17
II.TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Peranan. Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan prikelakuan pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi atau kelompok.1 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus di lakukan. Analisis terhadap prilaku peranan dapat di uraikan melalui tiga pendekatan:2 1.
Ketentuan peranan
2.
Gambaran peranan
3.
Harapan peranan
Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara actual di tampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sedangkan harapan peran adalah
1
Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta.Raja Grafindo Persada. 1983. hlm.25 2 Ibid
18
harapan orang-orang terhadap prilaku yang ditampilkan seseorang dalam menjalankan perannya. Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan diaharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:3 a. Peranan ideal (ideal role) b. Peranan yang seharusnya (expected role) c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)
Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:4 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3
Soerjono Soekanto. Op, Cit. hlm.25 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar Ilmu. Raja Grafindo Persada.Jakarta. 2002. hlm. 243 4
19
1.1 Pengertian Kepolisian, Tugas, Wewenang Kepolisian, dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia. 1.
Pengertian Kepolisian Republik Indonesia Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbedabeda. Arti kata “Polisi” adalah berbeda dengan arti yang diberikan semulanya. Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “Polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Pengertian Polisi yaitu bahwa constable mengandung dua macam arti pertama sebagai sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (Police Constable) dan kedua berarti Kantor Polisi (Office Of Constable)5 Pada awalnya istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abab sebelum masehi, di Yunani banyak kota yang disebut “Polis”. Pada waktu itu pengertian Polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain kata polisi adalah untuk urusan pemerintah. Pengertian polisi ini selalu berubah-ubah perkembangan sifat dan bentuk negara serta pemerintah.6
5 6
Momo kelana. 1994, Hukum kepolisian. Jakarta:PT Gransindo. hlm. 13 M.Faal.199I, Penyaringan Perkara Pidan Oleh Polisi. Jakarta:PT Pradnya Paramita. hlm. 56
20
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian : 1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undangundang dan memiliki wewenang umum kepolisian. Melihat pengertian di atas, maka istilah kepolisian terkait langsung dengan fungsi Kepolisian. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa: ”Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban
masyarakat,
penegakan
hukum,
perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) diatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia
merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan,
pengayoman,
dan
pelayanan
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
kepada
21
Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut jelas kiranya bahwa tugas polisi itu pada pokoknya
meliputi
persoalan penegakan hukum
dan
pemeliharaan ketertiban masyarakat yakni : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Pasal 1 (5) UU No. 2 Tahun 2002) 2.
Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal (13), (14), dan (15) BAB III Tugas dan Wewenang menyebutkan, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarkat. 2. Menegakan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Repubulik Indonesia bertugas: 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
22
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya. 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjujung tinggi hak asasi manusia. 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainya berwewenang:
1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. 2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. 5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. 6. Memberikan izin dan malakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. 7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. 8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. 9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. 10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
23
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. 3.
Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 menjelaskan bahwa, fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.
Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.
Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban msyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia” Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukumpolisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut 7:
7
Bisri Ilbam,1998, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta:Grafindo Perseda hlm 32
24
1.
Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2.
Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3.
Asas
partisipasi,
masyarakat
polisi
dalam
rangka
mengamankan
mengkoordinasikan
lingkungan
pengamanan
Swakarsa
untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat. 4.
Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5.
Asas
subsidiaritas,
tidak menimbulkan
melakukan permasalahan
tugas yang
instansi lebih
lain
besar
agar
sebelum
ditangani oleh instansi yang membidangi
1.2 Pengertian Lalu Lintas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas 1.
Pengertian Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut Puerwadaminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan defenisi mengenai lalu lintas yakni: “Berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan di jalan perihal hubungan antara semua tempat dengan tempat lain”.8 Maksud pengertian di atas adalah terjadinya pergerakan oleh sesuatu
8
W.J.S Purwondarminto, 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. hlm.763
25
benda di mana melintas tempat secara berulang-ulang dan dilaluinya tempat itu tidak hanya sekali saja, idealnya bahwa tempat dimana ia pernah lalui dilaluinya lagi secara berlawanan arah.9 Sedangkan menurut Soedarsono dalam kamus hukum menyebutkan bahwa: lalu lintas adalah pengguna jalan umum dan hal-hal yang berkaitannya. Selanjutnya Parkins dalam Djadjoesman dalam Isnar menjelaskan lalu lintas adalah berkaitan dengan orang dan harta benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang arus pejalan kaki dan tambah dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan jalan umum .10 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum, dengan demikian pengendara kendaraan beroda 4 ( empat) dan kendaraan beroda 2 (dua) harus menggunakan jalan dengan hati-hati, karena penggunaan jalan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan propinsi, jalan Kabupaten/Kota dan jalan desa setelah mendapat ijin dari kepolisian. Selain penggunaan jalan adapun tata cara berlalu lintas sebagai berikut: a. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib : berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan
9
Ibid http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html di akses pada tanggal 21 Januari 2014 pukul 20.00 WIB 10
26
b. c. d.
e.
f. g.
2.
dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan Setiap pengemudi di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu-rambu lalu lintas. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukan : STNK dan SIM. Setiap pengemudi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dijalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Setiap pengemudi kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dijalan dan penumpang yang tidak duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Pengendara sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.11
Fungsi Polisi Lalu Lintas
Polisi lalu lintas agent of change, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari: 1.
