I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, kepada Daerah
diberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan ini dimaksudkan agar daerah mampu merumuskan dan
melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam melaksanakan
pembangunan
daerah
guna
memajukan
daerah
dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya. Dengan otonomi dan desentralisasi dimaksudkan
pula untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya
daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum, dan memberdayakan serta
menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta/ berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai wujud pelaksanaan
otonomi dan desentralisasi bagi Kabupaten/ Kota tidaklah semakin mudah dan
ringan karena diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan hambatan yang ada di daerah. Berbagai persoalan daerah di Kabupaten Demak seperti kondisi
perekonomian, investasi, , kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan
perdesaan,
sosial budaya, politik lokal, dan kelestarian lingkungan hidup
memerlukan upaya-upaya terobosan guna terus mendorong terwujudnya
kondisi daerah yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan. Di sisi lainnya
berbagai potensi daerah baik potensi ekonomi, pertanian dan perikanan, sosial
budaya dan pariwisata serta potensi lainnya sebagai salah satu Kabupaten yang berada di jalur pertumbuhan Jawa Tengah belum dapat dimanfaatkan dan digarap secara efektif dan efisien untuk kemajuan daerah. Untuk itu diperlukan
perubahan-perubahan dari kondisi daerah yang selama ini dirasakan
mengalami stagnasi di hampir semua segi kehidupan masyarakat menuju kondisi daerah yang bangkit kembali dan dinamis dalam melaksanakan pembangunan daerah di semua bidang kehidupan masyarakat.
1
Disamping itu, dengan otonomi dan desentralisasi maka kepada
Kabupaten/Kota diberikan pula pelimpahan tanggungjawab dan pekasanaan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pusat dan daerah, yang diikuti pula dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya
nasional secara berkeadilan dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian maka kepada daerah diberikan
tanggungjawab pengelolaan sumberdaya yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka diperlukan adanya
kepemimpinan daerah yang kuat, legitimate dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat, serta berfikir dan bersikap strategis. Selain itu dalam pelaksanaan
pembangunan daerah diperlukan kepemimpinan daerah yang mampu melaksanakan amanat rakyat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang
didasarkan pada perencanaan pembangunan daerah yang cermat, strategis dan
komprehensif. Dari hal ini maka kedua aspek tersebut menjadi kunci utama bangkitnya Kabupaten Demak menjadi daerah yang dinamis, maju dan mampu mensejahterakan masyarakatnya yaitu Kepemimpinan Daerah yang kuat dan akuntabel
serta adanya perencanaan pembangunan daerah yang bersifat
strategis dan komprehensif.
B. Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional
merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) dan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf c, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki
Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang , jangka menengah maupun jangka pendek yang disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan
Pemerintah Pusat dan Provinsi. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud
juga merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 2
nasional. Oleh karena itu guna melaksanakan hal tersebut diperlukan adanya perencanaan pembangunan daerah yang bersifat komprehensif dan akuntabel.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan
strategis dalam manajemen pemerintahan dalam menentukan arah masa depan daerahnya. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik juka seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara konsekuen dan bersifat komprehensif dengan
memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi daerah.
Pada tahapan inilah akan ditentukan arah kebijakan dan strategi memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sehingga diperlukan pula peran
kepemimpinan daerah yang kuat dalam mengkoordinasikan dan memobilisasi serta memanfaatkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki daerah.
Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah guna
mendorong Kebangkitan Demak menuju Kabupaten Demak yang semakin Maju
dan
Sejahtera
dilakukan
dengan
melibatkan
seluruh
unsur
pelaku
pembangunan (stakeholder) secara transparan, sehingga diperoleh kesepakatan dan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian maka
akan terwujud perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan seluruh masyarakat Kabupaten Demak akan merasa handarbeni dan memiliki rasa
tanggungjawab bersama untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Oleh karenanya dalam
proses
penyusunan
perencanaan
pembangunan
daerah
perlu
memperhatikan beberapa prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu:
1. Demokratis dan partisipatif, artinya dalam proses penyusunan rencana
pembangunan daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan
(stakeholder);
seluruh
2. Politis, artinya
pemangku
kepentingan
pembangunan
daerah
dalam proses penyusunan dan penetapan rencana
pembangunan daerah dilaksanakan dalam kebersamaan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra Pemerintah Daerah;
3
3. Bawah-Atas (Bottom Up planning), artinya dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang
berkembang di masyarakat;
4. Atas-Bawah (Top Down planning), artinya dalam proses penyusunan
rencana pembangunan daerah senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan pemerintah diatasnya.
