II. TINJAUAN PUSTAKA. sebuah proses sosial dimana individu-individu atau kelompok individu. ancaman atau kekerasan. (Slamet Santosa, 1999: 32)

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Konflik Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. (Slamet Santosa, 1999: 32).

(Ralf Dahrendorf, 1999: 20) berpendapat bahwa konflik terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang merata sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak serta akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itu para penganut teori konflik ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri, karena ia melekat pada masyarakat itu sendiri, maka konflik tidak akan dapat dilenyapkan, yang dilakukan oleh manusia anggota masyarakat adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung secara kekerasan.

13

(Coser, 1985: 211) Konflik adalah “perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan mengenai berkenaan dengan status, kuasa, sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau bahkan menghancurkan pihak lawan”. Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu-individu, kumpulan-kumpulan atau antar individu dengan kumpulan. Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu ada ditempat hidup orang bersama. Konflik disebut unsur interaksi yang penting, dan tidak sama sekali tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak, justru konflik dapat menyumbangkan banyak pada kelestarian kelompok dan memepererat hubungan antar anggotanya.

Konflik dapat berlangsung pada setiap tingkat dalam struktur organisasi dan ditengah masyarakat karena memperbutkan sumber yang sama, baik mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan atau kehormatan, boleh jadi muncul disharmonisasi, disintegrasi dan disorganisasi masyarakat yang mengandung banyak konflik baik tertutup maupun terbuka. Pada masyarakat yang telah memiliki konsensus dasar, tujuan negara dan mekanisme pengaturan konflik tidak akan berujung pada kekerasan tetapi masih dalam batas yang wajar seperti unjuk rasa, pemogokan, pengajuan petisi dan polemik melalui media massa ataupun perdebatan melalui forum-forum tertentu.

14

Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, rivalitas dan konflikkonflik. Realitas sosial yang terjadi ditengah masyarakat modern karena masing-masing

mempunyai

interest,

tujuan

yang

mungkin

saling

bertentangan. Konflik dalam ilmu politik sering diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonistis atau pertentangan, benturan antar macammacam paham, perselisihan kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang. (Rahman Arifin, 2002: 184).

Paul Conn mendefinisikan konflik sebagai bentuk disfungsional dimana aktor-aktor yang terlibat dalam perebutan kekuasaan berusaha saling menghancurkan. Konflik yang dibahasakan oleh Conn ini lebih populer dengan sebutan zero sum conflict dalam bukunya Ramlan Surbakti memahami ilmu politik (Ramlan Surbakti, 1992: 154), jadi yang dimaksud dengan konflik adalah proses pertikaian yang terjadi sedangkan peristiwa yang berupa gejolak dan sejenisnya adalah salah satu manifestasinya. asumsinya bahwa ada dua pihak atau lebih yang tujuan atau kepentingannya tidak saling menunjang, dimana sumberdaya dana, daya reputasi, kekuasaan, dan lain-lain, tersedia terbatas dalam kehidupan dan organisasi. Setiap orang, kelompok atau setiap unit dalam organisasi akan berusaha memperoleh sumberdaya tersebut secukupnya dan kelangkaan tersebut akan mendorong prilaku yang bersifat menghalangi oleh setiap pihak yang punya kepentingan yang sama.

15

Konflik sangat sering didengar, mulai dari level yang sangat sempit yaitu konflik keluarga sampai dengan level yang sangat luas seperti konflik antar negara atau konflik internasional, jadi dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian dari hidup manusia. Sebagai mahluk sosial, manusia setidaknya pernah mengalami konflik dalam hubungan sosial dengan manusia lain.

Konflik berasal dari bahasa Yunani konfigere yang berarti memukul dan dari bahasa Inggris conflict yang berarti pertentangan. Konflik memiliki dimensi pengertian yang sangat luas, baik dari sisi ilmu sosiologi, antropologi, komunikasi maupun manajemen. Para ahli dari berbagai latar belakang keilmuan mendefinisikan konflik sebagai berikut: 1. Konflik adalah pertentangan antara banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada. Karenanya konflik merupakan sesuatu yang tidak terelakkan yang dapat bersifat positif atau bersifat negatif (Johnson dan Dunker (1993) dalam Mitchell et al, 2000); 2. Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok, yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2001); 3. Konflik merupakan suatu hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki atau merasa memiliki kepentingan, tujuan yang bertentangan(Angel dan Korf, 2005);

16

4. Konflik ialah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai suatu obyek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik (Wirawan, 2010). Negara yang demokratis keberadaan konflik merupakan hal yang lazim, hanya saja tergantung pada kadar konflik tersebut. (Alfian, 1986: 59) menjelaskan bahwa konsep konflik mengandung pengertian yang melanggar oleh karena itu perbedaan kepentingan, pendapat atau ide dapat dikategorikan sebagai konflik walaupun dengan kadar yang rendah, bila perbedaan kepentingan dan ide tersebut menjelma menjadi pertentangan kepentingan maka kadar konfliknya lebih tinggi.

(Eef Saefullah Fatah, 1994: 46, 47) menjelaskan konflik sebagai suatu bentuk perbedaan dan pertentangan ide, pendapat, paham dan kepentingan diantara dua belah pihak atau lebih pertentanganini dapat berbentuk fisik atau non fisik. Pertentangan akan menjadi konflik ketika bersifat langsung yang ditandai oleh interaksi timbal balik antara pihak yang bertentangan. Pertentangan tersebut dilakukan berdasarkan kesadaran bahwa pada dasarnya mereka memiliki perbedaan. Secara umum konflik dapat diartika sebagai adanya perbedaan kepentingan, ideologi, pertentangan ide, pendapat, paham, visi, atau ketidak sepakatan antara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat yang saling bertentangan dan mengambil langkah yang menguntungkan baginya.

17

Istilah konflik dalam ilmu politik sering kali diartikan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, terorisme dan revolusi. (Ramlan Surbakti, 1992: 149) dikatakan, “konflik mengandung pengertian benturan, seperti perbedaan pendapat persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dan antara individu dengan kelompok dengan pemerintah”. Konflik politik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai konflik yang terjadi didalam organisasi politik atau partai politik, merupakan suatu pertentangan yang terjadi didalam individu dengan individu, atau individu dengan kelompok yang bertujuan untuk mencapai ambisi dan tujuan bersama melalui berbagai macam cara yang ditempuh. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan dari peribadi seseorang, meskipun politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk kegiatan partai politik dan kegiatan individu.

Empat hal yang berkaitan dengan konflik kepentingan yaitu: 1.

Realitas, disini menunjukkan bahwa walaupun mereka telah mengajukan surat lamaran dan mengikuti test seleksi, bukan berarti mereka punya hak untuk menduduki jabatan yang ditawarkan. Mereka mempatkan diri sebagai bagian dari proses yang disiapkan untuk memperoleh seseorang yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hak adalah semu bila berkaitan dengan adanya pilihan berbagfai kemungkinan,

18

2. Konteks, lebih menekankan pada adanya sebuah peluang dalam kompetisi nyata. Berbagai orang dengan latarbelakang berbeda melamar sebuah pekerjaan yang berkaitan dengan keuntungan. Memperoleh penghasilan, jaminan hidup dan status sosial yang lebih tinggi dari keberadaannya saat sebelum melamar,

3. Tanggungjawab, menekankan hal yang lebih luas dari dua hal sebelumnya.Disini seorang pelamar bukan berdiri sendiri dengan kepentingannya. Diantara berbagai kepentingan, dia dihadapkan pada kenyataan bahwa bukan keuntungan dengan mendapatkan penghasilan, jaminan hidup dan status sosial saja yang melatarbelakangi tetapi keberadaannya dalam komunitas pekerjaan itu sendiri yang harus dikedepankan. Apakah seseorang layak diterima apabila kompetensi yang dimilikinya jauh dari ukuran kompetensi yang diharapkan bagi seseorang yang akan menduduki pisisi tertentu,

4. Usaha, lepas dari konflik kepentingan maka keberadaan seseorang dalam sebuah kompetensi hanyalah bagian dari sekian banyak proses struktural dan persyaratan administrative

Konflik yang menyebabkan timbulnya suatu konflik baik secara internal didalam partai maupun secara eksternal terhadap partai lain untuk melakukan bergaining, namun dalam kaitanya dengan penelitian ini konflik partai politik secara internal yang terjadi antara Hi. Zainuddin Hanafi selaku Ketua DPD Partai NasDem Tanggamus dengan Darwis Khair selaku Ketua Dewan Pakar

19

Daerah Partai NasDem Tanggamus yang berpengaruh terhadap seluruh pengurus DPC Partai NasDem Tanggamus.

