HUKUM ISLAM DAN MORALITAS DALAM MASYARAKAT MADANI

Hukum Islam dan Moralitas dalam Masyarakat Madani

HUKUM ISLAM DAN MORALITAS DALAM MASYARAKAT MADANI Muhammad Ihsan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau e-mail: [email protected]

Abstract This paper intends to provide confirmation of the role of Islamic law in the realization of civil society through the revitalization of ethical values. This descriptive thought was very important if it is associated with the condition of the country was entering a period of transition from the new order to the reform period. Extreme changes in the political situation has triggered individuals and groups in this country rebuild their identity and orientation of their lives, without exception Muslim groups. Muslims are very excited to welcome this momentum to bring back the ideals of civil society through Islamic law. Islamic law has the main goal to achieve and improve human morality. The Islamic law has commitment to realize the ethics and morality of mankind through the formulation of rules that come with punitive sanctions. This effort became one of the methods and approaches to Islamic law, so that the moral values shared by everyone. If people adhere to the values of morality, then at the same time civil society will be realized. [] Tulisan ini bermaksud memberikan penegasan terhadap peran hukum Islam dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society) melalui revitalisasi nilai-nilai etika. Pemikiran deskriptif ini terasa sangat penting jika dikaitkan dengan kondisi bangsa yang tengah memasuki masa transisi dari masa orde baru menuju masa reformasi. Perubahan situasi politik secara ekstrim telah memicu setiap individu dan kelompok di negara ini menata kembali identitas diri dan orientasi hidup mereka, tanpa terkecuali kelompok Muslim. Umat Islam sangat antusias menyambut momentum ini untuk mewujudkan kembali cita-cita masyarakat madani melalui hukum Islam. Hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mewujudkan dan memperbaiki moralitas manusia. Komitmen hukum Islam dalam mewujudkan etika dan moralitas ummat adalah melalui perumusan peraturan yang dilengkapi dengan sanksi hukuman. Upaya ini menjadi salah satu metode dan pendekatan oleh hukum Islam, sehingga nilai-nilai moralitas dimiliki oleh semua orang. Jika masyarakat mematuhi nilai-nilai moralitas, maka pada saat yang sama masyarakat sipil (civil society) akan terwujud. Keywords:

Hukum Islam, moralitas, masyarakat madani, peradaban

Volume 22, Nomor 1, April 2012

║ 27

Muhammad Ihsan

Pendahuluan Sejak munculnya reformasi politik tahun 1998 yang kemudian diikuti dengan berbagai reformasi bidang hukum dan bidang yang lain, maka istilah masyarakat madani (civil society) mulai dipopulerkan. Hal ini dikarenakan tujuan pembangunan yang selama ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 searah dengan perwujudan nilai-nilai dalam masyarakat madani.1 Istilah masyarakat madani sendiri pada mulanya dipopulerkan oleh Dato Sri Anwar Ibrahim (waktu itu menjabat Deputi Perdana Menteri Malaysia) di sebuah seminar kebudayaan pada festival Istiqlal bulan Juli 1995 di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurutnya masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang didasarkan kepada prinsip moral yang menjamin kebebasan individu dan kestabilan masyarakat.2 Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai moral yang dijadikan sebagai sistem sosial, yakni nilai-nilai yang dipegang dan dijalankan oleh masyarakat. Intinya adalah menciptakan semua sistem sosial yang dianut masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai moral sebagai substansinya. Hal ini barangkali dikarenakan begitu pentingnya nilai-nilai moral ditanamkan dan dikedepankan dalam membentuk nilai-nilai hukum yang esensial, yang bermuara kepada membentuk dan meningkatkan peradaban manusia.3 Selanjutnya tulisan ini akan mengelaborasi konsep hukum Islam dan moralitas dalam masyarakat madani.

Nilai-nilai Moralitas dalam Masyarakat Madani Menurut Anwar Ibrahim, sebagaimana dikutip Ubaidillah dan Abdul Rozak, bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju, yakni masyarakat yang memiliki akhlak yang mulia serta demokratis, atau yang dalam istilah pendidikan kewargaaan adalah demokrasi yang beradab

_______________ 1Adi Surya Culla, Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 6. 2Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 23.

3A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi III

(Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2008), h. 193.

