II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau 2.1.1. Ruang Terbuka Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang yaitu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Jayadinata (1999) dalam Hesty (2005) menjelaskan bahwa ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera tempat hidup tetumbuhan, hewan, dan manusia.Ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan yang meliputi sebagian permukaan bumi, lapisan tanah di bawahnya dan lapisan udara di atasnya. Rustiadi (1996) dalam Suryadi (2008) pemanfaatan ruang dalam pelaksanaanya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya tekanan perkembangan pasar terhadap lahan sebagai akibat ketersediaan lahan yang terbatas dan belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya lembaga penegakan hukum. Penggunaan tanah merupakan suatu bagian dari tata ruang, untuk tetap menjaga keseimbangan, keserasian, kelestarian lingkungan, serta memperoleh manfaat tata ruang kota, maka harus dilakukan penataan penggunaan tanah untuk meningkatkan kualitas manusia dan lingkungan hidup.Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. 2.1.2. Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau digambarkan sebagai suatu kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau
7
pengaman jaringan prasarana dan atau budidaya pertanian yang difungsikan sebagai peresapan air dan menghasilkan oksigen, didominasi oleh tumbuhan memberikan makna atas suatu hamparan yang penuh dengan tetumbuhan, tanpa bangunan berarti, atau hamparan dengan koefisien lantai bangunan setara dengan nilai (0). Menurut Hakim (2002) dalam Hesty (2005) Ruang Terbuka Hijau didefinisikan sebagai ruang-ruang yang terdapat di dalam kota, baik berupa koridor/jalur ataupun area/kawasan sebagai tempat pergerakan/penghubung dan tempat perhentian/tujuan, dimana unsur hijau (vegetasi) yang alami dan sifat ruang terbuka lebih dominan, sedangkan menurut Yuliasari (2008) yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh- tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya. Menurut Anonim (2006) dalam Makalah Lokakarya Pengembangan system RTH Di Perkotaan dalam rangkaian acara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 60,yang dimaksud dengan Ruang Terbuka hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open space) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi). RTH berguna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan bagi kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Berbeda lagi dengan pengertian Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP yaitu bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika seperti tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
8
2.1.3. Pengelompokan dan Jenis Ruang Terbuka Hijau Ruang terbuka hijau di kelompokan menjadi dua kelompok yaitu RTH publik dan RTH privat. RTH publik adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Contoh dari RTH publik adalah taman kota, tempat pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan sungai dan pantai. RTH privat adalah RTH yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun jenis Ruang Terbuka Hijau terdiri dari : 1. Kawasan Hijau Lindung yaitu bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk perlindungan wilayah yang lebih luas. Dalam kawasan ini, termasuk diantaranya : a. Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam, yang karena keadaan alamnya mempunyai
kekhasan
tumbuhan
dan/atau
satwa,
termasuk
ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, baik di daratan maupun perairan, yang perkembangannya berlangsung secara alami. b. Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengatur tata air, pencegah banjir, erosi, abrasi, dan intrusi, serta perlindungan bagi kesuburan tanah. c. Hutan wisata, adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai pusat rekreasi dan kegiatan wisata alam. 2. Kawasan Hijau Binaan yaitu bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan,
pemeliharaan
maupun
pemulihan
vegetasi
yang
diperlukan dan didukung fasilitas yang diperlukan, baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota. Kawasan hijau binaan ini meliputi beberapa bentuk RTH, yaitu :
9
a. RTH Fasilitas Umum berupa suatu hamparan lahan penghijauan yang berupa tanaman dan/atau pepohonan, berperan untuk memenuhi kepentingan umum, dapat berupa hasil pembangunan hutan kota, taman kota, taman lingkungan/tempat bermain, lapangan olahraga, dan pemakaman umum. b. Jalur Hijau Kota, merupakan bagian dan ruang terbuka hijau yang berdiri
sendiri
atau
terletak
di
antara
badan
jalan
atau
bangunan/prasarana kota lain, dengan bentuk teratur/tidak teratur yang di dalamnya ditanami atau dibiarkan tumbuh berbagai jenis vegetasi. c. Taman kota, merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri atau terletak di antara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang ditata secara estetika dengan menggunakan unsur-unsur buatan atau alami, baik berupa vegetasi maupun material-material pelengkap lain yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan warga kota dalam berinteraksi sosial. Secara umum, taman kota mempunyai dua unsur perpaduan, baik buatan maupun alami dengan menggunakan material pelengkap, dan secara spesifik terdiri dari unsur hijau, yaitu pepohonan yang ditata secara soliter dengan menonjolkan nilai estetikanya, perhimpunan tanaman perdu, dan hamparan rerumputan yang teratur, sehingga membentuk kesatuan kesan pandang keindahan wajah kota terkecil. d. Taman Rekreasi, merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri atau terletak di antara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang ditata secara estetis dengan menggunakan unsur-unsur buatan dan alami, baik berupa vegetasi maupun material-material pelengkap lain yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi warga kota untuk melakukan kegiatan rekreasi sehingga perlu adanya elemen-elemen yang bersifat rekreasi umum. e. Taman Hutan, merupakan bagian dari RTH yang berdiri sendiri atau terletak di antara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang ditata secara estetis dengan
10
menggunakan unsur-unsur buatan dan alami, khususnya dengan penanaman berbagai jenis pohon dengan kerapatan yang tinggi. Ciri spesifik taman hutan dalam kaitannya dengan fasilitas umum, adalah bahwa hamparan lantai tapaknya dilengkapi dengan fasilitas (sarana umum), yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. f. Hutan Kota, berupa suatu hamparan kawasan hijau dengan luasan tertentu,yang berada di wilayah perkotaan. Jenis tumbuhannya (dalam hal
ini
pepohonan)
beraneka
ragam,
bertajuk
bebas,
sistem
perakarannya dalam,dicirikan oleh karakter jarak tanam yang rapat, sehingga membentuk satuan ekologi kecil karena terbentuknya pelapisan (strata tajuk) dua sampai tiga tingkatan. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan kota dapat dikembangkan sebagai penyangga wilayah resapan air tanah, rekreasi alam, pelestarian plasma nutfah, dan habitat satwa liar, serta meningkatkan kenyamanan lingkungan perkotaan. g. Taman Bangunan Umum, merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang
berdiri
sendiri
atau
terletak
di
antara
batas-batas
bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat umum dalam melakukan interaksi yang berkaitan dengan kegiatan yang sesuai dengan bangunan tersebut. h. Tepian Air, bagian dari RTH yang ditentukan sebagai daerah pengaman dan terdapat di sepanjang batas badan air ke arah darat seperti pantai,sungai, waduk, kanal, dan danau yang ditata dengan aspek arsitektur lansekap melalui penanaman berbagai jenis vegetasi dan sarana kelengkapan pertamanan. i. Taman lingkungan/tempat bermain, merupakan suatu hamparan dengan pepohonan yang rindang dan teduh yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana mainan anak-anak. Kawasan ini umumnya dekat dengan pusat-pusat kegiatan sekolah, perkantoran, dan/atau berada di sekitar tempat rekreasi. Kawasan ini secara alamiah memberikan jasa biologis,
11
