HUKUM RESPONSIF DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia

HUKUM RESPONSIF DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Henry Arianto Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510 [email protected]

Abstract Existing law in Indonesia is still largely dominated by the Dutch colonial legal heritage through its products are now valid with various modifications, equipped with new laws to regulate the newly emerging field later. There is no denying that in the colonial period, the law is not used in a positive function, in the sense of being used for the purpose of the law itself that is to give justice but more accurately described as a colonial tool to strengthen its position and gain legitimacy in punishing the freedom fighters. Law became a sub system of the colonial system so that the law does not have autonomy. In this study the authors want to discuss about how responsive the legal relationship with law enforcement in Indonesia? The purpose of this study was to determine the relationship in the context of responsive law enforcement in Indonesia. The results of this study is expected to bring usability or theoretical contribution in terms of thinking; as a contribution to thought and effort to develop the science of law, particularly relating to the State Administration Law, Philosophy of Law, Legal Theory and Legal Politics. Practical Aspects; research is expected to contribute ideas and information to the general public about the philosophy of jurisprudence and the theory of science, especially in the field of administrative law and politics. The method used in conducting this research is normative juridical approach which focuses on the research literature or data is called secondary data Keywords: Responsive law, Enforce, Indonesia

bisa memecahkan dan memberikan solusi atas per-

Pendahuluan Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi ca-

soalan-persoalan dalam masyarakat, seperti korupsi

rut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang

di Indonesia ini. Selama ini, hukum hanya dipahami

termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan

sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu

bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata

menekankan pada aspek the legal system tanpa me-

sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya ber-

lihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan per-

laku bagi masyarakat kecil yang melakukan keja-

soalan-persoalan yang harus ditangani. Hukum iden-

hatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan be-

tik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan da-

sar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

ri penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman menge-

yang lazim disebut penjahat berkerah putih (white

nai hukum yang lebih menekankan pada aspek legi-

collar crime) sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal

timasi dari peraturan-peraturan itu sendiri.

ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat

Hukum yang ada di Indonesia sebagian be-

khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan

sar masih didominasi oleh hukum peninggalan kolo-

terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara

nial Belanda melalui produk-produknya yang seka-

tersebut.

rang masih berlaku dengan berbagai modifikasi, di-

Hukum yang ada dan digunakan pada saat

lengkapi dengan undang-undang baru untuk meng-

ini ternyata masih belum cukup untuk memberantas

atur bidang yang baru muncul kemudian. Tidak da-

korupsi di Indonesia. Padahal, hukum dituntut untuk

pat disangkal bahwa pada masa kolonial, hukum ti-

Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010

115


dak digunakan dalam fungsinya yang positif, dalam

mengenai

fakta-fakta

pengertian tidak digunakan untuk tujuan hukum itu

mengenai pene-rapan rule of law di Indonesia,

sendiri yaitu memberi keadilan tetapi lebih tepat di-

dihubungkan

sebut sebagai alat penjajah untuk memperkuat po-

prakteknya.

dengan

disertai

dengan

teori-teori

analisis

hukum

dan

sisinya dan mendapatkan legitimasi dalam menghukum para pejuang kemerdekaan. Hukum menjadi

Pembahasan

sub sistem dari sistem penjajahan sehingga hukum

Konsep Hukum Responsif

tidak mempunyai otonomi. Hukum dalam tahap ini

Nonet dan Selznick, dalam bukunya berju-

menurut pandangan Nonet dan Selznick masih bera-

dul Law and Society in Transition, Toward Respon-

da dalam tahap hukum represif. (Agus Raharjo,

sive Law disimpulkan bahwa ada hubungan yang

2001)

signifikan antara sistem pemerintahan sebuah negara Dengan hal-hal yang telah penulis kemuka-

dengan hukum yang dianutnya. (Philippe Nonet,

kan tersebut, maka pada penelitian ini penulis ingin

2001) Dalam sistem pemerintahan yang otoriter, hu-

membahas mengenai, “Bagaimanakah kaitan hukum

kum menjadi subordinasi dari politik. Artinya, hu-

responsif dengan penegakkan hukum di Indonesia?”

kum mengikuti politik. Dengan kata lain, hukum di-

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk me-

gunakan hanya sekadar menunjang politik penguasa.

ngetahui hubungan hukum responsif dalam rangka

Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang demo-

penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini

kratis, hukum terpisah secara diametral dari politik.

diharapkan dapat membawa kegunaan atau kontri-

Artinya, hukum bukan menjadi bagian dari politik,

busi pemikiran:

akan tetapi hukum menjadi acuan berpolitik dari se-

1. Segi teoritis; sebagai sumbangsih pemikiran dan

buah bangsa.

upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hu-

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kalau kita

kum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum

melihat hubungan antara subsistem politik dengan

Administrasi Negara, Filsafat Hukum, Teori Hu-

subsistem hukum, akan tampak bahwa politik me-

kum dan juga Politik Hukum.

miliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga

2. Segi Praktis; penelitian ini diharapkan dapat

hukum selalu berada pada posisi yang lemah.

memberikan sumbangan pemikiran dan informa-

Mencerna pernyataan ini maka akan ditangkap suatu

si kepada masyarakat umum mengenai filsafat il-

perspektif bahwa dalam kenyataan empirik, politik

mu hukum dan teori ilmu hukum khususnya di

sangat menentukan bekerjanya hukum. (Satjipto,

bidang ketatanegaraan dan politik.

1985) Pengaruh politik dalam berhukum, berarti

Metode yang digunakan dalam melakukan

berlaku juga pada penegakan hukumnya, karakte-

penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis

ristik produk-produk hukum, serta proses pembua-

normatif yang menitikberatkan penelitian pada data

tannya. Hal di atas dapat dilihat dalam fakta berhu-

kepustakaan atau yang disebut data sekunder. (Lili

kum sepanjang sejarah Indonesia, pelaksanaan fung-

Rasidi, 2003:8). Penelitian ini bersifat deskriptif,

si dan penegakkan hukum tidak selalu berjalan sei-

ka-rena

ring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini akan

116

bertujuan

untuk

memberi

gambaran



tampak jelas jika ukuran pembangunan hukum di

lam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi

Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum,

politik demikian menempatkan pemerintah lebih

maka pembangunan struktur hukum telah berjalan

berperan sebagai organisasi yang harus melak-

dengan baik dan stabil. Karena dari waktu ke waktu

sanakan kehendak masyarakatnya, yang diru-

produktifitas perundang-undangan mengalami pe-

muskan secara demokratis. Oleh karena itu ba-

ningkatan. Namun dari sisi yang lain, dari segi

dan perwakilan rakyat dan partai politik ber-

fungsi hukum telah terjadi kemerosotan. (Artidjo

fungsi secara proporsional dan lebih menen-

Alkotsar, 1986)

tukan dalam pembuatan kebijakan negara. Pers

Struktur hukum dapat berkembang dalam

terlibat dalam menjalankan fungsinya dengan

kondisi konfigurasi politik apapun dengan ditandai

bebas tanpa ancaman pembreidelan atau tinda-

keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi

kan kriminalisasi lainnya.

hukum sebagaimana tampak dalam Program Legis-

b. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi

lasi Nasional. Tetapi pelaksanaan fungsi atau pene-

politik yang menempatkan pemerintah pada po-

gakan fungsi hukum cenderung menjadi lemah. Se-

sisi yang sangat dominan dengan sifat yang in-

kalipun produk hukum yang dihasilkan jumlahnya

tervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan

secara kuantitatif meningkat, tetapi substansi dan

kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi

fungsi hukumnyapun tidak selalu meningkat atau

masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi

sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi

secara proporsional. Bahkan, dengan peran pe-

ketidak sinkronan antara struktur hukum dengan

merintah yang sangat dominan, badan perwa-

fungsi hukum sebagaimana disebut di atas disebab-

kilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi

kan oleh karena intervensi atau gangguan dari tin-

dengan baik dan lebih merupakan alat untuk

dakan-tindakan politik. Hukum kadang tidak (dapat)

justifikasi (rubber stamp) atas kehendak peme-

ditegakkan karena adanya intervensi kekuasaan

rintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan

politik.

dan senantiasa berada di bawah kontrol pemeKonsep konfigurasi politik demokratis dan/

rintah dalam bayang-banyang pembreidelan.

atau konsep otoriter ditentukan berdasarkan tiga

c. Produk hukum responsif atau otonom adalah

indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan lem-

karakter produk hukum yang mencerminkan pe-

baga perwakilan rakyat atau parlemen, dominasi pe-

menuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu

ranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan

maupun berbagai kelompok sosial, sehingga se-

konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi

cara relatif lebih mampu mencerminkan rasa

berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian

keadilan di dalam masyarakat. Proses normati-

fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hu-

fikasinya mengundang secara terbuka partisipasi

kum. Untuk selanjutnya pengertian secara konsep-

dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan

tual dirumuskan sebagai berikut:

peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen

a. Konfigurasi politik demokratis adalah konfi-

pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedang-

gurasi yang membuka ruang bagi partisipasi

kan rumusannya biasanya cukup diperinci se-

masyarakat untuk terlibat secara maksimal da-

hingga tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan


117


dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan

politik otoriter. Hal ini dikarenakan Indonesia me-

visi penguasa/pemerintah secara sewenang-we-

nempatkan pemerintah pada posisi yang sangat do-

nang.

minan dengan sifat yang intervensionis dalam pe-

d. Produk hukum konservatif atau ortodoks

nentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga

adalah karakter produk hukum yang mencer-

potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi

minkan visi politik pemegang kekuasaan negara

dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, de-

yang sangat dominan, sehingga dalam proses

ngan peran pemerintah yang sangat dominan, badan

pembuatannya tidak akomodatif terhadap parti-

perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi

sipasi dan aspiasi masyarakat secara sungguh-

dengan baik dan lebih merupakan alat untuk jus-

sungguh. Prosedur pembuatan yang dilakukan

tifikasi (rubber stamp) atas kehendak pemerintah,

biasanya hanya bersifat formalitas. Di dalam

sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan se-

produk hukum yang demikian, biasanya hukum

nantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dalam

berjalan dengan sifat positivis instrumentalis

bayang-banyang pembreidelan, contohnya koran

atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelak-

Tempo dan Tabloid Bintang Indonesia yang dulu

sanaan ideologi dan program pemerintah. Ru-

pernah di breidel pemerintah era Soeharto.

musan materi hukumnya biasanya bersifat po-

Dengan demikian jelas terlihat bahwa hu-

kok-pokok saja sehingga dapat penguasa negara

kum

negara

yang

sekarang

diberlakukan

di

dapat menginterpretasikan menurut visi dan ke-

Indonesia sebenarnya lebih dekat kepada tipe hu-

hendaknya sendiri dengan berbagai peraturan

kum otonom, menurut Nonet dan Selznick, dimana

pelaksanaan. (Philippe Nonet, 2001)

dalam tipe hukum otonom sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum (rule of law) dan pe-

Bila dihubungkan dengan teori tersebut di

nafsiran aparat terhadap penegakan hukum dilaku-

atas, memang jelas terlihat bahwa memang ada

kan sesuai apa yang tersurat dalam peraturan-peratu-

hubungan yang signifikan antara sistem pemerinta-

ran hukum tersebut. Namun ada kalanya hukum

han sebuah negara dengan hukum yang dianutnya.

Indonesia juga dekat dengan tipe hukum represif

Sistem pemerintahan orde baru yang tersentralisir di

dimana peran orang-orang yang berkuasa secara

pusat, dimana semua pejabat pada zaman itu meng-

politik bisa mempengaruhi hukum sesuai dengan

kultuskan seorang individu, sehingga kalimat yang

apa yang mereka inginkan. Pembuatan hukum, yang

terkenal terucap dari para pejabat adalah “mohon

dipersempit dalam peraturan perundang-undangan

petunjuk bapak.” Menyebabkan secara tidak lang-

sama sekali tidak terpisah dari pengaruh politik.

sung pemerintahan pada saat itu berada dalam geng-

Akibatnya, selain tidak memenuhi rasa keadilan

gaman satu orang. Sistem Pemerintahan Orde Baru

masyarakat, keberadaan hukum tersebut juga men-

pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem

jadi ancaman bagi masyarakat.

pemerintahan Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpinnya.

Philippe Nonet and Philip Selznick, menjabarkan bahwa ada tiga klasifikasi dasar dari hukum

Dimana bila melihat teori di atas, maka

yang ada di masyarakat, sebagai berikut:

Indonesia pada masa itu memiliki Konfigurasi 118



1. Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif);

Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat.

2. Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu

Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa

menjinakkan represi dan melindungi integritas

penegakan hukum (modern) dijalankan oleh kompo-

dirinya (hukum otonom); dan

nen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku apara-

3. Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon

tur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi

terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum

amat penting untuk disorot dalam proses penegakan

responsif). (Philipe Nonet, 2001)

hukum. Jika sekarang kita menyaksikan kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, hal

Di antara ketiga tipe hukum tersebut, Nonet

ini tidak aneh. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa

dan Selznick berargumen bahwa hanya hukum res-

masyarakat kita belum benar-benar sadar hukum.

ponsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang

Karena hukum belum terinternalisasi dalam seluruh

langgeng dan stabil. Nonet melalui tipe hukum res-

perilaku masyarakat ketika mereka saling berin-

ponsifnya menolak otonomi hukum yang bersifat

teraksi satu sama lain. Akan tetapi main hakim sen-

final dan tak dapat diganggu gugat. Teori hukum

diri bisa juga menjadi symbol perlawanan masya-

responsif adalah teori hukum yang memuat pan-

rakat terhadap tingkah aparat hukum yang korup

dangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum

yang senang melakukan KKN dalam menjalankan

merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif da-

tugasnya. Padahal aparat hukum harus mejadi con-

pat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan ke-

toh kepatuhan hukum bagi masyarakat yang mau

pentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak

dilayaninya. (Satjipto, 1996)

oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif

Berkaitan dengan konteks penegakan hu-

mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di

kum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan

dalam perspektif konsumen”. Dua ciri yang menon-

bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan

jol dari konsep hukum responsif adalah: a. pergese-

setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya

ran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip

menjalankan Undang-undang, tetapi harus memiliki

dan tujuan; b. pentingnya kerakyatan baik sebagai

kepekaan sosial. Hukum tidak hanya rules (logic &

tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hu-

rules), tetapi juga ada logika-logika yang lain. Bah-

kum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada

wa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup,

tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Da-

tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan

lam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasi-

ilmu-ilmu sosial.

kan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau

Ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak

dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah men-

yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai

cari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peratu-

dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa

ran dan kebijakan. Dalam model hukum responsif

membebaskan diri dari kungkungan hukum murni

ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap

yang kaku dan analitis. Sudah waktunya para aparat

doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi

penegak hukum mencari landasan diberlakukannya

yang baku dan tidak fleksibel. (Philipe Nonet, 2001)

keadilan sejati dari kenyataan-kenyataan sosial yang


119


terjadi di masyarakat. Beberapa orang aparat pene-

keadilan. Karena itu, Bismar mengingatkan lagi, hu-

gak hukum di Indonesia sebenarnya pernah melaku-

kum hanyalah sarana. “Masa sarana kita pakai un-

kan terobosan-terobosan hukum ini, salah satunya

tuk menegakkan keadilan. Itu tidak bisa,” kata

adalah mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang

Bismar.

menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdak-

Bismar pernah menjatuhkan hukuman yang

wa berdasarkan hukum positif yang ada, kondisi

menggemparkan, ramai diperdebatkan publik. Saat

sosial, dan hati nurani.

itu (1976), ketika menjabat Ketua PN Jakarta Timur, Bismar menjatuhkan hukuman mati kepada terdak-

Penerapan Hukum Responsif oleh Hakim

wa Albert Togas. Dari situlah mencuat polemik ten-

Selama bergelut di dunia hukum, cap hakim

tang hukuman mati. Kasusnya, Albert Togas, karya-

kontroversial selalu dialamatkan kepada Bismar,

wan PT Bogasari yang di PHK, membunuh Nurdin

karena selalu tampil berbeda di garda terdepan jalan

Kotto, staf ahli perusahaan tersebut. Padahal selama

lurus untuk memperjuangkan tegaknya keadilan. Si-

menganggur, Albert ditolong oleh Nurdin. Namun

kapnya yang tak mau kompromi di dalam mene-

Albert membunuh Nurdin secara keji. Mayatnya

gakkan keadilan acapkali mendapat reaksi keras da-

dipotong-potong, dagingnya dicincang, dicuci ber-

ri kalangan praktisi hukum. Bismar memegang prin-

sih, lantas dimasukkan ke dalam plastik. Setelah itu,

sip: “Keadilan nilainya jauh lebih tinggi daripada

potongan mayatnya dibuang ke sebuah kali di Tan-

hukum. Hukum hanyalah sarana untuk menegakkan

jung Priok. Albert membalas air susu dengan air tu-

keadilan.

ba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. “Kekejaman

Bagi Bismar keadilan hanya bisa ditemukan

itulah yang saya tidak ragu menjatuhkan hukuman

dalam hati nurani hakim. Kalau seorang hakim me-

mati,” kata Bismar. Namun Bismar, atas putusan-

miliki nurani keadilan, maka dia akan mampu me-

nya, menerima serangan bertubi-tubi dari orang-

lahirkan keputusan yang adil. Bismar memberi con-

orang yang menentang hukuman mati. Dia dicap ti-

toh; ada seorang ayah, didakwa mencuri, tetapi dia

dak Pancasilais karena dituding menjatuhkan huku-

melakukan itu untuk memberi makan anak-anaknya

man yang tidak patut dilakukan oleh seorang hakim,

yang menangis kelaparan. “Apakah dia bersalah?

merampas nyawa orang. Sedangkan yang berhak

Dia memang bersalah karena telah mencuri.” Tetapi

melakukan itu hanya Tuhan. Bismar punya alasan

kalau dilihat dari motifnya: “demi menghidupi

sendiri, boleh saja berbeda pendapat. Tetapi, sebagai

anak-anaknya”, yang haram saja susah diperoleh

seorang muslim, “saya katakan, hukuman mati itu

apalagi yang halal. Kata Bismar, si ayah tersebut bi-

sah-sah saja. Sebab, ada ayat membenarkan huku-

sa dibebaskan dari hukuman. Tetapi kebanyakan ha-

man mati.”

kim tidak melakukannya. Mereka memandang seca-

Juga putusan kontroversi lainnya menyang-

ra apriori, “mencuri adalah perbuatan melawan hu-

kut kasus pemerkosaan yang menimpa keluarga

kum, tidak peduli apapun alasannya.”

Acan di Bekasi. Bismar mengusulkan agar hakim

Menurut Bismar, masih banyak putusan ha-

yang mengadili kasus itu menjatuhkan hukuman

kim yang belum melegakan masyarakat. Persoalan-

mati kepada pata pelakunya yang lebih keji dari

nya, mereka tidak konsekuen dengan konsep

binatang. Menurut Bismar ketentuan hukum positif

120



yang maksimal menjatuhkan hukuman 12 tahun

hingga pukul 23.00 WIB setiap hari. Meski men-

penjara bagi terdakwa kasus pemerkosaan terlalu ri-

jabat Jaksa Agung hanya 1,5 bulan, tetapi Lopa ber-

ngan. Kata Bismar: “Kalau dalihnya tidak Panca-

hasil menggerakkan Kejaksaan Agung dalam me-

silais, Pancasila yang mana” Pancasila sejatinya se-

nuntaskan perkara-perkara korupsi dah mencatat

suai dengan iman Islam. Berbeda dengan umat Kris-

deretan panjang konglomerat dan pejabat yang di-

tiani yang Kitab Perjanjian Baru-nya tidak membo-

duga terlibat KKN untuk diseret ke pengadilan.

lehkan hukuman mati. Tapi dalam Kitab Perjanjian

Ketegasan dan keberaniannya jadi momok bagi para

Lama hukuman mati dibolehkan. Jadi, sebetulnya

koruptor kakap dan teladan bagi orang-orang yang

tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kepu-

berani melawan arus kebobrokan.

tusan kontroversial lain, hukuman pidana bagi pe-

Namun, setelah Lopa tidak ada lagi adakah

ngedar ganja ketika dia menjabat Ketua Pengadilan

jaksa yang berani mengikuti jekaknya. Tampaknya,

Tinggi di Medan. Seorang terdakwa yang dituntut

hingga saat ini harapan itu sepertinya jauh panggang

jaksa 10 bulan penjara, Bismar melipatgandakan

dari api. Yang banyak terjadi adalah laporan jaksa-

menjadi 10 tahun. Yang 15 bulan menjadi 15 tahun.

jaksa nakal yang sering memeras para tersangka, baik dalam kasus pidana umum maupun korupsi.

Penerapan Hukum Responsif oleh Jaksa

Dugaan pemerasan yang dilakukan tiga oknum dari

Almarhum Lopa, dikenal sebagai jaksa

Kejari Calang dalam kasus bantuan bibit sapi

yang hampir tidak punya rasa takut, kecuali kepada

brahman cros adalah bukti betapa sulitnya mencari

Allah Swt. Sepanjang kariemya di kejaksaan, Lopa

sosok jaksa seperti Baharuddin Lopa. Bukan tidak

pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di

mungkin, sosok jaksa seperti Lopa hanya ada sekali

Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, serta

sepanjang Indonesia ini masih ada.