Data pribadinya (Raw-Input)
2.
Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (InstrumentInput)
3.
Lingkungan social (Environtment-Input)
Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencangkup penjagaan, pengaturan pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi 11
pengemudi atau kendaraan bermotor,
Direktorat Lalu Lintas, 2009. Panduan Praktis Berlalu Lintas. Jakarta:Subdit Dikmas Ditlantas POLRI. hlm. 3-4
27
penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Selanjunya,
tugas dan fungsi Polri tersebut diatur dalam Pasal 12
Undang-Undang Nomor 22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan meliputi 9 (Sembilan) hal yakni: 1.
Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor
2.
Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3.
Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
4.
Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
5.
Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas
6.
Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
7.
Pendidikan berlalu lintas
8.
Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
9.
Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas
28
Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, bukan berarti Polri akan berorientasi pada kewenangan (authority). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 1.3 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Ada pun faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.
29
Kecelakaan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kecelakaan 12yaitu:
1. Kecelakaan akibat kerja pada perusahaan 2. Kecelakaan lalu lintas 3. Kecelakaan dirumah
Pengelompokkan 3 bentuk kecelakaan ini merupakan pernyataan yang jelas, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari kecelakaan kerja. Sedangkan definisi yang pasti mengenai kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan dari suatu akitivitas manusia dijalan raya, yang mana mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan. Sedangkan korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan tingkat keparahannya korban kecelakaan (casualitas) dibedakan menjadi 3 macam,13 yaitu : 1. Korban meninggal dunia atau mati (fatality killed) 2. Korban luka-luka berat (serious injury) 3. Korban luka-luka ringan (slight injury)
12
Pengertian dan Klasifikasi Kecelakaan dapat dilihat di http://www.majalahpendidikan.com/2011/10/pengertian-dan-klasifikasi-kecelakaan.html di akses pada 15 Januari 2014 pukul 13.00 WIB 13 Ibid
30
Klasifikasi kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban, dengan demikian kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam kelas, yaitu sebagai berikut 14:
1. Klasifikasi berat (fatality accident), apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan. 2. Klasifikasi sedang, apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka-luka berat. 3. Klasifikasi ringan, apabila tidak terdapat korban mati dan luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka-luka ringan saja. 4. Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja), yaitu apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, jalan, jembatan, ataupun fasilitas lainnya.
Kecelakaan lalu lintas biasa terjadi pada jenis kendaraaan apapun. Kendaraan udara, laut, dan darat. Namun dalam pembahasan permasalahan skripsi hanya menitikberatkan kecelakaan darat yaitu kecelakaan lalu lintas.
1.4 Sanksi Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas Peraturan lalu lintas juga ada tindak pidana tersendiri berupa membahayakan lalu lintas dan menyebabkan orang lain meninggal dunia, seperti pengemudi dalam kecepatan tinggi atau pengemudi dalam keadaan mabuk. Kesalahan pengemudi sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu 14
Ibid
31
lintas misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok atau mengendarai kendaraannya tidak dijalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri atau menjalankan kendaraannya terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu jalan yang bersangkutan.15 Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312. Pasal-Pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:
Pasal 310 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 15
Wirjono Prodjodikoro, 2008, Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia. Aditama. hlm. 81
Bandung:PT Refika
32
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pasal 311 1. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
33
lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan
lalu
lintas
dengan
korban
luka
beratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 312 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidanalalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas hal ini di muat dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 tahun
34
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 281 UndangUndang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menjelaskan bahwa:“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.(satu juta rupiah)”.
1.5 Upaya Penanggulangan Kejahatan
Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar guna mencapai jalan keluar dan sebagainya. Dan penanggulangan adalah proses atau cara menanggulangi. Jadi upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi tindak kejahatan dibagi menjadi sebagai berikut a. Upaya Represif Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: 1. Penerapan hukum pidana (criminal law application). 2. Pencegahan tampa pidana ( prevention without punishment). 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (Influencing views of society on crime andpunishment).16
16
Barda Nawawi Arief, 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Semarang:Bunga Rampai. hlm.5
35
Upaya penanggulngan kejahatan menurut G. Peter Hoefnagels diatas adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih meinitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Upaya ini lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisikondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang kriminal secara makro dan global, upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari upaya politik kriminal. Upaya-upaya preventif misalnya kegiatan patrol dan pengawasan di dalam masyarakat secara berkelanjutan oleh pihak polisi dan aparat keamanan lainnya. Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari sudut kriminal, keseluruhan kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan yang strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru berakibat fatal bagi usaha-usaha dalam menanggulangi kejahatan.
36
b. Upaya Preventif Upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.Upaya ini lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisikondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang kriminal secara makro dan global, upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari upaya politik kriminal. Upaya-upaya preventif misalnya kegiatan patrol dan pengawasan di dalam masyarakat secara berkelanjutan oleh pihak polisi dan aparat keamanan lainnya. Upaya preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, dilihat dari sudut kriminal, keseluruhan kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan yang strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru berakibat fatal bagi usaha-usaha dalam menanggulangi kejahatan.