28

║ Volume 22, Nomor 1, April 2012


dan peradaban yang demokratis. Lebih jelas Anwar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang didasarkan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat.4 Pengertian di atas menghendaki adanya sebuah sistem sosial atau tradisi dan budaya yang dikembangkan berupaya mengedepankan nilai-nilai moral dalam segala aspek kehidupan. Aspek politik harusnya memiliki etika berpolitik atau dikenal dengan fatsoen politik,5 begitu juga sistem ekonomi juga memiliki etika bisnis, maupun etika dalam pengembangan budaya. Jadi segala hal yang bertentangan dengan etika seharusnya tidak boleh diterapkan karena bertentangan dengan etika agama. Budaya yang merusak moral maupun seni yang bertentangan dengan norma susila dan sopan santun tidak cocok dengan masyarakat yang beradab. Di dunia Islam, dikenal seorang moralis bernama al-Ghazālī dengan teorinya Siyāsat al-Akhlāq atau negara moral. Ia melalui teori itu mencoba menggabungkan negara dengan moral. Bagi al-Ghazālī, negara dan moral tidak boleh dipisahkan, tetapi keduanya harus disatupadukan menjadi satu badan yang kompak. Menurutnya, negara yang tidak mempunyai moral berarti keruntuhan; dan sebaliknya moral yang tidak sejalan dengan negara adalah kelumpuhan.6 Oleh karena itu moral menjadi syarat yang tidak bisa diabaikan oleh seorang pemimpin. Begitu juga halnya dengan memilih pemimpin harus menjadikan standar moral sebagai syarat mutlak yang harus dikedepankan. Artinya para kandidat maupun pemimpin yang memiliki track record moral yang jelek dan cacat moral maupun melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma agama, susila maupun sopan santun seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mencalonkan diri. Karena kepemimpinan di atas mental yang bobrok umumnya menghasilkan kepemimpinan yang bobrok dan penuh dengan kemunafikan. Seorang gubernur di Amerika Serikat akhirnya mengundurkan diri karena aib masa lalunya terungkap ke publik. Ia terbukti melakukan “affair” dengan wanita lain dan diperkuat oleh pengakuan teman wanitanya kepada publik. Sang gubernur dengan gentle mengatakan bahwa masyarakat tidak pantas dipimpin gubernur _______________ 4Ibid. 5Berasal dari bahasa Belanda nomina (kata benda) sopan santun. Lihat dalam http://kamus. cektkp.com /fatsun 6al-Ghazālī, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn (Beirut: Dār al-Fikr, 1989).


║ 29

Muhammad Ihsan

seperti saya.7 Demikian juga, mereka yang ikut berkompetisi untuk menjadi pemimpin di Iran adalah mereka yang memiliki moral yang baik pada masa lalunya dan memahami aspek-aspek yang berhubungan dengan pemerintahan. Hal-hal yang tidak pantas dilakukan seorang pemimpin publik, walaupun pantas (biasa) untuk orang umum harus dijadikan barometer pemimpin ideal. Seorang pemimpin idealnya masa lalunya harus bersih dari mabuk-mabukan, tidak pernah ke diskotik, tidak pernah berjudi, tidak pernah terlibat affair dengan wanita nakal, tidak pernah pernah terlibat dalam illegal logging, tidak pernah memanipulasi uang negara atau uang organisasi, berbohong kepada publik dan tidak pernah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat atau kepada bawahannya.8 Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila dan beragama sepatutnya melakukan hal yang sama, karena moral yang baik sangat dibutuhkan dalam memimpin masyarakat, bangsa, dan negara. Di atas moral yang baiklah akan muncul kebijakan yang sesuai dengan hati nurani.9 Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dampak tidak disyaratkannya moral dalam sebuah kepemimpinan menyebabkan banyaknya para pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih memiliki moral rendah. Kondisi seperti ini memiliki dampak besar terhadap banyaknya kasus-kasus amoral yang dilakukan para pejabat dan parlemen, dan seringnya kebijakan mereka yang bertentangan dengan hati nurani manusia. Karena kebijakan yang dikeluarkan seringkali berbau kepentingan pribadi, pengusaha maupun kepentingan kelompok. Dan ditambah lagi hukum kurang ditegakkan secara adil, karena aparatur hukum juga mengalami degradasi moral yang parah.

_______________ 7Banyak politisi maupun calon gubernur atau presiden dari Amerika yang mengundurkan diri akibat perselingkuhan. John Edwards, mengundurkan diri dari bursa pencalonan presiden AS tahun 2008 lalu karena terlibat perselingkuhan dengan Rielle Hunter. Eliot Spitzer mengundurkan diri sebagai Gubernur New York karena ketahuan berkencan dengan gadis bayaran Ashley Alexandra Dupre pada 10 Maret 2008. Surat kabar New York Times yang mengabarkan skandal tersebut, dan Spitzer mengundurkan diri dua hari kemudian. Lihat http://fadilabidin75.blogspot.com /2012/ 02/moralitas-hart-clinton-dan-zumi-zola.html 8Menurut perlembagaan Iran, syarat menjadi presiden adalah: asal Iran, kewarganegaraan Iran, memiliki kepandaian, memiliki masa lalu yang baik, jujur, iman, dan kepercayaan terhadap prinsip asas Republik Islam Iran dan mazhab negara itu, dan seorang Islam Syiah mazhab imam 12. Lihat selengkapnya di http://ms.wikipedia.org/wiki/Presiden_Iran#Syarat_menjadi_presiden 9M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 54.

30



Karakteristik Masyarakat Madani Untuk merealisasikan masyarakat madani dibutuhkan prasyarat yang menjadi nilai universal (dapat diterima semua bangsa dan kelompok masyarakat) untuk tegaknya masyarakat yang beradab serta mencirikan peradaban manusia. Prasyarat tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Karakteristik tersebut adalah adanya free public sphere, demokratis, toleransi, pluralisme dan keadilan sosial dan berkeadaban.10 Free public sphere memiliki arti adanya ruang publik yang bebas dalam mengemukakan pendapat.11 Artinya masyarakat diberi ruang (kesempatan) untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, baik berbentuk orasi, dialog, kritikan, protes dan bahkan demontrasi yang santun untuk menuntut sesuatu yang hak mereka dan sekaligus menunjukkan kelemahan dan ketidaksesuaian kebijakan pemerintah. Sikap seperti ini seharusnya diberi keleluasaan dan kebebasan, karena ketika mereka berdemonstrasi pada hakikatnya adalah adanya hak mereka yang dizalimi. Secara etika, orang yang dizalimi harus dilindungi dan dibantu dan bukan sebaliknya. Bukankah banyak terlihat ketika pedagang yang tergusur dari tempat mereka mencari nafkah, akhirnya protes dan ternyata bukan protes mereka dipertimbangkan, tetapi justru yang muncul adalah tindakan kekerasan kepada mereka. Seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan penguasa, padahal pemerintah hanyalah pembantu rakyat dan bukan penguasa. Kebijakan pemerintah jangan sampai menyakiti hati rakyat, dan pemerintah harus berperan sebagai pengayom yang melindungi rakyat dan bukan menindas dan mengusir rakyat dari tempat tinggal atau tempat mereka mencari nafkah. Beberapa ilustrasi tersebut diketahui bahwa karakter bangsa yang beradab adalah bangsa yang mau mendengarkan rintihan orang lain, mendengarkan penderitaan sekaligus mengangkat penderitaan mereka dan bukan sebaliknya.

_______________ 10Masyarakat madani sering diidentikkan dengan civil society. Setidaknya ada dua peran sentral civil society yang dikaitkan dengan wacana demokrasi: pertama, civil society mendorong terciptanya ruang politik demokratis yang menghasilkan transisi dari rezim otoritarianisme; kedua, civil society berperan sebagai kekuatan masyarakat dalam proses konsolidasi demokrasi. Lihat Diamond, L, Developing Democracy Toward Consolidation, trans. Dwipayanaet al. (Yogyakarta: IRE,, 2003) sebagaimana dikutip oleh Rajif Dri Angga dalam http://www.academia.edu/1511157/Gagasan_ Civil_Society_Hegelian_dan_Korporatisme_Negara . 11Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan, Cet. I (Bandung: Mizan, 1995), h. 35.


