22
digunakan sebagai acuan bagi lembaga pengelola air dalam memberikan pelayanan air bersih secara berkelanjutan. 2. Hasil kajian digunakan sebagai bahan diskusi kelompok terfokus dan untuk menyusun program penguatan kelembagaan guna menunjang pengembangan dan keberlanjutannya. 3. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait lainnya, khususnya kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan khususnya air bersih di kawasan masyarakat miskin perkotaan 4. Hasil kajian diharapkan dapat memperkaya referensi tentang praktek pengembangan masyarakat yang tumbuh secara partisipatif, mandiri dan berkelanjutan khususnya dalam pengelolaan air.
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kelembagaan atau Organisasi: Peran dan Fungsi Untuk memberikan batasan kelembagaan sosial, perlu dibedakan pengertian antara kelembagaan dalam artian institusi dan kelembagaan dalam pengertian pranata. Berdasarkan kosa kata dari bahasa Inggris, institution berarti institusi atau pranata, dan institute adalah lembaga atau organisasi. Menurut Nasdian (2003) pengertian kelembagaan dibedakan ke dalam 2 (dua) perspektif. Pertama, suatu perspektif yang memandang kelembagaan maupun asosiasi sebagai bentuk organisasi sosial atau sebagai kelompok-kelompok. Kelembagaan bersifat lebih universal dan penting, sedang asosiasi bersifat kurang penting dan bertujuan lebih spesifik. Kedua, perspektif yang memandang kelembagaan sebagai kompleks peraturan dan peranan sosial secara abstrak, dan memandang asosiasi-asosiasi sebagai bentuk-bentuk organisasi yang konkrit. Perbedaan antara kelembagaan dengan organisasi, menurut Soekanto (1990) adalah terletak pada penekanan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok manusia, dimana ciri-ciri pokok kelembagaan adalah sebagai berikut: 1. Merupakan pengorganisasian pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. 2. Memiliki kekekalan tertentu: pelembagaan suatu norma-norma
23
memerlukan waktu yang lama karena itu cenderung dipertahankan. 3. Mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu. 4. Mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan. 5. Mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu. 6. Mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis. Terbentuknya organisasi menurut Biersted (1982) dalam Wahyuni (2003) diuraikan bahwa kelompok sosial terbentuk melalui sekelompok orang mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain dan saling berinteraksi secara informal berdasarkan nilai, norma dan tujuan yang sama. Karena adanya tujuan, nilai dan norma yang disepakati bersama maka grup berbeda dengan kolektifitas atau agregasi sosial. Grup merupakan dasar untuk membentuk kesatuan orang menjadi suatu organisasi. Dan ini merupakan suatu kontinuum dari kumpulan orang yang tidak berbentuk menjadi grup hingga organisasi dan birokrasi. Menurut Soekanto (2003) organisasi (organization) mempunyai tiga pengertian yaitu: 1) organisasi diartikan sebagai sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, artinya hubungan antar individu dan kelompok dalam suatu organisasi menciptakan harapan bagi perilaku individu. Harapan ini diwujudkan dalam peran-peran tertentu, seperti peran sebagai pemimpin dan peran sebagai anggota (pengikut); 2) organisasi merupakan suatu kelompok yang mempunyai diferensiasi peranan, artinya setiap individu dapat memainkan peran lebih dari satu; dan 3) organisasi adalah sekelompok orang yang sepakat untuk mematuhi seperangkat norma, artinya ketika orang masuk dalam organisasi, orang tersebut secara sukarela harus patuh terhadap norma organisasi. Organisasi pada dasarnya adalah unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan atau dibentuk kembali dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pencapaian suatu tujuan tertentu. Sedang Berelson and Steiner et. al. (1964) dalam Kolopaking dkk (2003) memandang organisasi adalah gejala sosial resmi (formalisasi struktur sosial) yang berkaitan dengan seperangkat peraturan tertulis. Menurut Coleman (1974), organisasi adalah alat utama untuk bertindak dalam masyarakat modern. Menurut Etzioni (1964) “Organizations are social units (or human groupings) deliberately constructed and reconstructed to seek
24
