I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.
Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan antara lain mencakup: (1) pembangunan ekonomi, menitikberatkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensial, meningkatkan produktifitas pertanian dan non pertanian, memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-sektor pelayanan publik secara meluas, (2) pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara
2
keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat, (3) Pembangunan kelembagaan yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya, penguatan lembaga, (4) pembangunan
fisik
dan
sosial,
diantaranya
adalah
memperbaiki
serta
meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur (Adisasmita, 2013: 35).
Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik dan sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar daerah di Indonesia, infrastruktur yang biasa sering disebut sebagai sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyaraktanya. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial seperti penolakan dari masyarakat terhadap infarastruktur yang telah terbangun. (www.pu.go.id diakses tanggal 20 Desember 2013)
3
Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah pembangunan di bidang fisik dan sosial. Hal Ini dapat diwujudkan melalui perbaikan fasilitas infrastruktur yang ada. Dimana, infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti halnya sarana jalan keberadaannya merupakan modernisasi bangsa yang penyediaannya merupakan salah satu aspek penting guna meningkatkan kelancaran produktivitas sektor produksi dan yang tak kalah pentingnya infrastruktur jalan ini juga dapat berperan sebagai pendukung dalam menciptakan dan meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat dalam beraktivitas. (www.bappenas.go.id diakses 19 Desember 2013).
Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti hal nya jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sarana perlistrikan, sarana irigasi dan sarana transportasi juga sering dikaitkan sebagai pemicu perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu kawasan. Dengan mudah kita dapat menilai perbedaan kesejahteraan suatu kawasan hanya dengan melihat dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di dalamnya. Terkait dengan hal tersebut di atas, untuk itu kedepannya percepatan pembangunan infrastruktur semakin penting untuk lebih diperhatikan, hal ini didasarkan pada manfaat dari keberadaan infrastruktur seperti halnya jalan yang dapat berperan sebagai sarana pembuka keterisolasian suatu wilayah dari dunia luar sehingga dengan adanya infrastruktur ini, diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya.
Dewasa ini pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih di perhatikan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan prasarana
4
infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima program pembangunan
dari
pemerintah
tanpa
melihat
pembangunan
apa
yang
sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat kemudian menganggap pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Dengan kondisi yang seperti ini menyebabkan infrastruktur yang telah terbangun tadi fungsinya menjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dan tidak tepat waktu yang pada akhirnya infrastruktur yang telah terbangun tadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
Permasalahan
pembangunan
yang
muncul
di
daerah
pedesaan,
dapat
ditanggulangi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya yaitu dengan perbaikan infrastruktur yang ada di daerah pedesaan. Berdasarkan
hal
tersebut,
pemerintah
mulai
memperkenalkan
program
pembangunan yang melibatkan masyarakat dimulai dari tahapan pengusulan kegiatan atau proyek sampai dengan pemeliharaannya. Salah satu program dengan
5
pelibatan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan).
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan PNPM mandiri telah melaksanakan program PPIP yang dimulai pada tahun 2007 sampai tahun 2012. PPIP berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan desanya sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan dan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan agar hasil pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasikan secara partisipatif. (www.pu.go.id diakses tanggal 9 Oktober 2013)
Tahun 2012 ini Dinas Cipta Karya Telah menargetkan ada 5000 desa yang menjadi sasaran program PPIP PNPM Mandiri. Program PPIP PNPM Mandiri ini mencakup pembangunan berbagai infrastruktur pedesaan mulai dari jalan perdesaan, irigasi pedesaan, air minum pedesaan, serta infrastruktur sanitasi pedesaan. Program ini bukan sekedar program fisik saja tetapi benar-benar dirancang untuk membangun desa dan masyarakatnya. Atas dasar tersebut dalam penyelenggaraannya
program
ini
dilaksanakan