║ 31

Muhammad Ihsan

Sikap demokratis merupakan sebuah karakter dari masyarakat madani (beradab), yang mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam berinteraksi dengan sesamanya dengan tidak mempertimbangkan suku, agama, ras dan daerah. Sikap seperti ini merupakan pengejewantahan dari sikap pengakuan bahwa setiap manusia sama derajatnya tanpa perlu mendapatkan perlakuan diskriminatif. Tetapi dalam kenyataannya sering terlihat bahwa betapa banyak masyarakat yang eksklusif dalam pergaulannya. Kenyataan seperti ini memang banyak dipengaruhi dengan pola hidup feodalisme, yang beranggapan bahwa setiap manusia memiliki strata sosial yang berbeda. Mereka yang dibesarkan dengan pola feodalis, maka sering menjadi feodalis pula. Begitu juga halnya dengan pola hidup yang bersahaja, sikap yang ditimbulkan akan lebih sederhana dan bersahaja, yang dalam istilah sekarang dikenal dengan low profile. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang tidak membedakan sikap dalam pergaulan dengan orang lain tanpa melihat suku, status sosial, pekerjaan dan lain sebagainya. Memang diakui sangat sulit menghilangkan sikap feodalis bagi manusia, termasuk di negara yang demokrasinya sudah cukup maju sekalipun seperti di Amerika, ras kulit hitam sering mendapat diskrimasi dari ras kulit putih. Sikap toleran merupakan sikap saling menghargai terhadap orang lain, baik menghargai pendapat, keyakinan, pemahaman maupun kebiasaan. Sikap toleransi memang membutuhkan sikap mental yang cukup baik, yakni suatu sikap yang rela menerima perbedaan sebagai sesuatu yang alami dan tidak mau memaksakan pendapatnya untuk disepakati orang lain. Seringkali terlihat banyak kelompok yang memaksakan kehendaknya ketika kelompoknya merasa mayoritas. Karena itulah seharusnya setiap orang mendapat penghargaan terhadap pola pikir yang dimilikinya, sudut pandang dengan cara tidak menggiringnya untuk menyepakati pendapat orang lain. Dalam konteks kehidupan kenegaraan dan kebangsaan di Indonesia sekarang ini, pikiran-pikiran wakil-wakil rakyat di parlemen sengaja dibungkam dan wajib tunduk kepada keinginan partai. Biasanya pemaksaan tersebut dibarengi dengan sebuah ancaman akan direcall (dipecat) yang menjadi wewenang pengurus partai. Tentu kebiasaan seperti ini tidak sesuai dengan alam demokrasi yang memberi kebebasan untuk berbeda pendapat tanpa sebuah ancaman. Pluralisme tidak hanya berpandangan bahwa secara realistis masyarakat bersifat heterogen, yakni terdiri dari berbagai etnis, budaya, bahasa, agama, tetapi

32



lebih dari itu mampu menyikapi perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang bermakna (rahmat) bagi kehidupan. Bukankah perbedaan yang ada mengisyaratkan agar manusia dapat bersinergi dengan yang lain.12 Tidak seorangpun atau kelompok yang dapat hidup mandiri dengan tidak membutuhkan orang lain. Si kaya dalam kesehariannya membutuhkan jasa orang miskin untuk membantunya menyetir dan mengerjakan keperluan sehari-hari. Begitu juga para pejabat membutuhkan petani supaya mampu memenuhi kebutuhannya akan beras dan sayur-sayuran. Sebuah ilustrasi pluralisme dari sisi etnis, di Pekanbaru setiap etnis memiliki okupasi masing-masing. Etnis Minang biasanya bergerak di bidang perekonomian dan jasa kerajinan sangat dibutuhkan etnis lainnya dalam mengembangkan dunia bisnis. Sebaliknya etnis Jawa yang banyak bekerja di sektor perkebunan sangat dibutuhkan semua kelompok masyarakat supaya mampu menikmati sayursayuran. Begitu juga halnya dalam memasarkan sayur-sayuran di pasar didominasi etnis Batak. Maka seharusnya setiap etnis mengucapkan terima kasih kepada setiap etnis yang ada. Bukankah berbagai proyek pembangunan gedunggedung bertingkat bahkan mall banyak dibangun kaum miskin yang merupakan mayoritas pendatang. Dalam era global kita semua memang sangat membutuhkan, karena setiap kelompok tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Setiap etnis membutuhkan etnis lainnya. Maka tidak mengherankan ketika ekonomi dunia bergejolak maka berimbas kepada perekonomian bangsa kita. Persoalan kredit macet di bidang perumahan yang terjadi di Amerika telah memberikan efek yang luar biasa bagi perekonomian dunia secara global. Artinya gejolak ekonomi pada sebuah negara akan memberikan pengaruh bagi negara lainnya. Pluralisme dalam bidang politik (kekuasaan), diwujudkan melalui keterwakilan setaip etnis dalam kekuasaan. Dan jangan sampai sebuah kekuasaan dimonopoli oleh sebuah etnis atau kelompok, karena hal itu melambangkan adanya monolitik dan bukan politik. Maka tidak heran jika presiden berupaya memilih para pembantunya dari berbagai etnis, suku, partai, latar belakang yang berbeda yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Disamping itu tujuan lainnya adalah check dan balance (kontrol dan keseimbangan). Seorang junior yang

_______________ 12Nurcholish Madjid, “Azas-azas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani”, makalah, Lokakarya Islam dan Pemberdayaan Civil Societydi Indonesia, kerjasama IRIS Bandung-PPIM Jakarta- The Asia Foundation, h. 6.


║ 33

Muhammad Ihsan

mendapat posisi karena rekomendasi dan bantuan seniornya untuk jabatan tertentu, hampir dapat dipastikan tidak akan mampu mengkritisi sang senior, karena adanya beban moral yang berat untuk mengkritik “sang guru”. Model manajemen seperti ini kemungkinan besar tidak mampu meningkatkan kinerja dan akan sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme.13 Dengan adanya berbagai kelompok dan etnis dalam sebuah sistem atau menajemen (yang tentu memiliki keahlian yang sesuai di bidang yang dibutuhkan dan moral yang baik), akan muncul saling kontrol antara satu dengan lain, serta bekerja dalam sebuah sistem yang baik. Kondisi seperti inilah yang biasanya mampu menguak segala ketidakberesan, yang biasanya diungkapkan mereka yang tidak mau terlibat dalam korupsi kolektif, yang akhirnya akan muncul sebuah manajemen yang baik dan profesional (good governance). Karakter berikutnya dari masyarakat madani adalah terwujudnya keadilan sosial pada sebuah bangsa dan masyarakat. Keadilan di sini bermakna bahwa secara sosial masyarakat dalam berbagai strata sosial yang berbeda merasa mendapat keadilan. Keadilan menuntut adanya keseimbangan yang proporsional. Untuk itu sistem pendapatan yang diberlakukan pada masyarakat maupun aparatur pemerintah janganlah terdapat kesenjangan yang besar. Dalam sistem penggajian internasional, bahwa gaji pejabat yang paling tinggi pada sebuah negara adalah 14 kali lipat dari gaji aparat yang paling rendah. Begitu juga dengan gaji yang berlaku pada sektor-sektor kasar seperti buruh tidak berbeda jauh dengan para aparatur negara. Di Australia gaji seorang tukang cuci piring pada sebuah rumah makan tidak jauh berbeda dengan gaji seorang yang bekerja di telekomunikasi (Australia Telecommunication). Begitu juga halnya di berbagai negara maju. Kesenjangan gaji yang tinggi dengan yang rendah merupakan ciri-ciri masyarakat yang feodalistik, yakni masyarakat yang menganggap manusia memiliki status sosial yang berbeda yang karenanya dibedakan hak-haknya secara diskriminatif. UUD 1945 pasal 33 menekankan agar semua kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan konstitusi tersebut adalah dengan membuat sebuah struktur penggajian yang lebih adil. Oleh sebab itu barangkali tidak salah untuk meniru negara-negara yang sangat memperhatikan

_______________ 13A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi III (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2008), h. 195.

