HUKUM TENTANG KONSEPSI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang

HUKUM TENTANG KONSEPSI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA Sri Wulandari [email protected] ABSTRAKSI

Pengakuan, pengaturan dan perlindungan terhadap HAM merupakan konsekuensi konsepsi negara hukum. Dalam pelaksanaannya HAM di setiap negara didasarkan pada pandangan yang berbeda sesuai paham yang dianut. Di Indonesia pemikiran tentang HAM nampak dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Permasalahannya : Bagaimana implementasi hukum tentang konsepsi perlindungan hak-hak tersangka dalam perkembangan pengaturan HAM di Indonesia ? Politik hukum mengenai HAM tertera di dalam : Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di bidang hukum pidana pelanggaran HAM di atur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang salah satu tujuannya adalah melindungi hak-hak asasi manusia (tersangka/terdakwa) dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci : Implementasi Hukum, HAM, Perlindungan Hukum, KUHAP, Pidana

31


1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Konsepsi negara hukum di Indonesia secara tegas dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945, hal ini membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi yang bersifat universal yaitu adanya pengakuan, pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Pasal 27, 28, 29 (2), 30 dan 33). Tidak terkecuali terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam penyelesaian kasus-kasus pidana di masyarakat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia semenjak berada dalam kandungan hingga lahir sampai meninggal dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan/pengajaran, hak berpendapat dan lain sebagainya. Hak ini menjadi dasar dari hak dan kewajiban lainnya.1) Karenanya menjadi kewajiban bagi negara untuk mengatur pelaksanaan hakhak asasi manusia yang berdasarkan pada sendisendi hukum. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ini yang membedakannya dengan makhluk lain, yang karena martabatnya menuntut untuk dihargai dan dihormati.2) Di bidang hukum pidana masalah 1 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1999, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Jakarta, 1999: 60

2 Theo Huijbers, 1990, Filsafat Hukum, Karnisius, 1990 : 93

perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di atur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 1981 LN RI Tahun 1981 No. 76 tentang KUHAP yang salah satu tujuannya adalah melindungi hak-hak asasi manusia. Sehingga dalam proses penegakan hukum, penegak negara hukum (POLRI) berkewajiban menjunjung tinggi hak-hak tersangka pelaku tindak pidana baik melalui tindakan preventif/represif. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan manusia sebagai sujek hukum mulai dirumuskan sebagai kegiatan integral dari tata hukum, yaitu pertama kali di Inggris kemudian berkembang ke negaranegara lain. Diantara rumusan tentang HAM yang terpenting adalah : 1. Magna Charta, manusia mempunyai hak untuk menghadap pengadilan 2. The Virginia Bill of Right, manusia berhak akan “life, liberty, The Persient of Happines” 3. Declaration des droits de I’homme du citoyen 4. Declarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas yang menitik beratkan pada hak-hak sosial.3) Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah/negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi manusia, mengatur pembatasanpembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Ada kecenderungan demi penghormatan akan perlindungan HAM, negara bertugas untuk menjaga 3 Ibid, hal. 101 32


ketertiban masyarakat dan turut aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diaturlah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia. Sejarah pertumbuhan hak asasi manusia ada karena adanya ketidakadilan dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Meskipun hampir setiap negara di dunia senantiasa menekankan betapa pentingnya hak asasi manusia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membuat suatu kesepakatan dengan dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai dokumen internasonal yang pertama tentang hak-hak asasi manusia. Dalam dokumen ini sejumlah “Human Rights and Fundamental” disebut, bahkan setiap penindasan ditolak baik secara horizontal (antara manusia) maupun secara vertical (campur tangan pemerintah). Pelaksanaan hak asasi manusia pada masing-masing negara memiliki pandangan yang berbeda, misal Amerika Serikat mendasarkan pelaksanaan HAM pada liberalisme, sedang negara Indonesia pelaksanaan HAM didasarkan pada Pancasila dan dicantumkan secara konstitusional dalam UUD 1945. Dimana pemikiran tentang HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan Indonesia hingga sekarang ini telah mendapat pengakuan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam

peraturan perundang-undangan.4) Tetapi dalam pengaturannya dianggap belum rinci sehingga muncul permasalahan sebagai berikut: 1.2. Perumusan Masalah Bagaimana implementasi hukum tentang konsepsi perlindungan hakhak tersangka dalam perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia? 1.3. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisa implementasi hukum tentang konsepsi perlindungan hakhak tersangka dalam perkembangan pengaturan HAM di Indonesia.

2. Kajian Teori 2.1.

Pengertian Hak dan Hak Asasi Manusia Hak dalam bahasa latin diartikan sebagai lus, dalam bahasa Belanda dengan istilah reeght, dalam Bahasa Perancis diartikan Droits dalam Bahasa Inggris dipaka istilah right. Hak adalah hubungan antara orang-orang yang diatur oleh hukum dan atas nama si pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasaan atas objek Satjipto Rahardjo juga hak.5) memberikan definisi hak untuk melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan secara terukur dalam arti yang

4 Bagir Manan, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia, Alumni Bandung, 2001: 80 5 Satjipto Raharjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, Hal. 93

33


ditentukan keluasaannya dan kedalamannya. Dengan kata lain tidak semua kekuasaan yang ada pada seseorang disebut sebagai hak, tetapi haknya kekuasaan yang telah ditentukan dan diberikan oleh hukum kepada seseorang yang dapat disebut sebagai hak. Ciri-ciri hak menurut Fitzgerald oleh Satjipto Rahardjo adalah sebagai berikut :6) 1. Hak itu diletakkan kepada seseorang 2. Hak ditujukan pada orang lain 3. Hak kewajiban seseorang untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu 4. Hak itu mempunyai title Secara tradisional dibedakan antara dua macam hak yaitu :7) a.

b.

Hak yang melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, karena berkaitan dengan realitas hidup manusia mana dinamakan hak manusia. Hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan yaitu hak berdasarkan Undang-Undang

Menurut James W. Nickel ada 3 posisi tentang keberadaan hak, yaitu :8) a. Teori pemberian hak (Entitlements Theory), teori ini memandang hak sebagai kekuasaan, perlindungan 6

Ibid, hal. 66.

7Theo

Huijbers, 1990, Op.Cit, hal.

94. James W. Mickel, 1996, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights, Jakarta, 1996 : 44, 48 8

dan keuntungan. b. Teori pemberian hak plus (Entitlements Plus Theory), teori ini sangat serasi dengan pandangan secara tradisional bahwa hak adalah hanya sekedar kewajiban untuk mendapatkan keuntungan. c. Teori pemberian hak yang diimplementasikan melalui hukum, yaitu bahwa praktek-praktek penegakan hukum adalah sentral bagi penegakan hak, sehngga non hukum adalah hak-hak palsu. Pada dasarnya hak yang dipunyai seseorang / manusia dapat dibedakan menjadi 2 : 1. Hak yang bersifat asasi (hak dasar manusia) : a. Hak yang bersifat kodrati (Tuhan) b. Berkaitan dengan eksistensi manusia c. Bersifat universal 2. Hak yang tidak bersifat asasi (hak yang tidak bersifat meandmental) yang timbul sebagai perkembangan kehidupan manusia dalam masyarakat. Hak asasi ini menjadi dasar dari hak dan kewajiban manusia. Dalam ajaran individualistis, ada suatu kecenderungan penuntutan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain.9) Sejarah hak asasi manausia berasal 9

Darji Darmodiharjo Sidharta, Op.Cit, hal. 166.

dan

34


dari Eropa Barat (Inggris) yang ditandai dengan lahirnya magna charta (bahwa raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang), perkembangan berikutnya adalah lahirnya revolusi Amerika (1776) dan revolusi Perancis (91789), kemudian melahirkan The Virginia Bill of Rights yang menegaskan setiap orang dapat menikmati hidup, kebebasan dan mengupayakan kebahagiaan (life liberty, the persient of Happiness) juga tercetusnya Declaration des droits de I’homme et du citoyen. Kemudian tahun 1918 lahir deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan yang diperas. Menurut Miriam Budiharjo, hakhak yang dirumuskan dalam abad 17 dan 18 sangat dipengaruhi oleh gagasan hukum alam, seperti yang dirumuskan John Locke dan Rousseau yaitu terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan dan hak untuk memilih.10) Franklin D Roosevelt menyebut 4 hak yang penting sebagai kebebasan pokok manusia, yaitu : Freedom of speech (kebebasan berbicara dan berpendapat) Freedom of religion (kebebasan beribadat kepada Allah menurut caranya sendiri) Freedom foe want (kebebasan dari kekurangan) Freedom for fear (kebebasan dari rasa takut) Sedang 10