C. ISU-ISU STRATEGIS
Menilik peran kota Demak pada masa kejayaannya, dengan posisi
strategis pada jalur ekonomi utama Jawa Tengah-Jawa Timur dan pintu masuk
perdagangan antar pulau melalui laut, maka pada saat itu Demak selain sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan juga menjadi pusat penyiaran agama Islam.
Posisi dan kondisi Demak yang strategis tersebut harus dapat dikembalikan lagi mengingat kondisi saat ini Kabupaten Demak masih memiliki “Segitiga Emas” sebagai ikon “Demak Kota Wali” yaitu meliputi wilayah Masjid Demak dan kawasan
alon-alon, wilayah Kadilangu dengan makam Sunan Kalijogo serta kawasan eks
Stasiun Demak. “Segitiga Emas” tersebut merupakan potensi yang harus didorong perkembangannya sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah dengan
tidak meninggalkan akar budaya daerah dan nilai-nilai syiar agama Islam. Oleh
karena itu ketiganya akan menjadi perpaduan yang kuat sehingga ciri “Demak Kota Wali” tetap akan bergema seiring dengan pertumbuhan kawasan tersebut.
Selanjutnya beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan
daerah di Kabupaten Demak akhir-akhir ini perlu mendapatkan perhatian dan
penanganan secara cermat dan komprehensif. Isu utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak akhir-akhir ini adalah menyangkut
indikasi terjadinya stagnasi pembangunan di berbagai bidang kehidupan
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari salah beberapa kondisi dan permasalahan yang harus ditangani, yaitu :
Tingkat kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan. Tingkat
kesejahteraan
masyarakat
secara
universal
menurut
UNDP
direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana
pencapaian angka IPM Kabupaten Demak pada tahun 2010 mencapai …. 4
menempati peringkat ke …. se-Eks Karesidenan Semarang atau peringkat ke …. se Jawa Tengah. IPM ini didukung oleh angka harapan hidup sebesar …., Angka
Melek Huruf ……%, rata-rata lama sekolah ….. tahun dan pengeluaran riil per kapita Rp. ……..,-.
Pencapaian angka IPM tersebut sudah termasuk dalam kategori/kelas
pembangunan manusia menengah keatas yaitu pada kisaran antara 66 sampai
dengan 80, namun demikian perlu terus didorong pertumbuhannya terutama pada 3(tiga) aspek yaitu: -
Peningkatan kualitas pendidikan;
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara berkeadilan; dan
Peningkatan kemampuan masyarakat secara ekonomi.
Angka kemiskinan masih cukup tinggi sehingga perlu adanya strategi khusus
dalam menanganinya dengan memadukan peran seluruh stakeholder baik
pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha untuk dapat menurunkan
angka kemiskinan secara nyata pada setiap tahunnya.
Peran perempuan di Kabupaten Demak sangat strategis baik dalam kehidupan
keagamaan maupun sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan menjadi salah satu kunci kebangkitan Demak untuk kembali
menjadi “Demak Kota Wali” yang sejuk dan nyaman serta bermartabat.
Pengembangan kawasan budidaya pertanian perlu peningkatan dalam pengelolaannya
dimana sebagai daerah agraris memerlukan terobosan-
terobosan dengan pengembangan pola-pola agribisnis dan pembangunan kawasan agropolitan. Dengan pola tersebut maka pembangunan pertanian akan terpadu dalam kesatuan “bussines management” dari hulu sampai ke hilir, mulai
dari kawasan on farm (budidaya) sampai ke off farm (pengolahan dan
pemasaran).
Pemanfaatan potensi kelautan dan pesisir belum optimal.
Potensi kelautan dan pesisir sebagai potensi daerah yang prospektif, khususnya untuk budidaya perikanan darat (tambak) , budidaya hasil laut (perikanan
tangkap), dan pariwisata perlu dikembangkan dikaitkan dengan pengembangan
fasilitas pendaratan ikan, fasilitas pengolahan hasil tangkapan ikan dan
pemasarannya. Saat ini sebagian besar baru untuk keperluan domestik sehingga 5
perlu pemikiran untuk dapat menjadi komoditas ekspor guna memperluas
pemasarannya.