34



keadilan, yang mana mereka sudah mampu memberikan bantuan biaya hidup bagi para pengangguran. Para pengangguran pada hakikatnya bukanlah karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena yang tersingkirkan dalam dunia persaingan. Andaikan saja mereka diberdayakan dengan berbagai pelatihan dan diberi bantuan permodalan, tentu nasib mereka menjadi lebih baik.14 Keadilan sosial juga menuntut adanya pemerataan pembangunan bagi seluruh kawasan di Indonesia. Dengan adanya pemerataan pembangunan diharapkan hasil pembangunan dapat dinikmati rakyat secara keseluruhan. Kemajuan tidak hanya dinikmati oleh orang kota saja, tetapi harus juga dinikmati oleh masyarakat yang berada di kampung. Salah satu dari banyaknya urbanisasi yang terjadi di Indonesia juga disebabkan oleh ketertinggalan desa dibandingkan dengan kota. Barangkali Indonesia sangat pantas meniru Korea Selatan yang memulai pembangunan dari desa, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara desa dengan kota. Semua fasilitas dapat diperoleh di desa. Begitu juga halnya berbagai lapangan kerja juga banyak tersedia di desa.15 Salah satu dampak positif dari pemerataan pembangunan adalah tidak terjadinya fenomena urbanisasi ke perkotaan, yang mana hal tersebut menjadikan kota menjadi lebih semrawut dan padat, sementara desa semakin ditinggalkan. Bukankah di Indonesia fenomena tersebut sangat terlihat jelas, sehingga menjadikan kehidupan tidak nyaman, sementara banyak desa yang ditinggalkan oleh generasi mudanya karena urbanisasi ke kota, sehingga suatu desa sangat lamban berkembang karena kekurangan pemuda yang dinamis dan kreatif. Dampak positif lainnya adalah tidak terjadinya kecemburuan antara satu daerah dengan daerah lain yang sudah maju, sekaligus mampu mengurangi kecemburuan antara antara desa dengan kota. Dan sebagaimana diketahui bahwa kecemburuan daerah tidak saja akan mengganggu stabilitas negara, tetapi juga mampu menimbulkan bibit-bibit disintegrasi bangsa.16 Adanya pemekaran berbagai kabupaten dan propinsi merupakan karena kurang terealiasinya pemerataan pembangunan.

_______________ 14M. Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah…, h. 56. 15Hidayat Nurwahid, ceramah tentang perlunya perwujudkan masyarakat madani menuju indonesia baru yang diselenggerakan DPW PKS Riau di Gedung Politeknik Caltex di Rumbai Pekanbaru tanggal 3 Oktober 2005. 16Darmawan Triwibowo, Gerakan Sosial Wahana Civil Siciety bagi Demokratisasi (Jakarta: LP3ES, 2006).


║ 35

Muhammad Ihsan

Pilar Masyarakat Madani Masyarakat madani tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan pirantipiranti yang akan membuatnya kokoh. Dimaksud dengan pilar masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas.17 Dalam penegakan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.18 Beberapa pilar tersebut yakni: pertama, Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang esensi tugasnya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas.19 Selain itu, LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan empowering (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi program pembangunan masyarakat. Kedua, Pers merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena memungkinkan dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Hal tersebut pada akhirnya mengarah pada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita secara objektif dan bertanggung jawab. Ketiga, supremasi hukum; setiap warga negara baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan hukum. Hal tersebut berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antara warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah haruslah dilakukan dengan cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak azasi manusia, sehingga terpola bentuk kehidupan yang beradab.

_______________ 17M. Ihsan, Pendidikan Kewargaan, Cet. I (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 106. 18Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra. Demokrasi, Hak Asasi Manusai dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, 2006), h. 302-325. 19http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat#Referensi.

36



Keempat, Perguruan Tinggi, yakni tempat dimana civitas akademikanya (dosen dan mahasiswa) merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada rel dan realitas yang betul-betul objektif menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebagai pilar penegak masyarakat madani, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi masyarakat. Di sisi lain perguruan tinggi memiliki “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang harus diimplementasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.20 Kelima, partai politik, merupakan wahana bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki kecenderungan politis dan rawan akan hegemoni negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspressi politik warganegara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Apabila ke lima pilar tadi dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni mengontrol pemerintah dengan proporsional sekaligus mampu sebagai corong bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka masyarakat madani yang dicita-citakan dalam bentuk kehidupan demokratis yang berkedaban sekaligus keadaban yang demokratis dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diinginkan oleh semangat reformasi.

Moralitas Masyarakat Madani dan Urgensinya dalam Hukum Islam Beranjak dari penjabaran di atas baik menyangkut pengertian, karakteristik maupun pilar masyarakat madani menunjukkan bahwa substansi masyarakat madani yakni perwujudan masyarakat yang beradab, sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam ajaran Islam ditekankan bahwa misi kedatangan Rasul sendiri atau untuk memperbaiki peradaban manusia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:21

_______________ 20Ibid. h. 107. 21Hadis di atas dikeluarkan oleh Imam Ahmad di Kitab al-Musnad, Jilid II hadis no. 381, dan juga oleh Ḥakim al-Naysabūrī dalam kitabnya al-Mustadrak, Jilid II hadis no. 613. Dikeluarkan juga oleh Imam al-Bukhārī dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab “Adab al-Mufrad” hadis no. 273.