Peneliti dapat menyimpulkan dari uraian diatas, konflik atau perselisihan merupakan kondisi dimana adanya ketidaksepakatan atau perbedaan antara dua orang atau lebih baik antarindividu, individu dengan kelompok, maupun individu dengan organisasi itu sendiri mengenai kepentingan, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu hubungan kerja sama, ini terjadi di dalam internal Partai NasDem antara masing-masing elit politik yang memiliki kepentingan, aktivitas dan tujuan pribadinya untuk mencapai jabatan Ketua Umum Partai NasDem.

a. Bentuk Konflik Menurut teori (Fisher, 1964: 55) Pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk : 1. Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. 2. Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan bebagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. 3. Konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena salah paham mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

20

Menurut (Maurice Duverger, 1988: 47), ada tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik antara lain: 1. Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar prisipil, bentuk konflik

ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok. 2. Konflik yang lebih menitik beratkan kepada perbedaan pandangan baik

individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat. 3. Konflik yang menitik beratkan kepada permasalahan perbedaan ideologi,

masing-masing memperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.

Menurut (Coser, 2009: 54), ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian dan pertikaian. Konflik non-realistis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik non-realistis adalah satu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu kelompok.

21

Konflik di DPD Partai NasDem Tanggamus yang ditandai dengan terjadinya perbedaan pandangan antara Hi. Zainuddin Hanafi dengan Darwis Khair termasuk kedalam konflik yang dikemukakan oleh Fisher yaitu konflik permukaan karena Hi. Zainuddin Hanafi dengan Darwis Khair secara personal berbeda pemikiran politik. Perbedaan pemikiran, pendapat dan pilihan inilah yang dikategorikan sebagai konflik yang dikenal dengan istilah konflik permukaan, karena konflik ini yang tahu adalah masing-masing pribadi dan tidak terlihat secara kasat mata karena tidak menggunakan bendabenda fisik.

b.Penyebab Konflik (Maswadi Rauf, 2001: 49), mengemukakan bahwa konflik terjadi karena adannya keinginan manusia untuk menguasasi sumber-sumber posisi yang langkah (resource and position scarity). Konflik terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat untuk memperebutkan barang-barang pemenuh kebutuhan yang terbatas. Sama halnya dengan sumber-sumber posisi atau kedudukan atau jabatan juga langkah dalam masyarakat. Kedudukan sebagai penguasa negara, merupakan bahan rebutan diantara anggota-anggota masyarakat yang menghasilkan konflik.

Sumber konflik menurut (Suporahardjo, 2000) adalah adanya perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak yang artinya secara obyektif memang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada tataran antara lain perbedaan persepsi, perbedaan pengetahuan, perbedaan tata nilai, perbedaan kepentingan

22

dan perbedaan pengakuan hak kepemilikan (klaim). (Fisher et.al, 2001) menyebutkan penyebab konflik adalah isu-isu utama yang muncul pada waktu menganalisis konflik, yaitu isu kekuasaan, budaya, identitas, gender, dan hak. Isu-isu ini muncul ketika mengamati interaksi antar pihak yang bertikai, yang pada satu kesempatan tertentu akan menjadi latar belakang konflik serta berperan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi secara diamdiam. Menurut (Wirawan, 2010) konflik dapat terjadi karena keterbatasan sumber, tujuan yang berbeda, komunikasi yang tidak baik, keragaman sosial, perlakuan yang tidak manusiawi, sebagaimana nampak pada diagram berikut ini:

Perlakuan Tidak Manusiawi

Keterbatasan Sumber

Komunikasi Yang Tidak Baik

Tujuan Yang Berbeda

Interdependensi Tugas

Sumber Konflik Keragaman Sistem Sosial

Sistem Imbalan Yang Tidak Layak

Pribadi Orang

Ambiguitas Yurisdikasi

Deferensiasi Organisasi

23

Menurut (Maurice Duverger, 1988: 49,50), penyebab terjadinya konflik yaitu: 1. Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecendrungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. 2. Sebab-sebab kolektif, yaitu penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.

