HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) DALAM HAL PENILAIAN AGUNAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU PENELITIAN DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK, CABANG MEDAN BUKIT BARISAN)

TESIS

Oleh

TRI YANI SARTIKA HARAHAP 107011029/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) DALAM HAL PENILAIAN AGUNAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU PENELITIAN DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK, CABANG MEDAN BUKIT BARISAN)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

TRI YANI SARTIKA HARAHAP 107011029/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DENGAN KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) DALAM HAL PENILAIAN AGUNAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU PENELITIAN DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK, CABANG MEDAN BUKIT BARISAN : TRI YANI SARTIKA HARAHAP : 107011029 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Muhammad Abduh, SH)

Pembimbing

Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) (Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 21 Agustus 2013


Telah diuji pada Tanggal : 21 Agustus 2013

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Muhammad Abduh, SH

Anggota

: 1. Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH 2. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: TRI YANI SARTIKA HARAHAP

Nim

: 107011029

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BANK DENGAN KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) DALAM HAL PENILAIAN AGUNAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU PENELITIAN DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK, CABANG MEDAN BUKIT BARISAN

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : TRI YANI SARTIKA HARAHAP Nim : 107011029


ABSTRAK Agunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberian kredit khususnya bagi bank selaku kreditur agar nilai kredit sepadan dengan nilai agunan sehingga tidak terjadi kelebihan kredit (over credit). Bank seringkali mempergunakan Kantor Jasa Penilai Publik selanjutnya disebut (KJPP) untuk membantu melakukan penilaian agunan dari calon debitur karena Penilai Publik dianggap benar-benar mempunyai kemampuan di bidang penilaian dan akan memberikan hasil penilaian yang objektif dan dapat dipercaya. Dengan dipakainya jasa penilai publik tersebut diharapkan penilaian agunan tidak salah dan tidak terjadi rekayasa nilai agunan (over value). Usaha jasa penilai (appraisal service business) merupakan usaha jasa profesional untuk memberikan penilaian yang obyektif dan independen terhadap asset atau property. Metode penelitian ini bersifat Deskriftif Analitis, dengan pendekatan Yuridis Empiris, perolehan data bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara, yang selanjutnya data dianalisi secara kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan jasa penilai tidak saja meliputi kegiatan keperdataan tetapi juga kegiatan administrasi yang harus dipenuhi untuk keabsahan kegiatan penilaian. Perusahaan Penilai wajib berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.01/2006 yang disempurnakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, pembinaan dan pengawasan Penilai Publik termasuk dalam tugas dan fungsi Menteri Keuangan. Dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah ada beberapa prosedur yang harus dilakukan bank dan KJPP dari tahap wawancara calon debitur, evaluasi usaha, dan penilaian agunan sampai dengan disetujuinya proses tersebut. Proses pemberian KPR itu hanya digunakan untuk keperluan internal Bank CIMB Niaga. Dasar hukum kegiatan jasa penilai adalah kode etik, yang mengutamakan kepentingan masyarakat konsumen dengan niat yang luhur dan dengan cara yang benar. Agar terciptanya situasi yang kondusif diharapkan pemerintah dapat mensosialisasikan Peraturan yang dikeluarkan dan melakukan pengawasan yang berkesinambungan terhadap KJPP dan sebaiknya Kantor Jasa Penilai Publik dalam menjalankan profesinya diharapkan kerjasamanya secara profesional juga diharapkan sebaiknya pemerintah membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan fakta-fakta yang berkembang dilapangan.

Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama antara Bank dengan KJPP, Dalam Penilaian Agunan KPR.

i


ABSTRACT Collateral plays an important role in giving credit, particularly for the Bank as the creditor so that the value of the credit is in line with the value of the collateral which will avoid over credit. Bank usually uses Public Appraiser Service Office (KJPP) to help appraise the prospective debtor’s collateral because Public Appraiser, considered having the capability in the appraising field, will provide objective and reliable appraisal. By using the service of public appraisers, it is expected that the appraisal on collateral will be correct and there will be no over value engineering. Appraisal service business is a professional service business which objectively and independently appraises assets or property. The research used descriptive analytic and judicial empirical approach. The data comprised primary and secondary data. The primary data were gathered by conducting interviews with informants, while secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, gathered by using documentation study and interviews and analyzed qualitatively. The result of the research showed that the activity of appraisal service business was not only covered civil law activity but also administrative activity which should be fulfilled in order to get the validity of the appraisal. Appraisal service business has to be guided by Indonesian Appraisal Standard (SPI), Indonesian Appraising Ethics Code (KEPI), and other legal provisions, stipulated in the Decree of the Minister of Finance No. 57/KMK.017/1996 on Appraisal Service which was amended by the Regulation of the Minister of Finance No. 106/PMK.01/2006 and revamped by the Regulation of the Minister of Finance No. 100/PMK.01/2008 on the Organization and Work Procedure of the Department of Finance which regulates that the management and the control of the Public Appraisers included in the task and the function of the Minister of Finance. In giving credit facility of Housing Ownership, there are some procedures which should be conducted by Bank and KJPP, starting from interviews with prospective debtors, business evaluation, collateral appraisal, to the agreed process. The process of giving housing ownership credit (KPR) is only used for the internal need of Bank CIMB Niaga. The legal basis of the activity of the appraisal service business is ethics code which prioritizes consumers’ interest, with good faith and with correct method. In order to create safe situation, it is recommended that the government should socialize the issued regulations which are in line with people’s need by paying attention to the reality in the society and monitor KJPP continuously, and Public Appraisal Service Office, in conducting its profession, should cooperate professionally. Keywords:

Agreement, Cooperation between Bank and KJPP, Appraisal for KPR Collateral

ii


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadirat ALLAH SWT karena hanya dengan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) DALAM HAL PENILAIAN AGUNAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (Suatu Penelitian di PT. Bank CIMB Niaga Tbk, cabang Medan Bukit Barisan)”. Penulisan tesis ini merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Prof. Muhammad Abduh, SH, Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tesis sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah, dan juga Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum, selaku Komisi Penguji atas kritikan, masukan serta arahan kepada penulis

iii


sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai tahap ujian tesis sehingga penulis semakin lebih menguasai tesis ini. Selanjutnya di dalam penelitian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, arahan dan bahan informasi dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menjadi mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dan juga selaku pembimbing dalam penelitian tesis ini, atas dedikasi, segala pengarahan, masukan serta dorongan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

iv


4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Sumatera Utara dan juga selaku penguji dalam penelitian tesis ini, yang telah membimbing dan membina penulis dalam penyelesaian studi selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen serta segenap civitas akademis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda H. M. Darwin Harahap, SE dan Ibunda Hj. Dewani Nasution, dan kakak saya Hj. Sari Dewi Yani Harahap ; Hj. Fitri Yani, SE, dan adik saya Muhammad Rizky Harahap atas segala rasa sayang, cinta dan pengertian yang tidak terbatas sehingga menjadi dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 7. Reza Syahputra, SE atas segala dukungan, kesabaran yang menjadi semangat dan motivasi bagi penulis, juga yang selalu menemani dan membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini. 8. Para sahabat-sahabat BOSTON, teman-teman Magister Kenotariatan Group A Angkatan 2010 atas segala do’a dan dukungan serta kenangan indah yang terjalin dari persahabatan yang kita bina sekarang dan selamanya. 9. Teman-teman Credam di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk cabang Medan Bukit Barisan yang sudah banyak bekerja sama untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

v


10. Teman-teman di Kantor Jasa Penilai Publik Sudiono dan KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan rekan atas informasi dan kerjasamanya yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 11. Seluruh staf pegawai di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 12. Dan semua pihak yang telah membantu penulisan yang tidak dapat disebut satu persatu. Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jaug dari sempurna, namun tidak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Amin Ya Rabbal ‘Alamin Medan, Agustus 2013 Penulis

Tri Yani Sartika Harahap NIM 107011029

vi


RIWAYAT HIDUP

I.