specific goals”. Sebagai lembaga modern, organisasi membentuk peran-peran formal dan prosedural untuk melaksanakan aturannya. Oleh karena itu, aturanaturan yang bersifat kelembagaan mempunyai kekuatan memaksa ketika telah dikodifikasikan secara eksplisit. Mengingat organisasi memainkan peran kunci dalam masyarakat modern, kecepatan dan arah perubahan sangat tergantung pada tanggapan dari orang-orang yang membentuk organisasi tersebut, dan keragaman dari organisasi yang bersangkutan. Menurut Manulang (1971) dalam Fuat (2001), organisasi dapat diartikan secara statis maupun dinamis. Statis menunjukkan sebagai badan dan bagan. Sebagai badan, adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu,
sedang, organisasi sebagai bagan adalah menggambarkan
skematik tentang hubungan kerjasama diantara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Organisasi dalam artian dinamis adalah suatu proses penetapan dan pemberian pekerjaan, pembatasan tugas dan tanggungjawab serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang bekerjasama secara efektif. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perbedaan pengertian antara kelembagaan sebagai organisasi sekaligus sebagai pranata, maka dapat dikatakan bahwa UAB “Tirta Kencana” adalah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu berupa air. Dibentuk atas dasar pemikiran bersama, dikelola berdasar ketentuan organisasi yaitu adanya pimpinan sebagai pengurus dan pelanggan sebagai anggota. Masingmasing memiliki peran-peran formal serta prosedur pelaksanaan aturan bagi anggotanya. Aturan yang dilaksanakan dalam organisasi baik tertulis maupun tidak. Kecepatan dan perubahan organisasi sangat tergantung pada tanggapan anggotanya. 2.1.1 Organisasi: Fungsi dan Manajemen Ciri-ciri utama organisasi menurut Etzioni et al (1982) dalam Kolopaking dkk (2003) adalah: 1) mempunyai pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggungjawab komunikasi yang tidak dipolakan begitu saja atau disusun menurut cara-cara tradisional, tetapi sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu; 2) pengendalian usaha-usaha organisasi
25
mempunyai
beberapa pusat wewenang yang berfungsi mengawasi serta
mengarahkan organisasi mencapai tujuan; dan 3) mempunyai prosedur pengganti tenaga mahir, anggota atau mereka yang menjadi pengurus organisasi. Secara garis besar manajemen adalah ilmu atau seni untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Terry (1960) fungsi manajemen meliputi: Planning, Organizing, Actuating and Controlling (POAC). Guna menjaga keberlangsungan organisasi UAB “Tirta Kencana” dalam mengelola penyediaan air bersih secara berkecukupan, tidak saja bagi warga yang tinggal di sekitar sumber air tetapi juga bagi warga yang tinggal jauh dari sumber, maka faktor “POAC” merupakan prasarat paling penting yang harus dilakukan oleh pengelola bersama-sama dengan seluruh anggotanya. Dari pemahaman tentang organisasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa UAB ”Tirta Kencana” merupakan suatu organisasi yang memiliki bagan hubungan antara pengurus, pengelola dan anggota, disamping itu secara dinamis, terdapat pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab antar semua pihak yang dilaksanakan secara efektif.
2.1.2 Fungsi Organisasi Menurut Terry (1960) organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; 2) menjaga keutuhan masyarakat; dan 3) memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), atau sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi organisasi adalah mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat, dan seluruh sumberdaya yang ada di lingkungannya, seperti sumberdaya alam (SDA), sumberdaya manusia (SDM) dan modal sosial. Perencanaan adalah proses yang diatur agar suatu sasaran atau tujuan masa depan yang masih samar-samar menjadi lebih jelas (Silalahi, 2001). Menurut Siagian (1997) perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan
26
secara matang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tujuan yang telah direncanakan hendaknya dirumuskan secara jelas, sederhana dan realistis. Sifat perencanaan adalah luwes, terdapat keseimbangan baik untuk kepentingan luar maupun dalam, efektif dan efisien dalam penggunaan biaya, tenaga dan sumberdaya yang tersedia. Berkaitan dengan UAB ”Tirta Kencana” sebagai suatu organisasi memiliki perencanaan guna mencapaian tujuan bersama dan tujuan tersebut dirumuskan secara jelas, sederhana dan realistis yaitu mengelola sumber air yang ada guna kepentingan bersama. Pengorganisasian,
menurut
Terry
(1960)
adalah
suatu
tindakan
mengusahakan hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu
guna mencapai tujuan atau
sasaran tertentu.