Masih rendahnya geliat investasi di daerah guna mendorong dinamika
perekonomian daerah dan menanggulangi tingkat pengangguran terbuka yang meningkat pada setiap tahunnya. Perlu adanya terobosan untuk meningkatkan kerjasama-kerjasama investasi dan peningkatan pelayanan publik bagi dunia
usaha.
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan belum nampak perkembangannya selama ini, padahal berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak sudah dibagi menjadi 5 (lima) Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yang merupakan konsep pembangunan kewilayahan secara terpadu. Kelima SWP adalah: -
SWP I meliputi kecamatan Demak, Wonosalam, Karangtengah dan Sayung
-
dengan pusat pengembangan di kota Demak;
-
dengan pusat pengembangan di kota Mranggen;
-
-
SWP II meliputi wilayah kecamatan Mranggen, Karangawen, dan Guntur SWP III meliputi wilayah kecamatan Bonang dan Wedung dengan pusat pengembangan di kota Wedung;
SWP IV meliputi wilayah kecamatan Gajah, Mijen dan Karanganyar dengan pusat pengembangan di kota Gajah;
SWP V meliputi wilayah kecamatan Dempet dan Kebonagung dengan pusat pengembangan di kota Dempet. Kedepan
dimaksud
perencanaan harus
dan
pelaksanaan
dimatangkan
dan
pembangunan
didorong
menjadi
kewilayahan
keterpaduan
pertumbuhan kota pusat pertumbuhan dengan hinterland-nya serta
disinergikan dengan pengembangan “Segitiga Emas” sebagai ikon “Demak
Kota Wali” sehingga mampu menjawab permasalahan kesenjangan antar
wilayah.
Kondisi sarana dan prasarana jalan dan jembatan sebagai urat nadi
perekonomian daerah perlu ditingkatkan baik kualitas maupun panjang jalan
dalam kondisi baik. Jalan di Kabupaten Demak terdiri dari jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten sehingga secara proporsional perlu adanya 6
koordinasi dalam pembangunan dan perawatannya. Untuk tanggungjawab
Pemerintah Kabupaten Demak maka perlu adanya upaya memprioritaskan sarpras jalan dan jembatan yang secara signifikan berperan bagi peningkatan
pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi baru.
Permasalahan bencana alam utamanya banjir, abrasi kawasan pantai dan
kekeringan dengan intensitas yang cukup tinggi sepanjang tahunnya. Demikian pula adanya pencemaran baik pencemaran udara maupun pencemaran
sumberdaya air karena kegiatan industry di beberapa kawasan. Perlu adanya koordinasi lintas pemerintahan dan lintas stakeholder dalam penanganannya.
Dari sisi upaya-upaya pencegahannya perlu kebijakan yang cermat dan tegas dalam pelestarian lingkungan hidup.
7
II. VISI DAN MISI
A. Visi Berdasarkan kondisi Kabupaten Demak dan isu-isu strategis pembangunan
daerah yang berkembang akhir-akhir ini serta mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 serta hasil-hasil pembangunan dalam
pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Demak Tahun 2006-2011 maka diajukan rumusan
Visi Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 yaitu DEMAK BANGKIT UNTUK MAJU
DAN SEJAHTERA.
Visi tersebut mengandung filosofi dasar, yaitu:
1. Kondisi stagnasi pembangunan daerah Kabupaten Demak di berbagai bidang
memerlukan adanya tekad semua komponen baik Pemerintah Daerah, swasta
maupun masyarakat untuk “BANGKIT”. Kebangkitan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa potensi sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Demak sangat besar dan memadai apabila dikelola secara baik dan benar sehingga dapat diarahkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk “KEMAJUAN” daerah dan “KESEJAHTERAAN” masyarakatnya.
“BANGKIT” juga mengandung pengertian kedinamisan dalam perencanaan dan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu
diperlukan dukungan birokrasi yang kuat, cerdas, dan berdedikasi tinggi untuk
mendorong kebangkitan seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha guna bersama-sama memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Demak.
2. “MAJU” mengandung makna:
Pertama ; terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang, dinamis dan berpola pikir modern dengan tetap memegang teguh akar budaya dan jatidirinya. Orientasi pada kemajuan daerahnya akan menumbuhkan upaya8
upaya pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya secara cerdas dan tepat sehingga menumbuhkan berbagai usaha ekonomi produktif dan mendorong kehidupan sosial budaya yang lebih maju.
