I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Kemiskinan merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh setiap negara di dunia. Sektor pertanian salah satu sektor lapangan usaha yang selalu diindentikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan yang terjadi di sektor pertanian pada umumnya ada di wilayah perdesaan, hal ini dikarenakan wilayah perdesaan adalah daerah yang kurang akses informasi dan teknologi. Selain itu, daerah perdesaan mengalami pembangunan yang tidak maju tidak demikian seperti di wilayah perkotaan. Kontribusi sektor pertanian dalam penyerapan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan menduduki urutan kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan. Kontribusi sebesar 15,8 persen pada tahun 2009 menjadi 16,1 persen pada tahun 2010 merupakan hasil nyata bahwa pertanian memberikan pengaruh positif pada perkembangan ekonomi mikro dan pendapatan masyarakat menengah ke bawah. Pada Tabel 1 dapat dilihat perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dari tahun ke tahun. Tabel 1. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap Produk Domestik Bruto Nasional 2008-2010 Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan Jasa-jasa
2008
%
Tahun 2009 %
549.452
15,0
659.675
15,8
(Milyar Rupiah) Laju (%) 2010* % 760.792
16,1
3,56
401.898
11,0
428.216
10,3
519.896
11,0
0,30
1.011.427
27,6
1.098.575
26,4
1.175.011
24,9
-5,16
30.201
0,8
34.832
0,8
37.472
0,8
-1,93
303.573
8,3
406.369
9,8
480.996
10,2
10,97
509.257
13,9
548.493
13,2
660.518
14,0
0,37
227.158
6,2
260.522
6,3
296.088
6,3
0,46
270.749
7,4
300.555
7,2
331.396
7,0
-2,65
356.803
9,7
425.589
10,2
465.605
9,8
0,61
4.727.775
100,0
Produk Domestik Bruto 3.660.520 Sumber : BPS, 2010 (diolah) Ket: *sementara
100,0
4.162.727
100,0
Dari Tabel 1 dapat dilihat kenaikan sektor lapangan usaha pertanian mengalami kenaikan terus dari tahun 2008 ke tahun 2010 dengan laju rata-rata sebesar 3,56 persen pertahun. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor lapangan usaha yang masih menjadi pilihan utama oleh masyarakat Indonesia dalam mencari pekerjaan khususnya wilayah perdesaan. Secara implisit dapat dijelaskan bahwa tingkat produktivitas yang rendah serta penerimaan pendapatan yang sangat rendah terjadi di sektor pertanian juga turut mempengaruhi penggunaan tenaga kerja di sektor usaha masing-masing, sehingga yang terjadi adalah peningkatan jumlah penduduk miskin baik di kota maupun di desa. Hasil perhitungan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 2 menunjukkan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun baik di kota maupun di desa terus menurun. Pada Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2010 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 5,322 juta menjadi 4,774 juta jiwa yang sebagian besar penduduk miskin banyak terdapat di wilayah perdesaan sebesar 51 persen. Tabel 2. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2010 No Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (000) Kota Desa K+D
% Penurunan Penduduk Miskin K+D (%)
Garis Kemiskinan K+D (Rp)
P1* (%) K+D
P2** (%) K+D
13
176.216
2,17
0,6
1
2008
2.617
2.705
5.322
2
2009
2.531
2.452
4.984
12
191.985
1,95
0,50
3
2010
2.351
2.423
4.774
11,3
201.138
1.93
0.52
12,08
189.780
2,06
0,54
Rata-rata 2.499 2.527 5.027 Sumber : BPS (2010) Keterangan : *indeks kedalaman kemiskinan **indeks keparahan kemiskinan
Dilihat dari sisi mata pencaharian penduduk desa, dapat dikatakan kemiskinan masih mayoritas terjadi pada penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pada umumnya masalah kemiskinan sangat erat dengan hubungannya dengan 1
pertanian. Menurut Hakim (2008) , beberapa masalah pertanian yang dimaksud
yaitu pertama, sebagian besar petani Indonesia sulit untuk mengadopsi teknologi 1
Lukman Hakim .2008. Kelembagaan & Kemiskinan Indonesia .http://www.google.com//kelembagaan//html. (20 Agustus 2011)
2
