III. METODOLOGI PENULISAN
3.1 Objek Lokasi tempat penulis melakukan praktek kerja lapangan adalah PT.BPRS Bandar Lampung yang terletak dijalan Pangeran Antasari No.149, Penulis melakukan PKL selama dua bulan terhitung dari tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan 4 April 2013.
3.1.1
Sejarah Singkat
PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bandar Lampung atau disingkat BPRS Bandar Lampung adalah lembaga keuangan adalah lembaga keungan perbankan pertama berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prisip syariah islam.
Pemrakarsa pendirian Bank Syariah Bandar Lampung adalah Bapak poedjono Gubernur Lampung saat itu ,bersama pejabat teras dilingkungan pemerintah propinsi lampung dengan modal dasar saat itu sebesar Rp.500 juta yang beralamat di kecamatan natarlampung selatan.
Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang surut pada tahun 2006 bank tersebut mulai mengalami masalah hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah (NPF) dan manajemen pengelola bank
27
yang kurang profesional. Sejak itulah bank mengalami bank mengalami masalah yang cukup besar yaitu mulai kekurangan modal (CAR) dan kesulitan likuiditas yang berakibat bank ini menjadi bank dalam pengawasan khusus (DPK) oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2006 pemerintah kota bandar lampung mempunyai rencana unruk mendirikan BPR Syariah (Bank syariah) dengan membentuk tim pendiri bank syariah yang berkerjasama dengan konsultan dari fakultas ekonomi unila dalam melakukan kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung.dari hasil kajian tersebut dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sudah layak untuk mendirikan BPR Syariah.
Adapun kesimpulan dari hasilirian kajian tentang kelayakan pendirian bank syariah merekomendasikan sebagai berikut: 1.
Bank Pasar Kota Bandar Lampung dikonversi mennjadi Bank Pasar Syariah.
2.
Menambah divisi Syariah pada Bank Pasar Kota Bandar Lampung, atau
3.
Mendirikan bank baru yaitu Bank Pasar Kota Bandar Lampung.
Setelah melalui beberapa tahapan proses tentang pendirian Bank Syariah maka selanjutnya rencana pendirian bank syariah tersebut direalisasikan dengan cara akuisisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.2.957.000.000,-.
28
Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di BPRS Sakai Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang Abiyono, SH. No. 20 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah mendapat pengesahan Menkum dan HAM RI pada tanggal 04 Nopember 2009. Maka dengan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung sebesar Rp.2.957.000.000,dari total modal setor seluruh pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.5.000.000.000,- setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp.3.978.500.000,- atau 79,57%.
Pada Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut di atas juga disetujui antara lain: a.
Menambah Modal Dasar Perseroan dari Rp. 5 Milyar menjadi Rp. 10 Milyar.
b.
Mengganti nama BPRS Sakai Sambayan menjadi BPRS Bandar Lampung.
c.
Melakukan Relokasi kantor dari Kecamatan Natar Lampung Selatan ke Wilayah Bandar Lampung.
d.
Melakukan Reorganisasi Pengurus Perseroan.
Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember 2010 ditetapkan hari berdirinya BPR Syariah Bandar Lampung.
29
Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan karena penduduk di kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.
Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertuimbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupum pembiayaan.
PROFIL PERUSAHAAN Tabel 4 : Profil dari PT.BPRS Bandar Lampung NO
INDIKATOR
KETERANGAN
30
1
Nama Perusahaan
BPR Syariah Bandar Lampung
2
Mulai berdiri
Tanggal 22 Desember 2008
3
Pemilik Saham
-
Pemda Kota Bandar Lampung 79,57%
-
Pemilik Saham lainnya 20,43%
4
Alamat
Jl. P. Antasari No. 148 Sukabumi, Bandar Lampung
5
Nama sebelumnya
PT. BPR Syariah Sakai Sambayan PNM
6
Alamat sebelumnya Jl. Raya Natar No. 1 Muara Putih, Natar Lampung Selatan
7
Dewan Pembina
1. Walikota Bandar Lampung 2. Wakil Walikota Bandar Lampung
8
Dewan Komisaris
9
Dewan
Pengawas .