Penyebab terjadinya konflik di DPD Partai NasDem Tanggamus jika dilihat dari penyebab individual yaitu adanya perbedaan pandangan dalam penentuan nomor urut caleg Partai NasDem Tanggamus dan perbedaan kepentingan antar pengurus DPD Partai NasDem Tanggamus, sedangkan dilihat dari sebab kolektif yaitu adanya faksi-faksi ditubuh Partai NasDem Tanggamus.

c. Dampak Konflik Menurut (Fisher, 1964: 60), suatu konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari suatu konflik yaitu: 1. Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. 2. Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

24

3. Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara anggota kelompok. 4. Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok. 5. Konflik juga dapat memunculkan kompromi baru.

Dampak negatif dari suatu konflik yaitu sebagai berikut: 1. Pertama, keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. 2.

Kedua, kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

3. Ketiga, berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok.

Keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

Konflik di DPD Partai NasDem Tanggamus yang terjadi pasca penetapan Partai NasDem Tanggamus sebagai peserta pemilu tahun 2014 jelas menimbulkan dampak bagi Partai NasDem Tanggamus, munculnya dampak positif dan dampak negatif yang berkembang di pengurus dan anggota DPD Partai NasDem Tanggamus.

B. Tinjauan Tentang Pengurus Partai Politik a. Pengurus Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengurus adalah orang-orang yang mengurus

atau sekelompok orang yang mengurus dan memimpin

perkumpulan atau partai dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:997), jadi dapat diartikan pengurus partai politik adalah sekelompok orang yang mengurus dan memimpin perkumpulan, organisasi atau partai

25

yang memiliki kedudukan tertentu baik secara formal maupun informal dan mengatur tentang suatu urusan atau hal yang berkaitan dengan organisasi atau partainya dan bertanggung jawab mengenai hal itu.

Penelitian ini yang dimaksud pengurus partai, yaitu orang-orang yang mempunyai

kedudukan

baik

formal

maupun

informal

dan

dapat

mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dan dijalankan oleh partai.

b. Partai Politik Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas. Setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu partai politik selalu ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan dukungan rakyat. Menurut (P.K Poerwantana, 1994: 6) “Partai politik adalah perkumpulan sekelompok orang yang seasas, sehaluan, setujuan terutama dalam bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka maupun yang berdasarkan partai massa”. Menurut (Miriam Budiardjo, 2008: 403) “partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilainilai, dan cita-cita yang sama serta memiliki tujuan untuk memperoleh

26

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya”. Menurut (Carl J. Friedrich, (Miriam Budiardjo, 2008: 404)) “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil”.

Berbeda halnya dengan pendapat (Sigmund Neumann, (Miriam Budiardjo, 2008: 404)) partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Pendapat Sigmund Neumann tersebut, menekankan bahwa partai politik merupakan tempat berkumpulnya aktivis politik dan terdapat persaingan antar golongan yang memiliki pandangan yang berbeda untuk menguasai pemerintahan.

Menurut (Robert Michael, 1984: 24) ada cara yang perlu dilakukan oleh partai untuk melembagakan dirinya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsinya yang sejatinya. Sedikitnya terdapat tiga bidang yang perlu diperhitungkan manakala pelembagaan pengembangan partai politik hendaknya dikedepankan, yaitu: 1. Keutuhan internal. Suatu keutuhan internal partai dapat dilihat dari ada tidaknya pembelahan dalam partai (faksionalisme internal), adanya dialog dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana yang

27

sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya faksionalisme dalam partai akan dapat merugikan pengembangan partai politik kedepannya. 2. Ketangguhan organisasi. Partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk meraih konstituen guna pembangunan legitimasi dirinya, tujuan tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil menyebarkan sumber daya-sumber daya ke level-level yang lebih rendah dari tingkat pusat atau nasional. 3. Identitas politik partai. Identitas partai menjadi penting ketika ia berupaya mengejar jabatan di pemerintahan, karena itu gagasan yang jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citra yang perlu dibangun dalam menkonstruksi identitas partai yang kuat.

Partai politik berbeda dengan kelompok penekan atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini adalah kelompok kepentingan menurut (Miriam Budiardjo, 2008: 404) kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.

Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ingin memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam

28

partai politik. Menurut (Ichlasul Amal, 1998: 11) “partai politik merupakan suatu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat

yang saling

bersaing,

serta

menyediakan

sarana

suksesi

kepemimpinan secara absah atau legitimate dan damai”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas walaupun sepintas tampak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, namun secara umum partai politik dapat diartikan sebagai kelompok orang dalam satu usaha bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan biasanya melalui suatu mekanisme politik yang disebut pemilu, hal tersebutlah yang membedakan partai politik dengan kelompok kepentingan lainnya. Partai politik selalu memperjuangkan suatu kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme pemilu, sedangkan kelompok kepentingan atau kelompok penekan yang lainnya seperti kelompok profesi, kelompok adat, organisasi kemasyarakatan hanya mengejar kepentingan-kepentingan sesaat dalam lingkup yang lebih kecil serta melewati mekanisme politik formal seperti pemilu.

c. Fungsi Partai Politik Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna menjadikan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum (pemilu). Perubahan partisan adalah untuk

29

mempertimbangkan fungsi bahwa partai tampil di setiap demokrasi. Fungsi tersebut mengartikan partai-partai politik dalam suatu masyarakat demokratis yang mengesankan dan beragam.

(Miriam Budiarjo, 2008: 163-164) mengemukakan fungsi dari partai politik ialah: 1. Partai sebagai sarana sosialisasi politik Didalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai melalui mana seseorang memperoleh pemahaman dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik yang terjadi dimana ia berasal. Proses ini biasanya berjalan secara berangsur-angsur. Pada partai politik, peran sebagai salah satu alat sosialisasi politik dijalankan dengan melalui ceramahceramah, kursus-kursus, ataupun penataran-penataran bagi pengikut atau kader dari partai politik tertentu. 2. Partai sebagai sarana rekrutmen politik Rekrutmen politik adalah proses mencari atau mengajak seseorang yang turut aktif dalam kegiatan politik dan menjadi anggota partai. Dalam hal ini partai politik turut memperluas partisipasi politik masyarakat dengan mengajak seseorang yang dianggap berkat dan memilki kecakapan dalam bidang politik untuk menjadi anggota partai politik oleh partai dengan harapan dapat berprestasi dalam bidang politik serta mampu mengisi jabatan-jabatan dan sebagai penerus partai.

30

3. Partai sebagai sarana agregasi politik Pada masyarakat yang modern dan kompleks, pendapat seseorang atau sekelompok orang sangat beranekaragam yang disebabkan banyaknya kepentingan yang ada didalamnya. Oleh karena itu partai politik berfungsi untuk menampung dan menggabungkan berbagai pendapat dan

aspirasi

tersebut

menjadi

satu

kebijakan

umum.

Proses

penggabungan ini disebut “penggabungan kepentingan”. 4. Partai sebagai sarana pengatur konflik Partai politik sebagai salah satu lembaga demokratis berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara dialog dalam pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak –pihak yang berkonflik dan membawa persoalan ke badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik, diperlukan kesediaan berkompromi antara wakil rakyat yang berasal dari partai-partai politik.

d. Tipologi Partai Politik (Ramlan Surbakti, 1992: 121), mengemukakan tentang tipologi partai politik ialah merupakan sebuah bentuk berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Ramlan Surbakti akan menguraikan sejumlah tipologi partai politik menurut kriteria tersebut:

31

1. Asas dan Orientasi Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik di klasifikasikan menjadi tiga tipe yaitu, partai politik pragmatis, partai politik dotriner, dan partai politik kepentingan. Partai politik pragmatis adalah partai politik yang memiliki program dan kegiatan yang tidak terikat pada suatu ideologi tertentu. Partai doktriner adalah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan yang kongkret sebagai wujud dan penjabaran ideologiny, Partai politik kepentingan merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola berdasarkan kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkungan hidupyang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

2. Komposisi dan Fungsi Anggota Komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik digolongkan menjadi dua yaitu, partai massa dan partai kader. Partai massa ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dan mengandalkan massa sebanyak-banyaknya. Partai kader merupakan partai politik yang mengandalkan kualitas anggota, kekuatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama partai.

3. Basis Sosial dan Tujuan Basis sosial dan tujuannya, partai politik di bagi menjadi empat tipe partai yaitu: a. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti, kelas atas, menengah dan bawah.

32

b. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. c. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti pengusaha, buruh dan petani. d. Partai politik yang keanggotaannya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa, dan dari daerah tertentu.

Tipe-tipe partai politik dari para ahli cukup banyak dan ini cukup membingungkan. Aneka klasfikasi tipe partai politik tersebut di akibatkan sejumlah sudut pandang. Richard S Katz dalam buku (Seta Basri, 2011: 122) mengemukakan ada empat tipe partai politik yaitu:

1. Partai Elit, partai jenis ini berbasis lokal dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan anah buah dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik yang biasanya terbentuk di dalam parlemen.

2. Partai Massa, partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu seperti “orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis agama, loyalitas kepada partai

33

lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan.

3. Partai Catch All, partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan partai massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch All mulai berfikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye Partai Catch All juga sering disebut sebagai Partai Electoral Professional atau Partai Rational Efficient.

4. Partai Kartel, partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinanpimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan, partai kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi.

5. Partai Integratif, partai jenis ini berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok, mereka juga berusaha membangun simpati dari setiap pemilih dan membuat mereka menjadi anggota partai. Sumber utama keuangan mereka adalah dari iuran anggota dan dukungan simpatisannya. Mereka melakukan

34

propaganda yang dilakukan anggota secara sukarela, berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial.

Partai NasDem itu sendiri termasuk kedalam tipologi Partai Catch All, hal ini dikarenakan anggota-anggota Partai NasDem Tanggamus tidak berbasis dalam satu lapisan sosial tertentu, tetapi Partai NasDem Tanggamus mencakup seluruh lapisan, hal ini terlihat dari banyaknya pengusaha, akademisi, politisi, bahkan dari lapisan bawah seperti, petani dan buruh. Orientasi Partai NasDem yaitu untuk memperoleh suara maksimal di pemilu atau memenangkan pemilu, ini dapat dilihat dari kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Partai NasDem Tanggamus.

C. Konflik Internal Politik Dalam Partai Politik Konflik dalam kehidupan manusia merupakan hal yang manusiawi, alami dan berpotensi terjadi setiap kali. Konflik terjadi bila ada ketidaksepahaman atau pertentangan atas suatu obyek yang sama, ataupun memiliki sasaran-sasaran yang berbeda atas suatu obyek yang sama. Terpenting dari suatu konflik adalah ditemukannya keluaran atau solusi atas konflik tersebut. Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ideide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi non pemerintah (NGO’s), dan lain sebagainya.

35

Partai politik dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Faktor-faktor yang lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (values and interests) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politik yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, “Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy”, “... organisasi ... merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”

Kesempatan untuk berhasil dalam setiap perjuangan kepentingan sangat banyak tergantung kepada tingkat kebersamaan dalam organisasi. Tingkat kebersamaan itu terorganisasikan secara tertib dan teratur dalam pelaksanaan perjuangan bersama di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang

sama

yang

menjadi

anggota

organisasi

yang

bersangkutan.

Berorganisasi itu merupakan prasyarat mutlak dan hakiki bagi setiap perjuangan politik, harus diakui pula bahwa peranan organisasi partai sangat penting dalam rangka dinamika pelembagaan demokrasi. Adanya organisasi, perjuangan kepentingan bersama menjadi kuat kedudukannya dalam

36

menghadapi pihak lawan atau saingan, karena kekuatan-kekuatan yang kecil dan terpecah-pecah dapat di konsolidasikan dalam satu front.

Organisasi belum dapat mengatasi krisis dalam pergantian kepemimpinannya, dan belum berhasil meletakkan dasar pengaturan yang dapat diakui dan dipercaya oleh anggotanya, maka selama itu pula pelembagaan organisasi tersebut masih bermasalah dan belum dapat dikatakan kuat. Apalagi jika pergantian itu berkenaan dengan pemimpin yang merupakan pendiri yang berjasa bagi organisasi bersangkutan, seringkali timbul kesulitan untuk melakukan pergantian yang tertib dan damai. Derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan tergantung kepada bagaimana persoalan pergantian itu dapat dilakukan secara “impersonal” dan “depersoanlized”. Organisasi menggunakan parameter “personalisasi” ini untuk menilai organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik di tanah air kita dewasa ini, tentu banyak sekali organisasi yang dengan derajat yang berbeda-beda dapat dikatakan belum semuanya melembaga secara “depersonalized”. Perhatikanlah bagaimana partai-partai seperti Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan sebagainya, ada yang diiringi oleh perpecahan, ada pula yang belum sama sekali berhasil mengadakan forum Kongres, Musyawarah Nasional atau Muktamar.

37

Derajat pelembagaan organisasi juga dapat dilihat dari segi “organizational differentiation”. Yang perlu dilihat adalah seberapa jauh organisasi kemasyarakatan

ataupun

partai

politik

yang

bersangkutan

berhasil

mengorganisasikan diri sebagai instrumen untuk membolisasi dukungan konstituennya. Sistem demokrasi dengan banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat memerlukan penyalurannya yang tepat melalui pelembagaan partai politik. Semakin besar dukungan yang dapat dimobilisasikan oleh dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai politik, semakin besar pula potensi partai politik itu untuk disebut telah terlembagakan secara tepat. (Oleh Jimly Asshiddiqie)

D. Kerangka Pikir Konflik yang penulis maksudkan disini adalah melihat bagaimana konflik kepentingan itu bisa terjadi, karena pada umumnya konflik kepentingan berawal dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi yang mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran.

Konflik kepentingan dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh uang, waktu, popularitas dan posisi, dan persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika

38

sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa, adanya ketidakpuasan dan tingginya rasa ingin menguasai adalah alasan lain seseorang untuk memperebutkan apa yang mereka inginkan.

Pengurus DPD Partai Nasdem Tanggamus masing-masing memiliki kepentingan dimana Hi. Zainuddin Hanafi menginginkan keputusannya dalam menetapkan nomor urut caleg dapat diterima pengurus dan anggotaanggota Partai NasDem yang lain. sedangkan dalam hal ini Darwis Khair memiliki pendapat yang berbeda karena Ketua DPD Partai NasDem Tanggamus hanya menentukan sepihak tidak adanya musyawarah terlebih dahulu kepada pengurus yang lain.

Tujuan ini dilakukan karena setiap organisasi partai politik tidak ingin adanya konflik yang membuat nama partai politik tersebut menjadi rusak di mata masyarakat, agar setiap pengurus partai politiknya merasa tenang dan nyaman dalam menyalurkan bakat organisasinya serta dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Pengaruh pemimpin partai politik dalam memberikan penjelasan kepada pengurus-pengurus partai politik serta memberi kejelasan tentang konflik yang terjadi di dalam partai tersebut dapat terselesaikan dan konflik tersebut tidak merusak citra baik dari partai politik.

39

Faktor penyebab konflik menurut teori (Maurice Duverger, 1988: 49,50) mempunyai dua sebab terjadinya konflik yaitu: 1. Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti selalu berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. 2. Sebab-sebab kolektif, yaitu penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya

Teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya konflik ini akan digunakan oleh peneliti sebagai teori yang digunakan sebagai acuan penelitian dan untuk menjawab penyebab terjadinya konflik di DPD Partai NasDem Tanggamus. Bentuk konflik menurut teori (Fisher, 1964: 55) mempunyai tiga bentuk konflik yaitu: 1. Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. 2. Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan bebagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. 3. Konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena salah paham mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

40

Teori yang menjelaskan tentang bentuk konflik ini akan digunakan oleh peneliti sebagai teori yang digunakan sebagai acuan penelitian dan untuk menjawab bentuk konflik apa yang terjadi di DPD Partai NasDem Tanggamus. Konflik yang terjadi di DPD Partai NasDem Tanggamus ini juga mempunyai dampak/akibat konflik bagi pengurus dan anggota DPD Partai NasDem Tanggamus. Teori (Fisher, 1964: 60) juga berpendapat tentang dampak konflik yaitu suatu konflik tidak selalu berdampak negatif saja, tetapi ada saatnya konflik juga memiliki dampak positif.

Adapun gambaran umum konflik kepentingan yang terjadi di internal Partai NasDem yaitu konflik yang tidak berwujud kekerasan, karena konflik yang terjadi itu tidak berwujud pada kekerasan yang menimbulkan perkelahian, melainkan antar anggota yang berkonflik dengan menggunakan strategi sebaik mungkin agar bisa mencapai kepentingan-kepentingannya masingmasing.

41

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Konflik Internal DPD Partai NasDem Tanggamus 1. Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik 2. Bentuk Konflik Analisis Konflik di DPD Partai NasDem Tanggamus 3. Faktor Penyebab Konflik 4. Dampak/Akibat Konflik