keindahan dan keunikan dan memberikan kenyamanan bagi setiap insan yang menikmatinya. j. Lapangan olahraga, merupakan ruang terbuka yang ditanami pepohonan dan rerumputan yang teratur untuk kepentingan kesegaran jasmani melalui kegiatan olahraga. Jenis pepohonan pada hamparan ini merupakan jenis jenis tumbuhan penghasil oksigen tinggi dan berfungsi sebagai tempat peneduh. k. Pemakaman, suatu fasilitas umum dalam kaitannya dengan peranan fungsi sebagai RTH, karena hamparan lahannya cukup luas dapat berfungsi sebagai wilayah resapan. l. RTH fungsi Pengaman, merupakan suatu daerah penyangga alami, dengan bentuk jalur penghijauan, yang dapat berupa taman dominan rumput, dan/atau pepohonan besar yang diarahkan untuk pengamanan dan penyangga situ-situ, bantaran sungai, tepian jalur rel kereta api, sumber-sumber mata air, pengaman jalan tol, pengaman bandara, dan pengaman tegangan tinggi. m. Penghijauan pulau, merupakan suatu bentuk pemulihan nilai produktivitas tanah melaui pembudidayaan tanaman agar fungsinya semakin optimal. n. RTH Budidaya Pertanian, merupakan area yang difungsikan untuk budidaya pertanian milik perorangan, badan hukum atau pemerintah, yang meliputi kebun pembibitan, sawah, dan pertanian daratan. 2.1.4. Fungsi Ruang Terbuka Hijau Manusia yang tinggal di lingkungan perkotaan membutuhkan suatu lingkungan yang sehat dan bebas polusi, untuk kenyamanan hidup. Tolok ukur dari penataan ruang adalah mampu memberikan kenyamanan, keasrian, dan kesehatan bagi penghuni kota dengan tersedianya alokasi RTH. RTH di perkotaan diharapkan mencukupi kebutuhan lingkungan perkotaan dan berkelanjutan dari waktu ke waktu, Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2006), Ruang terbuka hijau dibangun untuk memenuhi berbagai fungsi dasar, yang secara umum dibedakan menjadi :
12
1. Fungsi bio-ekologis (fisik), adalah fungsi yang memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin. 2. Fungsi sosial, ekonomi (produktif), dan budaya adalah fungsi yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian. 3. Fungsi estetis, adalah fungsi untuk meningkatkan kenyamanan, ,memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro,
halaman rumah, lingkungan
pemukiman, maupun makro, lansekap kota secara keseluruhan. Mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Juga bisa berekreasi secara aktif maupun pasif, seperti : bermain, berolah raga, atau kegiatan sosiali lainya, yang sekaligus menghasilkan keseimbangan kehidupan fisik dan psikis. Selain itu, dapat tercipta suasana serasi, dan seimbang antara berbagai bangunan gedung, infrastruktur jalan dengan pepohonan hutan kota, taman kota, taman kota pertanian dan perhutanan, jalur hijau jalan, bantaran rel kereta api, serta jalur biru bantaran kali. 4. Ekosistem perkotaan adalah fungsi untuk memproduksi oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain.Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, fungsi RTH adalah : (a) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; (b) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; (c) Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; (d) Pengendali tata air; dan (e) Sarana estetika kota Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, fungsi dari RTH adalah sebagai berikut :
13
a. Sebagai areal perlindungan untuk berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan b. Sebagai sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan c.
Sebagai sarana rekreasi
d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran, baik di darat, perairan maupun udara e. Sebagai sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan f.
Sebagai tempat perlindungan plasma nuftah
g.
Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro
h.
Sebagai pengatur tata air.
2.1.5. Manfaat Ruang Terbuka Hijau Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2006), RTH memiliki manfaat, antara lain : 1. Penyeimbang antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan, yaitu sebagai penjaga fungsi kelestarian lingkungan pada media air, tanah, dan udara serta konservasi sumberdaya hayati flora, dan fauna. 2. Bagi kesehatan, tanaman yang terdapat dalam RTH sebagai penghasil oksigen(O 2 ) terbesar dan penyerap karbon dioksida (CO 2 ) dan zat pencemar udara lain. 3. Membentuk iklim yang sejuk dan nyaman. 4. Membantu sirkulasi udara. 5. Sebagai pemelihara akan kelangsungan persediaan air tanah. 6. Sebagai penjamin terjadinya keseimbangan alami, secara ekologis dapat menampung kebutuhan hidup manusia itu sendiri, termasuk sebagai habitat alami flora, fauna, dan mikroba yang diperlukan dalam siklus hidup manusia. 7. Sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektural. 8. Sebagai wadah dan obyek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. 9. Sebagai fasilitas rekreasi.