Sergius

Hessen

M. Budiharjo, 1986, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, hal. 121

berpendapat di negara sosial paling tidak dapat ditemukan tiga macam hak asasi manusia, adalah : 1. Hak untuk memperoleh pekerjaan (right to a job) 2. Hak untuk memperoleh pendidikan (right to education) 3. Hak untuk hidup sebagai manusia (right to a human existence)11) Dalam suatu negara hukum yang dinamis Negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi manusia, sekalipun apa yang tercantum dalam universal declaration of human rights PBB belum teraktifikasi namun sebagian negara anggota seperti Indonesia wajib menghormati deklarasi tersebut. Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa rumusan hak-hak tersebut terlalu mencerminkan semangat individualisme. Bahkan hak asasi manusia ini telah dicantumkan secara konstitusional dalam UUD 1945, dan jika beralih ke batang tubuh UUD 1945 maka prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat jumpai sejak awal yaitu Pasal 27, 28, 29 (2), 30, 31 dan 33. Untuk mengaktualisasikan itu seluruh bangsa Indonesia di tuntut untuk lebih banyak berbuat guna mewujudkan penghormatan terhadap HAM. Yang salah satu langkahnya adalah dibentuknya Komite Nasional (HAM) (Komnas HAM) melalui 11

Purbopranoto, 1995, Hakhak Asasi Manusia Dalam Pancasila, Jakarta, hal. 246 35


Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993. Karena hak asasi merupakan hak yang melekat pada diri manusia semenjak dilahirkan sampai meninggal, menurut pendapat saya sudah selayaknya hak ini mendapat pengakuan yang utuh. Maksudnya ditempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi keberadaannya dalam diri kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan segala sikap serta tindakan yang mengarahnya perlu mendapat pernyataan yang lebih rinci dalam suatu undang-undang. 2.2.

Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Timbulnya pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran terhadap hakhak tersangka yang ditemui pada penyelesaian kasus-kasus pidana di masyarakat dirasakan perlu adanya peningkatan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia. Secara yuridis Indonesia mengakui keberadaan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 alenia I dan IV yang dipertegas dalam batang tubuh Pasal 27, 28, 29, 31, 33 dan 34. Bukti yuridis ini setidaknya dapat mewakili persepsi, konsepsi dan pengakuan Indonesia terhadap hakhak asasi manusia sebagai hak dasar yang datangnya dari Tuhan dan melekat pada diri manusia itu sendiri. Sementara dalam bidang hukum pidana masalah perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sudah terlihat jelas dengan adanya UndgnUndang No. 8 Tahun 1981 LN RI

Tahun 1981 No. 76 tentang KUHAP. Dimana salah satu tujuannya adalah melindungi hak-hak asasi manusia. Asas hukum yang tersirat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 antara lain memberikan jaminan pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, hak pemberian ganti rugi atau rehabilitasi serta menjamin kedudukan yang sama di muka hukum bagi semua warga negara. Hak-hak tersangka pada saat diperiksa oleh penyelidik (kepolisian) juga diatur dalam Undang-Undang tersebut. Seperti dibidang : a. Penangkapan, Pasal 18 ayat (1 dan 3) KUHAP b. Penahanan, Pasal 21 aat (2 dan 3), Pasal 29 ayat (7), Pasal 30, 50 ayat (1, 2 dan 3) jo. Pasal 122, Pasal 51 sub a, Pasal 52 jo, Pasal 177 ayat (1), Pasal 54, 58, 59, 61, 62 ayat (1), Pasal 63, 72, 79, Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 KUHAP c. Penyitaan, Pasal 46 ayat (1 dan 2), Pasal 215 KUHAP d. Penggeledahan, Pasal 33 ayat (4 dan 5) KUHAP e. Ganti rugi dan rehabilitasi, 68 jo, 81, Pasal 95, 96 dan Pasal 97 KUHAP Hak-hak tersangka berikut asas hukumnya wajib ditegakan dan dihormati oleh penegak hukum, khususnya aparat kepolisian selaku penyelidik dalam penyelesaian perkara pidana yang ada dalam kewenangannya. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana tidaklah dilakukan sewenangwenang, karena hukum sendiri telah 36