DATA PRIBADI Nama

:

TRI YANI SARTIKA HARAHAP

Tempat/Tanggal Lahir

:

Medan, 25 Maret 1988

Jenis Kelamin

:

Perempuan

Agama

:

Islam

Status

:

Belum Menikah

Alamat

:

Jln. Sidodame No.55 Komplek Pemda TK II Medan

Telepon/Hp

:

081396933309

II. PENDIDIKAN FORMAL 1. SD HARAPAN 1 MEDAN Lulus tahun 2000 2. SLTP HARAPAN 1 MEDAN Lulus tahun 2003 3. SMA NEGERI 1 MEDAN Lulus tahun 2006 4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Lulus tahun 2009 5. S-2 Program Studi Magister Kenotariatan FH USU Lulus tahun 2013

vii


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK ........................................................................................................ i ABSTRACT ........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR....................................................................................... iii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................ vii DAFTAR ISI ..................................................................................................... viii DAFTAR ISTILAH .........................................................................................

x

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................

1

A. Latar Belakang.............................................................................

1

B. Perumusan Masalah.....................................................................

9

C. Tujuan Penelitian......................................................................... 10 D. Manfaat Penelitian....................................................................... 11 E. Keaslian Penelitian ...................................................................... 12 F. Kerangka Teori dan Konsepsi ..................................................... 13 G. Metode Penelitian........................................................................ 23 BAB II

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK CIMB NIAGA DENGAN KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) DALAM PEMBERIAN FASILITAS KPR (KREDIT PEMILIKAN RUMAH)................................................................... 29

[

A. Perjanjian pada Umumnya .......................................................... 29 B. Tentang Kantor Jasa Penilai Publik............................................. 35 C. Perjanjian Kerjasama Antara PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk Dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)................................. 44 BAB III PROSES PEMBERIAN FASILITAS KPR (KREDIT PEMILIKAN RUMAH) OLEH BANK CIMB NIAGA YANG MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) ....................................................... 69 A. Ketentuan Pemberian KPR Oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk.... 69 B. Tahapan Alur Standar Proses Kerja Pada Pemberian KPR......... 70

viii


BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BANK CIMB NIAGA DENGAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) .............................................................................. 90 A. Kode Etik dan Dasar Hukum Kegiatan Jasa Penilai ................... 90 B. Standar Penilaian Pasar Untuk Penilaian Property...................... 98 C. Proses Penilaian dan Standar Penilaian Asset ............................. 104 D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penilaian.............................. 113 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN......................................................... 119 A. Kesimpulan ................................................................................. 119 B. Saran ............................................................................................ 121

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 123

ix


DAFTAR ISTILAH Appraisal

Annual Report Bank Checking/BI Checking

Banker’s Clause

Checking

CIMB @Work Compliance

Cost Approach

Credit Committee

: Proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan suatu estimasi dan pendapat atas sesuatu barang berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode penilaian yang berlaku. : Laporan yang dibuat seperti laporan tahunan ataupun laporan bulanan yang dibutuhkan. : Tindakan untuk mencari informasi mengenai calon debitur pada bank-bank yang pernah atau sedang berhubungan dengan calon debitur pada saat pengajuan pinjaman dan pemeriksaan ini juga dilakukan kepada Bank Indonesia sebagai pusat informasi : Klausula Bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak bank dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa pihak Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis) : Penyelidikan yang dilakukan kepada nasabah dengan mendapatkan informasi melalui pihak ketiga untuk mengetahui kondisi nasabah : Company Benefit Program / Program yang kerjasama dengan Bank CIMB Niaga. : merupakan suatu unit dalam organisasi Consumer Group di PT Bank CIMB Niaga Tbk yang akan memeriksa kelengkapan persetujuan dan kelengkapan dokumen yang disyaratkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan : Metoda Pendekatan Biaya yang biasa dilakukan untuk menilai property khusus dan properti di suatu lokasi yang tidak memiliki data pasar yaitu menjumlahkan nilai pasar tanah dan juga nilai bangunan beserta penyusutannya. : Pejabat kredit yang ditunjuk oleh direksi untuk mengevaluasi dan menyetujui atau menolak atas permohonan kredit sesuai dengan batas wewenangnya

