I.
PENDAHULUAN
A. Sejarah Daerah pinggiran kota (sub urban) merupakan wilayah penyangga daerah kota, dengan kondisi penduduknya yang heterogen, baik dilihat dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, adat istiadat maupun karakteristik perilakunya yang bervariasi. Kaum urbanisan dengan permasalahannya dari desa di mana berasal, kemudian permasalahan tersebut masih melekat dibawa ke kota, sehingga menambah jumlah dan jenis permasalahan sosial, di samping penduduk setempat memang sebagian berada di bawah garis kemiskinan karena ancaman kekurangan pangan sebagai akibat rendahnya pasokan bahan pangan dari desa-desa. Kehidupan warga masyarakat pada umumnya labil, antara lain sering melambungnya harga-harga diperkotaan, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), tingkat konsumerisme yang tinggi serta ketergantungannya kepada hasil kerja pada saat itu, dengan kata lain kalau pada hari ini tidak bekerja berarti tidak mempunyai penghasilan dan tidak dapat makan. Tingkat kecemburuan sosial tinggi, karena banyak penduduk kota yang hidupnya glamour, menggunakan fasilitas yang dianggapnya mewah, tetapi dilain pihak terdapat kaum fakir miskin yang merasakan tidak adanya keadilan menimpa pada dirinya, sehingga dihinggapi keresahan sosial. Dalam hal ini yang kurang beruntung bertempat tinggal di lingkungan kumuh, mengontrak di rumah-rumah yang kurang layak huni, serta di lingkungan yang sangat rawan bencana. Pada umumnya mengadu nasib di sektor informal, yang masih beruntung, sedangkan yang kurang beruntung menjadi gelandangan, pengemis, pemulung, tuna susila, bahkan ada yang mengerjakan sesuatu dalam bentuk tindak kekerasan, semuanya menambah daftar penyandang masalah sosial serta kualitas masalahnya yang sangat bervariasi. Para keluarga fakir miskin pada umumnya belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang sangat dirasakan, bahkan ada yang tidak memahami sampai sejauhmana kualitas permasalahan yang dihadapi, walaupun sesungguhnya di antara mereka masih memiliki semangat dan motivasi, potensi atau kemampuan yang dapat diperdayakan.
2
Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan struktural maupun yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Kegiatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat yang sedang dialami, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang semakin kuat bagi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang (Kusuma, 2002) Penanganan fakir miskin di daerah sub urban mengandung spesifikasi tersendiri dan sering terjadi perubahan setiap saat seiring dengan cepatnya perubahan sistem nilai dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini patut disikapi dalam rencana penanganannya dan segera dilakukan secara intergratif dan sinergik, baik melalui program pengembangan KUBE maupun melalui networking dari berbagai pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah, lembaga swasta, perorangan maupun dunia usaha yang peduli secara langsung dalam memberikan kontribusinya (Depsos, 2004) Dalam memberikan pelayanan sosial bagi fakir miskin, banyak bentukbentuk kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain berupa bantuan sosial, pengguliran dana, pendampingan sosial, usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, kemitraan usaha, sistem perbankan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk kepentingan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, khususnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin diperlukan indikator yang lebih merefleksikan tingkat kemiskinan yang sesungguhnya di masyarakat. Dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi di daerah pinggiran kota, maka Departemen Sosial (Depsos) selaku departemen teknis yang menangani masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat menciptakan sebuah program penanganan fakir miskin dengan nama “Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Pola Terpadu KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dengan LKM-BMT (Lembaga Keuangan Mikro – Baitul Maal wat Tamwil) di Daerah ADEM (Adopsi Desa Miskin) dan Sub Urban (Pinggiran Kota)”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2004 di Propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Bentuk riil dari program ini adalah penumbuhan 5 LKM BMT KUBE dengan nama “BMT KUBE Sejahtera” di masing-masing Propinsi
3
tersebut, maka pada tahun 2004 tumbuh 45 BMT KUBE Sejahtera binaan Departemen Sosial. Sebagai unit usaha yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan pola usaha yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional yang sudah berjalan saat ini, LKMS BMT unit 20 memiliki visi, yaitu menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan kepemilikan harta yang bebas dari riba. Adapun misinya adalah mengentaskan dan memberdayakan
masyarakat
miskin
untuk
lebih
berdayaguna
dan
mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan untuk mengembangkan usahanya. Salah satu hal terpenting dari program ini adalah adanya pendampingan, dimana di setiap LKMS BMT didampingi oleh satu orang yang telah berpengalaman
dalam
bidang
pengembangan
masyarakat
dan
pengembangan LKMS BMT itu sendiri. Pendampingan itu sendiri adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan anggota masyarakat dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya (Setiabudi, 2002)
B. Produk Pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan produk antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah dasar perhitungan bunga yang disebut dalam sistem lembaga keuangan syariah adalah marjin dan nisbah atau bagi hasil. Di dalam lembaga keuangan konvensional besarnya suku bunga telah ditetapkan dan hal ini merupakan alat utama lembaga keuangan konvensional dalam menjaring nasabahnya, serta pendapatan bunga dari kredit. Di lembaga keuangan syariah, besarnya marjin dan nisbah atau bagi hasil disepakati antara nasabah dengan lembaga keuangan. Produk – produk yang telah dikembangkan dan dipasarkan oleh LKMS BMT KUBE Sejahtera unit 20 adalah : 1. Produk Tabungan a. Tabungan Berjangka / Deposito (TAJAKA)
4
b. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA) c. Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA) d. Tabungan Haji Terwujud (TAHAJUD) e. Tabungan Idul Fitri (TADURI) 2. Produk Pembiayaan a. Pembiayaan total bagi hasil (Mudharabah) Akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Atau dengan kata lain, pembiayaan yang dilakukan melalui kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal/BMT (shohibul maal) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya/nasabah menjadi pengelolanya (mudharib) dengan mensyaratkan jenis atau bentuk usaha yang dilakukan. Pembiayaan ini dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha, yaitu perdagangan, perindustrian, pertanian dan jasa. b. Pembiayaan bersama bagi hasil (Musyarakah) Akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan dengan prinsip bagi hasil, yang porsinya disesuaikan dengan penyertaannya. Jenis pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan usahanya, tetapi masih kekurangan dana untuk mengembangkan usaha tersebut. c. Pembiayaan pembelian barang bayar jatuh tempo (Murabahah) Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain, pembiayaan murabahah ialah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak lain selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan pada saat jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini diperhitungkan dan dicatat sebagai piutang bank kepada nasabah. Pembiayaan ini sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan aset, namun kekurangan dana untuk melunasinya. d. Pembiayaan pembelian barang bayar angsuran (Bai` Bitsaman `Ajil)
5
Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Atau dengan kata lain, pembiayaan murabahah ialah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak lain selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini diperhitungkan dan dicatat sebagai piutang bank kepada nasabah. Pembiayaan ini sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan aset, namun kekurangan dana untuk melunasinya.
C. Perumusan Masalah
1. Apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi UMKM. 2. Seberapa besar pengaruh LKMS BMT terhadap perkembangan UMKM dan bagaimana strategi pengembangannya.
