Human Rights Droits de l Homme Menschenrechte Hak-hak Asasi Manusia

Internationales Katholisches Missionswerk e.V. Fachstelle Menschenrechte Dr. Otmar Oehring (Hrsg.) Postfach 10 12 48 D-52012 Aachen Tel.: 02 41-75 07-00 Fax: 02 41-75 07-61-253 E-Mail: [email protected]

32001 Human Rights Droits de l’Homme Menschenrechte

ISSN 1618-6222 missio-Bestell-Nr. 600 233

Hak-hak Asasi Manusia

Theodor Kampschulte

Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan

Maksud dari ‚Departemen HAM’ di missio/Jerman ialah untuk mengembangkan pengetahuan mengenai situasi hak asasi manusia di negara-negara Afrika, Asia dan Pasifik. Dalam usaha mencapai tujuan ini kami ikut giat aktiv dalam jaringan kerja HAM dan mendukung pertukaran pendapat antara mitra-mitra gerejani Missio di Afrika, Asia dan Pasifik dengan tokoh-tokoh Gereja dan Politik di Republik Federal Jerman. Dalam serial ‘HAM’ kami mempublikasi studi berbagai negara, studi bahasan topik khusus dan hasil lokakarya HAM. Pembahasan mengenai kebebasan beragama dan aksi kekerasan di Indonesia beranjak dari asas-asas UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Kini prinsip dasar tersebut dihadap-mukakan dengan realitas kehidupan sehari-hari dalam negara dan masyarakat misalnya perusakan gedunggedung gereja dan berbagai macam bentuk diskriminasi yang dialami kelompok-kelompok minoritas agama dalam negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia. Studi ini akan membahas secara mendalam bentuk-bentuk kekerasan di daerah-daerah konflik dimana telah terjadi kerusuhan berdarah yang menjurus kepada perang agama. Akan disimak bagaimana pihak pemerintah dan aparatnya serta bagaimana mediamassa dan masyarakat luas menanggapi aksi kekerasan yang menimpa kaum minoritas agama. Terutama akan dibahas pula bagaimana reaksi gereja atas ancaman terhadap kebebasan beragama dan atas kenyataan tidak berlakunya tata hukum.

Published/Planned Publications 1/2001 Human Rights. Religious Freedom in the People’s Republic of China in German (2001) – Order No. 600 201 in English (2002) – Order No. 600 211 in French (in preparation) – Order No. 600 221

2/2001 Human Rights in the DR Congo. 1997 until the Present Day. The Predicament of the Churches in German (2002) – Order No. 600 202 in English (2001) – Order No. 600 212 in French (2002) – Order No. 600 222

3/2001 Human Rights in Indonesia. Violence and Religious Freedom in in in in

German (2001) – Order No. 600 203 Indonesia (2002) – Order No. 600 233 English (in preparation) – Order No. 600 213 French (in preparation) – Order No. 600 223

4/2001 Human Rights in East Timor. The Difficult Way towards a State and Nation Building in German (2001) – Order No. 600 204 in English (in preparation) – Order No. 600 214 in French (in preparation) – Order No. 600 224

5/2001 Human Rights in Turkey. Does Laicism Mean Religious Freedom? in German (2001) – Order No. 600 205 in English (in preparation) – Order No. 600 215 in French (2002) – Order No. 600 225

6/2002 Christians Persecuted? Documentation of an International Conference Berlin 14/15 October 2001 in German/English/French (2002) – Order No. 600 206

7/2002 Female Genital Mutilation. Evaluation of a Survey Conducted among Staff Members of Catholic Church Institutions in 19 African States in German (in preparation) – Order No. 600 207 in English (in preparation) – Order No. 600 217 in French (in preparation) – Order No. 600 227

8/2002 Female Genital Mutilation. A Report on the Present Situation in Sudan in German/English/French (2002) – Order No. 600 208

1

Daftar Isi 2 Data-Data Umum Tentang Indonesia Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan 3 Kata Pengantar 4 I. Prinsip-Prinsip Dasar 4 UUD 1945 7 Hukum Syariat 9 II. Situasi Realitas kini 9 Pengrusakan Gedung-Gedung Gereja 12 Diskriminasi 14 14 14 17 18 21 22

III. Puncak Konflik Konflik Maluku – Peperangan dan Pengrusakan – Pemaksaan Masuk Islam – Sebab-musabab Konflik di Daerah Poso Daerah-Daerah Konflik lain

23 IV. Reaksi Pemerintah dan Masyarakat 23 Negara dan Aparatnya 25 Pendapat Umum 25 Gereja-Gereja

27 V. Ringkasan dan Perspektif Masa Depan 29 VI. Tuntutan untuk Kebebasan Beragama di Indonesia 30 Sumber Penulisan 31 Catatan Kaki

2

3

Data-Data Umum Tentang Indonesia Nama negara Luas wilayah

Jumlah penduduk Penduduk usia di bawah 15 tahun: Pertumbuhan penduduk: Usia rata-rata: Angka buta huruf: Bahasa nasional

Bentuk pemerintahan Badan legislatif

Struktur pemerintahan

Agama

Republik Indonesia lebih dari 13.600 pulau (sekitar 1000 diantaranya dihuni manusia) membentang dari Barat ke Timur di Katulistiwa sepanjang 5.000 km dengan luas wilayah 1,9 juta km persegi sekitar 228,5 juta (perkiraan pertengahan tahun 2001) 30,26% 1,6% per tahun 68,3 tahun 16% (pria: 10,4%, wanita 22%) Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang berasal dari Bahasa Melayu yang telah dikembangkan. Di samping itu masih ada sekitar 200 bahasa daerah dan lebih dari 170 dialek. Republik Presidensil 500 anggota DPR (termasuk 38 wakil TNI/POLRI yang ditunjuk) 700 anggota MPR (termasuk 500 anggota DPR). MPR bersidang sekali setahun, menentukan GBHN, berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 5 tahun serta berhak memberhentikan Presiden dari jabatannya. Ibu kota negara Jakarta dengan 27 (s/d tahun 2001) propinsi (termasuk 3 daerah istimewa yakni: Jakarta, Yogyakarta dan Aceh) dengan Gubernur dan DPRD I sebagai pucuk pemerintahan propinsi. 85% Islam Sunni, 5% Protestan, 3% Katolik, 2% Hindu (khusus Bali),1% Buddha dan Konghucu (terutama dari suku Tionghoa), disamping itu masih ada lagi penganut agama suku dan agama penganut animisme. Sumber data: Munzinger Archiv; The World Factbook 2001

Kata Pengantar Indonesia kini sedang berada pada persimpanan jalan sejarahnya, yang beberapa waktu sebelumnya tak ada seorangpun yang dapat menduganya. Setelah TIMTIM berhasil memisahkan diri dari Indonesia, masih terdapat lagi dua daerah konflik bersenjata, yakni di propinsi Aceh di ujung Barat dan Papua (Irian Jaya) di ujung Timur kepulauan Nusantara. Di daerah tersebut membara tuntutan dan aspirasi rakyat yang telah hidup puluhan tahun berjuang untuk hak-haknya. Dan di daerah Maluku1 kerusuhan-kerusuhan telah mencapai tingkat kekejaman yang mengerikan. Tawuran antar-warga telah berkembang menjadi semacam perang agama yang mengakibatkan jatuhnya korban nyawa manusia, kerugian harta benda pribadi dan prasarana umum serta jumlah pengungsi yang sedemikian besarnya, sehingga jauh melebihi korban dan kerugian yang dialami TIMTIM. Juga di daerah-daerah lain terdapat potensi-potensi konflik terpendam yang dapat pecah menjadi konflik terbuka dan sering tertuju pada kelompok minoritas Kristen. Menurut seorang pengamat, Indonesia telah menjadi sebagai “Juara dunia pembakar gereja”2. Namun harus disebutkan pula, bahwa dalam konflik Maluku juga banyak mesjid yang dirusak massa. Topik pembahasan kita ialah mengenai situasi HAM, yang menyangkut kebebasan beragama serta pelanggaran yang terjadi akibat aksi kekerasan dan diskriminasi di Indonesia dewasa ini. Untuk itu sebagai tahap pertama akan dikemukakan dasar-dasar hukum, jaminan konstitusi serta posisi masing-masing kekuatan politik yang relevan. Langkah kedua akan membahas realitas kebebasan beragama dewasa ini dan mengulas pembakaran gedung-gedung gereja dan tindakan-tindakan diskriminatif lainnya. Tahap ketiga akan mengupas konflik kekerasan yang terjadi di beberapa daerah, dimana masing-masing pihak bertindak dengan mengatasnamakan agama. Dalam bagian keempat akan dibahas reaksi pemerintah dan masyarakat serta Gereja-gereja sendiri. Bagian kelima akan memberikan sebuah rekapitulasi dan prospeksi ke masa depan. Bagian penutup akan memuat pernyataan dan tuntutan untuk mencabut segala bentuk rintangan bagi kebebasan beragama di Indonesia.

4

I. Prinsip-Prinsip Dasar 1. UUD 1945 Sebelum kemerdekaan telah terjadi perdebatan yang intensip dan rasionil tentang dasar negara yang akan didirikan di Indonesia. “Dalam Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk Jepang telah terjadi pertentangan yang kelihatannya tidak dapat dikompromikan antara para pengikut paham negara nasional yang sekuler dan pendukung negara Islam. Dalam situasi demikian itu maka Soekarno mengemukakan gagasan untuk mendirikan negara atas dasar lima prinsip yang oleh beliau disebut Pancasila yaitu nasionalisme, perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial dan Ketuhanan Yang Mahaesa. Baik golongan nasionalis maupun wakil-wakil Islam menyetujui gagasan Soekarno tersebut. Namun golongan yang terakhir ini mendesak agar Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sila pertama dan harus dicantumkan dengan jelas, bahwa kaum Muslimin berkewajiban untuk menjalankan Syariat Islam. Tuntutan ini sesuai dengan apa yang disebut Jakarta Charter tertanggal 22 Juni 1945”3, yang ingin memberlakukan hukum syariat dalam segala aspek kehidupan umat Islam dengan sangsi sipil. Akan tetapi, karena ancaman daerah-daerah Indonesia Timur yang bukan Islam, kalau terpaksa mereka akan mendirikan negara sendiri, maka kalimat UUD yang diinginkan golongan Islam tadi demi untuk kesatuan bangsa oleh ’founding fathers’ digugurkan. Namun suara tuntutan tersebut tidak pernah membisu dan bahkan kini memicu perdebatan sengit di kalangan politisi yang berkepentingan. Menurut UUD 1945 kelima sendi dasar dari Pancasila merupakan fundamen dan atas dasar ini berbagai daerah negara Indonesia dengan beragam bahasa, kebudayaan dan agama dapat bergabung dalam sebuah negara kesatuan nasional. “Pancasila merupakan ungkapan sebuah kompromi yang mendasar antara kekuatan-kekuatan nasionalis dan Islam, dan dengan demikian persatuan nasional Indonesia dapat terwujud. Pancasila merupakan ungkapan kesediaan mendasar kedua aliran ideologis untuk bersama-sama mendirikan sebuah negara, di mana semua orang Indonesia dapat merasa betah”4. Secara formil hingga hari ini Pancasila masih dipandang demikian oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Namun perlu diingat, bahwa relevansinya telah memudar. Mungkin ada semacam trauma yang ditimbulkan oleh tindakan berlebihan dari rezim Soeharto, yang telah memanipulir Pancasila sebagai lambang dari politik kekuasaannya yang anti-demokratis. Di zaman Soeharto, Pancasila telah disakralkan dan oleh militer dijaminkan secara paksa. Kini Pancasila masih merupakan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah namun tidak lagi di perguruan tinggi. Juga ormas-ormas dan