sederhana untuk meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Tidak sedikit petani yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan ruang gerak petani terhadap fasilitas yang dimiliki sehingga membuat petani menjadi tertutup dan lambat dalam merespon perubahan yang terjadi di dunia luar. Kedua, petani mengalami keterbatasan pada akses informasi pertanian. Adanya penguasaan informasi oleh sebagian kecil pelaku pasar komoditas pertanian menjadikan petani semakin tersudut. Terlihat dari realitas ketidaktahuan petani akan adanya HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan pembelian oleh oknum terhadap hasil pertanian dibawah harga yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga tidak sedikit dari petani yang tidak memperoleh keuntungan dari hasil pertaniannya bahkan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar petani Indonesia tidak mengandalkan dari sektor pertanian, tetapi dari luar sektor petanian seperti kerja sampingan buruh pabrik, kuli bangunan dan lain sebagainya. Ketiga, petani memiliki kendala atas sumberdaya manusia yang dimiliki. Terlihat dari rendahnya pendidikan yang dimiliki petani. Ini terjadi karena masih adanya stigma atau pandangan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa menjadi petani adalah karena pilihan terakhir dikarenakan tidak memperoleh tempat di sektor lain. Faktor penyebab lainnya adalah pemerintah yang berpihak pada sektor industri dari pada sektor pertanian yang berdampak pada semakin menyempitnya lahan yang dimiliki oleh petani akibat konversi lahan menjadi lahan industri maupun pemukiman. Keempat, masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani. Masalah modal tersebut diantaranya adalah sebagian besar petani mengalami kekurangan modal untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya, belum adanya asuransi pertanian masih adanya praktek sistem ijon dan sistem perbankan yang kurang peduli kepada petani2. Jika di dalami lagi permasalahan yang dihadapi petani adalah kekurangan modal untuk membeli input produksi pertanian. Peran kelompok tani sebagai lembaga desa yang mengayomi atau menyediakan sarana produksi pertanian perlu 2 Apriyantono, A. 2004 Pembangunan Pertanian di Indonesia.http://www.pdfgeni.com//pertanian indonesia.html. [17 April 2009].
3
mendapat dukungan dari semua pihak terutama pemerintah. Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan sangat terbatas karena lembaga keuangan perbankan dan non perbankan menerapkan prinsip 5-C (Character, Collateral, Capacity, Capital dan Condition) dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani. Secara umum, usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi, sedangkan skim kredit masih terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi dan sampai saat ini belum berkembangnya lembaga penjamin serta belum adanya lembaga keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Syahyuti, 2007). Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono telah mencanangkan program Revitalisasi Pertanian pada tanggal 11 Juni 2005 dengan program-program utama antara lain: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani serta Pengembangan Sumberdaya dan Pemantapan Pemanfaatannya, baik di bidang perikanan maupun kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Salah satu program jangka menengah (2005-2009) yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI adalah memfokuskan pada pembangunan pertanian perdesaan. Langkah yang ditempuh adalah melalui pendekatan pengembangan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. Melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor PERMENTAN Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2011 dibentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP merupakan program terobosan Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta antar sub sektor. PUAP berbentuk fasilitasi bantuan modal usaha petani anggota baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Program PUAP memiliki tujuan antara lain: (1) Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. (2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani. (3)
4
Memberdayakan
kelembagaan
petani
dan
ekonomi
perdesaan
untuk