Pengorganisasian
menyebabkan timbulnya suatu struktur organisasi yang merupakan penggabungan usaha-usaha manusia dengan baik. Dengan kata lain, tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok yang berbeda, dan mempertemukan berbagai macam kepentingan serta memanfaatkan seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengorganisasian dapat menimbulkan effek yang sangat baik dalam usaha menggerakkan dan pengawasan manajerial.
Masyarakat
Jetisharjo secara umum bekerjasama secara efektif dan terstruktur dalam wadah UAB “Tirta Kencana” untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dalam pengorganisasian UAB “Tirta Kencana” di dalamnya terdapat pengurus sebagai pengelola organisasi dan masyarakat sebagai pelanggan atau anggota. Pelaksanaan atau actuating adalah upaya menggerakkan orang guna melaksanakan aktifitas organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Terry (2006) actuating adalah ”usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan yang bersangkutan, dan sasaran-sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut”. Menggerakkan membutuhkan adanya kematangan pribadi dan pemahaman terhadap karakter manusia yang memiliki kecenderungan berbeda dan dinamis,
27
sehingga membutuhkan adanya sinkronisasi. Fungsi pelaksanaan lebih rumit mengingat harus berhadapan langsung dengan anggota, sehingga fungsi leadership sangat dibutuhkan. Menurut Perrow (1986) bahwa pimpinan yang baik umumnya bersifat demokratis daripada otoriter, yang memusatkan perhatian pada anggota serta hubungan antara pengurus dengan anggota, daripada memusatkan perhatian pada peraturan-peraturan yang berlaku. Kepemimpinan yang baik akan mendorong semangat yang tinggi para anggotanya dan semangat yang tinggi akan meningkatkan upaya-upaya dalam mencapai hasil yang lebih baik. Pada gilirannya menghindari adanya anggota ataupun pengurus yang meninggalkan organisasi. Demikian halnya dengan organisasi UAB ”Tirta Kencana” dalam upaya menggerakkan anggotanya, membutuhkan kepemimpinan yang baik, bersifat demokratis dan mampu memperhatikan kebutuhan anggotanya. Pengurus mampu mensinkronisasikan antara karakter anggota dan semua kepentingan yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pengawasan atau pengendalian (controlling) merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus (berkesinambungan) pelaksanaan kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi (perbaikan) terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar pelaksanaan kerja yang jelas. Selain itu juga memberikan pemahaman dalam organisasi mengenai pengertian tipe, proses, dan pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi demi suksesnya pengelolaan organisasi atau setiap kegiatan yang telah direncanakan secara matang dan terarah. Menurut Handoko (2003) pengawasan adalah penetapan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan positif adalah untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif.
Sedang pengawasan negatif untuk menjamin tidak terjadinya
kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan. Guna mewujudkan tujuan bersama diperlukan adanya pengawasan terhadap proses pelaksanaan kerja UAB “Tirta Kencana” dan hasil dari pengawasan akan dipergunakan untuk koreksi terhadap penyimpangan yang ada dalam organisasi, guna keberhasilan usaha pengelolaan air bagi seluruh masyarakat.
28
Dari pelaksanaan organisasi sebagai badan sekaligus bagan UAB ”Tirta Kencana” dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria tersebut di atas. Bagaimana pencapaian tujuan organisasi, apakah telah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama dengan warganya. Bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap pengelola maupun anggota. Sudahkah pengelola memperoleh penghargaan atau insentif sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawab yang telah dilakukan. Apakah forum komunikasi antara pengelola dan anggota telah ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Apakah masyarakat terlibat dan berpartisipasi secara sadar dalam organisasi tersebut. 