5

parpol-parpol tidak lagi berkewajiban untuk mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasinya. Kini Pancasila telah dibebaskan dari kegiatankegiatan berlebihan dari zaman Soeharto dengan kewajiban untuk bermoral Pancasila dan bermacam ragam penataran P4. Kini orang telah menemukan kembali jatidiri asli dari Pancasila. Kembali yang menjadi inti dari Pancasila ialah kompromi dasar yang menjamin kesatuan bangsa. Semestinya demikian. Namun hal itu tidak lagi diterima oleh partai-partai Islam yang baru dan kelompok-kelompok fanatik. Sikap partai-partai dan pemimpinnya terhadap Pancasila tidak lagi seragam. Untuk partai-partai yang berhaluan nasionalis, yang kini menjadi mayoritas di DPR, Pancasila tetap merupakan dasar negara dan dasar kehidupan masyarakat. Kelompok utama yang menganut haluan ini adalah PDI/P dari Presiden Megawati Soekarnoputri, yang sebagai partai berasal dari PNI, partai dari Pendiri Republik yaitu Soekarno dan dengan tradisi tersebut tetap mempertahankan Pancasila. Hal demikian juga berlaku untuk GOLKAR, partai yang berkuasa di zaman Soeharto, akan tetapi di dalamnya terdapat sebuah faksi Islam yang kuat. PKB yang merupakan partai dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid memandang Pancasila sebagai humanisme religius yang dianutnya. Partai PAN yang dipimpin Amien Rais, yang dengan 7% suara merupakan partai terbesar kelima, juga mengakui Pancasila sebagai dasar perjuangannya, walaupun dalam partai tersebut terdapat unsur Islam yang kuat. Di pihak lain terdapat partai-partai Islam yang memakai Islam sebagai asas, tujuan dan kegiatan perjuangannya. Pemberlakuan syariat Islam sebagai hukum negara menempati prioritas utama. Hal ini terutama berlaku pada partai-partai kecil seperti Partai Keadilan dan Partai Bulan Bintang, namun juga bagi partai yang lebih besar yang telah ada di zaman Soeharto yaitu PPP, yang ketua umumnya dewasa ini menjabat sebagai Wapres RI. Atas dasar Pancasila, maka Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler dan juga bukan sebuah negara yang didominasi oleh agama dari kalangan mayoritas penduduknya. Pasal 29 UUD 1945 berbunyi: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian, arti dan kebebasan beragama dijamin oleh UUD. Dalam pelaksanaan ketentuan hukum dari UUD tersebut ternyata, bahwa kebebasan beragama diartikan secara amat terbatas. Sejak “Maklumat Bogor” yang dikeluarkan Menteri Agama tahun 1963 di Indonesia hanya terdapat lima agama yang dapat diakui dan karena itu yang dapat diwakili oleh sebuah Direktorat Jenderal di Departemen Agama. Kelima agama tersebut ialah:Islam, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu-Bali. Pada tahun 2000 mela-

6

lui sebuah Keppres oleh Abdurrahman Wahid, sebagai Presiden pada masa itu, agama Konghucu diakui kembali sebagai agama keenam.5 Agama-agama minoritas lain dapat hidup sesuai agamanya masing-masing selama tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Maka dari itu aliran Saksi Jehovah dilarang karena mereka tidak membayar pajak dan tidak menghormati bendera nasional serta menolak wajib militer dan melarang anak-anaknya untuk masuk sekolah-sekolah negeri. Demikian juga sekte-sekte Islam seperti “Darul Ar’kan” berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sama dilarang pemerintah. Semua sekte Kristen berada dibawah pengawasan Dirjen Bimas Kristen Protestan, Departemen Agama. Khusus di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat apa yang disebut “Aliran Kepercayaan” yang merupakan sebuah aliran kepercayaan mistik Jawa yang dipengaruhi oleh tradisi Jawa-Hindu dan beranggotakan sekitar 30 sampai 40 juta pemeluk. Hingga kini kelompok ini tidak berhasil untuk memperoleh pengakuan sebagai sebuah agama yang berdiri sendiri. Mereka tetap terdaftar sebagai pemeluk Islam, namun praktek-praktek keagamaannya bagi kaum Muslim puritan merupakan sesuatu yang mengganggu mereka. Kebebasan beragama menurut hukum telah ditafsirkan secara resmi -lebihlebih di zaman Soeharto- sebagai suatu kewajiban untuk menjadi anggota salah satu dari lima agama yang resmi. Yang terkena peraturan semacam ini ialah penganut agama alam atau agama suku, sebagaimana halnya dengan suku Dayak di Kalimantan, yang oleh karenanya secara besar-besaran lalu pindah agama menjadi Kristen. Bagi orang yang tidak menganut kepercayaan agama tertentu, maka tidak berlaku kebebasan tidak beragama seperti yang dikenal di masyarakat Barat yang demokratis itu, karena sebenarnya orang tidak beragama tidak boleh ada di Indonesia. Siapa yang tidak menganut agama dianggap komunis dan di zaman Soeharto hal ini dapat mengancam kebebasan dan hidup seseorang. Sekarang keadaannya sudah agak lunak bagi kaum ateis. Namun perlu diingat, bahwa tetap tidak boleh ada organisasi atau publikasi dan propaganda bagi ateisme. Karena hal tersebut dianggap melanggar hukum. Kebebasan beragama sesuai UU didukung oleh kekuatan politik yang besar dengan pengecualian beberapa partai Islam, yang menginginkan agar golongan mayoritas Muslim Indonesia diwajibkan oleh negara untuk menjalankan syariat Islam sebagai ganti dari kebebasan beragama. Selama sidang MPR tahun 2000, rancangan untuk menambah pasal-pasal UUD yang bersangkutan dengan hal ini ditolak oleh kaum nasionalis, yang memegang suara mayoritas. Rancangan tersebut masuk ke dalam agenda kerja Panitia Ad Hoc I dan sejak itu diperdebatkan secara sengit. Dalam hal ini kaum Islam garis keras berhadapan dengan

7

kelompok moderat, yang selalu menolak setiap usaha untuk membiarkan agama diatur oleh negara. Apabila hukum syariat dijalankan, hukum agama menjadi hukum negara yang mengikat dan hal itu merupakan sebuah langkah yang menentukan dalam usaha untuk menegakkan sebuah negara Islam. Ada beberapa kelompok Islam yang berusaha keras untuk menancapkan dominasi Islam dan undang-undangnya dalam negara dan masyarakat. Sebagai contoh dapat disebut ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Menurut berbagai pengamat kini ICMI telah menempatkan orang-orangnya di mana-mana dalam pemerintahan dan birokrasi, parpol-parpol, militer serta perguruan tinggi. Tujuan ICMI ialah menguasai segala posisi penting dalam negara dan masyarakat, sehingga timbul kekhawatiran bahwa mula-mula organisasi tersebut akan mendepak orang-orang Kristen, lalu kemudian juga kelompok Muslim yang moderat6. Apa yang dulu pernah dikatakan oleh Dieter Becker ternyata kini masih berlaku: “Di balik pertentangan antara kalangan Islam dan Nasionalis terdapat unsurunsur antagonis yang menyangkut segi filosofis dan keimanan yang memisahkan kedua belah pihak. Sikap kelompok Islam terhadap UUD dan Pancasila setelah kegagalan Jakarta Charter ditentukan oleh keinginan, supaya para pemeluk Islam diwajibkan kalau tidak melalui UUD, sekurang-kurangnya melalui undangundang dan peraturan lain agar mentaati syariat Islam”7. Dalam hal UU Perkawinan dan UU Warisan ternyata kelompok Islam berhasil mencapai tujuannya8. Secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan pernikahan adalah pejabat agama yang dianut oleh orang yang bersangkutan. Yang akan menjadi sulit apabila terjadi perkawinan campur, adalah apabila salah satu partner beragama Islam. Sebagai syarat bagi perkawinan Islam dalam kasus semacam ini ialah bahwa partner yang bukan Islam harus lebih dahulu masuk agama Islam. Sebaliknya, seorang partner Muslim yang pindah ke agama lain akan kehilangan seluruh hak warisnya, karena yang menentukan masalah waris ialah pengadilan agama Islam dan pengadilan tersebut menghapus semua hak waris bagi orang yang meninggalkan agama Islam.

2. Hukum Syariat Apa artinya, apabila hukum syariat di Indonesia diberlakukan di dalam badan negara dan masyarakat? Mengenai hal ini tidak ada jawaban yang tegas, baik dari pihak yang secara gencar atau dengan fanatis mempropagandakannya, maupun dari pihak yang skeptis atau yang menolak pemberlakuan syariat Islam. Inti dari pemberlakuan hukum syariat ialah, bahwa hukum Islam dijadikan wajib bagi seluruh pemeluknya. Hukum syariat harus dijadikan sumber hukum resmi dan

8

semua hukum negara harus diundangkan berdasarkan asas-asas Islam. Para pendukung gerakan ini ingin mendirikan sebuah masyarakat Islam sesuai dengan contoh masyarakat Medina di zaman Nabi Muhammad, sehingga kelompokkelompok agama minoritas, terutama kaum Kristen, walaupun ditolerir sebagai “golongan yang dilindungi”, tidak mempunyai hak yang sama dengan kaum Muslimin yang mayoritas. Dengan demikian mereka menjadi warga-negara kelas dua9. Tradisi agama setempat dipandang sebagai tahayul. Kebiasaan-kebiasaan ini dianggap bertentangan dengan Islam yang benar, maka harus “dibersihkan”. Termasuk aliran kepercayaan mistik Jawa yang dianut oleh puluhan juta orang Jawa. Para pengikut Islam puritan sangat dipengaruhi oleh ideologi Arab Saudi, di mana pencurian dan perzinahan dsb. dihukum dengan sangat keras seperti di zaman abad pertengahan. Kaum fanatik juga menuntut, agar di Indonesia minuman keras dilarang. Bagi perempuan dan anak-anak gadis berlaku peraturan berbusana yang keras, yakni kalau berada di luar rumah mereka harus mengenakan cadar. Juga perekonomian bangsa harus di-Islam-kan. Ini berarti, tidak boleh ada pemungutan bunga dan sebagai pengganti akan dipakai sistem bagi hasil. Mendahului perkembangan ini, kini golongan radikal yang terhimpun dalam Front Pembela Islam (FPI), sudah menggunakan cara-cara kekerasan seperti merusak iklan minuman keras atau menutup pusat perjudian. Para pendukung syariat yang moderat menolak cara-cara kekerasan. Mereka memandang syariat sebagai cara hidup kaum Muslimin seperti halnya para pemeluk agama yang lain atau kelompok etnik tertentu yang menjalani hukum adat dan kebiasaannya. Menurut mereka, syariat Islam secara umum dapat diartikan sebagai etika dan moral kehidupan dan secara sempit sebagai hukum Islam yang pelaksanaannya di setiap negara Islam dan di setiap sistem masyarakat dijalankan secara berbeda-beda. Misalnya di Arab Saudi syariat Islam dilaksanakan dengan keras, sedangkan di Mesir, dan demikian juga nanti di Indonesia, akan dijalankan agak longgar dan kurang represif. Para penentang kewajiban hukum syariat yang dikontrol oleh negara, menolak untuk terjebak dalam penjelasan-penjelasan tersebut. Yang dikhawatirkan ialah sistem pemaksaan. Yang sangat merasa khawatir ialah para pemeluk agamaagama minoritas. Timbul gerakan perlawanan di dalam masyarakat dan media massa yang terutama dipelopori oleh kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan. Orang menentang adanya polisi syariah yang dapat mengawasi kehidupan orang sehari-hari. Ada pertanyaan, berapa besar kemungkinan bagi berlakunya hukum syariat Islam di Indonesia. Dan harus diakui, bahwa peluang tersebut meningkat secara drastis dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah bagi semua propinsi sejak

9

awal tahun 2001. Walaupun menurut undang-undang tersebut urusan politik tertentu termasuk urusan agama tetap dibawah wewenang pemerintah pusat, namun di banyak propinsi otonomi perubahan ini diartikan sebagai kebebasan untuk segala-galanya, termasuk yang menyangkut pemberlakuan syariat Islam. Setelah DPR RI mengesahkan UU Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, maka propinsi-propinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Barat ingin berbuat yang sama.

II. Situasi Realitas kini 1. Pengrusakan Gedung-Gedung Gereja Termasuk sebuah realitas hidup di Indonesia dewasa ini ialah, adanya tindakankekerasan terhadap agama dan simbol-simbolnya. Yang pertama-tama perlu dikemukakan di sini ialah angka pengrusakan gedung-gedung gereja dan sarana kegerejaan yang kian meningkat. Sejak berdirinya Republik Indonesia hingga Nopember 2001 telah tercatat 858 buah gereja yang dirusak, baik secara total atau mengalami kerusakan berat serta dilarang atau ditutup oleh aparat negara10. Pengrusakan gereja dapat berupa pelemparan batu yang memecahkan kaca jendela atau pintu, penghancuran bagian dalam gereja termasuk perlengkapan sakral dan Kitab Sucinya, sampai pembakaran gedung ibadah. Dalam angka tersebut di atas tidak termasuk jumlah rumah pastor dan pendeta, gedung paroki, sekolah, taman kanak-kanak, asrama suster dan rumah yatim-piatu serta prasarana lain milik gereja yang dirusak dalam kurun waktu yang sama. Yang mengejutkan ialah kenaikan drastis angka jumlah gereja yang dirusak, yang terlihat dengan jelas pada angka pengrusakan setiap bulan (yang ditulis dengan angka dalam tanda kurung). Selama masa pemerintahan Presiden RI yang pertama, Soekarno, yang berlangsung 21 tahun, hanya 2 buah gereja yang dirusak (berarti rata-rata 0,008 buah per bulan). Sedangkan selama pemerintahan Soeharto, yang berlangsung 32 tahun, ada 456 gereja yang dirusak (berarti setiap bulan 1,2 gereja). Dalam 17 bulan pemerintahan Habibie ada 156 gereja yang dirusak (rata-rata 9,2 per bulan). Dan selama 21 bulan pemerintahan Abdurrahman Wahid terdapat 232 gereja yang dirusak (rata-rata 11 per bulan), dan dalam 4 bulan pertama pemerintahan Megawati Soekarnoputri sudah ada 12 gereja yang dirusak (rata-rata 3 per bulan)11. Dalam angka-angka tersebut termasuk pengrusakan yang terjadi di daerah-daerah konflik Maluku dan Poso (Sulawesi Tengah), di mana sejak awal tahun 1999 sudah 192 gereja (dan 28 mesjid) dihancurkan atau dirusak.

10

Para pengamat menunjukkan bahwa apabila angka-angka dari daerah-daerah konflik tidak ikut diperhitungkan, maka angka rata-rata gereja yang dirusak menunjukkan suatu penurunan12. Apabila data statistik mengabaikan kerusuhan-kerusuhan di Maluku dan Poso, maka di tahun terakhir kekuasaan Soeharto (1997/98) rata-rata ada 8,3 gedung gereja per bulan yang dirusak, selama masa Habibie hanya 6,6 dan selama masa Abdurrahman Wahid menurun menjadi 4,3. Dan dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri angka tersebut turun lagi menjadi hanya 2 per bulan. Apakah ini merupakan sebuah tanda yang memberi harapan atau apakah pengrusakan kini dialihkan kedaerah-daerah konflik, hanya masa depan yang akan dapat membuktikan. Ada bermacam tafsiran terhadap fenomena aksi kekerasan tersebut yang sangat diderita oleh kaum minoritas agama di Indonesia. Dan jika masalah ini dibandingkan dengan tempat-tempat lain di Asia Tenggara tidak terdapat persamaannya. Ada yang mengacu pada potensi konflik bersamaan dengan meningkatnya ketegangan sosial, yang menyangkut angka pengangguran yang tinggi. Secara tidak resmi pengangguran sudah mencapai lebih dari 40 %, khususnya di kalangan kaum muda. Menurut beberapa survey tampak jelas, bahwa pengrusakan gedung-gedung gereja sering terjadi bersamaan dengan timbulnya kerusuhan massal. Sebagai contoh disebutkan kerusuhan yang pecah pada tanggal 26 Desember 1996 di kota Tasikmalaya (Jawa Barat) dan sekitarnya13. Hanya dalam waktu 24 jam saja massa fanatik telah merusak 15 buah gereja berbagai denominasi Kristiani dan pula berbagai gedung dan prasarana umum misalnya: 18 kantor polisi, 3 hotel, 6 bank, 8 pabrik, 7 supermarket, 4 sekolah Kristen, 8 showroom mobil dan lagi 89 toko dan restoran milik orang Tionghoa, dan lebih dari 100 buah mobil. Melihat kerusuhan yang begitu besar, perlu dicatat bahwa penyebabnya hanya masalah sepele, walaupun juga mengandung unsur rawan. Kejadiannya ialah bahwa pada hari sebelumnya seorang Kiai Islam dianiaya secara berat di sebuah kantor polisi. Namun kedua belah pihak, yakni kepala polisi dan kepala pesantren terdekat telah sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Tetapi keesokan harinya, para santri yang tidak puas dengan penyelesaian tersebut, menggelar di mesjid besar sebuah doa protes yang selanjutnya oleh anasir-anasir radikal dialihkan menjadi aksi unjuk rasa dengan menggunakan kekerasan. Dalam aksi penjarahan dan pengrusakan selanjutnya ikutserta lebih dari 10 ribu massa, yang didatangkan dari desa-desa di sekitarnya. Akibatnya aparat keamanan tidak dapat lagi mengendalikan situasi di tempat. Bagaimana kita dapat menjelaskan potensi kekerasan dan keinginan merusak yang ada pada massa? Para pakar yang membuat survey tadi berpendapat, bahwa masalah tersebut terutama menyangkut rakyat pedesaan yang dirugikan arus pembangunan dan tidak ikutserta menikmati kemajuan, sehingga mereka

11

bersikap mencurigai dan menolak pembangunan. Mereka merasa, bahwa kehidupan yang sedemikian sederhana dan diwarnai oleh Islam, telah mendapat ancaman dengan datangnya pengaruh dunia Barat. Maka dari itu, mereka bangkit untuk merusak segala simbol modernitas seperti perbankan, supermarket, pabrik dan juga gereja. Pola kekerasan semacam ini menurut pengamatan para pakar tadi antara lain juga terjadi pada kerusuhan-kerusuhan yang melanda Surabaya, Situbondo, Banjarmasin dan tempat lainnya. Tampak jelas, bahwa khusus serangan terhadap gereja-gereja Kristen dan Katolik bukanlah pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mata gelap. Karena serangan-serangan tersebut tidak terjadi secara spontan, tetapi secara nyata dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Tampaknya sering terjadi, bahwa orang hanya menunggu sebuah alasan kecil untuk menghasut warga guna mengambil tindakan kekerasan melawan pihak gereja. Pada tahap pertama biasanya diedarkan selebaran gelap yang memperingatkan warga akan bahaya Kristianisasi. Pada saat pengrusakan jarang terjadi, bahwa para tetangga di sekitar lokasi ikut terlibat. Bahkan sebaliknya, seringkali mereka berusaha melindungi gedung-gedung Kristen. Ujung tombak dari massa yang menyerang pada umumnya adalah mahasiswa dan pelajar dari lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah digembleng secara fanatik14. Mereka memperlengkapi diri dengan bom molotov dan bensin serta meneriakkan “Allahu Akbar”. Merekalah yang memimpin aksi-aksi penyerangan15. Dalang kerusuhan yang sebenarnya belum pernah dapat ditangkap. Namun ada banyak bukti yang mengindikasikan bahwa kelompok fanatik Islam memanfaatkan momen serta kekecewaan dan nafsu merusak dari massa untuk kepentingan kelompoknya. Aksi-aksi tersebut juga menyangkut jumlah dana yang besar, sebagaimana yang sering diisukan. Pemuda-pemuda yang menurut saksi mata dalam jumlah besar diangkut dengan truk, mudah diikutsertakan, apabila diberi imbalan uang, meskipun tidak seberapa. Hingga kini para penyerang merusak gedung-gedung dan prasarana lainnya sedangkan jatuhnya korban manusia masih merupakan efek sampingan. Hal ini dapat dilihat pada pembakaran Gereja Pentakosta Pusat Surabaya di Situbondo di mana sepasang misionaris tua serta putri dan cucunya bersama seorang perempuan muda lainnya dari rumah tetangga dilalap api dan terbakar sampai mati. Pada umumnya aksi kekerasan tidak bertujuan untuk membunuh manusia.. Tujuan mereka adalah untuk menimbulkan keresahan di kalangan warga Kristen, seperti halnya setelah terjadi peristiwa bom di sejumlah gereja pada Hari Natal 2000, dimana banyak umat lalu takut pergi kerumah ibadah untuk mengikuti upacara kebaktian.

12

2. Diskriminasi Secara resmi di Indonesia tidak ada undang-undang atau peraturan yang mendiskriminir kelompok minoritas agama, namun dalam praktek keadaannya sangat berlainan. Kini pegawai dan pejabat negara yang beragama Kristen, baik di pemerintahan maupun di birokrasi, makin menghadapi kesulitan untuk naik pangkat. Makin sering orang yang beragama Kristen hanya menduduki tempat yang tidak penting, sedangkan yang beragama Islam mengambil posisi pimpinan. Menurut pengamat hal ini juga berlaku di perguruan tinggi negeri. Dalam TNI dan Polri beberapa tahun yang lalu orang-orang Kristen masih dapat menduduki posisi komando tertinggi. Namun kini, menurut beberapa pihak, hal tersebut sudah mustahil. Namun perlu dicatat, bahwa tidak semua pengamat mempunyai pandangan yang pesimistis seperti itu dan ada yang mengemukakan, bahwa orang-orang Kristen masih saja memegang posisi pimpinan dalam jabatan publik16. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa, walaupun ada pengecualian, pengaruh orang-orang Kristen dan kelompok minoritas lainnya dalam jabatan publik makin terdesak. Hal tersebut juga berlaku dalam partai-partai politik. Memang orang-orang Kristen hingga kini masih mempunyai peluang dalam PDI/P, partainya Presiden Indonesia sekarang, Megawati Soekarnoputri. Lain halnya dalam partai Golkar; di awal era Soeharto orang-orang Kristen ikut mendirikannya, kini kelompok tersebut telah tergeser dari posisi pimpinan. Partai baru PAN pada mulanya merupakan partai yang terbuka untuk semua golongan masyarakat. Namun kini terutama A.M. Fatwa, yang merupakan salah seorang tokohnya, berusaha untuk membawa partai tersebut kegaris politik yang lebih berwarna Islam. Satu diskriminasi berat yang banyak dikeluhkan oleh umat Kristen di banyak daerah dengan penduduk mayoritas Islam atau Hindu di Bali, adalah dipersukarnya proses permohonan izin untuk membangun gereja atau gedung paroki. Aparat pemerintah selalu merujuk pada SKB Mendagri dan Menag dari tahun 196917, yang mengatakan bahwa IMB untuk gereja hanya dapat diberikan, apabila 40 kepala keluarga di lingkungan di sekitar lokasi memberikan persetujuan secara tertulis. Bagi kelompok minoritas Kristen keadaanya amat sulit untuk memperoleh persetujuan tersebut dari pihak Muslim. Selain itu di beberapa propinsi pihak Pemda setempat secara de facto malah lebih keras menjalankan SKB tersebut18. Perlakuan ini meningkat hingga kesewenang-wenangan dan tentu saja merupakan tindakan melawan UUD yang menjamin hak semua warganegara Indonesia untuk menjalankan ibadat sesuai agamanya masing-masing. Jelas bahwa hak konstitutionil tersebut juga dilanggar, apabila aparat pemerintah melarang umat Kristen untuk membangun kembali gereja yang sebelumnya telah dibangun dengan syah, tetapi kemudian dirusak oleh massa. Pelanggaran yang sama

