
BOD
pada
tahun
2012
adalah
4.33,
sedangkan pada tahun 2011 konsentrasi BOD sebesar 4,41. 2.
Konsentrasi COD tahun 2013 sebesar 10.92 mg/lt Dengan demikian Persentase penurunan beban pencemar air baku Kali berantas parameter kunci (COD) pada tahun 2013 218% atau sebesar 7.02 mg/lt dari target sebesar
3.22 mg/lt atau 18%,
konsentrasi COD pada tahun 2012 adalah 13,64, sedangkan pada tahun 2011 adalah sebesar 15,47. 3. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan adalah ketaatan mereka ditinjau dari
lengkapnya
perijinan
dokumen
lingkungan
diantaranya
:
dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL dan lain lain. Pada tahun 2013 ini sebanyak 84%
perusahaan atau sebanyak 212 dari 253
perusahan yang berhasil memenuhi kelengkapan dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL. Dengann demikian capaian kinerja terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen AMDAL, UK – UPPL, SPPL, DPL usaha/kegiatan pada tahun 2013 ini adalah sebesar 112%. 4. Pada tahun 2011 program pembinaan Desa/kelurahan berseri ini dicanagkan oleh Bapak Gubernur Jawa Timur, pada tahun 2012 Desa/kelurahan
yang
desa/kelurahan
berseri
sedangkan memperoleh peningkatan
Pada
mendapatkan sebanyak
tahun
2013
penghargaan yang
sangat
32
jumlah
penghargaan
sebagai
desa/keluarahan
berseri,
desa/kelurahan
yang
desa/kelurahan signifikan
berseri
yaitu
mengalami
sebanyak
80
desa/kelurahan, dari target 38 desa/kelurahan. Sehingga capaian kinerja adalah sebesar 210%. Dengan perincian sebagai berikut : 1. Penghargaan
BERSERI
LAKIP BLH. PROV. JATIM 2013
Kategori
Pratama
sebanyak
45
Page iv
Desa/Kelurahan. 2. Penghargaan
BERSERI
Kategori
Madya
sebanyak
25
Kategori
Mandiri
sebanyak
10
Desa/Kelurahan. 3. Penghargaan
BERSERI
Desa/kelurahan. 4. Pada tahun 2010 jumlah sekolah ADIWIYATA di jawa timur adalah sebanyak 30 sekolah, pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 28 sekolah, pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 56 buah sekolah sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup siginifikan menjadi 73 sekelah yang memperoleh predikat sekolah ADIWIYATA tingkat Nasional atau sekitar 97,33 % capaian kinerjanya. 5. Pengaduan masyarakat berdasarkan kewenangan akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup Tahun 2013. Kabupaten/ Kota sebanyak 15 kasus Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi sebanyak 26 kasus Provinsi sebanyak 4 kasus Bukan Kasus Lingkungan sebanyak 4 kasus Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup Tahun 2013. Kabupaten/ Kota sebanyak 15 kasus yang selesai ditindak lanjuti Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi dari 26 kasus yang masuk selesai ditindaklanjuti sebanyak 15 kasus dan masih
tersisa
11
kasusu
yang
masih
dalam
proses
penyelesaian. Provinsi dari 8 kasusu yang masuk sebanyak 6 kasus selesai ditangani, 2 kasus dalam proses penyelesaian. LAKIP BLH. PROV. JATIM 2013
Page iv
Bukan kasus lingkungan sebanyak 4 kasusu yang masuk seluruhnya sudah selesai ditindaklanjuti. 6. Pada tahun 2010 pengaduan kasus terkait permasalahan lingkungan yang masuk dan merupakan wewenang
Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur sebanyak 8 (delapan) pengaduan. Dari 8 (delapan) pengaduan yang masuk seluruhnya telah ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2011 pengaduan kasus terkait permasalahan lingkungan
yang
masuk
dan
merupakan
wewenang
Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebanyak 21 pengaduan. Dari 21 pengaduan yang masuk seluruhnya telah ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur atau sebesar 100%. Pada tahun 2012 pengaduan kasus terkait permasalahan lingkungan yang masuk dan merupakan wewenang
Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Timur sebanyak 41 pengaduan. Dari 41 pengaduan yang masuk seluruhnya telah ditidaklanjuti oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Timur atau sebesar 100%. Sedangkan pada
Tahun 2013 pengaduan kasus terkait permasalahan
lingkungan
yang masuk ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebanyak 53 (Lima Puluh Tiga) pengaduan. Berdasarkan penelaahan untuk mengklasifikasi jenis pengaduan dan kewenangan pengaduan, sebanyak 30 (tiga puluh) pengaduan merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota, sebanyak
52
(lima puluh dua)
merupakan
kewenangan Kabupaten/kota yang diambil alih oleh Provinsi dan 16 (enam belas) pengaduan kewenangan Provinsi yang sudah ditindak lanjuti. Pelimpahan pengaduan ke Kabupaten / Kota disampaikan melalui surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kepada Bupati/ Walikota. 7. Pada tahun 2010 Kabupaten /kota yang memperoleh penghargaan ADIPURA sebanyak 33 Kabupaten/Kota, pada Tahun 2011 Provinsi Jawa
Timur
perolehan
LAKIP BLH. PROV. JATIM 2013
penghargaan
ADIPURA
ini
mengalami Page iv
penurunan menjadi 14 Kabupaten/kota, pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan dengan mendapatkan 35 penghargaan. dan pada tahun 2013 ini provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan sebanyak 37 buah dengan rincian penghargaan Adipura kencana sebanyak 4 Kabupaten/Kota, adipura sebanyak 22 Kabupaten/Kota, dan yang memperoleh piagam sebanyak 1 Kabupaten/kota. capaian penghargaan ini merupakan perolehan terbanyak diantara Provinsi lainnya di Indonesia. capaian penghargaan ini merupakan perolehan terbanyak diantara Provinsi lainnya di Indonesia. Pada tahun 2013, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berhasil meraih beberapa penghargaan tingkat nasional, yaitu; 1. Pada tahun 2013 Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dari Bapak Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan oleh Bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Prof. DR. Balthasar Kambuaya, M.B.A
kepada Bapak Gubernur Jawa Timur Dr.
Sukarwo, SH.M.Hum yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak DR. H. Rasiyo di Jakarta pada saat peringatan Hari Lingkungan hidup se Dunia pada tahun 2013. 2. Pada tahun 2013 ini Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Kalpataru telah berhasil mengantarkan 1 (satu) orang kategori Pengabdi Lingkungan dan 2 (dua) kelompok dengan kategori Penyelamat
Lingkungan,
dan
5
(lima)
Nominasi
Penerima
Penghargaan Kalpataru yaitu 5 (lima) kelompok kategori Penyelamat Lingkungan, 3 (tiga) orang kategori Perintis Lingkungan serta 2 (dua) orang kategori Pengabdi Lingkungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Selain itu BLH sudah membentuk forum komuniasi penerima kalpataru yang berbadan hukum, sehingga para penerima Kalpataru dapat terus melakukan kegiatan pelestarian bahkan dapat LAKIP BLH. PROV. JATIM 2013
Page iv
ikut berperan pada kegiatan-kegiatan yang ada didaerahnya masingmasing. 3. Pada Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni 2013 di Jakarta telah diserahkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Bapak Presiden dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata. Untuk tahun 2013 perolehan Adiwiyata Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat signifikan, kategori Adiwiyata Mandiri 45 sekolah, sedangkan adiwiyata Nasional adalah sebanyak 73 sekolah. Prestasi ini dimulai pada tahun 2011 Adiwiyata Mandiri hanya 9 (sembilan) meningkat menjadi 44 pada tahun 2012, sedangkan Adiwiyata Nasional pada tahun 2011 hanya 22 menjadi 72 pada tahun 2012, hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran dan partisipasi siswasiswi sekolah untuk hidup bersih dan hijau mengalami peningkatan. 4. Penerimaan Adipura Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2013 ini memperoleh 4 penghargaan Adipura kencana, 32 piala Adipura dan 1 (satu) piagam Adipura. capaian penghargaan ini merupakan perolehan terbanyak diantara Provinsi lainnya di Indonesia. LAKIP adalah sarana penyampaian pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan kepada publik, yang merupakan sarana evaluasi atau capaian kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
LAKIP BLH. PROV. JATIM 2013
Page iv