║ 37

Muhammad Ihsan

”Innamā bu’ith-tu liutammima makārima ’l-akhlāq” (Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak). Sabda Nabi di atas menunjukkan bahwa misi utama kedatangan Nabi adalah memperbaiki moralitas manusia. Karena dengan peradabanlah pada hakikatnya eksistensi manusia bermartabat atau tidak. Bertambah tinggi nilai-nilai peradaban dihormati, seperti prinsip-prinsip moral, keadilan dan kemanusiaan maka martabat manusia bertambah tinggi. Sebaliknya bertambah rendah penghargaan terhadap nilai-nilai moral, maka akan merendahkan martabat manusia sendiri. Bahkan dalam berbagai kitab ḥikmah al-tashri’ disebutkan bahwa tujuan akhir serta nilai filosofis dari berbagai bentuk ibadah yang diwajibkan Allah kepada hamba-Nya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagai contoh, gerakangerakan shalat seperti ruku dan sujud adalah pesan akan kerendahan manusia di depan Khāliq-Nya, yang karenanya ia harus bersikap rendah hati dan tidak boleh sombong. Adanya pesan-pesan tersebut juga dikuatkan dengan perilaku Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang selalu mencerminkan rendah hati (tawāḍū’) dalam dalam kehidupan. Begitu juga halnya dengan ibadah haji yang dalam ihram, manusia dianjurkan untuk berpakaian putih memberikan pesan bahwa manusia harus menjadikan hatinya putih dan bersih dari penyakit hati, seperti riya, angkuh, iri dan dengki, serakah, berprasangka negatif (sū’u ẓan) dan lain sebagainya. Jadi seorang yang ingin hajinya mabrur adalah mereka yang mampu menjadikan hatinya bersih dari berbagai penyakit hati. Mereka tidak hanya menjaga hatinya selama proses pelaksanaan haji, tetapi juga ketika kembali dari haji. Karena itulah dalam berbagai aspek kehidupan, nilai-nilai moral harus dihargai agar terwujud kehidupan yang harmonis bagi manusia, yang dalam istilah agama adalah kemaslahatan manusia. Bahkan dalam berbagai hadis juga disebutkan bahwa pada hakikatnya maju mundurnya sebuah negara sangat diukur dari moralitas masyarakatnya. Kalau masyarakatnya memiliki moralitas yang tinggi, maka bangsa tersebut menjadi bangsa yang bermartabat. Sebaliknya jika suatu bangsa tidak lagi menghormati nilai-nilai moral, maka sebenarnya bangsa tersebut sedang runtuh walaupun memiliki kemajuan teknologi. Itlah yang disebut dengan jahiliyah modern, yakni kemajuan teknologi dengan moralitas yang rendah. Jadi parameter kemajuan dalam perspektif ajaran Islam sangat tergantung kepada penghormatan terhadap nilai-nilai moral.

38



Perwujudan masyarakat madani merupakan sesuatu keniscayaan yang mesti dilakukan sepanjang masa. Karena potensi egoisme yang ada pada diri manusia harus benar-benar dikendalikan dengan berbagai norma yang harus dihormati. Untuk itulah dalam berbagai adat kebiasaan maupun aturan diatur norma-norma yang harus dihormati demi tegaknya keadilan, kejujuran, keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa pun yang melanggar norma-norma yang ada akan menerima sanksi tanpa melihat apakah yang melanggarnya rakyat biasa atau kaum elite kekuasaan. Jadi atas dasar inilah salah satu karakteristik masyarakat madani yakni tegaknya hukum tanpa pandang bulu, sangat sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak seorangpun yang kebal dari hukuman, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasul pada salah satu sabdanya ”Demi Allah Jika Fatimah putri Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya”.22 Jadi dalam ajaran Islam, semua orang sama di depan hukum dan tidak seorangpun yang memiliki keistimewaan. Atas dasar inilah ada hubungan yang erat dari sisi tujuannya antara ajaran Islam dengan masyarakat madani dalam konteks keindonesiaan. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa masyarakat madani adalah salah satu tujuan ajaran Islam yang harus diwujudkan.23 Setiap pengikutnya ajaran Islam harus selalu berbuat baik kepada siapapun walaupun terhadap orang kafir. Siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang mencederai hak dan martabat orang lain adalah tindakan yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya.24 Karena itu berlaku santun kepada siapapun adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Penerapannya dalam kehidupan, sisi-sisi moral dijadikan syarat utama dalam sebuah rekruitmen maupun ketentuan. Sebagai contoh syarat-syarat seorang pemimpin, pejabat, maupun haruslah menempatkan moralitas yang baik dan terpuji sebagai syarat utama. Karena dengan mentalitas yang baiklah, maka sebuah kinerja juga akan menghormati nilai-nilai peradaban (madani), baik kinerja individu maupun kelompok. Tanpa mental yang baik (akhlaq al-karīmah), maka sikap yang muncul juga akan banyak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Atas dasar itulah masyarakat madani memiliki signifikansi dalam terwujudnya hukum Islam yang humanis, yakni sama-sama berupaya untuk memperbaiki moralitas _______________ 22HR. al-Bukhārī no. 4304. 23Lihat QS. al-Ḥujurāt: 13. 24Lihat QS. al-An’ām: 108.


║ 39

Muhammad Ihsan

manusia agar terwujudnya keharmonisan, kejujuran dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan Masyarakat madani sebagai tujuan pembangunan di era reformasi sekarang ini berupaya untuk mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang santun dan beradab (civilized) dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya maupun dalam perilaku kelompok dan individu. Masyarakat madani menekankan bahwa semua aspek kehidupan harus menjadikan norma dan etika dijadikan sebagai ketentuan yang harus dihormati. Pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan terpenuhinya beberapa karekteristik masyarakat madani, yaitu meletakkan moralitas sebagai nilai-nilai inti yang harus ditegakkan dalam pembangunan hukum. Maka sesuai dengan karakteristiknya hukum yang dibangun tidaklah hanya yang mementingkan aspek positif hukum, tetapi lebih mengedepankan aspek moralitas. Hukum yang mengedepankan moralitas menjadi satu tawaran atas kebuntuan hukum positif yang seringkali terjebak pada formalisme sehingga tidak sesuai dengan ruh keadilan.[a]

DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Imam, al-Musnad, Jilid II hadis ke 381. al-Bukhārī, Imam, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Adabul Mufrad hadis ke 273. al-Ghazālī, Ihyā’ ‘ Ulūm al-Dīn, Beirut: Dar al-Fikr, 1989. al-Naysaburi, Hakim, al-Mustadarak, Jilid II. Azra, Azyumardi, Menuju Masyarakat Madani, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999. Culla, Adi Surya , Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. Gellner, Ernest, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan, Bandung: Mizan, 1995. Hidayat, Komaruddin dan Azyumari Azra. Demokrasi, Hak Asasi Manusai dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, 2006. L, Diamond, Developing Democracy Toward Consolidation, trans. Dwipayanaet al., Yogyakarta: IRE, 2003.

40



M. Ihsan, Pendidikan Kewargaan, Cet. Ke-1, Pekanbaru: Suska Press, 2008. Madjid, Nurcholish, “Azas-azas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani”, Makalah, Lokakarya Islam dan Pemberdayaan Civil Societydi Indonesia, kerjasama IRIS Bandung-PPIM Jakarta- The Asia Foundation. Nurwahid, Hidayat, Ceramah tentang Perlunya Perwujudkan Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Yang diselenggerakan DPW PKS Riau di Gedung Politeknik Caltex di Rumbai, Pekanbaru tanggal 3 Oktober 2005. Rahardjo, M. Dawam, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial, Jakarta: LP3ES, 1999. Triwibowo, Darmawan, Gerakan Sosial Wahana Civil Siciety bagi Demokratisasi, Jakarta: LP3ES, 2006, Ubaidillah, A. dan Abdul Rozak, Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi ke-3, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2008.

Internet: http://fadilabidin75.blogspot.com/2012/02/moralitas-hart-clinton-dan-zumizola.html http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat#Referensi http://kamus.cektkp.com/fatsun http://ms.wikipedia.org/wiki/Presiden_Iran#Syarat_menjadi_presiden http://www.academia.edu/1511157/Gagasan_Civil_Society_Hegelian_dan_Korpor atisme_Negara


║ 41

Muhammad Ihsan

42


HUKUM ISLAM DAN MORALITAS DALAM MASYARAKAT MADANI

Recommend Documents