x


Credit Investigation Appraisal Support (CIAS) Cross Collateral Creditworthiness

: Suatu bagian yang bertugas untuk melakukan investigasi, verifikasi dan penilaian asset. : Jaminan yang terikat satu dengan yang lainnya. : Diterjemahkan dalam Kamus Istilah Ekonomi Popular, sebagai Layak Kredit yaitu kelayakan seseorang, perusahaan atau lembaga, atau negara untuk memperoleh kredit. Untuk individu atau perorangan biasanya Kreditur menilainya dari 4C : Character, Capacity, Capital dan Collateral. Credit Signing / Legal Signing : suatu bagian pekerjaan yang bertanggung jawab atas keabsahan dokumen legal yang ditandatangi. Cover Note Notaris/PPAT : Pernyataan Jaminan dan pernyataan dari Notaris/PPAT yang menjelaskan bahwa agunan masih dalam proses pengurusan oleh Notaris/PPAT dan apabila telah selesai akan diserahkan kepada bank Customer Care : suatu bagian pekerjaan yang bertugas untuk menerima segala pertanyaan, keluhan nasabah, dan mengatur segala kepentingan informasi yang dibutuhkan nasabah. Disbursement : Pencairan. DOA (Delegation of Authority) : Kewenangan Panitia Kredit yang berisikan syarat-syarat yang harus dicantumkan untuk pembuatan perjanjian kerjasama Down Payment (Uang Muka) : Sejumlah uang yang dibayarkan oleh debitur kepada developer sebagai pembayaran awal Debitur dalam pembelian tanah dan bangunan End User : Customer/pemohon/penerima pinjaman/debitur kredit pemilikan rumah Escrow Account : Rekening penampungan untuk dana yang dipercayakan kepada kustodian berdasarkan perjanjian tertulis untuk tujuan tertentu, biasanya diberikan bunga yang sama dengan tabungan, deposito atau simpanan lain, bertindak sebagai kustodian umumnya adalah bank, sejumlah dana yang disetorkan oleh pemilik baru suatu bank dan ditanamkan kedalam rekening yang dibuka secara khusus untuk keperluan penyelamatan kredit; bunga yang diperoleh digunakan untuk membayar pelunasan kredit yang diselamatkan tersebut.

xi


Exception

: Persyaratan dan/atau dokumentasi perkreditan yang tidak dapat dipenuhi karena adanya pelanggaran covenant atau yang telah diupayakan pemenuhannya namun tetap tidak tersedia atau yang sudah melewati jangka waktu to be obtained (TBO). Lending : Suatu pinjaman yang di berikan oleh Bank. Liquidation Value : Nilai yang lebih rendah dari nilai pasar atau dapat diistilahkan mendapat potongan harga (discount) sehingga dapat terjual dengan waktu yang lebih cepat dari menjual dengan nilai pasar. Loan Doc Safe Keeping : Suatu bagian pekerjaan yang bertugas untuk mengatur dan memonitor penyimpanan dokumen jaminan kredit. NAK : Nota Aplikasi Kredit yang berisikan data hasil persetujuan dan pembukuan kredit. Outstanding : Saldo debet dari fasilitas yang telah ditarik debitur Pay Roll : Sistem Pembayaran Otomatis. Purchase Order : (Surat Pesanan) Surat pemesanan tanah dan/atau tanah dan bangunan sebagai objek kredit yang dibuat debitur kepada developer berdasarkan persetujuan Bank. RAC (Risk Acception Criteria) : Kebijakan Perkreditan yang berisikan kriteria resiko yang diterima. Retail Banking : Bank yang mengkhususkan usahanya pada produk jasa yang ditawarkan, baik kepada nasabah perorangan maupun badan usaha berskala kecil Revolving : Fasilitas kredit yang dapat ditarik berulang kali hingga batas plafond yang ditentukan. Setiap ada pembayaran sebagian/seluruhnya untuk melunasi outstanding fasilitas kredit maka jumlah fasilitas kredit yang bersangkutan dapat ditarik kembali hingga batas plafond yang ditentukan. Site Plan : Rencana tapak/gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu SPEKTA : Sistem Persetujuan Elektronik Tercepat yang ada dan hanya untuk Bank CIMB Niaga. Standard Operating Prosedure : Pedoman tertulis yang berisi ketentuan pelaksanaan dan langkah-langkah kerja end to

xii


To Be Obtained (TBO)

end process untuk menjalankan produk dan atau aktivitas tertentu termasuk didalamnya mekanisme kontrol. : Persyaratan dan/atau dokumentasi perkreditan yang belum dapat dipenuhi karena masih dalam proses pengurusan dan/atau berdasarkan kondisi tertentu (sifat transaksi) belum dapat dipenuhi, sejak fasilitas dibukukan atau sejak tanggal tertentu yang disyaratkan.

xiii


HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents