HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DI KOTA MEDAN)

TESIS

Oleh

PESTA ASPITA DIANA SIMANJUNTAK 117011018/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DI KOTA MEDAN)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

PESTA ASPITA DIANA SIMANJUNTAK 117011018/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DI KOTA MEDAN) : PESTA ASPITA DIANA SIMANJUNTAK : 117011018 : MAGISTER KENOTARIATAN

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)

Pembimbing

(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 23 September 2013


Telah diuji pada Tanggal : 23 September 2013

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Anggota

: 1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum 2. Prof. Dr. Runtung, SH, MHum 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: PESTA ASPITA DIANA SIMANJUNTAK

Nim

: 117011018

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DI KOTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : PESTA ASPITA DIANA SIMANJUNTAK Nim : 117011018


ABSTRAK Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/PMK.04/2011 Tentang Penyelesaian Barang Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara.. Sedangkan pelaksanaan Lelang Eksekusi barang tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Barang Tidak Dikuasai merupakan barang yang diberitahukan pabeannya tetapi tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya, barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya, barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin, barang yang dikirim melalui Pos yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Tidak Dikuasai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pendekatan yuridis empiris yang berkaitan dengan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Tidak Dikuasai pada KPKNL Medan. Dari hasil penelitian ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah mengakomodir pelaksanaan lelang termasuk lelang terhadap Barang Tidak Dikuasai. Namun menurut peneliti Peraturan Menteri Keuangan tersebut meletakkan kedudukan pemenang lelang dalam posisi lemah karena harus menerima barang tersebut apa adanya dan menanggung segala resiko yang terjadi atas pelaksanaan lelang eksekusi Barang Tidak Dikuasai. Disarankan kepada importir untuk memperhatikan syarat–syarat menjadi importir dan prosedur impor sehingga barang tersebut tidak dinyatakan Barang Tidak Dikuasai dan kepada Pemerintah Pusat c.q. Menteri Keuangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Lelang dengan memperhatikan kedudukan pemenang lelang sesuai dengan azas keseimbangan dalam perjanjian dan mensahkannya sebagai Undang-Undang karena Peraturan Lelang (Vendu Reglement) yang masih berlaku saat ini tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem Hukum Nasional sehingga peraturan tersebut mengikat masyarakat luas. Kata kunci: Lelang Eksekusi, Barang Tidak Dikuasai, KPKNL i


ABSTRACT The Directorate General of Customs and Excises in its provision on Uncontrolled Goods, based on Law No. 10/1995 on Customs as it is amended by Law No. 17/2006 on the Amendment of Law No. 10/1995 on Customs and the Regulation of the Ministry of Trade No. 62/PMK.04/2011 on the Settlement of Uncontrolled Goods, Goods Controlled the State, and State Owned Goods. Meanwhile, the implementation of the Foreclosure Sale of the goods is stipulated in the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on the Operational Manual of Auction and the Regulation of the Director General of the State’s Property No PER03/KN/2010 on the Operational Manual of the Implementation of Auction. Uncontrolled goods is the goods which has been informed its customs but is not removed from the Temporary Depot in the harbor area within 30 (thirty) days since it was kept, the goods which is not removed from the Temporary Depot outside the harbor area within 60 (sixty) days since it was kept, goods which is not removed from the Supplementary Bonded Depot whose license is suspended within 30 (thirty) days since the suspension, and goods which is sent via mail, rejected by the receiver, and not able to be resent because of the rejection or not arrived at the right address, and not settled by the sender within 30 (thirty) days since the information by the Post Office. The research used descriptive analysis method about the Implementation of the Foreclosure Sale of uncontrolled goods by the Directorate General of Customs and Excises with judicial normative approach related to the Implementation of Foreclosure Sale of Uncontrolled Goods by KPKNL, Medan. The result of the research showed that the Regulation of the Minister of Finance No. 93/PMK.06/2010 on the Operational Manual of Auction has accommodated the implementation of auction, including the auction of uncontrolled goods. However, the researcher on the Regulation of the Minister of Finance states that the position of the winner of the auction is weak since he has to receive the goods as it is and will take the risk of the implementation of the operational sale of uncontrolled goods. It is recommended that importers pay attention to the requirements for being importers and for import procedures so that the goods is not regarded as uncontrolled goods, the Central Government, in this instance, the Ministry of Finance propose a Bill on Auction by paying attention to the winner of the auction which is in line with balance principle in the contract and validated as a Law because Auction Regulation (Vendu Reglement) which is still valid now is not in line with Pancasila, with the 1945 Constitution, and with National Law system so that the regulation will touch the whole society. Keywords: Foreclosure Sale, Uncontrolled Goods, KPKNL

ii


KATA PENGANTAR Puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul “PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DI KOTA MEDAN) sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Penulis menyadari sepenuhya bahwa penulisan tesis ini dapat selesai dengan adanya dorongan dari pihak-pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan dan memberi semangat dan motivasi kepada penulis. Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 1.