mengatur dan melindungi hak-hak tersangka. Masalah perlindungan hukum bagi yang bersangkutan jangan disalah artikan bahwa tersangka akan bebas dari sanksi pidana, melainkan untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang dan penyalahgunaan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamaan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM. Sehingga peranan polisi selaku penyidik dalam penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak saja berupaya untuk menanggulangi ancaman faktual seperti kejahatan, pelanggaran dan bencana alam tetapi juga melakukan deteksi dini terhadap faktor-faktor korelatif kriminogen (sumber ancaman) sampai pada penanganan situasi dan kondisi masyarakat yang berpeluang ) terjadinya tindak pidana.12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan bagian dari salah satu tujuan pembangunan 12

hukum nasional, dengan maksud agar lewat hukum acara pidana masyarakat menghayati akan hak dan kewajibannya sekaligus untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masingmasing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hakekat dan martabat manusia serta adanya kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 juga mengatur dua kepentingan hukum yang dilindungi. Kepentingankepentingan tersebut antara lain : a. Kepentingan hukum yang terdiri dari kepentingan masyarakat yang disebut ketertiban hukum atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dengan aman dan tentram. b. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu yaitu hak-hak individu yang harus dijamin dalam hukum acara pidana tersebut. Hukum acara pidana ditujukan untuk menjamn keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan tersebut. Karenanya hukum acara pidana harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang di satu pihak, sedang di lain pihak kekuasaan penguasa tersebut merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hakhak asasi manusia terjamin adanya.

Koespramono Irsan, 1994, Peranan POLRI Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Meresahkan Masyarakat, Semarang. 37


3. Metode Penelitian 3.1. Rancangan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji/menganalisa data sekunder (Peraturan Perundang-undangan), didukung dengan implementasi hukum tentang konsepsi perlindungan hak-hak tersangka dalam perkembangan pengaturan HAM di Indonesia. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif melalui proses koding dan editing dan disajikan dalam bentuk uraian.

3.2.

Pembahasan

Dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai aparat penegak hukum POLRI melalui tindakantindakannya berusaha untuk memenuhi tujuan hukum dan mencapai tujuan sosial yaitu ketertiban dalam masyarakat, berdasar pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akibat peran ganda ini menempatkan posisi polisi pada situasi yang serba salah, hal ini disebabkan dalam memenuhi tujuan sosial yang melibatkan masyarakat, polisi lewat tindakan-tindakan yang sudah ditentukan Undang-Undang seperti melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan senantiasa mewujudkan ketertiban itu, tetapi seringkali ia dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya/tindakannya tersebut. Pertanggungjawaban disini pada

akhirnya memperlihatkan apakah tindakan kepolisian yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau malah sebaliknya melanggar peraturan tersebut. Hal yang demikian itu mengakibatkan kesan dan citra masyarakat terhadap polisi kurang baik. Keadaan ini nampaknya akan selamanya terus demikian sekalipun upaya untuk memperbaiki citra negatif terus ditingkatkan, namun upaya tersebut belum dapat mengangkat citra polisi menjadi baik.13) Disisi lain polisi sebagai aparat penegak hukum senantiasa dituntut untuk dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi dari segala tindak pidana yang merugikan, upaya polisi yang demikian itu patut untuk mendapat pujian karena dengan demikian ketentraman masyarakat dapat terjamin dan terkendali. Namun keberhasilan polisi tersebut belum ditunjang dengan kesadaran akan penegakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Karena di dalam menjalankan tugasnya seringkali dihadapkan pada beberapa persoalan-persoalan yang dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan hakhak tersangka. (Susilo Yuwono, 1993). antara lain yatu : 1. Tidak patuhnya penyidik atau polisi pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pada 13 Romli Atmasasmita, 1982, Teori dan Kapita Selekta Bandung : Aresco.

Kriminologi,

38


waktu penyidik memeriksa tersangka telah melakukan tindakan sewenangwenang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 yaitu dengan melakukan penyiksaan fisik atau penekanan-penekanan dengan ancaman saat polisi melakukan penginterogasian. Tindak kekerasan melawan hukum semacam ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila penyidik menyadari apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka melakukan tugas penegakan hukum. 2. Polisi menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya Maksudnya, secara yuridis polisi sebagai penyidik diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan dan pemeriksaan tersangka (Pasal 7 ayat 91) huruf d dan g KUHAP), namuan dalam pelaksanaannya polisi dituntut untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). Ternyata dalam prakteknya seringkali polisi melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya bertentangan dengan UU itu sendiri serta telah melewati batas kewenangan yang telah diberikan oleh UU kepadanya. 3. Kecenderungan polisi untuk berorientasi pada penyelesaian tugas Maksudnya, polisi dalam tugas pemeriksaan tersangka diharuskan dalam waktu yang singkat dapat menyelesaikan tugasnya, (Max. 60 hari, Pasal 24 KUHAP ayat (1 dan 2)), dan mengajukan tersangka sebagai terdakwa pada tingkat pemeriksaan selanjutnya dengan disertai buktibukti yang kuat sehingga dapat

membuktikan tersangka/terdakwa bersalah dan patut diadili oleh pengadilan. Agar jangan sampai dikatakan gagal dalam melaksanakan tugas, polisi berusaha keras untuk dapat memenuhi tuntutan yang ditujukan kepadanya itu dengan upaya-upaya yang sifatnya praktis dan cepat. Dalam banyak hal pemberian hakhak tersangka justru menimbulkan hambatan bagi polisi dalam menyelesaikan tugasnya. Seperti dalam hal kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan pada penyidik. Bila hal semacam ini benar-benar diterapkan maka ada kemungkinan tersangka berbelit-belit atau tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap tindak pidana yang dilakukan. Sehingga masalah lain akan menghambat jalannya pemeriksaan dan mempersulit polisi dalam memperoleh keterangan untuk dijadikan sebagai salah satu alat bukti guna dimasukan dalam berita secara pemeriksaan (BAP). Kecenderungan untuk menyelesaikan tugasnya secara cepat dengan hasil yang memuaskan telah membuat polisi mengesampingkan “aturan main yang sah” dengan menerapkan “aturan main yang sah” dengan menerapkan “aturan main sendiri” yang terkadang melanggar hukum dan hak-hak tersangka yang seharusnya ditegakan dan dilindungi itu. Kecenderungan untuk menerapkan “aturan main yang dibuat sendiri” dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas polisi itu nyata-nyata melanggar 39


hukum dan hak-hak asasi manusia, karena “kebrutalan” polisi pada waktu mengintrogasi tersangka dapat menimbulkan hal-hal yang sangat fatal, misalnya sampai pada kematian tersangka. Hal ini telah menempatkan polisi selaku penyidik sebagai ujung tombak penegakan hukum yang berhubungan langsung dengan masyarakat tetapi juga sebagai aparat penegak hukum yang paling sering melanggar hukum.14) Kompleksitasnya tugas kepolisian menujukkan begitu banyak harapan masyarakat dari lembaga ini untuk menjaga dan melindunginya, karenanya polisi harus mengenal lingkunagn dimana dia bertugas. Pengenalan lingkungan itu dapat dilaksanakan dengan baik kalau polisi dapat menyatu dengan masyarakat, tetapi justru karena sifat bekerjanya yang selalu berhubungan dengan masyarakat mengakibatkan resiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat itu sendiri. Ismail Suny berpendapat, terdapat tiga (3) kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM, yaitu :15) Pertama : menjadikannya bagian yang integral dari UUD'45, yaitu dengan cara melakukan amandemen pada UUD'45 sebagai 14 I.S. Susanto, 1993, Kajian Sosiologis Terhadap Polisi UNDIP Semarang. 15 Ismail Suny, 1968, Aspekaspek Hukum dan Piagam HAM dan Hak-hak Serta Kewajiban Warga Negara, Jakarta, 1968, hal. 15.

yang ditempuh dengan piagam hakhak warga negara (The Bill of Rights) yang merupakan amandemen IX pada konstitusi Amerika Serikat. Cara ini akan menjamin tetap terpeliharanya UUD'45 sebagai naskah historis dimana dalam the body of the constitution tidak diadakan perubahan-perubahan tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi di atur dalam Pasal 37. Kedua : menetapkan dalam ketetapan MPR, keberatannya bahwa suatu ketetapan MPR tidak mengatur ancaman hukum bagi pelanggarnya dalam precise detail tetapi hanya garis-garuis besar hukum negara, sekedar a declaration of general prinsciples, tanpa akibat hukum sama sekali.