berdasarkan
pada
tujuh
6
pendekatan, yakni pemberdayaan masyarakat, keberpihakan kepada yang miskin, otonomi dan desentralisasi, partisipatif, keswadayaan, keterpaduan program pembangunan, dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. (www.ciptakarya.pu.go.id diakses 20 Desember 2013)
Biaya yang dialokasikan untuk PPIP PNPM Mandiri bagi setiap desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 250.000.000 dalam bentuk dana bantuan infrastruktur perdesaan. Titik berat kegiatan ini adalah peningkatan infrastruktur pedesaan yang meliputi sarana jalan transportasi pedesaan, sanitasi pedesaan, air minum pedesaan, drainase pedesaan, dan irigasi pedesaan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur pedesaan. Saat ini lokasi PPIP PNPM Mandiri tersebar di 32 pemerintah provinsi, dan 344 kabupaten/kota dengan rincian 2000 desa didanai melalui dana APBN dan 3000 desa didanai melalui dana APBN-P dengan sasaran lokasi mengikuti ketetapan SK Menteri Pekerjaan Umum. (www.bpkp.go.id diakses tanggal 10 Oktober 2013)
Berdasarkan : a. SK Kementerian Pekerjaan Umum No. 131/KTPTS/M/2012 tanggal 1 juni 2012 Tentang Penetapan Desa Sasaran Program PPIP tahun 2012. b. Pedoman pelaksanaan PPIP-PNPM Mandiri. c. Peraturan dirjen Perbendaharaan tentang Mekanisme Pencairan Dana PPIP. d. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor. 106.A/KPTS/D.14/2012. Tanggal 27 Februari 2012 tentang District Project Implementation Unit
7
(DPIU)
program
percepatan
pembangunan
infrastruktur
pedesaan
Kabupaten Lampung Tengah. Menetapkan Desa Fajar Bulan sebagai salah satu desa yang mendapatkan program PPIP PNPM Mandiri tahun 2012. (Dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan program PPIP Tahun 2012)
Desa Fajar Bulan adalah desa yang berlokasi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Desa Fajar Bulan memiliki luas wilayah 1.692,5 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 5461 jiwa dan mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai buruh pertanian. Desa Fajar Bulan termasuk dalam desa tertinggal hal ini didasarkan pada kondisi kesejahteraan sosial masyarakatnya yang masih didominasi oleh masyarakat dari golongan Miskin hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya KK dari golongan miskin yang totalnya mencapai 640 jiwa. Selain itu pada tingkat pendidikan masyarakatnya juga lebih didominasi dari lulusan sekolah dasar yang mencapai jumlah 920 orang. (Dokumen RPJM Desa Fajar Bulan Tahun 2011-2015).
Keterbatasan yang dialami masyarakat desa Fajar Bulan ini diperparah dengan kondisi sarana dan prasarana Desa Fajar Bulan yang masih minim seperti halnya sarana jalan yang merupakan akses utama bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari kondisinya masih belum layak karena jalan yang ada hanya sebatas jalan tanah yang kondisinya sulit dilalui terlebih jika musim penghujan tiba. Hal ini tentunya sangat menyulitkan masyarakat yang ingin melakukan aktifitasnya.
8
Berikut ini adalah tabel infrastruktur yang pernah dibangun di Desa Fajar Bulan diantaranya:
Tabel 1. Pembangunan Infrastruktur di Desa Fajar Bulan No
Tahun
Kegiatan Pembangunan
Sumber dana
1
1973
Pembangunan balai kampung
2
1981
Pembangunan jembatan
APBN
3
1981
Pembangunan SD 1 Fajar Bulan
APBN
4
1983
Pembangunan SD 1 Impress Fajar Bulan
APBN
5
1986
Pembangunan SD 2 Fajar Bulan
APBN
6
1986
Pembangunan SD 3 Fajar Bulan
APBN
7
1986
Pembangunan gedung TK Al Furqon
APBN
8
2001
Pembangunan TK pertiwi
APBD
9
2001
Pembangunan jalan telford dusun IV
10
2005
Pembangunan jalan onderlagh dusun V
APBN
11
2005
Pembangunan jalan telford dan talud
APBN
12
2005
Pembangunan jalan telford dusun 1 dan 2
APBN
13
2005
Pembangunan gorong-gorong dan talud dusun 1
APBN
14
2006
Pembangunan jalan telford dusun 1 dan 2
APBN
15
2006
Pembangunan gedung SMA swasta
Pihak ke tiga
16
2007
Pembangunan jalan telford dusun V
APBN
17
2007
Pembangunan jalan telford dusun I,II dan III
APBN
18
2007
Pembangunan jalan telford dusun III
APBN
19
2008
Rehabilitasi masjid nurul iman dusun 1
Swadaya
20
2008
Rehabilitasi musolah nurul falah
Swadaya
21
2008
Pembangunan jalan telford dusun IV
22
2009
Rehabilitasi musolah Al huda dusun III
Swadaya
23
2009
Rehabilitasi musolah dusun II
Swadaya
24
2009
Pembangunan jalan telford dusun IV
APBN
25
2010
Rehabilitasi kantor kepala desa
ADK
26
2010
Pembangunan jalan telford dusun VI
APBN
Sumber: RPJM Desa Fajar Bulan tahun 2011-2015
DPD
Swadaya
APBN
9
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Fajar Bulan pernah beberapa kali dilakukan hanya saja mengingat luas wilayah Desa Fajar bulan yang mencapai 1692,5 Ha dengan total panjang jalan yang mencapai 17800 Meter, dari total panjang jalan tersebut 9100 dantaranya masih sebatas jalan tanah biasa sehingga walaupun telah dilakukan beberapa kali proses pembangunan jalan namun hal ini masih dirasa kurang.
