I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melanjutkan pembangunan secara berkesinambungan, baik pemerintah maupun masyarakat secara perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Peningkatan aktivitas pembangunan berarti peningkatan kebutuhan akan kesediaan dana, dan hal ini dapat dipenuhi melalui pinjam meminjam yang memanfaatkan jasa lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang
2
dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Berbagai lembaga keuangan telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan. Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar yaitu : 1. Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Yang termasuk lembaga keuangan bank meliputi Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Pembangunan Rakyat. 2. Lembaga keuangan bukan bank, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan
mengeluarkan surat
berharga
dan
menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank. Bidang usaha yang termasuk lembaga keuangan bukan bank meliputi asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek. 3. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Yang dapat melakukan kegiatan dalam lembaga pembiayaan adalah bank, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan pembiayaan. Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri
3
Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.1 Lembaga perbankan merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana selain lembaga perbankan adalah badan usaha koperasi, sebagai suatu badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu ataupun satu-satunya kegiatan usaha yang dilakukannya. Kegiatan usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan menghimpun dana dari anggota koperasi, kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada anggota koperasi yang bersangkutan.2 Koperasi telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman dengan debitur sebagai pihak yang berhutang. Koperasi memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian, karena koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya. Kegiatan pinjam-meminjan uang yang terjadi umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. 1
Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan .Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hal 9-13 G. Kartasapoetra, et.al. Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945. Jakarta: Rineka Cipta. 2001. hal 104 2
4
Kewajiban untuk menyerahkan jaminan hutang oleh debitur dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang atau dengan istilah lain dengan Perjanjian Kredit. Pada umumnya kreditur mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada debitur.3 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan suatu ketentuan mengenai jaminan dalam pemberian kredit. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut “Bank Indonesia menerapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan”.4 Kegiatan pinjam meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan lainnya termasuk badan usaha koperasi. Lembaga keuangan umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk menyerahkan suatu barang atau benda sebagai objek jaminan utang kepada kreditur. Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitur. Keberadaan 3
M.Bahsan. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers, 2010. hal 1-2 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.2002. hal 14
5
jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko dalam penyaluran kredit apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikeluarkan. Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit salah satunya adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah salah satu jaminan yang merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitur pemberi fidusia dengan kreditur sebagai penerima fidusia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan definisi dari fidusia, yaitu : “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Hal ini membuat kedudukan kreditur terhadap barang jaminan tersebut menjadi lemah, sehingga diperlukan suatu perjanjian yang mampu memberikan keamanan bagi pihak kreditur. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau biasa disebut dengan perjanjian kredit. KSP Kopdit Mekar Sai merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mempraktekkan jaminan fidusia dalam pemberian kreditnya. Dalam pemberian kredit tersebut KSP Kopdit Mekar Sai memiliki pedoman yang mengatur syaratsyarat dan prosedur perjanjian yang dibuat dengan surat perjanjian kredit. Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia ini sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga
6
diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Jaminan Fidusia yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dan menuliskannya ke dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada KSP Kopdit Mekar Sai)”. B. Masalah dan Pokok Bahasan 1. Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka yang menjadi fokus masalah skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada KSP Kopdit Mekar Sai? 2. Pokok Bahasan Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah : 1. Syarat dan prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada KSP Kopdit Mekar Sai; 2. Akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia; 3. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia;
7
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dari syarat dan prosedur perjanjian kredit lalu akibat hukum jika debitur melakukan wanprestasi serta perlindungan hukum bagi kreditur. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah hukum keperdataan. D. Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis syarat dan prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada KSP Kopdit Mekar Sai; b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada KSP Kopdit Mekar Sai; c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada KSP Kopdit Mekar Sai; E. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kegunaan Teoritis Penelitian
ini
dapat
berguna
sebagai
sumbangan
pemikiran
dan
perkembangan pengetahuan ilmu hukum ekonomi mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
8
2. Kegunaan Praktis a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata ekonomi. b. Untuk menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan masalah dan pokok bahasan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia; c. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelasaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung
