1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada umumnya tujuan dari pendirian suatu perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan, demi tercapainya kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Beberapa faktor yang turut menunjang tercapainya tujuan perusahaan adalah modal, tanah, alat-alat produksi, kewiraswastaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Keberhasilan suatu perusahaan bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki, justru salah satu faktor yang sangat menentukan tercapainya tujuan suatu perusahaan terletak pada sumber daya manusianya, yaitu tenaga kerja. Untuk itu pembinaan dan pengembangan tenaga tenaga kerja harus diperhatikan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dalam suatu hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja, pihak tenaga kerja di dalam melaksanakan tugasnya akan selalu dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut tantangan dan risiko. Oleh karena itu, pengusaha sebagai pemilik ataupun sebagai pemimpin perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaaan baik terhadap tenaga kerja maupun keluarganya. Risiko dan tantangan yang dihadapi tenaga kerja tersebut
2
antara lain kecelakaan kerja, cacat, sakit, tunjangan hari tua bahkan tunjangan bagi keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia. Untuk mencapai kesejahteraan tenaga kerja yang dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan itu, diperlukan adanya penyelenggaraan jaminan sosial yang layak bagi tenaga kerja. Pemerintah secara khusus telah mengeluarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih dikenal dengan sebutan Jamsostek. Untuk membantu pengusaha dalam menjalankan kewajibannya terhadap tenaga kerja, Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 17 Februari 1992. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 selanjutnya di sebut UU Jamsostek. Menurut Pasal 4 UU Jamsostek, perusahaan dan tenaga kerja wajib untuk ikut serta dalam program jamsostek. Sedangkan pada Pasal 6 ditetapkan bahwa Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua serta jaminan pemeliharaan kesehatan. Namun demikian, penyelenggaraan jamsostek ditentukan lebih lanjut pada jumlah tenaga kerja atau jumlah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja setiap bulannya seperti yang telah ditetapkan pada peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jamsostek pada Pasal 2 angka 3 yaitu Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, wajib mengikutsertakaan tenaga kerjanya dalam penyelenggaran jaminan sosial tenaga kerja.
3
Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi : "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan. Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja adalah program pemerintah, untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia, dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan
kerja. Hubungan
kerja tentunya
membutuhkan perlindungan,
pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan . PT. Sugar Group Companies yang merupakan salah satu pabrik Gula di Indonesia tentunya juga ingin meningkatkan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan pekerjanya. Dalam hal ini bentuk perlindungan, pemeliharaan. dan peningkatan pekerja pada PT. Sugar Group Companies diselenggarakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) demi peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan kesejahtraan pekerjanya. Pada awalnya tidak ada langkah yang diambil untuk mengurangi kecelakaan kerja, karena apabila kecelakaan kerja maka pengusaha mempekerjakan tenaga baru untuk pekerjaan tersebut. Lama kelamaan seiring ilmu pengetahuan yang semakin meningkat, maka membiarkan korban tanpa menanggung kerugian bagi si-pekerja tersebut merupakan hal yang tidak manusiawi. Akhirnya para pekerja meminta kepada pengusaha untuk mengambil langkah guna menanggulangi masalah kecelakaan kerja yang terjadi. Dari uraian latar belakang masalah di atas, Maka penulis tertarik untuk melakukan
4
penelitian dengan judul asuransi kecelakaan kerja bagi karyawan di PT Sugar Group Companies
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 1. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah yang telah dikenakan diatas sekiranya, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : a. Bagaimana hubungan hukum dalam perikatan asuransi PT. Jamsostek? b. Bagaimana mekanisme kepesertaan program Jamsostek? c. Bagaimana mekanisme pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja oleh PT. Jamsostek bagi karyawan PT. Sugar Group Companies? Pokok Bahasan a. Hubungan hukum dalam perikatan asuransi PT. Jamsostek (Persero) b. Syarat kepesertaan program Jamsostek c. Prosedur kepesertaan program Jamsostek d. Syarat pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja oleh PT. Jamasostek (Persero) bagi karyawan PT. Sugar Group e. Prosedur pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja oleh PT. Jamasostek bagi karyawan PT. Sugar Group
2. Ruang Lingkup
5
Ruang lingkup penelitian meliputi: lingkup pembahasan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek. Sedangkan lingkup bidang ilmu bagian hukum keperdataan adalah Hukum Asuransi.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada pokok bahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui hubungan hukum dalam perikatan asuransi PT. Jamsostek (Persero) b. Untuk mengetahui mekanisme kepesertaan program Jamsostek c. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan klaim asuransi kecelakaan kerja oleh PT. Jamsostek (Persero) bagi karyawan PT. Sugar Group Companies
2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum perdata khususnya Hukum Asuransi. b. Kegunaan Praktis (1) Sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai Hukum Asuransi.
6
(2) Sumber acuan/referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, pengusaha dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan bisnis, dll pihak yang membutuhkan. (3). Sebagai referensi untuk penelitian mahasiswa selanjutnya. (4). Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