14
2.2. Izin Mendirikan Bangunan Izin Mendirikan Bangunan menurut definisi yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Tangerang, No.7 Tahun 2001, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk
mendirikan suatu
bangunan, yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syaratsyarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut. Pemberian IMB dimaksudkan untuk ,Pembinaan,Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan.Tujuan Pemberian IMB adalah untuk
melindungi kepentingan umum,
memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut
retribusi
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).Mendirikan Bangunan adalah Pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. a.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Restribusi izin mendirikan Bangunan adalah Pembayaran atas pemberian
IMB termasuk mengubah/membongkar bangunan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan.Secara singkat, yang perlu kita ketahui adalah IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan, diberikan oleh Pemerintah Kota.Jadi, IMB merupakan produk dari pemerintah. Tak ada lembaga lain yang berhak untuk menerbitkannya. Penerbitan oleh lembaga lain dianggap tidak sah. IMB dapat diberikan kepada seseorang saja atau kepada badan seperti perusahaan atau organisasi. Jadi, kita mendapatkan IMB agar kita bisa secara legal memulai kegiatan pembangunan suatu bangunan.Agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas
15
Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut. IMB bertujuan agar segala desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.Ini sangat penting untuk alasan keamanan dan keselamatan. - Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah batas halaman terdepan atau batas pemetakan atau batas penguasaan jalan. - Garis Sempadan Sungai (GSS) adalah garis batas luar pengamanan sungai - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Luas Bangunan (KLB) Sebelum memulai mendirikan bangunan, rumah sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya.IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan.IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga kabupaten). Dalam
pengurusan
IMB
diperlukan
pengetahuan
akan
peraturan-
peraturannya sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur. b. Tujuan Pemberian IMB 1. Pembinaan Pembangunan sebuah bangunan memerlukan pembinaan.IMB dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau badan yang bermaksud membangun agar dapat membangun dengan benar dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 2. Pengaturan Bangunan-bangunan perlu diatur.Pengaturan bertujuan agar menghasilkan sesuatu yang teratur.Pembangunan perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.
16
3. Pengendalian Pembangunan
perlu
dikendalikan.Tanpa
pengendalian,
bangunan
bangunan bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu laju pembangunan perlu diperhatikan.Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan. 4.Melindungi Kepentingan umum IMB bertujuan melindungi kepentingan umum.Kegiatan pembangunan yang bisa merusak lingkungan bisa saja ditolak.Terjaganya lingkungan juga merupakan kepentingan umum.Kantor tak bisa begitu saja dibangun di atas lahan hijau.Tak boleh ada rumah yang dibangun di pinggir sungai.Semua itu terjadi karena pembangunan yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat.Tak ada orang yang ingin rumahnya kebanjiran. Tak ada orang yang tak ingin menghirup udara segar. 2.3. Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut definisi yang diberikan oleh Mardiasmo (2008) adalah iuaran wajib bagi setiap warga negara atas kepemilikan sah atas tanah dan bangunan yang besaranya ditentukan berdasarkan peraturan. Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 adalah “Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan”. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”
17
Bumi Adalah Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di dalam serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang,dll. Bangunan Adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, tempat usaha, gedung
secara
bangunan
bertingkat, pusat perbelanjaan, Emplasemen , pagar
mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. a. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB Objek pajak yang tidak dikenakan PBB, menurut Mardiasmo (2008) adalah objek yang : 1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain. 2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. 3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah yang belum dibebani suatu hak. 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. b. Dasar Pengenaan PBB Ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan: a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