Kedua ; kemajuan di bidang sarana dan prasarana publik dan sarana dan
prasarana perekonomian. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi baru yang menunjang kemajuan pembangunan wilayah.
Kedua kondisi tersebut akan mengantarkan pada terwujudnya masyarakat yang “SEJAHTERA”.
3. “SEJAHTERA” mengandung arti tercukupinya kebutuhan pokok material dan spiritual bagi masyarakat secara adil dan merata. Indikator yang dapat menjadi
pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak adalah semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu meningkatnya kehidupan perekonomian masyarakat
dan pendapatan per kapitanya,
peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat secara berkeadilan dan peningkatan derajat kesehatan serta pelayanan kesehatan yang berkualitas.
B. Misi
Misi
adalah
rumusan
umum
mengenai
upaya-upaya
yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Daerah. Untuk periode tahun 2011-2016 misi Pemerintah Kabupaten Demak adalah:
1. Mewujudkan birokrasi yang kuat dan berdedikasi tinggi dengan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good government).
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara berkeadilan.
3. Mengembangkan potensi pertanian dengan pola agribisnis dan pengembangan perikanan laut.
4. Mengembangkan kerjasama daerah guna peningkatan investasi di sektor-sektor unggulan daerah dan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
9
5. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antar wilayah dan desa.
6. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kehidupan sosial budaya masyarakat.
7. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup guna terwujudnya Demak bersih dan lestari.
C. Tujuan dan Sasaran Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan
tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap
misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan (guidance) bagi tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah sehingga filosofi Demak
“BANGKIT” untuk menuju “KEMAJUAN” dan “KESEJAHTERAAN” akan dapat terlaksana.
Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing Misi adalah
sebagai berikut :
1. Misi Pertama: Mewujudkan birokrasi yang kuat dan berdedikasi tinggi dengan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good government). Misi ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi seluruh jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah 5(lima) tahun kedepan. Birokrasi daerah sebagai
ujung tombak kebangkitan Demak harus mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai serta mempunyai dedikasi yang tinggi sehingga mampu mengawal pelaksanaan misi pembangunan daerah secara keseluruhan dan berkesinambungan.
Tujuan pelaksanaan Misi pertama ini adalah :
1. Menata Birokrasi disertai peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya sehingga tercipta teamwork yang solid dan berkualitas; 10
2. Menerapkan managemen pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan
yang
baik
sehingga
pelaksanaan
pemerintah
dan
pembangunan dapat terselenggara secara efektif dan efisien serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua sektor sehingga terwujud pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel;
4. Meningkatkan penguatan pemerintahan sampai ke tingkat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan semua unsur pimpinan daerah guna
terwujudnya kondisi yang dinamis dan demokratis berlandaskan supremasi hukum.
Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :
1. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
2. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan pemerintahan daerah yang akuntabel;
3. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat; 5. Meningkatnya
transparansi
pembangunan daerah;
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Terciptanya kondisi yang dinamis, demokratis dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Misi Kedua:
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara berkeadilan Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen pendidikan dan kualitas
pendidikan baik pendidikan dasar maupun menengah. Selain itu untuk memudahkan akses seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Dari sisi pelayanan kesehatan, melalui 11
misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan eksesibilitas/ jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke desa. Tujuan pelaksanaan Misi kedua ini adalah :
1. Mewujudkan penyelenggaran pendidikan secara berkeadilan; 2. Meningkatkan kualitas managemen pendidikan;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal;
4. Mmeningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan; 5. Meningkatkan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin; 6. Meningkatkan ketersediaan sumberdaya kesehatan. Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :
1. Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar; 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan;
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; 4. Terwujudnya pemerataan pendidikan;
5. Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan; 6. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan;
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
8. Tersedianya sumber daya kesehatan disemua tingkatan pelayanan kesehatan.
3. Misi Ketiga:
Mengembangkan
potensi
pertanian
dengan
pola
agribisnis
dan
pengembangan perikanan laut. Misi ini dimaksudkan untuk membenahi pola pengelolaan dan optimalisasi pengembangan potensi pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan,
perkebunan, kehutanan, dan peternakan) dari pola tradisional menuju pada pola agribisnis, artinya terdapat keterkaitan dan keterpaduan antara sector 12
hilir/on farm (proses budidaya) dengan sector hulu/off farm (pengolahan dan
pemasarannya). Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah bagi setiap
produk pertanian. Selain itu, di bidang potensi perikanan yang meliputi perikanan darat maupun perikanan laut perlu ditingkatkan baik di bidang teknologi budidaya, fasilitas pendaratan ikan, fasilitas pengolahan hasil tangkapan ikan dan pemasarannya.