Bapak Prof. Dr.dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc (CTM), Sp.A(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

iii


2.

Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH, Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum, selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, petunjuk dan saran untuk kesempurnaan tesis ini kepada penulis.

3.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, petunjuk dan saran untuk kesempurnaan tesis ini kepada penulis.

4.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, Mhum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, sekaligus penguji dan Bapak Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, Mhum, selaku penguji yang telah memberikan kritikan, masukan dan saran untuk kesempurnaan tesis ini kepada penulis.

6.

Suami tercinta, Lambok M. Purba, ST yang dengan sabar memberikan doa dan semangat untuk penyelesaian studi dan tesis ini serta orangtua saya, Ibu T. Siahaan, dan keluarga besar saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril untuk penyelesaian studi kepada penulis.

7.

Bapak Nasrun Nasution, Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai XV, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.

iv


8.

Bapak Budi Hardiansyah, Pelaksana Lelang pada Seksi Lelang KPKNL Medan yang

telah

memberikan

kesempatana

kepadapenulis

untuk

melakukan

wawancara. 9.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu staf pengajar dan semua karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

10. Sahabat-sahabat saya di Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara angkatan 2011 dan yang berada di Jakarta dan Pekan Baru serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan studi dan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2013 Penulis

Pesta Aspita Diana Simanjuntak

v


DAFTAR RIWAYAT HIDUP I.

IDENTITAS PRIBADI Nama

:

Pesta Aspita Diana Simanjuntak

Tempat/Tanggal Lahir

:

P. Siantar/5 Februari 1972

Alamat

:

Perumahan Sunggal Mas Blok A1, Jalan Sunggal Medan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 1. SD YPHKPB 1 Pematang Siantar tamat tahun 1984 2. SMP Negeri 3 Pematang Siantar tamat tahun 1987 3. SMA Negeri 1 Pematang Siantar tamat tahun 1990 4. S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tamat tahun 1995 5. S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara tamat tahun 2013

III. RIWAYAT PEKERJAAN 1. Staf administrasi Rumah Sakit Yadika, Jakarta tahun 2000 2. Staf ekspor-impor PT. Chemtech Perkasa Raya, Serang tahun 2001-2011

vi


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ..........................................................................................................

i

ABSTRACT .........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ........................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..........................................................................

vi

DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii DAFTAR ISTILAH ............................................................................................

ix

DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN .........................................................................

1

A. Latar Belakang .........................................................................

1

B. Perumusan Masalah .................................................................

8

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

9

D. Manfaat Penelitian ...................................................................

9

E. Keaslian Penelitian .................................................................. 10 F. Kerangka Teori dan Konsepsi ................................................. 13 1.

Kerangka Teori ................................................................. 13

2.

Konsepsi ........................................................................... 22

G. Metode Penelitian .................................................................... 25

BAB II

1.

Spesifikasi Penelitian ....................................................... 26

2.

Lokasi Penelitian .............................................................. 26

3.

Teknik Pengumpulan Data ............................................... 27

4.

Alat Pengumpulan Data..................................................... 29

5.

Analisis Data ..................................................................... 30

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN BARANG TIDAK DIURUS PEMILIKNYA ................................................ 31

vii


A. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) .................................................................................. 31 B. Tahapan-Tahapan Untuk Melakukan Kegiatan Importasi ....... 31 C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Barang Tidak Diurus ........ 55 BAB III

PROSES PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI ..................................................................................... 60 A. Beberapa Pengertian, Fungsi Dan Jenis Lelang ....................... 60 B. Kriteria Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai.................... 73 C. Proses Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai ...................................................... 75 D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi BTD............. 113

BAB IV

PERATURAN LELANG YANG IDEAL YANG PERLU DITAMBAHKAN DALAM PERMASALAHAN LELANG BARANG TIDAK DIKUASAI ..................................................... 117 A. Analisis Peraturan Lelang (Vendu Reglement) ........................ 117 B. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik ........... 121 C. Peraturan Lelang yang Ideal yang Perlu Ditambahkan dalam Permasalahan Lelang Barang Tidak Dikuasai (BTD) .............. 125

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN...................................................... 134 A. KESIMPULAN ........................................................................ 134 B. SARAN .................................................................................... 136

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 138

viii


DAFTAR ISTILAH

Analizing Point Barter benoemd Bill of Lading

: : : :

Cost Insurance and Freight Common Effective Preferential Tariff for ASEAN free Trade Area

: :

Electronic Data Interchange Fair Trade Feitelijk Field Research Forced Sale Value

: : : : :

High risk importir Hi-co scan X-ray System

: :

Harmonize System Indonesia National Single Window

: :

Innominaat Law is command of the sovereign Legal Substance Legal Structural Legal Cultural Library Research Letter of Credit (L/C)

: : : : : : :

Levering Nominaat Official System

: : :

Ordonansi Open house/ aanwijzing

: :

proses verifikasi perijinan pertukaran barang perjanjian khusus dokumen pengangkutan barang melalui transportasi laut harga barang, asuransi dan ongkos penurunan tariff komoditi barang tertentu secara bersamaan sampai Mencapai tingkat 0-5% pertukaran data elektronik perdagangan yang sehat senyatanya penelitian lapangan harga limit lelang eksekusi ditentukan serendah-rendahnya sama dengan nilai likuidasi importir kategori risiko tinggi pemeriksaan fisik barang dalam peti kemas dengan menggunakan teknologi sinar X pos tariff sistem penyampaian data informasi nasional secara tunggal perjanjian tidak bernama perintah dari penguasa substansi hukum Struktur hukum budaya hukum penelitian kepustakaan cara pembayaran internasional melalui bank setelah barang dan dokumen dikirim ke luar daerah pabean penyerahan perjanjian bernama jumlah bea masuk yang harus dibayar ditetapkan pejabat bea dan cukai peraturan pemerintah kesempatan yang diberi kepada

ix


Purchase Order (PO) Self Assessment System

: :

Uncrushed salt Vendu Reglement (VR) Vendu Instructie (VI) Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)

: : : :

Volksraad

:

World Trade Organization Valuation agreement

:

peserta lelang untuk melihat kondisi barang order penawaran sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang garam Peraturan lelang instruksi lelang persekutuan dagang Hindia Belanda semacam Dewan Perwakilan Rakyat tetapi tidak secara penuh mewakili rakyat, terbentuk tahun 1926 nilai pabean yang ditentukan oleh organisasi perdagangan dunia

x


DAFTAR SINGKATAN

API API-U API-P APBD/APBN

: : : :

BUMN BTD BDN BMN B/L BKP BKPM BICT BM BPHTB BUPN BUPLN BTBMI CIF CEPT

: : : : : : : : : : : : : : :

DPR DJBC DJPLN DJKN EDI INSW MITA KPKNL KUHPerdata KUHAP KPBPB KP3N KP2LN LARTAS L/C NIK PBM/KN PDRI PIB

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Angka Pengenal Impor Angka Pengenal Impor Umum Angka Pengenal Impor Produsen Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah/Anggarang Pendapatan dan Belanja Negara Badan Usaha Milik Negara Barang Tidak Dikuasai Barang Dikauasai Negara Barang Milik Negara Bill of Lading Barang Kena Pajak Badan Koordinasi Penanaman Modal Belawan International Container Terminal Bea Masuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Badan Urusan Piutang Negara Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Buku Tariff Bea Masuk Indonesia Cost Insurance and Freight Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area Dewan Perwakilan Rakyat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Electronic Data Interchange Indonesia National Single Window Mitra Utama Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Larangan dan Pembatasan Letter of Credit Nomor Induk Kepabeanan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara Pajak Dalam Rangka Impor Pemebritahuan Impor Barang xi


PMK PN/PA PNBP PO PPJK PPh PPn PPNBM PDE RUU SSPCP SKPBM SIUPP SPPB TPB TPS TPP UUHT VOC VR

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Peraturan Menteri Keuangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama Penghasilan Negara Bukan pajak Purchase Order Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah Pertukaran data Elektronik Rancangan Undang-Undang Surat Setoran Pajak Cukai dan Pabean Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Penimbunan Berikat Tempat Penimbunan Sementara Tempat Penimbunan Pabean Undang-Undang Hak Tanggungan Verenigde Oostindische Compagnie Vendu Reglement

xii


HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents