Hukum Perdata, Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Negara
HUKUM PERDATA 1. Sejarah Hukum perdata (burgerlijkrecht) bersumber pokok burgerlijk wet boek (KHUS) atau kitab undang- undang hukum sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 mei 1848 KUHP ini merupakan copyan dari KUHP belanda , berdasarkan asas konkordasi. Sebagian besar dalam KHUS merupakan hukum perdata perancis . yaitu code napoleon (1811-1838) code napoleon terdiri dari code civil yang berasal dari para pengarang bangsa perancis tentang hukum romawi , hukum kanonik , dan hukum kebiasaan setempat. Belanda merupakan Negara jajahan perancis sampai kedudukan perancis sampai kedudukan perancis berakhir , pada saat itu di bentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper , untuk membuat suatu kodifikasi hukum perdata yang bersumber pada code napoleon dan sebagian kecil hukum belanda kuno . kodifikasi tersebut kemudian di resmikan pada tanggal 1 oktober 1838 2. Dasar Berlakunya Hukum Perdata Di Indonesia Yang menjadi dasar berlakunya BW di Indonesia adalah pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 , yang berbunyi : “segala peraturan perundang- undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru menurut undang-undang dasar ini.” 3. Pengertian Hukum Perdata § § §
Hukum perdata (burgerlijkrecht) adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan[1] Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya[2]. Hukum perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.
4. Sistematika Hukum Perdata I. KUHS (burgerlijk wetboek) sebagai sumber dari hukum perdata terdiri dari atas empat buku : 1) buku I : perihal orang (van personen) 2) buku II : perihal benda ( van zaken ) . dalam KUHP pasal 499 , yang dinamakan kebendaan ialah , tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak , yang dapat dikuasai oleh hak milik 3) buku III : perihal perikatan (van verbintennissen) , yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan denganhak-hak kewajiban yang berlaku bagi orangorang atau pihak tertentu. Hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam lapangan hukum harta kekayaan , dimana yang satu mendapat prestasi dan yang lain memenuhi kewajiban atas prestasi sumber perikatan ada 2 : undang-undang, dan perjanjian 4) buku IV : perihal pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu (van bewijsen verjaring ) ,yang memuat perihgal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan- hubungan hukum
II. Menurut IPHK . hukum perdata (termuat dalam KUHS) , dapat dibagi 4 bagian : 1) hukum perseorangan (personen recht), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukan seseorang dalam hukum 2) hukum keluarga (familierecht), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tenteng hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis kelamin (dalam perkawinan ) dan akibat hukumnya 3) hukum kekayaan (vermogen recht), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang 4) hukum waris ( erfrrecht), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memilikinya
HUKUM PIDANA 1. Pengertian Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum , perbuatan mana di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. 2. Tujuan Hukum Pidana 1) prefentif (pencegahan), untuk menakut – nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik 2) respresif (mendidik), mendidik seseorang yang pernah melakuakanperbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat 3. Pembagian Hukum Pidana 1) hukum pidana objektif (ius poenale). semua peratuaran tentang perintah atau larangan terhadap pelanggaran yang mana di ancam dengan hukuman yang bersifat siksaan , dibagi 2 : a) hukum pidana material : hukum yang mengatur tentang apa , siapa, dan bagai mana orang dapat dihukum b) hukum pidana formal : yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana 2) hukum pidana subjektif ( ius puniendi) ialah hak Negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif . 3) hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku untuk setiap penduduk kecuali anggota ketentaraan 4. Tindak Pidana 1. pengertian tindak pidana (delik ) adalah perbuatan yang melanggar UU , dan oleh karena itu bertentangan dengan UU yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan atau perbuatan yang dapat dibebankan oleh hukum pidana . 2. Unsur-unsur 1) unsur-unsur tindak pidana (delik) : § harus ada suatu kelakuan (gedraging) § harus sesuai dengan uraian UU ( wettelijke omshrijving) § kelakuan hukum adalah kelakuan tanpa hak § kelakuan itu diancam dengan hukuman
2) unsure objektif , adalah mengenai perbuatan , akibat dan keadaan ; § perbuatan : § dalam arti positif, perbuatan manusia yang disengaja § dalam arti negative , kelalaian § akibat , efek yang timbul dari sebuah perbuatan § keadaan , sutu hal yang menyebabkan seseorang di hukum yang berkaitan dengan waktu 3) unsure subjektif, adalah mengenai keadaan dapat di pertanggung jawabkan dan schold (kesalahan) dalam arti dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian ).
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 1. Pengertian a. Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. (R. Abdoel Djamali). b. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha- usaha untuk memenuhi tugasnya. (Kusumadi Poedjosewojo.) c. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. (E. Utrecht.) d. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. (Van Apeldoorn.) e. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubunganhubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. (Djokosutono.)
2. Sumber-Sumber Pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua : a. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. b. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.
3. Obyek Pengertian obyek adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dengan pengertian tersebut, yang dimaksud obyek hukum administrasi negara adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam hukum administrasi negara. Berangkat dari pendapat Prof. Djokosutono, S.H., bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat.
Pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya obyek hukum administrasi adalah sama dengan obyek hukum tata negara, yaitu negara (pendapat Soehino, S.H.). pendapat demikian dilandasi alasan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara sama-sama mengatur negara. Namun, kedua hukum tersebut berbeda, yaitu hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak sedangkan hukum tata negara dalam keadaan diam. Maksud dari istilah ”negara dalam keadaan bergerak” adalah nahwa negara tersebut dalam keadaan hidup. Hal ini berarti bahwa jabatanjabatan atau alat-alat perlengkapan negara yang ada pada negara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan dengan fungsinya masing- masing. Istilah ”negara dalam keadaan diam” berarti bahwa negara itu belum hidup sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa alat-alat perlengkapan negara yang ada belum menjalankan fungsinya. Dari penjelasan diatas dapat diketahui tentang perbedaan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara.
4. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintahan Pengertian pemerintahan dibedakan menjadi dua : 1. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing- masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan itu adalah : a. Kekuasaan legislatif. b. Kekuasaan eksekutif. c. Kekuasaan yudikatif. Pemerintahan kekuasaan diatas berdasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu. Tetapi, menurut Van Vollenhoven, pemerintahan dalam arti luas berbeda dengan tori trias politica. Menurut Van Vollenhoven pemerintahan dalam arti luas mencakup : a. Tindakan / kegiatan pemerintahan dalam arti sempit (bestuur). b. Tindakan / kegiatan polisi (politie). c. Tindakan / kegiatan peradilan (rechts praak). d. Tindakan membuat peraturan (regeling, wetgeving). Sedangkan pemerintahan dalam arti luas menurut Lemaire adalah pemerintahan yang meliputi : a. Kegiatan penyelengaraan kesejahteraan umum (bestuur zorg). b. Kegiatan pemerintahan dalam arti sempit. c. Kegiatan kepolisian. d. Kegiatan peradilan. e. Kegiatan membuat peraturan. Sedangkan Donner berpendapat, bahwa pemerintahan dalam arti luas dibagi menjadi dua tingkatan (dwipraja), yaitu : a. Alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara / politik negara. b. Alat-alat perlengkapan pemerintahan yang menjalankan politik negara yang telah ditentukan. 2. Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu ”administrasi negara”. Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : § Perbuatan hukum / tindakan hukum. § Bukan perbuatan hukum.
Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu : 1. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu. 2. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang megatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Misalnya, ketetapan tentang pengangkatan seseorang menjadi pegawai negeri. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua, yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela. Misalnya mengadakan perjanjian pembuatan gedung, jembatan dengan pihak swasta (pemborong).