Tujuan pelaksanaan Misi kedua ini adalah :
1. Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan guna peningkatan produksi dan produktifitasnya;
2. Pengembangan kawasan agribisnis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis
pertanian,
pada
kehutanan dan peternakan;
wilayah
potensi
pertanian,
perkebunan,
3. Mengembangkan pasar-pasar agribisnis bagi produk pertanian dan
memperluas jaringan pemasaran baik tingkat lokal, regional maupun nasional;
4. Mengembangkan potensi perikanan tambak dan perikanan tangkap/ hasil laut;
5. Meningkatkan pembangunan fasilitas pendaratan ikan, fasilitas pengolahan hasil tangkapan ikan dan pemasarannya;
6. Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani dan nelayan.
Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :
1. Berkembangnya kawasan-kawasan agribisnis di sentra-sentra pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan;
2. Berkembangnya kawasan pertumbuhan ekonomi baru sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah sesuai potensi unggulan lokal;
3. Tertatanya pasar-pasar bagi produk-produk pertanian dan perikanan;
4. Tertatanya managemen dan pengembangan kawasan perikanan tangkap;
5. Meningkatnya fasilitasi dan bantuan permodalan dan manajemen bagi kelompok tani dan nelayan;
13
6. Berkembangnya segmen pasar bagi produk-produk pertanian dan perikanan.
4. Misi Keempat: Mengembangkan kerjasama daerah guna peningkatan investasi di sektorsektor unggulan daerah dan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk membangkitkan pergerakan ekonomi daerah
dengan menjalin kerjasama dan peran swasta melalui penanaman modal di sektor-sektor unggulan daerah baik pertanian, perikanan, industri maupun perdagangan. Jalinan kerjasama dimaksud juga ditujukan untuk menghidupkan dan menggerakkan arus barang dan jasa pada pusat-pusat kegiatan ekonomi
masyarakat dengan memadukan konsep pengembangan kawasan “Segitiga Emas Demak Kota Wali” sebagai kawasan cepat tumbuh. Selain itu dimaksudkan untuk memfasilitasi pengembangan sentra-sentra industri kecil dan UMKM.
Tujuan pelaksanaan misi ketiga ini adalah:
1. Meningkatkan promosi daerah dan kerjasama daerah dengan dunia usaha
dalam pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, pengembangan industri dan perdagangan antar daerah;
2. Meningkatkan arus penanaman modal ke daerah;
3. Menumbuhkembangkan kawasan “Segitiga Emas” sebagai kawasan cepat tumbuh;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi dunia usaha (one stop service);
5. Menghidupkan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi industri kecil dan UMKM; 7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:
1. Tumbuhnya investasi baru di beberapa sektor unggulan daerah;
2. Tumbuhnya investasi baru di bidang industri dan perdagangan; 14
3. Berkembangnya kawasan “Segi Tiga Emas”;
4. Bergeraknya ekonomi masyarakat pada pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah;
5. Terwujudnya pelayanan prima bagi dunia usaha dan iklim usaha yang kondusif;
6. Berkembangnya kegiatan usaha industri kecil dan UMKM;
7. Tersedianya lapangan kerja dan lapangan usaha pada setiap tahun.
5. Misi Kelima:
Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antar wilayah dan desa. Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat pemecahan masalah di bidang
infrastruktur, utamanya yang terkait dengan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat dan infrastruktur strategis yang terkait dengan
pengembangan ekonomi wilayah. Selain itu, dimaksudkan pula untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar kota-desa
dengan memperhatikan dan memadukan pola pengembangan berdasarkan Sub
Wilayah Pembangunan (SWP) I, II, III, IV, dan V sehingga tercapai keterpaduan antara pusat pengembangan dengan kawasan yang menjadi hinterland-nya.