pengembangan kegiatan usaha agribisnis. (4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dicanangkan pada tahun 2008. Melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai pelaksana langsung program PUAP diharapkan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Penyaluran dana ini difokuskan pada daerah-daerah tertinggal yang memiliki potensi pertanian agribisnis. Berdasarkan kebijakan teknis program PUAP, sebaran lokasi PUAP meliputi 33 provinsi, 379 kabupaten atau kota, 1.834 kecamatan miskin dan 10.524 desa miskin. Salah satu provinsi yang menerima PUAP adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini merupakan daerah penghasil beras terbesar nasional (Lampiran2). Jumlah kuota untuk Jawa Barat adalah sebanyak 529 desa yang terbagi dalam 17 kabupaten dan 2 kota3. Adapun kabupaten dan kota yang mendapatkan program PUAP dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Daftar Desa Penerima Dana PUAP Di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Jumlah Kec Desa 1 Kabupaten Bandung 16 25 2 Kabupaten Bandung Barat 6 30 3 Kabupaten Bekasi 5 20 4 Kabupaten Bogor 10 25 5 Kabupaten Ciamis 11 29 6 Kabupaten Cianjur 11 35 7 Kabupaten Cirebon 11 35 8 Kabupaten Garut 12 35 9 Kabupaten Indramayu 8 35 10 Kabupaten Karawang 11 35 Jumlah 101 304 Rata-rata 10 30
No
Nama Kabupaten/Kota
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jumlah Nama Kabupaten/Kota Kec Desa Kota Banjar 1 6 Kota Depok 5 6 Kabupaten Kuningan 11 33 Kabupaten Majalengka 11 35 Kabupaten Purwakarta 4 20 Kabupaten Subang 14 35 Kabupaten Sukabumi 17 35 Kabupaten Sumedang 13 35 Kabupaten Tasikmalaya 9 20 Jumlah Rata-rata
85 9
225 25
Sumber: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Deptan (PUAP), 2008
3
Departemen Pertanian.2008. Petunjuk Teknis PUAP.
5
I.2 Perumusan Masalah Permodalan dan akses informasi merupakan permasalahan yang dihadapi petani di perdesaan. Sumber modal yang bisa di dapat dari lembaga bank dan non bank belum bisa di akses dengan mudah oleh petani dikarenakan keterbatasan dan ketidaktahuan yang dimiliki petani. Petani sebagai debitor dan bank sebagai kreditur tidak memiliki titik temu atau kesepakatan dikarenakan pihak debitur tidak memiliki agunan atau jaminan yang jelas untuk mengajukan kredit pinjaman. Di sisi debitor, karakteristik dari sebagian besar petani yakni masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak atau belum memiliki badan usaha resmi, keterbatasan aset yang dimiliki, memiliki lahan yang sempit, bermodal rendah, minim teknologi serta jumlah tenaga kerja yang banyak. Sementara itu, di sisi kreditor sebagai lembaga pemodal menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, izin resmi serta adanya jaminan. Keterbatasan petani dalam mengakses sumber modal makin menguatkan petani mengalami beragam tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan sosial. Tekanan ekonomi berhubungan langsung dalam pengadaan sarana produksi meliputi bibit, pupuk maupun obat-obatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu tekanan sosial lebih bersifat kepada penilaian sebagian besar masyarakat di luar petani yang menilai bahwa petani itu terbelakang dan tertinggal karena tidak mempunyai keinginan untuk maju. Ini yang menyebabkan sebagian besar petani mengalami kemunduran dan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi banyak terdapat di perdesaan karena sebagian besar petani berada di wilayah desa. Tahun 2008 program PUAP di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan dengan jumlah dana yang diterima sebesar 100 juta tiap desa miskin (Lampiran ). Salah satu kecamatan yang menerima dana PUAP adalah Kecamatan Pamijahan yang terdiri dari Desa Cibitung Kulon, Desa Cibitung Wetan, Desa Gunung Picung, Desa Gunung Bunder 1 dan 2. Pemanfaatan dana PUAP dialokasikan untuk pembelian sarana produksi kegiatan pertanian yang meliputi pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya
6