18
b. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya c. Nilai perolehan baru d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti 2.4.Program Linier Program Linier (Linear Programming) adalah suatu
cara untuk
menyelesaikan, menurut Permana (2008) persoalan pengalokasian sumbersumber yang terbatas diantara beberapa aktivitas yang bersaing, dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan.Persoalan pengalokasian ini akan muncul manakala seseorang harus memilih tingkat aktivitas-aktivitas tertentu yang bersaing dalam hal penggunaan sumber daya langka yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Beberapa contoh situasi dari uraian diatas antara lain ialah persoalan pengalokasian
sumber
daya
nasional
untuk
kebutuhan
domestik,
penjadwalan produksi, solusi permainan (game), dan pemilihan pola pengiriman (shipping). Satu hal yang menjadi ciri situasi diatas ialah adanya keharusan untuk mengalokasikan sumber terhadap aktivitas. Program
linier
ini
menggunakan
model
matematis
untuk
menjelaskan persoalan yang dihadapi. Sifat“linier”disini member arti bahwa seluruh fungsi matematis dalam model ini merupakan fungsi yang linier, sedangkan kata “program” merupakan sinonim untuk perencanaan.Dengan demikian,program linier adalah perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum,yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik diantara seluruh aktivitas yang fisibel.Dalam membangun model dari formulasi persoalan programa linier digunakan karakteristikkarakteristik anatara lain, yaitu: a. Variabel keputusan Variabel keputusan adalah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat fungsi tujuan. b. Fungsi tujuan Fungsi
tujuan merupakan fungsi dari dari variabel keputusan
yang akan dimaksimumkan (untuk pendapatan atau keuntungan)
19
atau diminimumkan (untuk ongkos). c. Pembatas Pembatas merupakan kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bias
menentukan
harga-harga
variabel
keputusan
secara
sembarang.Koefisien dari variabel keputusan pada pembatas disebut koefisien teknologis, sedangkan bilangan yang ada di sisi kanan setiap pembatas disebut ruas kanan pembatas. d. Pembatas tanda Pembatas tanda adalah pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga
non
negative
atau
variabel keputusan tersebut boleh berharga positif, boleh juga negatif (tidak terbatas dalam tanda). Dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian persoalan program linier (Linear Programming) adalah suatu persoalan optimasi dimana kita melakukan hal-hal berikut ini: 1. Berusaha memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linier dari variabel-variabel keputusan yang disebut fungsi tujuan. 2. Harga/besaran dari variabel-variabel keputusan itu harus memenuhi suatu set pembatas.Setiap pembatas harus merupakan persamaan linier atau ketidaksamaan linier. 3. Suatu pembatas tanda dikaitkan dengan setiap variabel. Model Program linier Model merupakan suatu representasi atau formalisasi, dalam bahasa tertentu (yang disepakati) dari suatu system nyata. Pengembangan model adalah suatu usaha untuk memperoleh model baru yang memiliki kemampuan lebih didalam beberapa aspek. Pengembangan model biasanya menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 1. Elaborasi Pengembangan model dimulai dengan yang sederhana dan secara bertahap dielaborasi sehingga diperoleh model yang representatif. Penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan
20
system asumsi yang ketat yang tercermin pada jumlah, sifat dan relasi variabel-variabelnya.Tetapi asumsi yang dibuat tetap harus memenuhi
persyaratannya
yakni
konsistensi,
indefendensi,
ekuivalensi dan relevansi. 2. Sinektik Adalah
metode
yang
dibuat
untuk
mengembangkan
pengenalan masalah-masalah secara logis. Sinektik yang mengacu pada penemuan membuat
kesamaan-kesamaan akan
membantu
analis
penggunaan satuan analogi yang kreatif dalam
mengembangkan suatu model. Banyak studi menunjukkan bahwa orang seringkali gagal mengenali bahwa apa yang tampak menjadi masalah baru pada kenyataannya secara tersembunyi merupakan hal yang sama dan dapat didekati melalui model yang sudah ada.Karena itu, pengembangan model dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip, hukum, teori, aksioma, dan dalil yang sudah dikenal secara luas tetapi belum pernah digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.Sinektik didasarkan pada asumsi bahwa kesadaran diantara
mengenai hubungan yang identik atau mirip
masalah
system
nyata
dalam
skala
besar
akan
meningkatkan kapasitas pemecahan masalah dari seorang analis. 3. Iteratif Pengembangan mekanistik
dan
model linier.
bukanlah Oleh
pengembangannya mungkin saja
proses
karena
itu
yang dalam
bersifat tahap
dilakukan pengulangan atau
penijauan-peninjauan kembali (iteratif).Ada tiga komponen utama prinsip iteratif ini,yaitu, pengembangan model awal atau dugaan, langkah-langkah atau aturan yang harus ditempuh supaya dapat diperoleh model yang memadai, dan ukuran kompleksitas model sebagai titik akhir dimana kita menghentikan proses iteratif. Program linier merupakan salah satu metodologi, yang merupakan suatu urutan proses dan prosedur yang disusun secara sistematik dan sebagai suatu kesatuan yang akan menghasilkan sesuatu (solusi, keputusan,
21
model, dll) yang telah direncanakan untuk diperoleh. Menurut klasifikasi fungsi model, program linier merupakan suatu model normative yang memberikan jawaban terbaik dari alternatif yang ada terhadap sebuah masalah. Model ini memberikan aturan dan rekomendasi untuk langkah-langkah atau tindakan yang dapat diambil untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa keuntungan (nilai). Masalah model normatife biasanya berbentuk penemuan nilai-nilai dari variabel-variabel yang dapat dikendalikan (variable keputusan) yang akan menghasilkan manfaat (nilai) yang paling besar seperti yang diukur oleh variabel hasil atau kriteria pencapaian tujuan. Kesulitan utama dari model ini adalah menentukan kriteria yang tepat untuk memilih jawaban terbaik. 2.5. Analisis Kemauan Untuk Membayar (Willingness To Pay) Pengertian nilai atau value, khusus yang menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, memang bisa berbeda jika dipandang dari berbagai sudut disiplin ilmu, Fauzi (2006).Dari sisi ekologi misalnya nilai dari hutan mangrove bisa berarti pentingnya hutan mangrove sebagai tempat reproduksi spesies ikan tertentu atau untuk fungsi ekologis lainnya.Dari sisi tehnik, nilai hutan mangrove bisa sebagai pencegah abrasi atau banjir dan sebagainya. Perbedaan berbagai konsepsi nilai tersebut tentu akan menyulitkan pemahaman mengenai pentingnya suatu ekosistem. Karena itu diperlukan suatu persepsi yang sama untuk menilai ekosistem tersebut. Salah satu tolok ukur yang relative mudah dan dapat dijadikan persepsi bersama dari berbagai disiplin ilmu tersebut adalah pemberian price tag (harga) pada barang dan jasa yang dihasilkan sumber daya alam. Dengan demikian, mengunakan apa yang di sebut nilai ekonomi sumber daya alam. Secara umum, nilai ekonomi didefinisikan sebagai pengukuran jumlah maksimum seseorang inggin mengorbankan barang/jasa lainnya, secara formal konsep ini disebut keinggin langsung membayar (willingness to pay) seseorang terhadap pengukuran nilai moneter barang dan jasa. Atau dalam bahasa yang sederhana berapa besar nilai rupiah yang mau di bayarkan oleh masyarakat untuk perbaikan sumber daya alam yang ada.
22
Untuk mengetahui nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara langsung dapat mengunakan metode Contingent Valuation Method (CVM). Metode Valuasi Kontingensi Metode Valuasi Kontingensi (Contingent Valuation Method, CVM) menurut Anhar (2008) adalah cara perhitungan secara langsung, dalam hal ini langsung menanyakan kesediaan untuk membayar (willingness to pay, WTP) kepada masyarakat, dengan titik berat preferensi individu menilai benda publik yang penekanan pada standar nilai uang. Metoda ini memungkinkan semua komoditas yang tidak diperdagangkan di pasar dapat diestimasi nilai ekonominya. Dengan demikian nilai ekonomi suatu benda publik dapat diukur melalui konsep WTP. Untuk mengukur WTP biasanya digunakan metode contingent valuation (CV). Menurut Husodo
(2009 ) Metode CV telah banyak digunakan untuk
mengukur WTP konsumen, khususnya untuk barang-barang yang bersifat non market goods, seperti peningkatan kualitas lingkungan (Carson and Mitchell, 1981) atau pengendalian polusi udara (Loehman and De, 1982).Metode CV juga banyak digunakan untuk mengevaluasi WTP untuk keamanan pangan. Meski terdapat beberapa metode ekonomi untuk melakukan valuasi non-market goods, CV dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk mengukur nilai keamanan pangan (Buzby, et al., 1995). Para ekonom juga telah mengembangkan teknik CV untuk mengukur manfaat barang quasi public seperti udara dan peningkatan kualitas air, tempat rekreasi, ijin berburu, pengurangan resiko penyakit atau bahkan label sertifikasi barang dan jasa. Manfaat-manfaat tersebut didefinisikan sebagai penjumlahan willingness to pay (WTP) setiap individu terhadap adanya peningkatan kualitas lingkungan tertentu. Melalui teknik CVM seseorang akan ditanya kesanggupan dan berapa rupiah yang sanggup ia bayarkan terhadap barang-barang non-market. Wan dan Wang (1996) menggunakan CVM untuk mengestimasi WTP konsumen terhadap sertifikasi keamanan pangan. Misra et al. (1991) dan Weaver et al. (1992) menggunakan harga premiun untuk melakukan survey WTP terhadap produk bebas residu. Prosedur paling penting dalam penggunaan CVM adalah penyusunan kuesioner dan prosedur survey (Haab and McConnell, 2001). Metode CV menggunakan survey dimana responden ditanya