13

dilakukan seandainya umat Kristen dilarang untuk menjalankan kebaktian di rumah-rumah pribadi19. Dilain pihak bantuan dari negara diberikan dengan mudah untuk membangun banyak mesjid. Sekolah-sekolah Kristen di Indonesia, karena mutu dan disiplinnya, banyak diminati juga oleh murid-murid dari agama lain, termasuk agama Islam. Para orangtua sebelum mendaftarkan anaknya ke sekolah Kristen membuat pernyataan atas persetujuannya, bahwa anak-anaknya boleh mengikuti segala pelajaran termasuk agama Kristen di sekolah-sekolah tersebut. Namun ada keputusan menteri pendidikan dan menteri agama yang menetapkan bahwa setiap murid, juga di sekolah-sekolah swasta, harus mengikuti pelajaran agama yang dianutnya. Dengan keputusan menteri tersebut pihak pengurus sekolah Kristen merasa, bahwa kebebasannya dalam memberikan pelajaran amat dibatasi, karena mereka diwajibkan memberikan pelajaran agama Islam dan dengan demikian sekolah mereka kehilangan ciri ke-Kristenan-nya. Dalam bulan Maret tahun 2001 pihak Depdagri mempertegas lagi dengan mengeluarkan peraturan, yang untuk sementara hanya berlaku untuk kota madya Yogyakarta, yang mengatakan bahwa ijasah akhir sekolah hanya akan diakui, apabila murid lulus ujian agama, dalam hal ini agama yang dianut oleh murid yang bersangkutan. Dengan demikian, bagi murid yang bukan beragama Kristen semakin mustahil untuk memasuki sekolah swasta Kristen, walaupun hal tersebut sebenarnya dikehendaki orangtua murid. Juga perlu disebutkan tindakan-tindakan diskriminatif yang dialami oleh kelompok-kelompok minoritas agama yang ‘tidak diakui’ dan terutama kelompok yang tidak beragama, apabila mereka membutuhkan KTP. Dalam KTP hanya agama yang diakui saja yang dapat ditulis. Kesulitan yang sama juga dialami oleh kelompok ini apabila mengurus dokumen perkawinan atau kalau mereka ingin menjadi pegawai negeri. Yang bersangkutan tidak dapat kawin secara resmi dan hal ini memaksa calon pengantin untuk masuk salah satu agama ‘yang diakui’, demi memenuhi persyaratan formil. Tentunya bagi kedua belah pihak hal ini sangat tidak memuaskan, karena melanggar kebebasan menganut agama menurut keyakinan masing-masing.

14

III. Puncak Konflik 1. Konflik Maluku Konflik terbuka antara golongan Kristen dan Islam di Maluku pecah pada hari raya Lebaran tahun 1999. Jika melihat kerusuhan yang terjadi sesudahnya hingga kini dan pengrusakan yang begitu parah, maka penyebabnya dapat dikatakan hal yang sepele. Waktu itu terjadi pertengkaran antara seorang pengemudi taksi Kristen dan seorang preman Muslim, yang ingin memeras “uang setoran” dari padanya. Dalam pertengkaran pribadi itu kedua pihak mendapat dukungan dari masing-masing kelompok, sehingga timbullah perkelahian massal yang melibatkan kedua golongan agama. Becak-becak mulai dibakar di jalanan dan perumahan orang Kristen dan Islam ikut hancur karena api. Setelah tersebar isu, bahwa gereja Siloe yang terkenal itu dibakar, maka massa pun berbondong-bondong ke jalan. Dalam hubungan antara kelompok Kristen dan Muslim sebenarnya sudah lama ada ketegangan dan kedua belah pihak rupanya sudah siap menghadapi sebuah konflik. Ini dapat terlihat, bahwa sejak hari pertama kelompok Kristen, yaitu Protestan, mengenakan ikat kepala yang merah sebagai tanda pengenal dan kelompok Islam mengenakan ikat kepala berwarna putih.

Peperangan dan Pengrusakan Pada pagi berikutnya di dua kampung Islam di kota Ambon tersiar berita, yang kemudian ternyata tidak benar, bahwa Mesjid Al Fatah di Ambon telah dikepung orang Kristen dan dibakar, serta banyak orang Muslim dibunuh. Hal ini membuat orang Islam memobilisir dirinya, sama seperti yang terjadi di kalangan Kristen sehari sebelumnya. Massa Islam mulai bergerak menuju Ambon dan di tengah jalan mereka merusak sebuah gereja Katolik dan tiga gereja Protestan serta membunuh 16 warga Kristen termasuk perempuan dan anak-anak. Kerusuhan pun menyebar kebagian lain dari kota dan juga ke desa-desa dan berlanjut berhari-hari sampai berminggu-minggu berikutnya dengan tingkat kebrutalan yang makin tinggi dari keduabelah pihak. Gelombang kekerasan dan pengrusakan juga timbul di pulau-pulau sekitarnya. Seperti halnya dengan perkelahian antar suku di jaman dulu, warga kampung yang satu menyerang kampung yang beragama lain dan menghancurkan desa dan rumah-rumah ibadatnya. Kerapkali juga terjadi bahwa sebuah desa terlebih dahulu menyerang desa yang lain, karena khawatir desa mereka akan diserang. Satu kenyataan yang tak dapat dibantah ialah, bahwa di Ambon telah terjadi pertempuran yang sengit dan kejam. Banyak korban manusia yang gugur di masing-masing pihak. Yang menarik untuk disimak ialah, bahwa polisi dan

15

tentara tidak bertindak untuk menghentikan kerusuhan. Bahkan sebaliknya pihak Kristen melaporkan, bahwa ada prajurit TNI yang telah ikut berperang di pihak Muslim. Sekitar pertengahan Maret kerusuhan di Ambon untuk sementara mereda, namun di Maluku Tenggara di kepulauan Kei meletus konflik yang besar antara kelompok agama dan suku. Banyak sekali kampung Kristen, terutama Protestan, dan Islam menjadi rata dengan tanah. Puluhan ribu pengungsi mencari perlindungan di sekolah-sekolah milik gereja dan gedung-gedung pemerintah. Namun berkat pengaruh berbagai pihak, terutama dari Gereja Katolik dengan didukung oleh hukum adat yang masih kental, maka permusuhan dapat diakhiri dalam beberapa minggu saja. Perdamaian yang dicapai dapat dipertahankan hingga kini hari. Demikian juga di Ambon para pemuka agama dari kedua belah pihak berusaha untuk menenangkan para pengikutnya. Gereja Katolik terutama Uskup Ambon menempatkan diri sebagai penengah di antara pihak-pihak yang bertikai. Sebab pada tahap pertama kerusuhan tampaknya golongan Katolik belum terlibat dalam konflik berdarah tersebut. Crisis Centre keuskupan yang baru didirikan membantu semua pihak yang membutuhkan pertolongan dan hingga kini telah mengkoordinir bantuan untuk ribuan pengungsi dari Ambon dan pulaupulau di sekitarnya. Di pihak Muslim yang menjadi pengungsi pada waktu awal adalah pendatang berasal dari Buton dan Bugis, orang-orang yang biasanya bekerja keras di bidang perdagangan kecil dan telah mencapai keberhasilan. Kini mereka kehilangan semuanya. Kebanyakan dari mereka lalu kembali ketempat asalnya di Sulawesi Selatan20. Di pihak lain banyak warga Kristen dari kepulauan Maluku Utara yang terpaksa mengungsi ke daerah Kristen di Sulawesi Utara. Sampai saat ini diperkirakan ada sekitar 500.00021 pengungsi di dalam dan di luar wilayah Maluku dengan proporsi separuh orang Kristen dan separuh orang Muslim22. Menanggapi keadaan di belahan tahun kedua 1999 dengan meningkatnya kerusuhan dan kekejaman, yang menimbulkan korban besar baik material (perumahan, gedung ibadah) maupun nyawa di kedua belah pihak, berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian mulai muncul. Dalam hal ini yang perlu disebut ialah “Gerakan Peduli Perempuan” yang sebenarnya juga ingin melibatkan wanita Muslim, namun untuk sementara harus membatasi diri saja pada wanita Katolik dan Protestan. Kelompok perempuan ini telah menghadap Gubernur, Walikota Ambon, DPRD dan Kapolda untuk mengimbau, agar kerusuhan dihentikan dan perdamaian dipulihkan. Kelompok ini juga melakukan banyak kegiatan. Mereka mengumpulkan kaum muda dari kedua belah pihak yang bermusuh dan mengadakan acara bersama untuk menghapus rasa benci yang ada pada

16

mereka. Atas usaha mereka maka kota bagian Nania dan Pohon Pule di Ambon dinyatakan sebagai zona damai. Namun kedua pihak yang bertikai menolak usaha mereka. Ibu-ibu Muslim yang ingin bergabung mendapat ancaman dari orang mereka sendiri. Akhir Desember 1999 konflik baru timbul lagi, ketika gereja Protestan Siloe di Ambon yang bersejarah itu dibakar hingga tersisa tembok-tembok dasarnya saja. Sebagai balasan terhadap tindakan itu maka mesjid besar di Ambon dibakar juga. Namun dalam bulan Februari 2000 suasananya menjadi tenang kembali. Di kedua belah pihak timbul makin banyak suara yang menghendaki dihentikannya pembunuhan dan kekerasan yang tak berguna itu. Tetapi kemudian muncullah para pelaku baru yang menghancurkan semua harapan bagi tercapainya perdamaian. Dari bulan Maret hingga Mei sekitar 10.00023 anggota Laskar Jihad datang dari Jawa. Dengan demikian keadaanpun berubah secara radikal. Hingga saat itu dalam pertikaian antara penduduk setempat, baik golongan yang beragama Kristen maupun Islam pada umumnya menggunakan senjata-senjata sederhana atau yang dirakit sendiri, sehingga ada keseimbangan antara kedua belah pihak. Namun kini keadaannya berubah dengan datangnya pejuang-pejuang yang terlatih dari wilayah lain di Indonesia yang bersenjata modern. Sebagian TNI yang beragama Islam bergabung dengan kelompok jihad. Dengan demikian terjadilah perubahan keseimbangan kekuatan yang menguntungkan golongan Islam24. Duapuluh dua organisasi Islam garis keras pada tanggal 7 Januari 2000 menggelar rapat raksasa dengan ratusan ribu peserta di lapangan Monas Jakarta dan menyerukan perang suci di Ambon dan Maluku guna “membebaskan saudara dan saudari Muslim dari penindasan kaum Kristen”25. Dalam rapat raksasa tersebut tokoh penting dari elit politik yang kini masih menjabat posisi puncak di Indonesia tampil memberi sambutan, a.l. Amien Rais yang pada waktu itu dan sekarang menjabat Ketua MPR dan Hamzah Haz yang kini menjabat Wapres RI26. Abdurrahman Wahid, yang waktu itu menjabat presiden RI, menolak untuk menerima delegasi Laskar Jihad di istana Presiden. Perintah Presiden untuk menahan Laskar Jihad, supaya jangan meninggalkan Pulau Jawa tidak dipedulikan oleh pihak TNI dan POLRI. Malah senjata dan amunisi berhasil dikapalkan ke Ambon27. Panglima tertinggi Laskar Jihad ialah Ustaz Ja’far Umar Thalib, yang pernah berkuliah di Medina dan di sana bergabung dengan kelompok yang dominan di Arab Saudi, yakni kelompok Wahabi, yang merupakan kelompok Islam garis keras. Ia kini berjuang bersama pengikut serta simpatisannya untuk merombak Indonesia menjadi sebuah negara Islam. Pasukan Laskar Jihadnya yang berjumlah ribuan orang, telah mendapat latihan militer selama beberapa minggu di Bogor. Kini pusat latihan Laskar Jihad dipindahkan ke Kaliurang yang terletak di utara

