DAFTAR PUSTAKA
Afan Gaffar, 1997. “NGO/LSM, Ruang Pubilk dan avil Society di Indonesia, Diktat Kuliah “Negara dan Civil Society”, Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. Ambar Wulan Tulistyowati, 2009. Polisi dan Politik, Intelijen Kepolisian Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949 ________, 2009. Polisi dan Politik, Jakarta: Rajawali Press. Arni Muhammad, 2005. Komunikasi Organisasi, Jakarta: Bumi Aksara Awhil Luthan, 2000. Perbandingan Sistem Kepolisian di negara-negara Demokratis Awaloedin Djamin, 2009. Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem KeTata Negaraan: Dulu,Kini dan Esok. ________, Posisi Polri dalam Kabinet Persatuan, Jurnal Polisi Indonesia, nomor 4 tahun 2002 ________, Polri Pasca Amandemen UUD 1945 (antara Ideal dan Praktek)” ________, 2000. Sistem Administrasi Kepolisian; Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta: YPIK. Barnard, I, Chester, 1992. Organisasi dan manajemen, Struktur, Perilaku dan proses, Jakarta: Gramedia Dilip K. Das, 1984. Police Practices: An International Review, New York: McGraw-Hill Book Co. Farouk Muhammad, 2003. Menuju Reformasi Polri. ________, Reformasi Kultural Pergeseran Paradigma.
Polri
Dalam
Konteks
Gaus John M., 2008. Reflection on Public Administration, Alabama: University of Alabama press. Giddens, Anthony, 1999. Jalan Ketiga; Demokrasi Sosial Gramedia Jakarta.
Pembaruan
Hartri Putranto, 2011. Dasar Bisnis dan Manajemen. Modul
139
Kuliah. Jakarta: Univesitas Mercubuana. Hudayana, Bambang. 2002. “Profesionalisme TNI dan Polri”. Dalam Arie Sujito dan Sutoro Eko (edt). Demiliterisasi, Demokratisasi, dan Desentralisasi. Yogyakarta: IRE Press. http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-eastasia/timor-leste/180-handing-back-responsibility-totimor-lestes-police.aspx?alt_lang=id Ig.
Wursanto, 2005. Dasar-dasar Yogyakarta: Penerbit Andi
Ilmu
Organisasi.
J.A.F Stoner, 1996. Manajemen, Jakarta: Airlangga Jan Kooiman, 1993. Modem Governance, London: Sage Publication Ltd. James L. Gibson, 1996. Organisasi, Jakarta: Bina Rupa Aksara. Jeff Haynes, 2000. Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga. Bandung: Yayasan Obor. John G. Taylor. 2007. Perang Tersembunyi: Sejarah Timor Timur yang Terlupakan. Diterjemahkan oleh Putri.. Penerbit: Fortilos. Kepolisian abad 21, Pidato pengukuhan profesor, PTIK, 18 September 2004. KPKTI-TL, 2006. Laporan Komisi Penyelidik Khusus dan Independen untuk Timor-Leste, Genewa: 2 Oktober 2006 Lutan, Ahwil, Dkk, 2000. “Perbandingan Sistem Kepolisian di Negara-Negara Demokratis”, Materi Kuliah Mahasiswa PTIK, Jakarta. Makmur Syarif, 2007. Pemberdayaan SDM dan Efektivitas Organisasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mochtar Mos’oed, 1994. Politik Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Moleong, Lexy, 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
140
Noor. M. Aziz, 2011. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian RI Di Masa Depan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara) Jakarta: KEMHUKHAM O’Brien, James A. 2004. Management Information System: Managing Information Technology in the Business Enterprise. Sixth Edition, New York, USA: Mc. GrawHill Panggabean, Rizal. 2002. “Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan”. Dalam Arie Sujito dan Sutoro Eko (eds). 2002. Demiliterisasi, Demokratisasi, dan Desentralisasi. Yogyakarta: IRE Press. Perguruan Tinggi Ilmu Sistem Kepolisian
Kepolisian,2000.
Perbandingan
Philip J. Eldrige, 1995. “Non-Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia’, Oxford University Press. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1272/1999 Tanggal 25 Oktober 1999 Richard L. Draft. 2007. Manajemen Edisi 1, Alih bahasa oleh Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina. Jakarta: Salemba Empat. Sadjijono, 2005. Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance Schein, Edgar H., 1977, Organizational Psychology, New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited. Sidratahta Mukhtar, 2004. Posisi Polisi Sebagai Kelompok Kepentingan Institusional dalam Negara, Jurnal Studi Kepolisian, PTIK, 2004. ________, 2005. Manajemen Keamanan Negara I dan II, makalah, FGD Propatria, dalam pembahasan RUU Kamnas, November 2005. Sujito, Arie, 2002. "Profesionalisme Militer dan Kepolisian". Dalam Desentralisasi dan Demokrasi Lokal: Annual Report Institute for Research Empowerment. Yogyakarta: IRE Press.
141
Sumaryadi, 2005. Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah, Bandung: Citra Utama.
Kebijakan
Sutarto, 1995, Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Sondang P. Siagian, 2006. Peranan Staff dan Manajemerl, Jakarta: Gunung Agung. Ted Geabler dan David Osbom, 1992 “Mewirausahakan Birokrasi’ Vedi R. Hadiz, 1999. Politik Pembebasar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Will Hutton and Anthony Giddens (ed.), 2000. Global Capitalism, New York; The New Press. William G. Doerner and M. L. Dantzker (2000). Contemporary Police Organization and Management: Issues and Trends. Butterworth-Heinemann Press. Winardi, 1980. Pengantar Teori Sistem Dan Analisa Sistem. Karya Nusantara ________, J., 2009. Teori Organisasi dan Pengorganisasian, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Undang-Undang Dasar Republik Demokratik de Timor Leste, 22 Maret 2002 Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Ketetapan MPR RI No. VI/2000 dan No. VII/2000 tentang pemisahannya Polri dan TNI Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Konstitusi RDTL, Tertanggal 22 Maret 2002 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun Kepolisian Nasional Timor Leste
142
2009
Tentang
Kodigu Prosesu Penal Timor Leste (KUHAP Timor Leste) Resolusi DK/PBB No. 1272 Tahun Pemerintah Transisi di Timor Leste
1999
Tentang
Peraturan Pemerintah Transisi No. 1 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemerintah Transisi PBB di Timor Leste Peraturan Pemerintah UNTAET No. 22 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pelayanan Umum Kepolisian Timor Leste
143