Pernyataan masih minimnya kondisi sarana dan prasarana jalan yang ada di Desa fajar bulan juga diungkapkan oleh Suganda selaku kaur pembangunan Desa Fajar Bulan: “Dari total keseluruhan panjang jalan yang ada di 6 dusun yakni 17800 meter, 9100 meter diantaranya masih sebatas jalan tanah yang kondisinya masih sangat minim, jalan tersebut diantaranya terdapat di Dusun Bangun Sari. padahal jalan yang ada di dusun tersebut sering digunakan masyarakat sebagai akses untuk mengeluarkan hasil pertanian berupa tanaman holtikultura, palawija, dan hasil perkebunan untuk selanjutnya diangkut keluar desa untuk kemudian di pasarkan ataupun diolah di pabrik-pabrik pengolahan. Selain digunakan sebagai akses untuk mengangkut hasil pertanian, jalan ini juga digunakan sebagai akses masyarakat untuk menjangkau pusat-pusat pelayanan sosial dan sarana pendidikan”. (hasil wawancara 4 Juni 2014)
Melihat masih minimnya infrastruktur jalan yang ada di Desa Fajar Bulan, Tepatnya di dusun bangun sari membuat keberadaanya sudah sangat mendesak untuk dilakukannya pembangunan infrastruktur ini, karena infrastruktur seperti halnya jalan pedasaan yang baik merupakan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat yang mana keberadaanya harus disediakan oleh pemerintah. sarana jalan di wilayah pedesaan dapat menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi masyarakat desa karena dengan adanya sarana jalan yang baik hal ini merupakan salah satu upaya untuk membuka keterisolasian akses wilayah di pedesaan dari
10
pusat-pusat produksi dan tempat-tempat distribusi atau pemasaran barang dan jasa yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
Sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan di atas terkait minimnya infrastruktur jalan yang ada di Desa Fajar Bulan tersebut maka Desa Fajar Bulan melalui program PPIP telah melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa jalan desa yang berlokasi di Dusun Bangun Sari dengan spesifikasi panjang jalan mencapai 1446 Meter dan lebar 2,5 Meter dengan total penerima manfaat dari infrastruktur ini mencapai 634 jiwa yang mana 176 diantaranya adalah dari golongan KK miskin. Jalan yang dibangun di Dusun Bangun sari ini adalah jenis jalan telford, yaitu jalan yang mana konstruksinya terdiri dari batu pecah berukuran besar yang disusun menghadap ke atas atau berdiri dengan batu pecah yang lebih kecil mengisi rongga bagian atasnya kemudian dipadatkan dengan mesin gilas untuk selanjutnya ditaburi dengan pasir. Jalan ini dipilih karena konstruksinya yang cukup kuat terutama sebagai pondasi jalan karena materialnya terdiri dari campuran batu-batu besar dan batu kecil yang disusun dengan tangan satu per satu..
Berdasarkan pemaparan di atas, untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP PNPM Mandiri) Oleh Aparatur Desa dan Masyarakat Untuk Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin (Studi Pada Desa Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012)
11
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah implementasi program pembangunan infrastruktur pedesaan oleh aparatur desa dan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat miskin di Desa Fajar Bulan tahun 2012 ? 2. Bagaimana dampak program PPIP terhadap akses pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di Desa Fajar Bulan? 3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program pembangunan infrastruktur pedesaan oleh aparatur desa dan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat miskin di Desa Fajar Bulan tahun 2012?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 1. Untuk
mendeskripsikan
dan
menganalisis
pembangunan infrastruktur pedesaan oleh
implementasi
program
aparatur desa dan masyarakat
dalam meningkatkan akses masyarakat miskin di Desa Fajar Bulan tahun 2012. 2. Untuk mengetahui dampak dari program PPIP terhadap akses pelayanan
infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di Desa Fajar Bulan.
12
3. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi
program pembangunan infrastruktur pedesaan oleh aparatur desa dan masyarakat untuk meningkatkan akses masyarakat miskin di Desa Fajar Bulan tahun 2012.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian bagi studi Administrasi Negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan.
2. Secara praktis Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi aparatur desa dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur pedesaan.