Sulawesi Selatan. Ia juga pernah mengepalai Pus-

Sebab, tanda-tanda ke arah perbaikan moral

diklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Begitu men-

jaksa semakin hari bukannya semakin semakin baik,

jabat

Marzuki

melainkan semakin redup. Kasus terakhir untuk

Darusman, Lopa langsung bekerja keras memberan-

tingkat nasional adalah bagaimana publik menyak-

tas korupsi. Lopa memburu Sjamsul Nursalim yang

sikan keterlibatan jaksa dalam kasus penanganan

sedang dirawat di Jepang dan Prajogo Pangestu

korupsi Gayus Tambunan, hingga Sirus Sinaga Cs

yang dirawat di Singapura agar segera pulang ke

yang menangani kasus itu dicopot dari jabatannya.

Jakarta.

Untuk itu, kita berharap jual beli perkara oleh jaksa

Jaksa

Lopa

Agung,

juga

menggantikan

memutuskan

mencekal

nakal jangan terulang lagi. Sebab, publik akan sa-

Marimutu Sinivasan. Lopa juga yang menyidik keterlibatan

ngat kecewa ketika pagar yang dibuatnya untuk me-

Arifin Panigoro, Akbar Tandjung, dan Nurdin Halid

lindungi tanaman, tetapi justru ia pula yang me-

dalam kasus korupsi. Gebrakan Lopa itu sempat di-

makannya.

nilai bernuansa politik oleh berbagai kalangan, tetapi Lopa tidak mundur. Lopa bertekad melanjutkan

Penerapan Hukum Responsif oleh Advokat

penyidikan, kecuali ia tidak lagi menjabat Jaksa

Yap Thiam Hien dikenal sebagai seorang

Agung. Lopa bersama staf ahlinya biasa bekerja

advokat teladan yang mencerminkan prinsip dan


121


idealisme seorang penegak hukum yang ideal. Se-

mereka dirikan dan sekaligus mewakili Amnesty

orang pejuang hak asasi manusia yang gigih mem-

Internasional di Indonesia, meminta supaya para ta-

perjuangkan hak-hak kaum terpinggir dan mino-

pol PKI dibebaskan.

ritas. Ia sosok advokat yang menjadi teladan dan

Ia juga membela Soebandrio, bekas perdana

sumber inspirasi bagi para penegak hukum generasi

menteri, yang menjadi sasaran cacian massa pada

sesudahnya. Sebagai advokat, ia tidak pernah memi-

awal Orde Baru itu. Pembelaan Yap yang serius dan

lih-milih klien untuk dibela. Sejak aktif sebagai ad-

teliti kepada Soebandrio itu sempat membuat ha-

vokat tahun 1948, ia selalu melayani kepentingan

kim-hakim militer di Mahmilub (Mahkamah Militer

masyarakat dari semua lapisan tanpa kenal lelah.

Luar Biasa) bingung, heran dan jengkel.Yap juga

Hampir setiap perkara yang ditanganinya sarat de-

seorang tokoh yang antikorupsi. Ia bahkan sempat

ngan isu-isu yang bersangkutan dengan hak asasi

ditahan selama seminggu pada tahun 1968 sebagai

manusia, prinsip-prinsip negara hukum dan kea-

akibat kegigihannya menentang korupsi di lembaga

dilan. Ia tak pernah takut berhadapan dengan kekua-

pemerintah.

saan walaupun risikonya bisa menyulitkan dirinya, ditahan dan dipenjara.

Pada Peristiwa Malari (Lima Belas Januari) 1974, Yap juga tampil teguh memosisikan diri

Sering kali ia membela klien yang sebe-

membela para aktivis berhadapan dengan kekuasaan

lumnya telah ditolak advokat lain karena miskin

yang otoriter. Ia pun ditahan tanpa proses peradilan.

atau unsur politik dan mengenai kepentingan pe-

Ia dianggap menghasut mahasiswa melakukan demo

merintah. Pada era Orde Baru itu, kerap kali para

besar-besaran. Begitu pula ketika terjadi Peristiwa

advokat menghindari membela kepentingan rakyat

Tanjung Priok pada 1984, Yap maju ke depan mem-

yang tertindas. Tetapi, Yap tetap teguh pada prinsip,

bela para tersangka.

ia berani dengan segala konsekuensinya membeli kepentingan para wong cilik. Contohnya, ia pernah

Kesimpulan

membela pedagang di Pasar Senen yang tempat usa-

Apa yang telah dilakukan oleh Bismar

hanya tergusur oleh pemilik gedung. Pada era Bung

Siregar, Baharuddin Lopa, dan Yap Thiam Hien

Karno, Yap (panggilan akrabnya) menulis artikel

adalah sesuai dengan pola hukum responsif. Hukum

yang mengimbau presiden agar membebaskan

responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum

sejumlah tahanan politik, seperti Mohammad Natsir,

tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalan-

Mohammad

kan hukum tidak hanya menjalankan undang-un-

Roem,

Mochtar

Lubis,

Subadio,

Syahrir, dan Princen.

dang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum

Begitu pula ketika terjadinya G-30-S/PKI,

tidak hanya rules (logic & rules), tetapi juga ada

Yap, yang dikenal sebagai pribadi yang antiko-

logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan

munis, juga berani membela para tersangka G-30-

jurisprudence saja tidak cukup, tetapi penegakan

S/PKI seperti Latief, Asep Suryawan, dan Oei Tjoe

hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial, il-

Tat. Yap bersama Aisyah Aminy, Dr Halim,

mu-ilmu agama dan ilmu-ilmu budaya.

Wiratmo Sukito, dan Dr Tambunan yang tergabung

Pilihan untuk menegakkan supremasi hu-

dalam Lembaga Hak-hak Asasi Manusia yang

kum kini semua berpulang kepada pemerintah itu

122



sendiri dan para penegak hukumnya. Apakah

Arbi Sanit, “Politik sebagai Sumberdaya Hukum,

Indonesia akan tetap menonjolkan kepartaian, lem-

Telaah Mengenai Dampak Tingkah Laku

baga parlemen dan dominasi dari eksekutif, seba-

Politik Elit dan Massa terhadap Kekuatan

gaimana konsep hukum otoriter, atau beralih kepada

Hukum

konsep hukum responsif. Dimana hukum ditegak-

Alkostar dan M. Sholeh Amin (ed.).

kan bukan saja hanya menjalankan undang-undang

Pembangunan Hukum dalam Perspektif

tetapi harus ada kepekaan sosial. Karena faktanya,

Nasional, LBH Yogyakarta dan Rajawali

masih banyak penegak hukum yang mengedepan-

Jakarta, 1986.

di

Indonesia”,

dalam

Artidjo

kan “rules” saja, tidak kepada “logic”-nya. Seperti

Djatmiko, ”Pengaruh Konfiguasi Politik Terhadap

halnya kasus 10 anak yang ditangkap di bandara

Karakter Produk Hukum”, Makalah Kuliah,

Soekarno Hatta dengan tuduhan bermain judi atau-

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.

pun kasus Raju serta kasus Prita Mulya Sari, yang

Lili Rasidi, ”Rancangan Panduan dan Penyusunan

sempat menarik perhatian publik. Nampak sekali

Tesis

bahwa hukum ditegakkan benar-benar mengedepan-

Pascasarjana

kan “rules” tidak kepada “logika”.

Bandung, 2004.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaitan hukum responsif dengan penegakkan

dan

Disertasi Ilmu

pada

Program

Hukum

Unpad”,

Miriam Budiardjo, ”Dasar-dasar Ilmu Politik”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

hukum di Indonesia sangat erat kaitannya. Bila pe-

Philippe Nonet and Philip Selznick, “Law and So-

negakkan hukum di Indonesia ingin segera diwu-

ciety Transtition: Toward Responsive Law”,

judkan, nampaknya konsep hukum responsif akan

dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 2”,

jauh lebih baik ketimbang menggunakan konsep

Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum,

hukum represif dan konsep hukum otonom.

Program Pascasarjana FH UIEU, Jakarta, 2001. Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, Citra Aditya

Daftar Pustaka Abdul Halim Syahran, ”Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum”, Makalah Kuliah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009. Agus Raharjo, ”Fleksibilitas Hukum (Sikap Hukum Menghadapi

Perkembangan

Bakti, Bandung, 1996. ------------, ”Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional”, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Jaman)”.

Jurnal Kosmik Hukum, Volume 1 Nomor 1, April 2001.


123

HUKUM RESPONSIF DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Recommend Documents