23
tentang berapa banyak yang sanggup dia bayar jika ada perubahan kondisi dari suatu sumberdaya lingkungan atau perbaikan jasa yang akan dirasakan manfaatnya oleh responden dalam situasi hipotetis (Diamond, et. al., 1993; Haab and McConnell, 2001). Awalnya metode CV banyak menggunakan pertanyaan open ended questiorn seperti, "Berapa jumlah maksimum yang sanggup anda bayar?". Namun akhir-akhir ini, dalam metode CV banyak digunakan cara cara lain semacam iterative bidding, payment cards, dan dichotomous choice questions (Boyle and Bishop,1988). Kuesioner CVM meliputi empat bagian, yaitu : 1) Penulisan detail tentang benda yang dinilai, persepsi penilaian benda publik, 2) Jenis kesanggupan dan alat pembayaran 3) Pertanyaan tentang WTP yang diteliti 4) Pertanyaan tentang karakteristik sosial demografi responden seperti usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Sebelum menyusun kuisioner, terlebih dahulu dibuat skenario-skenario yang diperlukan dalam rangka membangun suatu pasar hipotetis, benda publik yang menjadi obyek pengamatan. Selanjutnya dilakukan pembuktian pasar hipotetis menyangkut pertanyaan perubahan kualitas lingkungan yang dijual atau dibeli. Tahap-tahap Studi CVM Menurut Fauzi (2006), implementasi CVM dapat dipandang menjadi lima tahap pekerjaan, yaitu : 1) membangun pasar hipotetis 2) memunculkan/menghasilkan nilai tawaran (bid) 3) menduga nilai rata-rata WTP 4) menduga kurva nilai tawaran (bid curve) 5) evaluasi penggunaan CVM. Dari lima tahapan
tersebut, hanya tiga tahap yang dilakukan dalam
Penelitian ini,yaitu, membangun pasar hipotetis,memunculkan Nilai tawaran,dan menduga nilai rata-rata WTP. Tahap 1 (satu) : Membangunan Pasar Hipotetis
24
Membangunan
sebuah
pasar
hipotetis
bagi
jasa
lingkungan
yang
dipertanyakan adalah tahap pertama yang harus dilakukan dalam studi CVM. Skenario kegiatan harus diuraikan secara jelas dalam (kuesioner)
instrumen survai
sehingga responden dapat memahami benda lingkungan yang
dipertanyakan serta keterlibatan masyarakat dalam rencana kegiatan. Kuesioner yang digunakan juga harus menguraikan apakah semua konsumen akan membayar sejumlah harga tertentu jika perubahan lingkungan jadi dilaksanakan, serta bagaimanakah uang bayaran tersebut dikelola. Selain itu, kuesioner juga harus menjelaskan bagaimanakah keputusan tentang dilanjutkan atau tidaknya rencana kegiatan tersebut. Tahap 2 (dua) : Penentuan nilai tawaran (bid) Setelah kuesioner selesai dibuat, maka kegiatan survei dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung (tatap muka) dengan responden, melalui teplepon, atau melalui e-mail. Wawancara melalui telepon sebaiknya merupakan alternative terakhir karena penyampaian informasi benda lingkungan melalui telepon dinilai agak sulit, terutama karena keterbatasan waktu.Survei melalui surat sering digunakan,
tetapi
seringkali
mengalami
bias
dari
diterima.Wawancara menggunakan petugas yang terlatih akan
jawaban
yang
menghasilkan
jawaban yang memadai,tetapi perlu juga diwaspadai bias yang mungkin terdapat pada petugas yang melaksanakan wawancara. Dalam kuesioner, setiap individu ditanya mengenai nilai uang yang bersedia dibayarkan atau besaran prosentase yang mau dibayarkan berdasarkan nilai lahan yang dimiliki (nilai WTP) agar peningkatan kualitas lingkungan jadi dilaksanakan (atau nilai WTP untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan). Untuk mendapatkan nilai tersebut dapat dicapai melalui cara-cara sebagai berikut: a. Bidding game Nilai tawaran mulai dari nilai terkecil diberikan kepada b. Responden hingga mencapai nilai WTP maksimum yang bersedia dibayarkan responden c. Closed-ended referendum Sebuah nilai tawaran tunggal diberikan kepada responden, baik untuk responden yang setuju ataupun yang tidak setuju dengan nilai tersebut (jawaban ya atau tidak) d. Payment Card (kartu pembayaran) : Suatu kisaran nilai disajikan pada sebuah kartu yang mungkin mengindikasikan tipe pengeluaran responden terhadap jasa publik yang diberikan
25
e. Open-ended question(pertanyaan terbuka). Setiap responden ditanya maksimum WTP yang bersedia dibayarkan dengan tidak adanya nilai tawaran yang diberikan. Namun dengan cara ini responden sering mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, khususnya jika tidak memiliki pengalaman mengenai nilai perdagangan komoditas yang dipertanyakan. Tahap tiga : Perhitungan nilai rata-rata WTP Setelah nilai tawaran WTP didapatkan maka rata-rata nilai WTP dapat dihitung.
Ukuran pemusatan yang digunakan adalah nilai tengah dan/atau
median. Nilai median tidak dipengaruhi oleh nilai tawaran ekstrim, namun hampir selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai tengah. Pada tahap tawaran yang tidak lazim
ini nilai
( protest bid) diabaikan dari perhitungan. Keputusan
harus diambil tentang bagaimana mengidentifikasi dan memperlakukan pencilan (outlier), yaitu nilai tawaran yang ekstrim. Rata-rata nilai tawaran WTP akan lebih mudah dihitung jika model pertanyaan dilakukan melalui pendekatan kartu pembayaran (payment card), pertanyaan terbuka, atau bidding game. Namun jika pertanyaannya menggunakan pendekatan pertanyaan tertutup (closed-ended referendum), maka perhitungan logit yang berhubungan dengan kemungkinan jawaban “Ya” untuk setiap jumlah yang diberikan harus diestimasi. 2.6. Proses Hierarki Analitik Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process – AHP) dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari Wharton School of Bussiness pada tahan 1970-an untuk mengorganisasikan informasi dan judgement dalam memilih alternatif yang paling disukai (Saaty, 1983). Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan keputusannya. Prinsip kerja AHP adalah penyerderhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variable diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel yang
26
lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variable yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Secara grafis, persoalan keputusan AHP dapat dikonstruksikan sebagai diagram bertingkat, yang dimulai dengan goal atau sasaran, lalu kriteria level pertama, subkriteria dan akhirnya alternatif. AHP memungkinkan pengguna untuk memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria majemuk (atau alternatif majemuk terhadap suatu kriteria) secara intuitif, yaitu dengan melakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons).Dr. Thomas L. Saaty, pembuat AHP, kemudian menentukan cara yang konsisten untuk mengubah perbandingan berpasangan atau pairwise, menjadi suatu himpunan bilangan yang merepresentasikan prioritas relatif dari setiap kriteria dan alternatif. AHP memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan AHP, proses keputusan kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan lebih kecil yang dapat ditangani dengan mudah. Selain itu, AHP juga menguji konsistensi penilaian, bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh dari nilai konsistensi sempurna, maka hal ini menunjukkan bahwa penilaian perlu diperbaiki, atau hierarki harus distruktur ulang. Ide dasar prinsip kerja AHP adalah sebagai berikut : • Penyusunan Hierarki Persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hierarki.Struktur hierarki yang disusun memiliki suatu tujuan atau disebut juga dengan goal yang akan dicapai. Selain itu hierarki tersebut memiliki kriteria-kriteria yang akan membandingkan alternatif-alternatif yang memang akan dibandingkan. • Penilaian Kriteria dan Alternatif Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1983), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik
27
dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel.1 Kriteria Penilaian Alternatif NILAI
KETERANGAN
1
Alternatif A sama penting dengan alternatif B
3
A sedikit lebih penting dari B
5
A jelas lebih penting dari B
7
A sangat jelas lebih penting dari B
9
A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8
Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan
Nilai perbandingan A dengan B adalah 1 (satu) dibagi dengan nilai perbandingan B dengan A. Ada berbagai cara untuk menentukan tingkat kepentingan kriteria atau alternatif tersebut, antara lain adalah : -
Menentukan bobot secara sembarang.
-
Membuat skala interval untuk menentukan ranking setiap kriteria.
-
Menggunakan prinsip kerja AHP, yaitu perbandingan berpasangan (pairwise comparison), tingkat kepentingan (importance) suatu kriteria relatif terhadap kriteria lain dapat dinyatakan dengan jelas.
• Penentuan Prioritas Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons).Nilai-nilai perbandingan relative kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif.Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas.Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik.
28
• Konsistensi Logis Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis.