2.2. Organisasi UAB ”Tirta Kencana” dan Partisipasi Masyarakat Secara harafiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, peran serta aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan” (Moeliono, 2004). Menurut Bamberger dan Shams (1989), terdapat dua pendekatan mengenai partisipasi. Pertama, partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumber daya dan prakarsa pemerintah. Kedua, partisipasi harus mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan LSM, di samping peran serta masyarakat. Hal ini sangat penting untuk implementasi proyek yang lebih efisien, mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai. Menurut Simon (1976) pengambilan keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: 1) keputusan seseorang untuk bergabung dan meneruskan berpartisipasi dalam suatu organisasi, dan; 2) keputusan seseorang karena diminta berpartisipasi dalam organisasi. Secara umum pengambilan suatu keputusan dapat melalui beberapa tahapan, berdasarkan pendapat Wahyuni (2003) terdapat 4 (empat) tahapan, yaitu: tahapan orientasi, penilaian, pilihan dan pemulihan keseimbangan. Tahap orientasi adalah
29
tahapan dimana masing-masing anggota menentukan pilihan kegiatan yang dapat mereka lakukan, tukar-menukar informasi dan mengusulkan pemecahan masalah. Tahapan penilaian adalah mengevaluasi berbagai kemungkinan. Tahap pilihan adalah membuang pilihan-pilihan yang tidak dikehendaki dan memilih yang terbaik. Tahapan pemulihan keseimbangan adalah upaya menormalisasi hubungan-hubungan dalam kelompok setelah menghadapi tekanan berat pada saat proses pengambilan keputusan. Dapat dikatakan di sini bahwa seseorang atau anggota kelompok dalam upaya berpartisipasi sangat ditentukan juga atas pertimbangan orientasi, penilaian, pemilihan maupun pemulihan keseimbangan. Pentingnya ketepatan dalam pengambilan keputusan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembentukan maupun keberlangsungan suatu organisasi. Menurut Sastropoetro (1988), partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Sedang, menurut Mubyarto (1985) dalam Sumardjo dan Saharudin, (2005), partisipasi adalah kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri serta anggotanya. Jika dikaitkan dengan pembangunan masyarakat, partisipasi adalah menyangkut keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Ndraha (1990) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat digolongkan ke dalam 5 bentuk: 1) partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial; 2) partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam artian menerima, menerima dengan syarat, maupun menolaknya; 3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan; 4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional; dan 5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai pelaksanaan pembangunan apakah sudah sesuai dengan rencana dan tingkatan hasil yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
30
Menurut Draig dan Mayo dalam Hikmat (2004), partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuhkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan orang dalam suatu kegiatan akan mendorong orang tersebut untuk lebih memperhatikan hidupnya dan menemukan rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan serta mengembangkan keahlian baru. Semakin banyak ketrampilan yang dimiliki, maka semakin baik kemampuan seseorang dalam berpartisipasi. Organisasi UAB ”Tirta Kencana” dalam pengelolaan penyediaan air bersih guna memenuhi kebutuhan anggotanya, tidak lepas dari partisipasi seluruh pihak yang terlibat didalamnya termasuk pengelola atau pengurus dan anggota atau pelanggan. 2.3. Kerangka Berpikir Aspek sosial, ekonomi, budaya yang dimiliki oleh individu atau masyarakat akan menentukan seberapa banyak atau besar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Perbedaan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar akan membagi masyarakat ke dalam masyarakat mampu dan tidak mampu. Masyarakat mampu akan dengan mudah memperoleh pelayanan publik secara layak. Sebaliknya, masyarakat tidak mampu akan sulit mendapatkan pelayanan publik atau bahkan tidak jarang mereka terpinggirkan dari pelayanan publik. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang memiliki keterbatasan sosial, ekonomi dan budaya yang tinggal di perkotaan atau masyarakat perdesaan yang mengalami kesulitan hidup di daerah asalnya kemudian berurbanisasi ke perkotaan untuk mengadu nasib. Kedua golongan masyarakat tersebut, umumnya memilih tinggal di daerah yang strategis dan ekonomis yaitu dekat dengan pusat keramaian perekonomian kota. Daerah yang dekat dengan pusat perekonomian kota dan terjangkau harganya bagi masyarakat tidak mampu, umumnya berupa tanah-tanah liar atau hamparan tanah yang sulit dan terjal di sepanjang bantaran sungai. Karena jumlah penduduk yang tinggal di atas tanah tersebut sangat tinggi, maka daerah hunian
umumnya merupakan kawasan kumuh dengan fasilitas
layanan umum yang sangat terbatas. Seperti, pelayanan jaringan air bersih dari PDAM sangat jarang tersedia bahkan hampir dapat dikatakan tidak ada. Guna memenuhi
kebutuhan
akan
air,
biasanya
masyarakat
tidak
mampu
31
memperolehnya dari bak-bak penampungan air, sumur-sumur umum atau dari sungai. Air merupakan kebutuhan sangat pokok dalam kelangsungan hidup masyarakat. Dan penyediaan air merupakan tanggungjawab Pemerintah. Namun, karena keterbatasan anggaran, maka tidak semua wilayah dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan tersebut. Untuk membantu terpenuhinya air bersih, Pemerintah selanjutnya mengeluarkan kebijakan bagi pihak swasta maupun masyarakat untuk mengusahakan penyediaan air bersih sendiri. Kebijakan pemerintah tersebut disambut baik oleh masyarakat miskin dalam mengelola penyediaan air bersih secara mandiri. Ini pula yang dilakukan oleh masyarakat Jetisharjo, kota Yogyakarta yang tinggal di bantaran lembah sungai Code. Mengingat lokasi medan yang sulit dan tidak ekonomis bagi PDAM membuat jaringan saluran air ke kawasan tersebut, maka masyarakat Jetisharjo dengan kesepakatan bersama membuat paguyuban pengelolaan air bersih. Hal ini dilakukan mengingat terdapatnya 6 sumber mata air yang keluar dari tebing sungai Code yang dapat diberdayakan guna pemenuhan akan air bersih warganya. Dengan bantuan dari berbagai pihak baik dari kelurahan, Pemerintah, Departemen Pekerjaan Umum, lembaga-lembaga swasta dan perguruan tinggi, usaha ini dapat berkembang hingga menjadi Usaha Air Bersih ”Tirta Kencana.” Dengan terbentuknya organisasi UAB ”Tirta Kencana”, maka diperlukan pihak-pihak yang mampu mengelola dan memelihara usaha tersebut agar pemenuhan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara layak, cukup, dan berkelanjutan. Mengingat organisasi tersebut relatif merupakan sesuatu hal yang baru bagi mayoritas masyarakat Jetisharjo yang relatif rendah sosial, ekonomi statusnya, maka sistem pengelolaannyapun masih sangat terbatas dan sederhana, sehingga hasilnyapun tidak atau belum optimal. Berdasarkan teori-teori organisasi dan manajemen, suatu organisasi terdiri atas badan dan bagan, dan yang melakukan
perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan, jika tujuan organisasi ingin dicapai secara berkesinambungan. Dalam badan mencakup struktur organisasi dimana terdapat pengelola atau pengurus dan anggota atau pelanggan. Sedang bagan adalah pelaksanaan kerja dan adanya aturan-aturan yang secara rasional dan formal
32
diberlakukan. Disamping tentunya adanya sarana prasarana, insentif, dan modal baik sosial maupun kapital. Akhirnya, transparansi dan partisipasi sangat diperlukan. Dari persyaratan organisatoris tersebut di atas, UAB ”Tirta Kencana” sekalipun telah memiliki hampir seluruh kriteria organisasi yang ada, namun pengelolaan secara rasional, formal, profesional, pencapaian tujuan nampaknya belum optimal. Oleh karena itu dirasa perlu adanya suatu program penguatan kelembagaan
UAB
”Tirta
Kencana”
agar
tujuan
tercapai
secara
berkesinambungan. Seperti diketahui bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi atau kekuatan yang dapat didayagunakan guna meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, tidak semua masyarakat menyadari hal tersebut, khususnya bagi kelompok miskin yang memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu diperlukan dorongan dan bantuan riel dari pihak lain seperti pemerintah dan pihak swasta maupun perguruan tinggi. Seperti dalam hal keterbatasan kapasitas pengurus dalam pengelolaan organisasi serta sarana dan prasarana yang ada tentunya berpengaruh terhadap seberapa jauh jangkauan pelayanan yang mampu diberikan terhadap anggota. Apakah pelayanan telah memuaskan masyarakat atau masih adakah keluhan dan hambatan dirasakan oleh semua pihak baik pengurus maupun anggota. Seberapa banyak keterlibatan warga dalam pengelolaan UAB ”Tirta Kencana” ini. Semua perlu dievaluasi dan dibenahi guna kepentingan bersama. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.
33
Gambar 1 Kerangka Berpikir
• Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat • Dukungan pemerintah: - Dinas PU - PDAM - Kelurahan • Perguruan Tinggi • Swasta
Keterangan: : mempengaruhi
• -
Keragaan UAB “Tirta Kencana” Modal Jml. Anggota Pemanfaatan sumber air Pelayanan Aturan Partisipasi Manajemen Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan
Program Penguatan Kelembagaan UAB “Tirta Kencana” Keberlangsungan Kelembagaan Pengelolaan UAB “Tirta
Kencana”