Ketiga : mengandung karya dalam suatu undang-undang berikutnya terhadap si pelanggar. Dari ketiga bentuk di atas, ketiganya dipergunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan rincian HAM. Dimana UUD'45 pada awalnya memuat 6 (enam) pasal yang mengatur tentang HAM. Kemudian mengalami perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam perubahan kedua UUD'45 pada bulan Agustus tahun 2000 yang sebenarnya sebelum perubahan kedua dilakukan telah terdapat peraturan perundangundangan yang dapat dikatakan 40


sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan-ketentuan itu antara lain : - Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. - Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. - UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Melalui ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, MPR telah menetapkan politik hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang mencakup substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum yang kesemuanya tercantum dalam visi, misi dan arah kebijakan. Berkaitan dengan substansi hukum, ketetapan MPR tersebut telah menggariskan bekerjanya penataan sistem hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan yang dinilai diskriminatif, selain itu pemerintah didorong untuk melakukan ratifikasi konvensi internasional, terutama dibidang HAM dalam bentuk undangundang. Dengan kata lain ketetapan ini telah menegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi adalah undang-undang dan tidak boleh dalam jenis lain misalnya Kepres. Sementara itu undang-undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat dianggap sebagai tonggak hukum kedua dalam penegakkan HAM dalam level undang-undang setelah UU No. 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.16) Pada dasarnya UU No. 26 Tahun 2000 memuat IX bab dan 51 pasal yaitu bab I tentang ketentuan umum (5 pasal) yang menjabarkan tentang pengertian HAM, pelanggaran HAM, pengadilan HAM serta pengertian “setiap orang” dan pengertian “penyelidikan”. Bab II nya terdiri dari 2 pasal, menjabarkan tentang kedudukan dan tempat kedudukan pengadilan HAM, dimana di dalamnya terdapat pasal 7, 8 dan 9 yang mengatur kategorisasi pelanggaran berat HAM. Sesuai pasal 7 dari UU ini, pelanggaran berat HAM dibagi menjadi 2 kategori, yaitu : 1. Membunuh anggota kelompok 2. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental berat terhadap anggota-anggota kelompok 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kerusakan secara fisik, baik seluruh atau sebagian. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok 5. Atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

4. Penutup a.

Kesimpulan

Adanya hak dan hak asasi manusia mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Karena pada dasarnya hak yang dipunyai manusia dapat dibedakan 16

Bagir Manan, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung, hal. 93. 41


menjadi dua yaitu hak yang bersifat asasi dan hak yang tidak bersifat asasi. Di samping hak asasi ada kewajiban asasi yang dalam kehidupan kemasyarakatan harus diperhatikan terlebih dahulu pelaksanaannya baru menuntut hak,. Penuntutan hak asasi manusia secara berlebihan (mutlak) justru akan melanggar hak asasi yang serius dari orang lain. Sehingga diperlukan suatu penegakan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mengatur tentang tugas dan wewenang penegak hukum (POLRI) selaku penyidik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. b. Rekomendasi Sebagai negara hukum Indonesia turut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan hak dan kewajiban asasi manusia sekalipun dalam declaration of human rights PBB belum teraktifikasi, namun sebagai negara anggota Indonesia wajib menghormati deklarasi tersebut, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pelanggaran HAM telah diatur secara rinci dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Karenanya terhadap pelanggaran HAM berat sewajarnya di pidana seberat-beratnya.

5. Daftar Pustaka Barda Nawawi Arief, 1993, Tugas Yuridis POLRI Dalam Berbagai Aspek Penegakan Hukum, Semarang UNDIP. Bagir

Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia, Alumni Bandung, 2001 : 80.

Benyamin Asri, Hak-hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Penyelelidikan Penuntutan dan Peradilan, Bandung Tarsito, 1989. Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Jakarta, 1999:60. Ismail Suny, Aspek-aspek Hukum dan Hak-hak Serta Kewajiban Warga Negara, Jakarta, 1968 : 15. I.S. Susanto, Kajian Sosiologis Terhadap Polisi UNDIP Semarang, 1993. James W. Mickel, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights, Jakarta, 1996 : 44, 48. Koespramono Irsan, Peranan POLRI Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Meresahkan Masyarakat, Semarang, 1994.

42


M. Budiharjo, Dasar-dasar Jenis Politik, Jakarta, 1986 : 121. Purbopranoto, Hak-hak Asasi Manusia Dalam Pancasila, Jakarta, 1995 : 246. Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung : Aresco, 1982. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum), Bogor. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1986 : 93.

Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Semarang, UNDIP, 1981. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung Sinar Baru. ----------------------,Beberapa Aspek-aspek Hak-hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana, Semarang, UNDIP, 1993. ----------------------, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Karnisius, 1990 : 93.

43

HUKUM TENTANG KONSEPSI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Recommend Documents