Syariah 10
Direksi
1. Ridwansyah, S.E.,M.E.Sy (Direktur Utama) 2. Marsono, S.E. (Direktur)
DASAR HUKUM OPERASIONAL
31
1.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 penyempurnaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tantang Perbankan.
2.
Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3.
Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.
4.
Permendagri No.22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
5.
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6.
Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 91 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sakai Sambayan PNM.
7.
Persetujuan Prinsip Departemen Keuangan RI No. S-1269/MK.17/1994 Tanggal 29 Agustus 1994.
8.
Izin Usaha Menteri Keuangan RI No. Kep-013/MK-17/1996 Tanggal 08 Januari 1996.
9.
Izin Usaha Bank Indonesia No. 28/205/UPBR/Bdl Tanggal 13 Pebruari 1996.
10. Persetujuan Akuisisi Bank Indonesia No. 10/16/DPbs/Bdl Tanggal 18 Pebruari 2008. 11. Perubahan Anggaran Dasar, Akta Notaris Apasra Dhewayani, SH. No 14 tanggal 14 September 2008 tentang Penyesuaian dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
32
12. Perubahan Anggaran Dasar BPRS Bandar Lampung, Akta Notaris
Bambang
Abiyono, SH. No. 21 tanggal 05 Desember 2008 yang telah mendapat pengesahan Menkum dan HAM RI pada tanggal 04 Nopember 2009
VISI, MISI DAN MOTTO
3.1.1 Visi “Menjadi BPR Syariah terbaik bagi pengembangan UMKM di Propinsi Lampung”
Misi a. Memacu pertumbuhan UMKM di Bandar Lampung dan Sekitarnya b. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan berbasis ekonomi syariah c. Mencari kader-kader wirausahawan yang berorientasi syariah
3.1.2 Motto “Berdasar Syariah Insya Allah Lebih Barokah”
33
3.1.3 Usaha PT BPRS Sakai Sambayan PNM
Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perbankan yang berbasis syariah Islam, PT BPRS Sakai Sambayan PNM menjalankan kegiatan usaha sebagaio berikut: 1.
Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan depositon berjangka dengan menggunakan sistem kemitraan yang berbagi hasil berdasarkan prinsipprinsip syariah yang sesuai dengan konseop perbankan syariah Islam
2.
Menyalurkan dana-dana yang diperoleh dalam bentuk pembiayaan pada usahausaha produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertambahan lapangan pekerjaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan konsep perbankan syariah Islam
3.
Menghimpun dana-dana amal yang berupa Zakat, Infaq, dan Sadaqah untuk tujuatujuan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan
4.
Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap mitra usaha dan nasabah dalam kegiatan ekonomi dan sosial Islam agar tercipta kebersamaan dan pemerataan serta menumbuhkan sense of partnership dan sense of belonging
3.2
Struktur Organisasi
Struktur organisasi pada dasarnya mencerminkan kejelasan dari unit-unit organisasiserta mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Kejelasan di dalam berorganisasi sangat diperlukan guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Setiap organisasi memiliki struktur yang berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan
34
kegiatan rutin serta wewenang dan tanggungjawab dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan di dalam perusahaan. Bagan struktur organisasi PT PBRS Bandar Lampung Gambar 1. Susunan pengurus PT PBRS Bandar Lampung sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS
Ketua
: Yusran Effendi, S.E., M.M.
Anggota
:-
DEWAN PENGAWAS SYARIAH Ketua Anggota
DEWAN DIREKSI
::-
Direktur Utama: Ridwansyah, S.E., M.E.Sy. Direktur
: Marsono, S.E.
KEPALA BAGIAN DAN STAF-STAF 1.
KEPALA BAGIAN PEMASARAN
: H. Mahrom
a. Funding Officer
: 1. Syaripudin Taib 2. Siti Nurvina
b. Account Officer
: A. Ferdiansyah
c. Administrasi Pembiayaan
: 1. Siti Suryati 2. Dede Ali Ma’rifat
d.
Tim Remedial
: 1. H. Mahrom 2. A. Fediansyah
35
2. KEPALA BAGIAN OPERASIONAL & UMUM: Rosnila Pragestin a. Umum dan Personalia
: Wahyu Atmojo
b. Accounting
: Jumhori
c. Customer Service
: Zuli Akmaliah
d. Kasir
: Misna Warita
e. Driver
: Sukarna
f. Office Boy
: Andi Irawan
36
STRUKTUR ORGANISASI BPRS BANDAR LAMPUNG
RUPS DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DEWAN KOMISARIS
DIREKSI KOMITE PEMBIAYAAN 1. 2. 3. 4.
Anggota Direksi Kepala Bagian Pemasaran Kepala Bagian Operasional Account Officer
BAGIAN PEMASARAN
BAGIAN OPERASIONAL & UMUM
KEPALA BAGIAN
KEPALA BAGIAN UMUM & PERSONALIA
FUNDING OFFICER
ACCOUNTING ACCOUNT OFFICER CUSTOMER SERVICE ADM. PEMBIAYAAN
KASIR
TIM REMEDIAL
DRIVER OFFICE BOY
3.3
1.
Tugas dan Tanggung Jawab Unsur-Unsur Pokok Organisasi
Dewan Komisaris a.
Dewan
komisaris
menetapkan
harus dijalankan direksi
kebijakan
pokok
perusahaan
yang
37
b.
Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan bank yang dilakukan Direksi dan berkewajiban memberikan bantuan serta nasehat kepada Direksi
c.
Dewan Komisaris menyetujui atau menolak rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan yang diajukan oleh Direksi
d. Dewan Komisaris menyetujui atau menolak usulan pemberian pembiayaan diatas wewenang Direksi yang diusulkan Direksi e.
Dewan Komisaris bersama Direksi mempertanggung jawabkan kinerja pada Rapat Umum pemegang saham
2.
Dewan Pengawas Syariah a.
Dewan Pengawas Syariah berwenang menyetujui/merekomendasi atau menolak terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan/dipasarkan pada masyarakat yang diajukan oleh Direksi
b.
Melekukan pengawasan dan pengematan terlaksananya syariah islam atas produk-produk yang dikeluarkan oleh bank yang telah direkomendasi oleh dewan pengawas syariah
c.
Memberikan saran-saran/fatwa kepada Dewan Komisaris/Direksi terlaksananya dengan baik syariah islam dalam operasional bank
3.
Dewan Direksi
untuk
38
a.
Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mengelola perseroan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perus
ahaan sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar perseroan dengan berpedoman kepada kebijakan pokok yang ditetapkan oleh dewan komisaris dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara program kerja Direksi b.
Mewakili perseroan didalam dan diluar pengendalian tentang segala hal dan segala kejadian
c.
Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tiap-tiap tahun sebelum tahun kerja berjalan dan harus mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisaris serta menjalankannya dengan konsisten dan konsekuen
d.
Direksi wajib mendapat rekomendasi persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah utuk setiap produk yang dipasarkan kepada masyarakat
e.
Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahun
4.
Komite Pembiayaan a.
Membantu Direksi dalam mengevaluarsi dan memberikan rekondasi atas permohonan
pembiayaan
(memorandum
pembiayaan)
untuk
jumlah
pembiayaan tertentu b.
Memberikan masukan kepada Direksi dalam mengambil keputusan yang menyangkut pemberian pembiayaan
39
c.
Keanggotaan komitr pembiayaan ditetapkan oleh Dewan Direksi yang terdiri dari : Direktur,Kepala Bagian Pemasaran,Kepala Bagian Operasional,dan Accouning officer
6.
Kepala Bagian Pemasaran a.
Membantu Direksi dalam menyusun perencanaan pembiayaan dan program pemasaran bank
b.
Mengkoordinir penyusunan program aktivitas dan strategi pemasaran serta rencana kerja lingkup pemasaran untuk periode tahun berikutnya c.Memberikan rekomendasi advis pembiayaan calon nasabah debitor kepada Direksi
d.
Mengkoordinir pembuatan/penyampaian laporan ekstern sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia
e.
Menyampaikan,mengurus serta membuat laporan hasil pembahasan komite pembiayaan yang telah disetujui oleh hasil rapat
6.
Funding officer a.
Menghimpun dana pihak ketiga,baik berupa tabungan maupun deposito sesuai dengan target yang diberikan oleh bank
b.
Memberikan usulan dan saran mengenai berbagai hal yang diberkaitan dengan mobilisasi dana tabungan dan deposito kepada kepala Bagian pemasaran
c.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup dan fungsi sebagai funding officer
40
7.
Account Officer a.
Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan berlandaskan pola pembiayaan syariah serta tetap mengacu pada prisip prudential banking
b.
Memperoses permohonan pengajuan pembiayaan calon mitra hingga tuntas
c.
Melakukan survey dan taksasi jaminan
d.
Menangani keabsahan (legalitas) jaminan
e.
Mengenai legalitas berkas-berkas yang berkaitan dengan persiapan penyaluran dan penanganan pembiayaan bank
f.
Membuat register calon mitra pembiayaan bank
g.
Membuat register mitra pembiayaan bank
h.
Membuat daftar proyeksi dan realisasi pembayaran angsuran mitra pembiayyan bank
i.
8.
Melaksanakan kegiatan penagihan kepada para mitra pembiayaan bank
Administrasi Pembiayaan a.
Menyelenggarakan administrasi tata usaha pembiayaan mulai dari pendaftaran calon nasabah sampai dengan terealisasinya pembiayaan
b.
Menyelenggarakan pembuatan dokumen-dokumen pembiayaan bagi nasabah yang telah disetujui seperti akad pembiayaan,warkat jaminan dan dan sebagainya yang menyangkut realisasinya pembiayaan nasabah
41
c.
Menyelenggarakan pembuatan laporan – laporan yang berkaitan dengan bagian pembiayaan antara lain : - Laporan bulanan dan BMPK - Laporan fasilitas pembiayaan yang akan jatuh tempo - Laporan daftar nominative nasabah pembiayaan - Laporan pembiayaan bermasalah dan pembuatan kolektibilitas - Laporan cadangan kualitas aktiva produktif - Laporan perhitungan pendapatan operasional untuk periode 1 bulan - Laporan yang diperlukan ekstern dan intern bank
8.
Tim Remedial a.
Menyusun klasifikasi kualitas penyaluran pembiayaan yang tergolong kurang lancar,diragukan,dan
macet
dengan
melihat
dari
segi
kemungkinan
penyelesaian yang meliputi tingkat koorperatif mitra pembiayaan bank b.
Melakukan pendataan objek jaminan atas hutang pembiayaan berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak
c.
Menyusun program penyelesaian, tata cara, jangka waktu, dan proyeksi hasil penyelesaian termasuk kemungkinan penyitaan dan penjualan
d.
Mengeksekusi jaminan mitra pembiayaan bank
e.
Menangani dengan segera pengalihan atau penyelesaian hutang mitra pembiayaan bank melalui penjualan objek jaminan
f.
Menangani pelelangan jaminan mitra pembiayaan bank
42
9.
Kepala Bagian Umum dan operasional a.
Mengkoordinir, mengarahkan, membina semua kegiatan personil pada bagian sekretariat serta personalia dan perbekalan
b.
Melaksanakan peraturan dan ketentuan yang telah di gariskan oleh manajemen maupun ketentuan pemerintah
c.
Mengkoordinir pembuatan, pengiriman, penyimpanan dokumen-dokumen baik intern maupun ekstern
d.
Mengkoordinir dan menyelenggarakan serta mengurus segala sesuatu tentang kepegawaian dan terlaksananya hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan berlaku
e.
Mengkoordinir dan membuat laporan kepada management mengenai kebutuhan
biaya
operasional
untuk
perlengkapan
kantor,pemeliharaan
inventaris dan lain – lain yang menunjang operasional bank f.
Membuat dan melaksanakan administrasi,perhitungan dan pembyaran hak – hak karyawan berupa upah gaji,honor,tunjangan – tunjangan,uang lembur, dan lain – lain menurut ketentuan dan peraturan yang telah digariskan
g.
Membantu Direksi dalam perencanaan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat dan pihak lain yang diperchayakan pada bank serta mengatur likuiditas bank
h.
Membuat dan menyusun rencana kerja dan program aktivitas dalam ruang lingkup urusan operasional utuk periode tahun berikutnya
i.
