I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teknologi pada dasarnya adalah karya intelektual manusia melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (Research and Development). Tidak setiap orang dapat dan mampu melakukan penelitian dan penemuan teknologi yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Penelitian dan penemuan teknologi memerlukan tenaga, pemikiran dan biaya yang besar serta waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, wajar apabila terhadap penemuan tersebut diberi perlindungan hukum, dengan memberikan hak sehingga menjamin adanya kepastian bahwa kepentingan seseorang dilindungi oleh hukum dan teknologi yang telah diberi perlindungan tersebut dapat segera diproduksi agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh umat manusia. Hak tersebut disebut paten.
Negara memberikan paten kepada orang atau badan hukum yang melakukan penelitian dan penemuan yang memenuhi persyaratan tertentu. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten) 1, Paten merupakan hak yang khusus (eksklusif), yaitu hak yang hanya diberikan kepada
1
Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109
2
pemegangnya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut,
atau
untuk
memberi
kewenangan
kepada
orang
lain
guna
melaksanakannya. Dalam kurun waktu tertentu, pihak lain dilarang untuk melaksanakan penemuan tersebut kecuali atas izin pemegang paten yang bersangkutan.
Menurut ketentuan UU Paten, Paten dibedakan menjadi dua, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa diberikan untuk satu atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi, objek patennya adalah produk atau proses, sedangkan paten sederhana hanya diberikan untuk satu invensi, objek patennya adalah produk atau alat. Permohonan pemeriksaan substantif atas paten biasa dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan atau paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya. Paten biasa yang diberikan oleh negara c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen HKI) Kementerian Hukum dan HAM dicatat dan diumumkan. Proses pendaftaran paten memerlukan waktu yang panjang dan lama, yaitu mencapai lima tahun.
Proses yang terlalu lama itu seringkali menjadi kendala bagi para pemohon paten yang ingin invensinya segera diberi perlindungan hukum. Para peneliti dan pengembang teknologi dalam aktifitasnya berpacu dengan waktu. Di satu pihak, mereka ditantang untuk segera menemukan produk dan/atau proses teknologi agar dapat menyelesaikan masalah. Di lain pihak, mereka terbentur pada proses pendaftaran paten yang lama. Padahal, invensi dan pengembangan teknologi memerlukan investasi dan biaya yang besar sehingga dengan diberikannya paten,
3
pihak inventor, pemodal, pemerintah, dan masyarakat dapat segera memanfaatkan hasil invensi teknologi yang ditemukan itu. Salah satu pihak yang aktif melakukan penelitian dan pengembangan teknologi adalah Badan pengkajian dan penerapan teknologi (selanjutnya disebut BPPT). BPPT merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Hasil penelitian BPPT mengalami kendala dalam permohonan memperoleh Paten, khususnya mengenai lamanya proses penyelesaian suatu aplikasi Paten di Kantor Direktorat Paten. Paten yang diperoleh oleh BPPT sebelum tahun 2006 selesai diproses oleh kantor Dirjen HKI setelah tahun ketujuh. Hal itu sangat merugikan karena invensi yang seharusnya dapat segera digunakan menjadi tertunda pemanfaatannya, berdasarkan pengalaman dari lamanya proses penyelesaian aplikasi patennya tersebut, akhirnya BPPT memutuskan untuk melakukan usaha percepatan perolehan paten. Oleh karena itu, Unit Pengelola HKI Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi c.q. Bagian Hukum dan HKI sejak tahun 2006 sudah melakukan penelitian dan pengkajian sebagai usaha untuk mempercepat proses aplikasi paten produk BPPT, yaitu Sistem Penghasil Risalah dan/atau Ringkasan Risalah Pertemuan dengan Nomor Paten ID P0027899 yang tercepat prosesnya di Kantor Dirjen HKI dengan jangka waktu proses hanya 15 bulan. Oleh karena itu, BPPT dianggap sebagai perintis (pioneer) oleh Dirjen HKI karena mampu melakukan percepatan paten, sehingga invensinya dapat segera dipakai dan diterapkan, serta tidak ditiru, mendapat perlindungan hukum, dan penegakan atau pelaksanaan haknya.
BPPT sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen pun memiliki peran di dalam menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu
4
pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian dukungan dalam hal motivasi, sumber daya, serta dukungan dana untuk para inventor yang menciptakan suatu invensi yang memang bermanfaat bagi orang banyak, agar dapat mempatenkan invensinya tersebut. BPPT bergerak karena adanya undang-undang yang mengatur, yaitu Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
BPPT dalam ketentuan undang-undang tersebut
dituntut
untuk
segera
mendaftarkan invensinya, karena teknologi yang diciptakan oleh BPPT bukan hanya untuk diteliti dan dikaji saja, namun teknologi tersebut adalah teknologi yang dapat dimanfaatkan dan diterapkan. Sehingga apabila melalui proses permohonan perolehan paten yang terlalu lama, momentum untuk penggunaan teknologi tersebut akan menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan paten agar teknologi tersebut mendapat momentum yang tepat untuk segera digunakan. Pengajuan permohonan percepatan paten tersebut juga terbuka bagi lembaga penelitian dan pengembangan dari instansi lain di luar BPPT yang ingin mengajukan permohonan percepatan paten, lembaga tersebut dapat mengikuti syarat dan prosedur yang dilakukan oleh BPPT sesuai dengan ketentuan UU Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Paten.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Percepatan Perolehan
5
Paten Hasil Penelitian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten”.
B. Rumusan Masalah dan Lingkup Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses percepatan paten pada produk BPPT. Dalam permasalahan itu, mencakup permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan tentang perolehan percepatan pendaftaran Paten yang didapatkan BPPT? 2. Apa sajakah persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPPT untuk memperoleh percepatan Paten? 3. Bagaimanakah prosedur percepatan Paten hasil penelitian BPPT?
Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang ilmu hukum ekonomi, yaitu tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya bidang Paten. Lingkup materi penelitian ini adalah percepatan memperoleh Paten Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai: 1. Pengaturan tentang perolehan percepatan pendaftaran Paten yang didapatkan BPPT;
6
2. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPPT untuk memperoleh percepatan Paten; 3. Prosedur percepatan Paten hasil penelitian BPPT. D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan secara teoritis Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan terutama dalam pemahaman bidang ilmu hukum perdata ekonomi, khususnya dalam bidang HKI yaitu Hukum Paten. 2. Kegunaan secara praktis Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai : a. Sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum Paten. b. Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi kepada pembaca mengenai HKI. c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