17

Yogyakarta. Di wilayah yang telah dikuasai Ja’far Umar Thalib di Ambon, telah diberlaku syariat Islam. Dia telah menarik perhatian umum di Indonesia dan juga di pers internasional, ketika dia pada tanggal 27 Maret 2001 menurut ungkapannya sendiri “untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia” menjatuhkan hukum rajam kepada seorang Muslim, anggota laskarnya, karena berzinah28. Dewan pimpinan agama dan militer kaum Muslim di Ambon dalam sebuah pernyataan menolak tuduhan pelanggaran HAM, karena perajaman tersebut semata-mata merupakan ketaatan pada perintah Allah29. Sejak kedatangan Laskar Jihad maka situasi perang saudara di Maluku menjadi makin parah. Serangan-serangan dari kelompok Islam yang fanatik atas desadesa dan perkampungan Kristen telah berubah menjadi aksi-aksi pembersihan etnis dan agama. Kini golongan Katolik dengan gereja-gereja dan prasarana lainnya tidak luput lagi dari serangan. Rumah sakit Katolik Hative di Ambon dibakar habis. Demikian juga halnya dengan Universitas Kristen UKIM. Beberapa hari kemudian Universitas Negeri Pattimurah yang didominir golongan Kristen juga dihancurkan. Puluhan ribu umat Kristen kini mengungsi dan mencari perlindungan dimarkas POLRI. Atas ultimatum Laskar Jihad terpaksa Kapolsek Batumerah menyingkirkan para pengungsi Kristen. Laskar Jihad terang-terangan mendapat dukungan dari kelompok-kelompok TNI yang beragama Islam. Sebab, hanya dengan bantuan TNI pada tanggal 21 dan 22 Juni tahun 2000 pihak Laskar Jihad berhasil menyerang dan mengalahkan kompleks POLRI di Tantui/Ambon termasuk tangsi dan asrama bagi 2000 keluarga dan membakarnya sampai habis. Pihak Laskar Jihad menyerang dua gudang senjata dan berhasil menjarah 832 pucuk bedil, 8000 kotak aminisi dan lusinan pakaian seragam Brimob30.

Pemaksaan Masuk Islam Salah satu hal yang sangat menyedihkan dalam konflik Maluku ialah pemaksaan masuk Islam. Walaupun pihak Islam dan pemerintah berusaha meredam atau membantah isu tersebut, namun fakta dengan jelas membuktikan yang lain. Bukan kebetulan bahwa perbuatan-perbuatan yang jelas melanggar HAM tersebut terjadi sejak Laskar Jihad mengambil alih komando pimpinan atas golongan Islam di Maluku. Pada tanggal 23 Nopember 2000 dan hari-hari berikutnya kampung-kampung Kristen di Pulau Kesui satu persatu di kuasai Laskar Jihad dan semua warga yang melawan atau tidak melarikan diri dibunuh. Rumah-rumah dibakar dan gereja-gereja dirusak31. Beberapa ratus orang Kristen berhasil mengungsi ke pulau tetangga. Sekitar 625 orang Katolik dan Protestan mula-mula berhasil mengungsi ke pedalaman pulau. Namun karena luas pulaunya kecil, maka akhirnya

18

mereka tertangkap dan dipaksa memilih antara bersedia disunat atau langsung dibunuh. Hal yang sama juga menimpa 140 warga Kristen di kampung Korfutin dan Korlokin di Pulau Teor, yang pada tanggal 11 Desember 2000 dipaksa oleh Laskar Jihad supaya mereka disunat baik pria maupun wanita. Sebagaimana baru diketahui di kemudian hari, beberapa bulan sebelumnya di Pulau Seram, Buruh dan Bacan sekitar 6000 warga Kristen dipaksa untuk masuk Islam. Tetapi pemerintah setempat berusaha untuk menutupi kejadian yang berkaitan dengan pemaksaan masuk agama Islam tersebut. Pater Yos Kuda Makin SVD, pastor kepala paroki Masohi di Pulau Seram, berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap tabir kegelapan ini. Hingga kini sekitar 800 warga Kristen, yang telah dipaksa untuk disunat, dievakuasi dari pulau Kesui dan Teor. Sebagian besar mereka tetap menderita trauma, karena dipaksa disunat dan kini ditampung di sebuah gereja di Ambon. Dan masih ada lebih banyak lagi orang di pulau-pulau lain, yang telah dipaksa dengan kekerasan untuk mengganti agamanya. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka juga akan mengalami nasib yang sama seperti yang pernah dialami kampung-kampung Kristen dan penghuninya di pedalaman Propinsi Sulawesi Selatan, yang dihancurkan oleh gerombolan pemberontak DI/TII dari tahun 1948 - 1961, tanpa pernah diselesaikan secara hukum? Pada tanggal 23 Desember 2000 sekitar 500 pemimpin Gereja dari semua denominasi berkumpul di gereja Maranatha, Ambon, guna memprotes aksi pemaksaan masuk Islam yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhir acara mereka menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Indonesia sebuah pernyataan menentang pelanggaran HAM yang sangat berat di Maluku, termasuk aksi pemaksaan orang untuk masuk Islam.

Sebab-musabab Berhadapan dengan berlarut-larutnya kerusuhan dan kekerasan fisik di Maluku orang bertanya, apakah sebenarnya sebab musabab dari kerusuhan berdarah ini. Dengan cemas para pengamat menyaksikan meledaknya kebencian dan tindakan di luar perikemanusiaan antara kelompok masyarakat yang berbeda agama. Apabila dianalisa secara mendalam akan dapat disimpulkan, bahwa perbedaan agama memang dapat berperan, terutama dalam memobilisir massa, namun bukan merupakan penyebab sebenarnya dari konflik tersebut. Berikut ini akan diberikan secara singkat saja sebab-musabab yang sangat rumit dari masalah tersebut. Pihak Kristen Protestan secara tradisionil menempati posisi penting di jajaran Pemda dan dalam birokrasi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan modern yang secara intensip dibangun oleh semua golongan Kristen di seluruh Indonesia

19

termasuk Maluku, telah memberi kepada kaum elitnya suatu keunggulan untuk menduduki posisi-posisi politik di propinsi tersebut setelah ditinggalkan oleh pihak Belanda. Setelah penumpasan RMS tahun 1950 Presiden Soekarno secara politis bertindak bijaksana dengan tidak mengutak-utik posisi orang-orang Kristen Protestan. Maka dari itu, pihak Kristen selalu menempati posisi Gubernur dan Pangdam. Selanjutnya Soekarno membangun daerah itu melalui proyek-proyek nasional32. Namun dalam dekade-dekade berikutnya keadaan ini mengalami perubahan, karena Soeharto lebih mengharapkan dukungan dari golongan Islam. Golongan Kristen digusur dari kedudukan-kedudukan penting di pemerintahan dan tidak ada lagi Gubernur dan Pangdam yang beragama Kristen. Ditambah lagi pengaruh kaum pendatang Muslim yang secara ekonomis lebih berhasil. Kelompok ini menguasai perdagangan kecil dan cepat sekali menyekolahkan anak-anaknya dengan baik, sehingga bagi mereka terbuka kesempatan untuk mendapat posisi di masyarakat. Di samping itu telah terjadi satu perubahan mendasar dalam komposisi penduduk menurut asal-usul, sejak pemerintah pusat menjadikan Pulau Seram di Maluku Tengah sebagai daerah transmigrasi. Kebanyakan transmigran yang beragama Islam meninggalkan lokasi transmigrasi dan pindah ke kota. Di sana peningkatan kepadatan penduduk mempersulit situasi sosial ekonomi dan mudah menimbulkan konflik antar warga. Berbeda dengan golongan Kristen Protestan yang diuntungkan oleh orangorang Belanda yang Calvinis, para penduduk Muslim di Maluku beroposisi terhadap penjajah yang beragama Kristen dan segala bentuk manifestasi pengaruhnya. Sebagaimana halnya di daerah lain di Indonesia, kelompok Muslim lama sekali menolak pendidikan modern yang berorientasi ke Barat dan dengan demikian mengambil posisi defensif terhadap golongan Kristen, yang tidak merasa takut terhadap kebudayaan Barat. Sehubungan dengan itu, mudah dimengerti mengapa golongan Islam merusak universitas-universitas yang didominir golongan Kristen di Ambon. Kerenggangan antara kedua kelompok itu menjadi jelas apabila orang mengingat, bahwa di Pulau Saparua dekat Ambon masih ada kaum tua-tua adat Islam yang hingga kini tidak melupakan, bahwa dalam abad ke-17 setelah kalah melawan Belanda, sebagian tanah mereka dibagikan kepada kampung-kampung tetangga yang beragama Kristen dan bersekutu dengan pihak Belanda. Hingga kini mereka tetap menuntut kembali tanah mereka33. Suatu faktor penting terutama pada saat permulaan konflik adalah preman-preman Ambon di Jakarta yang terorganisir dalam gang Kristen dan gang Islam. Mereka pada bulan Desember 1998 ditangkap oleh aparat keamanan dalam jumlah ratusan orang, lalu dikirim kembali ke kota Ambon. Disana

20

kelompok-kelompok ini, setelah konflik berdarah tersebut meletus, sesuai skenario menggabungkan diri dengan kedua belah pihak yang bertikai. Terdapat petunjuk jelas, bahwa ada tokoh-tokoh TNI baik yang telah pensiun maupun yang masih aktif, dalam mencapai tujuan politiknya secara intensip berupaya untuk memperuncing ketegangan yang ada antara kelompok Kristen dan Islam untuk menciptakan situasi chaos34. Peranan yang sangat menentukan dalam perluasan dan peruncingan konflik di Maluku telah dimainkan oleh jaringan kelompok Islam garis keras dalam upaya merekrut dan mengirim sepuluh ribu anggota Laskar Jihad. Mereka bekerjasama dengan pihak-pihak TNI yang berkepentingan. Akibat kekerasan yang terjadi hingga kini amat mengerikan: Lebih dari 10.000 orang dari kedua belah pihak telah dibunuh. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka. Banyak kampung yang tinggal merupakan puing dan abu, sebagian besar kota Ambon berupa sisa reruntuhan belaka. Hingga kini 175 gereja Kristen dan Katolik telah dirusak dan kebanyakannya hancur lebur. Juga 28 mesjid telah dibakar35. Tetapi pengrusakan mesjid hanya terjadi pada tahap pertama kerusuhan, sejak tahun 2000 tidak ada lagi mesjid yang kena musibah. Pengrusakan gereja oleh Laskar Jihad berlangsung terus hingga penulisan studi ini. Upaya-upaya untuk mendesak kedua pihak yang bertikai, untuk menghentikan pertikaian hingga kini belum berhasil. Wakil-wakil dari kedua Gereja Kristiani sepakat untuk menuntut perdamaian. Sejak permulaan Uskup Katolik Mgr. Mandagi telah menyerukan kepada semua pihak yang bertikai, kepada Pemda setempat, pemerintah pusat di Jakarta dan masyarakat internasional untuk mengupayakan penyelesaian yang adil atas konflik tersebut. Uskup Katolik ini pada bulan April 2001 bersama wakil-wakil golongan Protestan dan Islam telah mengunjungi Komisi HAM PBB di Geneva. Rombongan ini bersama-sama mengunjungi juga pusat Persatuan Eropa di Brussel dan beberapa negara Eropa untuk memohon perhatian atas pelanggaran HAM dan situasi gawat di Maluku. Semua usaha-usaha mencari perdamaian belum juga membuahkan hasil yang berarti. Tetapi keamanan mulai lebih terjamin sejak penyerangan massal dari Laskar Jihad ditindak oleh TNI dan POLRI dengan kekuatan senjata. Persyarat untuk perdamaian yang harus dipenuhi ialah, bahwa wakil-wakil Islam yang bertanggungjawab dapat melibatkan diri dalam usaha mencari penyelesaian tanpa diancam oleh unsur-unsur dari golongannya sendiri. Namun kaum fanatik masih sangat berdominan. Dalam sebuah pidato radio yang disiarkan pada tgl. 11 Mai 2001 dari mesjid Al Fatah di Ambon Ustadz Attamimi menyatakan perang kepada siapapun yang berani berbicara mengenai perdamaian. Secara harafiah dia mengatakan: “Tidak akan ada perdamaian, sebelum

21

semua orang Kristen yang kafir itu bersama para pemimpinnya dimusnahkan dan dibunuh”36. Menurut laporan pers, Wapres RI Hamzah Haz yang menyatakan pribadinya sebagai pembela pemberlakuan syariat Islam, ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri untuk memperantarai kelompok-kelompok yang bertikai di Maluku guna mencapai perdamaian. Kita nantikan saja perdamaian yang adil itu.

2. Konflik di Daerah Poso Di samping Maluku Wapres Hamzah Haz memperoleh tugas tambahan, yaitu mengusahakan perdamaian bagi daerah konflik lain. Daerah yang dimaksud ialah Kabupaten Poso dengan ibu kotanya yang bernama sama di propinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten tersebut hampir seluruhnya beragama Protestan dengan beberapa kampung Islam di daerah pesisir dan sejumlah pendatang beragama Katolik di kota Poso. Bupati Poso selalu beragama Protestan, sampai beberapa tahun terakhir ini seorang Muslim diangkat untuk menduduki jabatan tersebut. Dan sejak itu dominasi mulai dirintis oleh golongan Muslim dengan mengisi jabatan-jabatan penting dengan orang-orang mereka. Orang Kristen merasa didiskriminasi, karena baik Pemda maupun polisi dan pengadilan, hampir semuanya sudah berada di tangan golongan Islam. Akhirnya, pertengkaran antara anakanak muda yang sifatnya hanya sepele memicu konflik yang berkepanjangan. Sejak tahun 1999 banyak rumah Muslim dan 54 kampung Kristen dirusak. Angka korban di kedua belah pihak menyebut 235 jiwa. Namun kemungkinan besar angka sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu. Ada 21 gereja Kristen yang dirusak dan kebanyakannya hancur total. Mengenai jumlah mesjid yang dirusak tidak diperoleh keterangan. Hingga kini tiga gembong Kristen telah diseret kepengadilan dan telah dihukum mati dan 200 pengikutnya telah mendapat hukuman penjara. Pihak Kristen merasa tidak adil, karena provokator utama pihak Muslim, yang merupakan adik lelaki dari Bupati hanya mendapat hukuman 2 tahun penjara. Sementara itu diskriminasi terhadap kelompok Kristen berjalan terus. Di antara beberapa ratus pegawai negeri baru hanya sedikit yang beragama Kristen. Juga pembunuhan berlangsung terus. Tampaknya jelas, bahwa konflik ini tidak akan dapat diselesaikan oleh Pemda setempat. Yang perlu diperhatikan ialah, seberapa jauh tuntutan para pemimpin Gereja Protestan kepada pemerintah pusat, untuk bertindak sebagai instansi netral dalam menegakkan keadilan, akan dapat dipenuhi. Di pihak Muslim kini Laskar Jihad mempersiapkan diri untuk beroperasi di kabupaten Poso. Bagi mereka hal ini merupakan sebuah konflik agama, karena

22

23

para misionaris di masa lalu telah berhasil membujuk orang-orang Islam pindah agama. Demikianlah alasan yang disebut dalam seruan mereka37. Mereka tidak mau tahu, bahwa penduduk wilayah itu sebelum pindah ke agama Kristen, menganut agama suku dan bukan agama Islam. Pimpinan laskar yang berkedudukan di Yogyakarta secara tegas mengatakan, akan menolak setiap usaha perdamaian, karena menurut pendapat mereka usaha tersebut hanya merupakan niat pemerintah untuk menutup-nutupi kegagalannya dalam mengusut kejahatankejahatan yang telah dibuat terhadap umat Islam. Sesuai pengalaman di Maluku, maka golongan Kristen mengkhawatirkan hal terjelek yang akan terjadi, apabila para anggota Laskar Jihad dapat beroperasi di kabupten Poso.

Di propinsi-propinsi Kalimantan Barat dan Tengah pada tahun-tahun terakhir ini terjadi pembantaian yang mengerikan antara penduduk asli Dayak dan suku Melayu di satu pihak melawan kaum pendatang yang berasal dari Madura. Aksiaksi kekerasan berdarah ini mengikuti tradisi perang antar suku. Di sini jelas terlihat, bahwa telah terjadi konflik antar suku dan bukan antar agama, karena yang melawan orang Madura yang beragama Islam itu bukan hanya orang Dayak, yang mayoritasnya beragama Kristen, tetapi juga orang Melayu yang beragama Islam. Hal ini tampak dari terlindungnya mesjid-mesjid dari aksi pengrusakan pada saat terjadi pembakaran kampung-kampung.

3. Daerah-Daerah Konflik lain

IV. Reaksi Pemerintah dan Masyarakat

Di propinsi Aceh di ujung Barat Laut wilayah Indonesia GAM, yang didirikan pada tahun 1976, melanjutkan dan mengintensifkan perlawanan rakyat Aceh, yang dulu melawan kekuatan kolonial Belanda dan kini menentang Negara Kesatuan Indonesia. Dalam pertempuran-pertempuran sengit melawan pasukan Indonesia telah terjadi pembantaian yang menelan korban ribuan orang termasuk penduduk sipil. Selain itu banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini, agama tidak main peranan, karena dalam propinsi ini Islam sangat berdominasi. Konflik disebabkan oleh tuntutan mutlak para pemberontak untuk mendirikan negara merdeka yang terpisah dari Indonesia. Selama tahun 1998 ada 6 gereja dipropinsi Aceh yang dirusak38. Pada tanggal 20 Juli 1998 di kabupaten Kuta Serangan di Aceh Tengah, empat gereja Protestan dibakar habis dan pada tanggal 31 Agustus 1998 di Lhokseumawe, Banda Aceh sebuah gereja Metodist dan lagi sebuah gereja Batak terkena lemparan batu sehingga rusak berat. Semua indikasi mengatakan, bahwa kedua kejadian tersebut bersifat lokal dan terbatas, karena sejak itu tidak lagi terjadi gangguan terhadap gereja. Di propinsi Papua (Irian Jaya) sejak bertahun-tahun terjadi pelanggaran HAM berat oleh pihak TNI terhadap penduduk setempat yang kebanyakan beragama Kristen. Hingga kini pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengijinkan diadakannya sebuah referendum untuk menentukan kemerdekaan wilayah tersebut. Dalam pertikaian ini pihak Gereja tidak menjadi sasaran aksi kekerasan. Namun ada bahaya, bahwa kekecewaan penduduk setempat dapat berubah menjadi sifat agresif dan menimbulkan aksi kekerasan terhadap para pendatang yang jumlahnya besar dan hampir semuanya beragama Islam, sehingga konflik dapat mengambil bentuk pertikaian antar agama.

1. Negara dan Aparatnya Sikap pemerintah pusat di Jakarta menanggapi aksi kekerasan terhadap kelompok-kelompok agama minoritas seperti pengrusakan gereja dan pelanggaran HAM di daerah-daerah konflik, bersifat mengambang. Pemerintah menyesalkan kejadian-kejadian tersebut dan mengundang para wakil semua agama untuk membicarakan bersama masalah konflik. Pemerintah sendiri menolak dengan tegas aksi-aksi kekerasan tersebut. Namun orang berkesan, bahwa tindakan pemerintah lebih bersifat simbolik, karena hingga kini pemerintah belum pernah mengambil tindakan nyata untuk melindungi warganegaranya. Pemerintah setempat bereaksi bermacam-macam. Beberapa di antaranya seperti Sultan Yogyakarta bertindak dengan tegas untuk menjaga ketertiban umum dan dengan demikian melindungi kelompok-kelompok agama minoritas. Namun secara keseluruhan kesan yang diperoleh ialah, bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya menggunakan wewenang yang dimiliki dalam menghadapi kelompok-kelompok yang menggunakan aksi kekerasan. Pantas dipertanyakan, seberapa jauh peran lembaga-lembaga penegak hukum dalam menanggulangi krisis yang telah melanda seluruh negeri. Jawaban yang diperoleh atas pertanyaan tersebut sangat mengecewakan. Pada umumnya orang berkeyakinan, bahwa di Indonesia tidak berlaku lagi kedaulatan hukum. Belum pernah sebelumnya dasar moral dari negara hukum menjadi begitu rusak seperti sekarang, karena para hakim dengan mudah dapat dibeli seperti halnya para politisi. Sering kita mendengar, bahwa di pengadilan tidak mungkin diambil keputusan yang adil, apakah itu menyangkut pelanggaran HAM atau ketidakadilan terhadap golongan agama atau dalam penanganan perkara-per-