Mengkoordinir,mengarahkan,membina, personil yang dibawahnya
dan
mengawasi
semua
kegiatan
43
j.
Mementau semua kegiatan operasional dan menjamin lancarnya alur kerja di lingkungan urusan operasional
10. Kasir a.
Memberikan
pelayanan
kepada
nasabah
dalam
hal
menerima
dan
membayarkan uang kas atas nama bank dengan memperhatikan keabsahan dari dokumen atau warkat keuangan tersebut b.
Menghitung
dan
menerima
uang
setoran
dari
nasabah
berupa
tabungan,deposito serta setoran pembiayaan c.
Membayarkan uang atas nama bank berupa tabungan dan deposito setelah mendapat persetujuan dari bagian jasa nasabah
d.
Menyelenggarakan pencatatan jurnal kas harian, buku kas
e.
Menghitung dan mencocokkan bukti - bukti transaksi keuangan yang dicatat dalam mutasi kas harian baik uang yang keluar maupun yang diterima dengan uang kas
11. Costumer service a.
Membantu nasabah dalam membuat buku tabungan
b.
Memberikan informasi nasabah terkait dengan produk bank maupun kegiatan bank lainnya
44
12. Accounting a.
Membuat laporan keuangan berkala bank
b.
Membuat transaksi – transaksi keunagn bank
3.4
Kegiatan Operasional
Beragam produk bank syariah dapat dikembangkan pada
PT BPRS Bandar
Lampung.Namun,karena keterbatasan bank dengan modal masih relative kecil serta jangkauan pelayanan yang terbatas dan sumber daya manusia yang masih terbatas,maka bank baru dapat menawarkan produk bank penghimpun dana dan produk penyaluran dana sebagai berikut : 1.
Produk Penghimpun Dana a.
Tabungan Al-wadiah Tabungan titipan (murni) tidak berbagi hasil dalam tabungan ini tersedia untuk nasabah pembiayaan
b.
Tabungan Al-Mudharabah Tabungan dengan berbagai hasil dengan nasabah terdiri dari tabungan umum dan tabungan pelajar/kelompok
c.
Deposito Al-Mudharabah Simpanan berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang berbagi hasil
45
2.
Pembiayaan a.
Pembiayaan Al-Mudharabah Produk pembiayaan dengan cara penyertaan modal tunai sesuai dengan kaidah – kaidah kemitraan syariah islam yang berpola bagi hasil
b.
Pembiayaan Al-Musyarakah Produk pembiayaan yang berdasarkan kaidah – kaidah kemitraan syariah Islam dengan cara berkongsi (joint finance) yang berpola bagiu hasil
c.
Pembiayaan Al-Murabahah Produk pembiayaan yang berdasarkan kaidah – kaidah kemitraan syariah Islam melalui konsep jual beli
Penetapan bagi hasil pembiayaan dan margin keuntungan jual beli : 1.
Pola pembiayaan bagi hasil (Al-Mudharabah,Al-Musyarakah) ditentukan dari : a.
Hasil pemeriksaan ditempatkan dan wawancara
b.
Penilaian aspek – aspek pembiayaan sebagaimana layaknya penilaian pembiayaan bank pada umumnya yang penerapannya dilaksanakan secara bijaksana
c.
Penentuan nisbah bagi hasil bank yang memperhatikan aspek – aspek financial
d.
Bahwa nisbah bagi hasil bank yang disepakati mampu membagi sumber dana dengan nisbah bagi hasil nasabah yang telah ditetapkan
2.
Pola pembiayaan jual beli (Al-Murabahah, salam, istisnha)
46
Pola pembiayaan yang lebih sederhana hanya menetapkan beberapa keuntungan yang dikehendaki bank atas persetujuan bersama yang layak. Kelayakan keuntungan harga jual bank dengan memperhatikan parameter sebagai berikut : a.
Harga jual bank keuntungan oleh pembeli/nasabah
b.
Bahwa margin keuntungan bank tidak melebihi kebiasaan umum yang berlaku di bank tersebut
c.
Bahwa margin keuntungan dari harga jual tersebut daoat membagi pendapatan yanglayak pada nasabah penabung dan bank masih memperoleh sedikit bagian dari hasil pendapatan tersebut