Tujuan pelaksanaan Misi keempat ini adalah : 1. Pengembangan
dan
rehabilitasi
infrastruktur perdesaan;
2. Meningkatkan
pembangunan
dan
mendukung revitalisasi pertanian;
sarana
jalan
rehabilitasi
dan
jembatan
saluran
irigasi
serta guna
3. Pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penerapan strategi SWP secara berkesinambungan.
Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah:
1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan;
2. Meningkatnya jumlah ruas jalan dan jembatan dalam kondisi baik; 3. Meningkatnya pelaksanaan budidaya pertanian;
4. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar desa-kota; 15
5. Berkembangnya kawasan pusat pertumbuhan SWP dan hinterland-nya.
6. Misi Keenam: Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kehidupan sosial budaya masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk memberikan peran perempuan secara signifikan di berbagai
bidang
baik
pemerintahan,
kehidupan
sosial
kemasyarakat,
pengembangan budaya serta keagamaan. Perempuan perlu mendapatkan posisi dan peran strategis sehingga mampu mewarnai dengan kearifan lokal dalam penyelenggaraan kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan keagamaan. Tujuan pelaksanaan Misi ketiga ini adalah : 1. Meningkatkan
kemampuan
kehidupan masyarakat;
serta
pemberdayaan
perempuan
dalam
2. Meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat (gender mainstream);
3. Meningkatkan peran perempuan dalam pengembangan kegiatan keagamaan sebagai cirikhas Demak Kota Wali;
Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :
1. Meningkatnya peran perempuan secara signifikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya peran kelembagaan perempuan dan perlindungan anak dan menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
3. Berperannya secara optimal Woman Crissis Centre (WCC) sebagai lembaga perlindungan perempuan;
4. Meningkatnya kegiatan keagamaan yang melibatkan peran perempuan.
7. Misi Ketujuh:
16
Peningkatan pelestarian lingkungan hidup guna terwujudnya Demak bersih dan lestari. Misi ini dimaksudkan untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan
yang terjadi baik pencemaran lingkungan, kerusakan sumberdaya hutan dan
lahan serta kawasan pesisir pantai. Dengan upaya-upaya yang bersifat preventif
diharapkan dapat mengeliminir terjadinya bencana alam sebagai akibat dari kerusakan sumberdaya alam. Selain itu, pelaksanaan misi ini juga untuk mendorong terciptanya Demak yang bersih, asri, sejuk dan lestari. Tujuan pelaksanaan Misi keenam ini adalah:
1. Meningkatkan penanganan pencemaran lingkungan, khususnya pada kawasan industri melalui Program Kali Bersih (Prokasih);
2. Meningkatkan upaya “Demak bersih” secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penanganan kawasan pesisir dari bahaya abrasi;
4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Mengeliminir terjadinya bencana alam akibat kerusakan lingkungan;
6. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah :
1. Terwujudnya lingkungan sungai yang bebas pencemaran; 2. Terwujudnya Demak yang asri sebagai “kota Adipura”;
3. Kawasan pantai terlindungi sebagai kawasan budidaya perikanan laut;
4. Meningkatnya kesadaranan masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
17
III. PENUTUP
A. Kaidah Pelaksanaan Guna mewujudkan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah
Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan, maka pada saatnya akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2011-2016 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pada tahap awal selama 100 hari pertama jalannya pemerintah daerah akan dilaksanakan proses perencanaan bersama dengan melibatkan seluruh
elemen baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat guna
terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak sebagai perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5(lima) tahun kedepan.
3. Mengiringi tahap perencanaan selama 100 hari pertama akan dilakukan
penataan birokrasi secara proporsional sehingga terbentuk TeamWorks Birokrasi yang kuat sebagai pilar pelaksanaan Demak Bangkit menuju Kemajuan dan Kesejahteraan masyarakat.
4. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dukungan seluruh elemen
masyarakat
termasuk
dunia
usaha
berkewajiban
untuk
melaksanakan program-program prioritas pembangunan yang ditetapkan.
5. Pada setiap akhir tahun dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai sarana untuk
mengetahui kemajuan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
B. Harapan
18
Pemberian mandat dan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten
Demak selama 5(lima) tahun kedepan akan kami kembalikan melalui dedikasi
dan kerja keras kami guna membawa Demak Bangkit kembali menuju Kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.
Harapannya adalah adanya dukungan seluruh pihak sehingga dapat
mewujudkan pemerintahan yang legitimate dan mampu melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan daerah secara baik dan amanah.
19