serta juga digunakan untuk simpan pinjam. Namun pemanfaatan dana tersebut dikhawatirkan digunakan oleh petani tidak pada tempatnya atau terjadi penyimpangan penggunaan dana tersebut. Pelaksanaan program PUAP pada tahun 2008 merupakan pelaksanaan program perdana yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian RI. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya masih jauh dari sempurna, karena diperlukan sosialisasi dan penjelasan yang utuh mengenai programini kepada petani desa yang minim pendidikan sehingga masih banyak perbaikan, saran maupun masukan yang berguna bagi pelaksanaan program ini pada periode selanjutnya. Hal inilah yang mendorong untuk lebih dikaji bagaimana pelaksanaan program ini. Dengan bantuan langsung berupa modal bergulir sebesar 100 juta per desa per Gapoktan diharapkan wilayah perdesaan akan semakin maju, timbul lapangan kerja di desa dan tidak ada lagi warga desa yang melakukan urbanisasi menuju perkotaan dan lebih memilih membangun desanya secara bersama-sama. Daerah yang dikaji adalah Desa Cibitung Kulon di Kecamatan Pamijahan. Desa ini memiliki sistem irigasi yang baik dan potensi menghasilkan produksi padi yang unggul dibandingkan desa-desa yang lainnya. Selain itu, Desa Cibitung Kulon mengalokasi 94 persen dana BLM PUAP untuk kegiatan usahatani padi. Hal inilah yang menjadi alasan pemilihan tempat penelitian dilakukan. Lokasi desa yang terletak dibawah kaki gunung Salak menjadikan desa ini tidak pernah mengalami kekeringan atau kekurangan air. Dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, Kecamatan Pamijahan merupakan penghasil tanaman pangan padi terbesar yaitu rata-rata 28 ton pada tahun 2008 dan naik menjadi 33 ton pada tahun 2009. Produktivitas meningkat pada tahun 2008 sebesar 4,372 ton/ha menjadi 4,67 ton/ha pada tahun 2009. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Pamijahan memiliki potensi pertanian sektor tanaman pangan padi yang dapat terus ditingkat terlebih lagi dengan masuknya program PUAP di beberapa desa di wilayah kecamatan tersebut. Kehadiran program PUAP dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani karena program ini pada dasarnya memberikan bantuan penguatan modal bagi petani. Bantuan modal usaha yang disalurkan melalui
7
Gapoktan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha yang mendukung pendapatan rumah tangga petani sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diteiliti apakah program PUAP di Kabupaten Bogor telah mampu membantu masalah permodalan petani. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : 1.
Bagaimana pelaksanaan program PUAP di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor?
2.
Bagaimana pengaruh dari program PUAP terhadap pendapatan petani padi sebagai peserta program PUAP di Kecamatan Pamijahan?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1.
Menganalisis pelaksanaan program PUAP di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor?
2.
Menganalisis pengaruh program PUAP terhadap pendapatan petani padi sebelum dengan sesudah mengikuti program PUAP di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
1.4 Kegunaan Penelitian Kegunaan dari Penelitian ini adalah: 1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama mengenai program-program yang diberikan oleh Departemen Pertanian. 2. Bagi pembaca dan peneliti lain, dapat berguna sebagai informasi dan bahan rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada Departemen Pertanian agar bisa maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai programnya kepada masyarakat. 4. Bagi masyarakat Kecamatan Pamijahan khususnya petani yang menjadi peserta program PUAP sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan usahanya dibidang agribisnis on farm khususnya tanaman pangan
8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian ini melingkupi pengaruh program PUAP yang dinilai dengan pendapatan usahatani padi dimana respondennya adalah petani Gapoktan Rukun Makmur penerima dana BLM PUAP tahun 2008. Gapoktan yang diteliti adalah Gapoktan yang berada di Desa Cibitung Kulon Kecamatan Pamijahan. Penelitian memfokuskan pada perubahan pendapatan petani sebelum menerima dana PUAP dengan pendapatan petani setelah menerima PUAP serta pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Rukun Makmur.
9