24

kara lain seperti yang menyangkut skandal korupsi. Sering dikatakan, bahwa proses pengadilan tidak memberi harapan apapun untuk berhasil. Situasi seperti ini disebabkan, karena biasanya dengan uang orang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Disamping itu banyak hakim yang merasa takut atas reaksi terhadap keputusannya. Kalau massa dapat digerakkan untuk menakut-nakuti orang, maka sebuah perkara, umpamanya mengenai gereja-gereja yang dirusak, tidak akan diajukan lagi. Apabila penilaian pesimistis semacam ini mengenai sistem hukum di Indonesia benar, maka kelompok-kelompok minoritas yang terancam aksi kekerasan tidak dapat berharap banyak dari lembaga pengadilan. Polisi tidak bertindak, demikian sering dilaporkan. Rupanya polisi belum siap dengan tugas barunya sebagai penanggungjawab tunggal atas keamanan dalam negeri. Dan polisi rupanya belum berpengalaman dalam menghadapi massa yang beringas. Seringkali polisi ragu-ragu untuk bertindak tegas, karena di masa lalu dituduh melanggar HAM. Apabila melihat luas wilayah Indonesia dan begitu banyaknya daerah konflik, maka jelas, bahwa polisi kekurangan personil. Disamping itu polisi kekurangan peralatan dan tidak mempunyai logistik yang efektif, kecuali Brimob. Gaji polisi juga tidak tinggi, terutama bagi mereka yang berpangkat rendah, sehingga kurang memberi motivasi mengabdi sepenuhnya. Memperhatikan semua faktor-faktor ini, maka sulit untuk mengharapkan, bahwa polisi akan melakukan tugasnya dengan baik dalam penyidikan perkara dan melindungi kelompok minoritas. Dan bagaimana dengan TNI? Dulu dasar ideologi TNI ialah Pancasila. Dengan sangat tegas dan keras TNI menindak segala macam gerakan ekstremis. Secara formal hal tersebut kini juga masih berlaku. Namun TNI tidak lagi merupakan sebuah kesatuan yang monolitik. Terdapat perbedaan di antara berbagai kelompok didalam tubuh TNI. Di samping itu, TNI juga kurang digaji dan kurang alat perlengkapan. Namun demikian, TNI mempunyai struktur komando yang teratur rapih sejajar dengan semua tingkat pemerintahan sipil, mulai dari pusat hingga tingkat desa. TNI juga mempunyai jaringan intelejensi yang menjangkau seluruh wilayah negara. Oleh karena banyaknya pelanggaran HAM di masa silam dan banyak dari padanya yang sama sekali tidak diselesaikan dengan tuntas, maka TNI telah kehilangan reputasinya di kalangan rakyat. Berdasarkan tuntutan politik, kini TNI harus mengkonsentrasikan dirinya pada pertahanan negara serta mengembangkan profesionalismenya. Di kalangan publik dan terutama di antara para aktivis mahasiswa TNI sangat ditentang, terutama dalam hubungan dengan dwifungsi TNI, yang menyangkut peran politik TNI di dalam negeri. Hal ini mendorong TNI untuk mencari dukungan di kalangan masyarakat luas. Di kelompok-kelompok Islam tertentu kelihatannya mereka terbuka untuk bekerja-sama. Dari sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada ikatan

25

kerjasama antara beberapa golongan di dalam tubuh TNI dengan kelompokkelompok Islam garis keras. Oleh karena itu bukannya tidak mungkin, bahwa ada aparat keamanan yang tidak mencegah tindakan kelompok-kelompok fanatik.

2. Pendapat Umum Media massa memberitakan secara berbeda-beda tentang kekerasan dan terutama tentang konflik bersenjata. Koran-koran besar berusaha menyajikan berita yang objektif, namun jelas bahwa koran terbesar yaitu harian KOMPAS harus bergerak sangat hati-hati. Sebaliknya majalah berita mingguan TEMPO sangat terbuka dan seperti biasanya berani langsung menyebut nama. Koran-koran lokal dalam pemberitaannya sering bersifat tendensius. Mereka menjadi alat perjuangan bagi kedua belah pihak yang bertikai. Karena itu, pemberitaan mereka mengarah kepada pembentukan perasaan solider satu kelompok agama dalam permusuhan dengan kelompok lain. Untuk meredam hal tersebut pihak YLBH di Jakarta telah dua kali mengumpulkan wartawan dari kedua pihak yang bertikai untuk bersama membahas permasalahan secara objektif. Warga masyarakat pada umumnya prihatin atas kekerasan yang ditujukan kepada kelompok minoritas agama, karena sering mereka ini adalah tetangga yang baik. Mereka membantu para korban dengan bahan makanan dan secara gotong royong mengambil langkah-langkah pengamanan dalam menghadapi aksi kekerasan. Ada kelompok-kelompok LSM kecil dan organisasi-organisasi bantuan hukum yang dengan sungguh-sungguh membantu para korban. Di Jawa Timur para anggota organisasi pemuda Islam Ansor39 memberi bantuan dengan menjaga gereja-gereja Kristen terhadap serangan-serangan kaum teroris. Bahkan pada malam Natal tahun 2000 seorang pemuda Ansor sampai menjadi korban tewas terkena bom40.

3. Gereja-gereja Kalangan Gereja sendiri cukup menyadari ancaman dari situasi yang ada. Dalam pernyataan resminya kedua Gereja, Protestan dan Katolik, mengecam secara tegas semua aksi kekerasan di Indonesia. Namun kedua Gereja mengetahui, bahwa dalam pusat kekuasaan politik mereka kurang mempunyai pengaruh. Oleh karena itu, kedua Gereja hanya dapat menghimbau pemerintah untuk mengambil langkahlangkah yang perlu untuk dapat menghentikan aksi-aksi kekerasan, terutama di daerah-daerah yang dilanda konflik. Kedua Gereja tersebut juga sadar, bahwa dengan sistem hukum yang tidak berjalan, gereja tidak akan mendapat perlindungan

26

yang memadai dalam menghadapi kekerasan dari kelompok-kelompok yang fanatik. Terhadap para pelaku pengrusakan gedung-gedung gereja kedua Gereja belum juga mengupayakan proses hukum. Ini disebabkan, karena hingga kini belum seorang pelaku pun yang sungguh-sungguh ditangkap pihak polisi. Tujuan utama Gereja sekarang ialah meningkatkan dialog dengan kelompok moderat yang mayoritas di kalangan Islam guna menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dan membangun kesadaran umum supaya bersama-sama melawan pelanggaran HAM dan aksi kekerasan terhadap golongan agama manapun. Agak menyolok bahwa setiap kali terjadi peristiwa, maka pihak Gereja selalu berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan wakil-wakil golongan Islam. Ini berarti, bahwa reaksi membela diri tidak ditujukan kepada agama Islam pada umumya, melainkan hanya terhadap kaum fanatik militan dan para pendukung yang berdiri di belakangnya. Wakil-wakil gereja dan wakilwakil resmi golongan Islam sepakat dalam mengutuk pengrusakan-pengrusakan terhadap rumah-rumah ibadah. Demi kerukunan hidup antarumat beragama, yang penting adalah, bahwa warga Kristiani tidak terpancing untuk melakukan aksi pembalasan. Di pernyataan resminya seperti dalam Surat Gembala yang diterbitkan setelah serangan bom terhadap gereja-gereja Kristen pada Malam Natal tahun 2000 dan dalam Surat Gembala waktu Paskah tahun 200141 para uskup Katolik dengan tegas dan berhasil baik menyerukan kepada umat untuk menghindari segala bentuk pembalasan. Sebaliknya, kepada umat diserukan untuk lebih melibatkan diri dalam segala lingkup kehidupan di sekitarnya, mulai dari aksi solidaritas dengan kelompok yang kurang beruntung dan orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat, seperti kelompok anak jalanan, hingga kepada kegiatan-kegiatan demi tercapainya perdamaian dan keadilan. Umat Kristen berusaha menjalin hubungan baik dengan lingkungannya yang beragama lain. Hanya dengan demikian dapat dimengerti, bahwa ada pemuda-pemuda Muslim yang bersedia untuk ikut mengamankan gedung-gedung gereja. Usaha-usaha Gereja juga ditujukan pada umatnya sendiri. Pihak Gereja berusaha untuk membangkitkan kesadaran umatnya menghadapi situasi genting sekarang ini dan sekaligus berusaha memperkuat rasa percaya-diri mereka. Di jemaat-jemaat diberikan penyadaran-penyadaran untuk menghadapi situasi konflik. Perlu diingat bahwa tidak semua jemaat Kristen diancam aksi kekerasan. Hal ini berlaku terutama bagi daerah-daerah mayoritasnya penduduk Kristen. Di samping itu gereja-gereja juga mengkoordinir sistem informasinya. Forum Komunikasi Kristiani Indonesia (FKKI) membuat dokumentasi dan mempublikasikan kejadian-kejadian yang menyangkut aksi kekerasan terhadap umat Kristen dan gereja-gerejanya.

27

V. Ringkasan dan Perspektif Masa Depan Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dalam konstitusinya memberi jaminan kepada setiap warganegaranya untuk bebas menganut agamanya. Kenyataan ini diterima secara positif oleh bagian terbesar bangsa Indonesia dan oleh mayoritas tokoh masyarakat serta partai politik, yang pada saat ini mempunyai pengaruh politis besar. Kebebasan ini adalah hasil kesepakatan antara pihak yang menghendaki negara sekuler dan pihak yang menginginkan berdirinya negara Islam dimasa persiapan kemerdekaan. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa dengan beragam budaya dan agama dapat terwujud. Kompromi tersebut dikenal dengan nama Pancasila atau “lima tiang” yang merupakan dasar konstitusi negara. Sila pertama mengatakan bahwa Ketuhanan yang Mahaesa merupakan bagian konstitutif negara Indonesia, tidak lebih dan tidak kurang. Sejak awal sebagian kelompok politis Islam tidak setuju dengan kompromi nasional yang digagas oleh “the Founding Fathers” Republik ini. Dewasa ini tuntutan untuk memasukkan kembali “tujuh kata”, yaitu kewajiban kaum Muslimin untuk menjalankan Syariat Islam, ke dalam konstitusi disuarakan kembali dengan gencar oleh sekelompok minoritas Islam. Tuntutan ini didengungkan oleh partai-partai Islam kecil, yakni Partai Keadilan dan PBB, tetapi juga oleh partai yang agak besar, yaitu PPP dibawah pimpinan Wapres Hamzah Haz. Walaupun di DPR mereka hanya merupakan golongan minoritas, namun mereka melihat kemungkinan dalam panitia pembahasan perubahan UUD, yang kini sedang bekerja, untuk mencapai tujuannya. Kelompok politis Islam ini memimpikan sebuah bentuk negara di mana semua undang-undang, semua lembaga masyarakat dan sistem ekonomi berdasarkan ‘ajaran Islam’. Sedangkan kelompok-kelompok agama minoritas, termasuk orang Kristen, hanya diberi status ‘golongan yang dilindungi’, dengan kata lain warganegara kelas dua. Mereka ini tidak akan memiliki hak-hak kewarganegaraan yang sama seperti warga negara yang beragama Islam - dan inilah yang dikhawatirkan. Otonomi daerah juga memberi peluang besar bagi keinginan daerah-daerah tertentu untuk secara de facto menjalankan syariat Islam di wilayahnya, walaupun dalam UU Otonomi yang mulai berlaku awal tahun 2001 dengan tegas disebut, bahwa urusan AGAMA tidak termasuk wewenang daerah otonom. Pemberlakuan hukum syariat di Propinsi Aceh telah memberi harapan bagi daerah lain untuk melaksanakan hal yang sama. Satu gejala khusus yang kini muncul di Indonesia ialah timbulnya berbagai kelompok radikal Islam yang siap untuk memaksakan kehendaknya dengan

28

menggunakan kekerasan senjata. Mereka tidak dilarang oleh aparat negara dalam melatih laskarnya secara militer dan melibatkan diri di daerah-daerah konflik. Yang paling menonjol adalah Laskar Jihad, yang telah melakukan pelanggaran HAM dengan aksi-aksi pembersihan etnis dan agama waktu mereka menghancurkan kampung-kampung Kristen dan gereja-gereja di Maluku. Hingga kini aparat negara tidak mengusut hal tersebut. Mereka rupanya bahkan mendapat perlindungan dari otoritas tertentu di politik dan militer. Tetapi perlu disebutkan disini, bahwa di Maluku pada awal konflik kedua kelompok yang bertikai juga telah menunjukkan kebrutalan yang luar biasa dan saling merusak gedung ibadah. Salah satu pelanggaran HAM berat dalam konflik di Maluku ialah pemaksaan masuk agama Islam bagi ribuan orang Kristen, yang menurut laporan saksi mata telah dipaksa disunat dengan ancaman kematian. Hanya sebagian dari mereka hingga kini berhasil dievakuasi dengan bantuan pemerintah setempat. Semua harta miliknya, sekiranya masih ada, terpaksa harus ditinggalkan, sama dengan nasib ratusan ribu warga dari dua belah pihak, yang harus mengungsi karena konflik ini. Perlu dicatat bahwa dewasa ini pemerintah serta aparatnya dalam banyak kasus tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Pembantaian di daerah-daerah konflik, tetapi juga pengrusakan gedung-gedung gereja di banyak tempat di Indonesia merupakan bukti yang sangat menyedihkan. Namun ketidakmampuan pemerintah untuk memberi perlindungan, tidak dapat diartikan sebagai satu politik baru, tetapi lebih-lebih merupakan akibat dari keadaan kacau negara secara keseluruhannya. Kini pemerintah tidak hanya kekurangan dana keuangan, tetapi tampaknya juga kekurangan orang yang sungguh bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara hukum. Karena diabaikannya hukum, maka yang dirugikan ialah kelompok masyarakat yang lemah dan kelompok minoritas agama, yang tidak mendapat perlindungan dalam menghadapi kelompok fanatik. Menghadapi perkembangan yang mencemaskan ini Gereja tidak berdiam diri. Dengan pernyataan yang tegas pihak Gereja secara resmi mengecam aksi kekerasan dan menuntut pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan perdamaian. Dengan tegas Gereja meminta umatnya untuk tidak melakukan segala bentuk pembalasan dan agar para orang beriman memperhatikan kesulitan ekonomi dan sosial dari tetangga sekeliling yang beragama lain. Gereja secara khusus mengadakan dialog dengan wakil-wakil Islam yang bersedia diajak bicara untuk menciptakan suatu suasana keterbukaan dalam menentang segala bentuk fanatisme. Gereja yakin, bahwa gedung-gedung gereja dan institusi-institusinya dapat dirusak, namun iman umat tidak dapat dimusnahkan.

29

Bagaimana perkembangan selanjutnya dari kebebasan beragama di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang penting bukanlah hubungan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas agama. Hal yang menentukan di masa depan ialah, bagaimana hasil pergumulan antara kelompok mayoritas Muslim yang toleran di satu pihak dan kelompok minoritas Muslim yang fanatik beserta para simpatisannya di lain pihak. Apakah Indonesia akan menjadi suatu masyarakat sipil yang terbuka dan semua warganegara memperoleh hak yang dijamin konstitusi untuk hidup sesuai keyakinan agamanya masing-masing. Atau apakah pihak Islam garis keras akan berhasil tahap demi tahap untuk merubah sistem pemerintahan menjadi sebuah diktatur keagamaan yang membuat masyarakat menjadi tertutup dan terkebelakang. Mayoritas besar bangsa Indonesia tidak menghendaki hal ini. Kita berharap, semoga para pendukung kebebasan beragama bagi semua golongan berhasil menghimpun keberanian di kalangan rakyat dan dalam partai-partai politik untuk menghadapi dengan tegas kaum fanatik sehingga mereka dapat dibendung. Hanya di dalam masyarakat yang terbuka dan memiliki kebebasan beragama, kelompok minoritas agama akan mendapat tempat yang aman.

VI. Tuntutan untuk Kebebasan Beragama di Indonesia • Pemerintah Indonesia dihimbau supaya dengan segera mengambil langkahlangkah nyata, untuk memulihkan perdamaian yang adil di Maluku dan di kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Syarat utama untuk menghentikan konflik ialah ditariknya Laskar Jihad yang hingga kini dengan kekerasan menghalangi setiap usaha perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. • Pemerintah Indonesia dengan segera harus membantu orang-orang Kristiani di Maluku, yang dengan kekerasan menjadi korban pemaksaan masuk agama Islam, supaya mereka memperoleh kembali kebebasan dan hak-haknya. • Aparat keamanan Indonesia harus segera menghentikan skandal pengrusakan ratusan gereja dan prasarana gereja lainnya, serta menghukum para pelaku dan pendukung kejahatan tersebut. • Kelompok-kelompok minoritas agama sangat memerlukan kebebasan untuk mendirikan rumah ibadat, supaya umat dapat menjalankan ibadat agamanya seperti dijamin oleh konstitusi negara.

30

Sumber penulisan Penulisan dan pembahasan studi tersebut diatas berdasarkan pada informasi-informasi yang berhasil dihimpun oleh penulis dari sekitar 50 wawancara dan pembicaraan yang berlangsung di Indonesia dari akhir Mei hingga akhir Juni 2001. Sumber perpustakaan yang dipergunakan antara lain: Becker, Dieter: Die Kirchen und der Pancasila–Staat, Indonesische Christen zwischen Konses und Konflikt, Erlangen, Verlag Ev. – Luth.Mission, 1996 v. Magnis-Suseno, Franz: Neue Schwingen fuer Garuda – Indonesien zwischen Tradition und Moderne, Muenchen, Peter Kindt Verlag, 1989 Ingrid Wesel and Georgia Wimhoeffer (ed): Violence in Indonesia, Hamburg, Abera-Verlag, 2001 Dr. Paul Tahalele, Drs. Thomas Santoso (ed.): The Church and Human Rights in Indonesia, Surabaya, Forum Komunikasi Kristiani Indonesia, 1997 Idem, Supplement 2001 Mohtar Mas’oed, Mochammad Maksum, Moh. Soehadha (ed.): Kekerasan Kolektif – Kondisi dan Pemicu, Yogyakarta, P3PK Universitas Gajah Mada, 2000

31

Catatan Kaki 1 Terutama di wilayah Maluku Tengah, yakni di Ambon dan Seram. Di Maluku Utara sudah agak lama tidak terjadi lagi kerusuhan. 2 Bandingkan Prof.Dr. Franz von Magnis-Suseno SJ di majalah Hidup, 1987 3 Bandingkan Prof.Dr. Franz von Magnis-Suseno SJ: Neue Schwingen fuer Garuda – Indonesien zwischen Tradition und Moderne, Munchen, 1989 4 Idem, halaman 137 5 Perlu dicatat bahwa istilah ‚agama yang diakui Pemerintah’ atau ‚agama resmi’ tidak ada dasar hukum. Bandingkan A. Heuken SJ dalam: Ensiklopedi Gereja I, 1991, lihat entri: Agama yang diakui Pemerintah RI: „Penyebab sebutan salah kaprah ‚agama yang diakui Pemerintah RI’ atau ‚agama resmi’ adalah pasal 1 dari Penjelasan atas Penetapan Prediden RI No 1 (1965) tentang ‚Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama’. 6 Dalam kenyataannya dewasa ini peranan ICMI tidak menonjol lagi. Sejak mundurnya Habibie organisasi ini kehilangan pengaruhnya, karena baik organisasi–organisasi Muslim tradiosional maupun yang radikal tidak memandang perlu untuk membuat sebuah front semacam itu. 7 Bandingkan Dieter Becker: Die Kirchen und der Pancasila- Staat- Indonesische Christen zwischen Konsens und Konflikt, 1996, halaman 1998 8 Idem, halaman 188 9 Dari kelompok yang mendukung diberlakukannya hukum syariat ditekankan, bahwa hukum syariat hanya berlaku untuk kaum Muslimin dan hak-hak kewarga-negaraan dari kaum non-Muslim, -menurutnya-, tidak akan diganggugugat. 10 Bandingkan Dr. Paul Tahalele and Drs. Thomas Santoso, Editors: The Church and Human Rights in Indonesia, Supplement, Surabaya, 2001, halaman 1 11 Data-data untuk waktu hingga November 2001. 12 Bandingkan Prof. Dr. Franz von Magnis-Suseno, SJ: Religious Freedom in Indonesia – Situation and Prospects, Jakarta 2001 (konferensi Pers) 13 Amin Abdulah (dkk): Tasikmalaya, di dalam Mohtar Mas’oed (dkk), editor: Kekerasan Kolektif – Kondisi dan Pemicu, Yogyakarta, 2000, halaman 97 14 Bandingkan John T. Sidel: Riots, Church Burning, Conspiraces, in: Inggrid Wessel and Georgina Wimhoefer, (ed.): Violence in Indonesia, Hamburg, 2001, halaman 56 15 Bandingkan Dr. Paul Tahalele and Drs. Thomas Santoso (ed.): The Church and Human Rights in Indonesia, Surabaya, 1997, hal. 184 16 Bandingkan Prof. Dr. Franz von Magnis-Suseno, SJ: Religious Freedom in Indonesia, (yang sudah disebut diatas). 17 Bandingkan Prof. Dr. Sehetapy: Unity and Integrity at Stake? In: Dr. Paul Tahalele: (yang sudah disebut diatas ) hal.161 18 Misalnya dalam radius 500 meter dari lokasi yang akan dibangun gereja tidak boleh ada mesjid atau rumah ibadah Islam lainnya. 19 Seperti yang terjadi di kota Bima, Pulau Sumbawa. 20 Sekitar 100.000 pengungsi keturunan Buton dan Bugis kini terpaksa tinggal di tempat penampungan di Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan kondisi yang menyedihkan. 21 Bandingkan Jesuit Refugee Service, Berita soal pengungsi diseluruh Indonesia – Too many unmet needs, penjelasan di internet, September 2001 22 Ada yang memperkirakan, bahwa jumlah pengungsi Muslim sebanyak dua kali lipat dari jumlah pengungsi Kristen. 23 Bandingkan George J. Aditjondro: Notes on the Jihad Forces in Maluku, Juli 2001. Ada sumber lain yang mengatakan, bahwa pada saat memuncaknya pertikaian ada sekitar 5000 pejuang Laskar Jihad yang terlibat dan sekarang masih ada sekitar 2500 anggota yang ikut terlibat kerusuhan. 24 Bandingkan George J. Aditjondro: Guns, Pamphlets and Handie-Talkies, dalam: Inggrid Wessel dan Georgina Wimhoefer: (dalam dokumen yang telah disebut di atas ) halaman 112 25 Bandingkan George J. Aditjondro, (seperti di atas) halaman 118 26 idem, halaman 118 27 idem, halaman 118 28 lihat keterangan via internet dari Laskar Jihad (Laskarjihad.or.id) tanggal 30-3-2001 29 lihat keterangan via internet dari wakil masyarakat Muslim di Ambom: Pernyataan Bersama Umat Islam Ambon (www.laskarjihad.or/press/pro-rajam) tanggal 17-5-2001 30 Bandingkan George J. Aditjondro, (seperti disebut diatas ), halaman 117 31 Bandingkan Crisis Centre Keuskupan Ambonia, Lintas Peristiwa Kerusuhan di Maluku - Periode 15 Januari 1999 13 April 2001 32 Bandingkan George Aditjondro: seperti diatas, halaman 104 33 idem, halaman 105 34 idem, halaman 112 35 Bandingkan Dr. Paul Tahalele: Molucas – Acual News, in: The Church and Human Rights in Indonesia, Supplement, halaman 11 36 Bandingkan Crisis Centre: seperti disebut diatas halaman 35 37 Bandingkan Ayip Syafrudin: Mengapa Laskar Jihad ke Poso? (www.laskarjihad.or.id./artikel/keposo) 38 Bandingkan Dr. Paul Tahalele, (seperti disebut di atas), Supplement, hal. 3 39 Organisasi pemuda ini tergabung dalam NU (Nahdlatul Ulama). 40 Namanya ialah Sdr. Riyanto, yang membantu menjaga Gereja Ebenezer di Mojokerto, Jawa Timur, dan mengawal gereja sampai dengan mengorbankan nyawanya. 41 Bandingkan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI): Surat Gembala Paskah 2001, halaman 22

32