HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM) Samsir Salam STAI DDI Pangkep Sulawesi Selatan Email: [email protected]

ABSTRACT Simple and modern society urgently need a legal system that regulate the interaction between one another. Organized community life based on social norms and regulations established institutional. However, other forms of social life does not always run normally in accordance with social norms and regulations existing institutional. Thus social change is a necessity in society. Social change is closely related to the law. Law has a very close correlation with social change as between law and social change have interdependencies. On the one hand, the social changes must be in line with the rules of law, and on the other hand, precisely the rules of law which must conform to certain social changes. Keywords: law, social change ABSTRAK Masyarakat sederhana dan modern sangat membutuhkan sistem hukum yang mengatur interaksi antara satu dengan yang lain. Hidup masyarakat ditata berdasarkan norma-norma sosial dan peraturan-peraturan institusional yang mapan. Namun bentuk-bentuk kehidupan sosial tidak selamanya berjalan normal sesuai dengan norma-norma sosial serta peraturanperaturan institusional yang ada. Dengan demikian perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat. Perubahan sosial erat kaitannya dengan hukum. Hukum memiliki korelasi yang sangat erat dengan perubahan sosial karena diantara hukum dan perubahan sosial mempunyai saling ketergantungan. Pada satu sisi perubahan-perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum, dan pada sisi yang lain justru kaidah-kaidah hukum yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial tertentu. Kata kunci: hukum, perubahan sosial

PENDAHULUAN Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat, adalah sekumpulan individu yang tentunya memiliki karakter berbeda, karena perbedaan karakter tersebut maka manusia membutuhkan sebuah aturan yang dapat menselaraskan perbedaan itu. Aturan yang dimaksud kemudian sering disebut hukum. Berkenaan dengan eksistensi masyarakat sebagai kelompok manusia yang mempunyai hasrat hidup damai, tentram dan aman seorang filosof bernama Cicero sekitar 2000 tahun yang lalu mengungkapkan suatu adigium ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Masyarakat dalam keadaan bagaimanapun, mulai dari masyarakat sederhana sampai yang paling modern pastilah mempunyai sistem hukum yang 160

Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015

mengatur satu dengan yang lain. Walaupun demikian dalam hubungan inilah Frans E.Likaja mengungkapkan, adagium ubi societas ibi ius pada masa sekarang sudah mengalami perkembangan. Di tengah hutan belantara yang tidak dihuni manusia, ternyata hukumpun ada dengan mengatur fenomena alam. Pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat, karena unsur-unsur pokok yang ada di dalam masyarakat itulah yang menghendakinya. Unsur-unsur pokok yang dimaksud adalah (1) Setiap individu manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama; (2) Hidup dan kehidupan bersama dalam masyarakat merupakan suatu kesatuan yang bersifat menyeluruh; dan (3) Hidup dan kehidupan bermasyarakat merupakan suatu sistem dan tiap-tiap sub-sistem saling pengaruh-mempengaruhi.1 Hidup masyarakat ditata berdasarkan norma-norma sosial dan peraturan-peraturan institusional yang mapan. Perilaku seorang warga masyarakat dituntun oleh norma-norma sosial yang mendefenisikan apa yang hendak dilakukannya dalam berbagai situasi. Namun bentukbentuk kehidupan sosial tidak selamanya berjalan normal sesuai dengan norma-norma sosial serta peraturan-peraturan institusional yang ada. Hal ini tampak jelas dalam perilaku kolektif. Yang dimaksud

dengan perilaku kolektif

adalah berfikir, berasa dan bertindak yang

berkembang dikalangan sebagian besar warga masyarakat dan yang relatif baru tidak terdefinisikan dengan baik. Sejarah manusia penuh dengan episode-episode yang ditandai dengan perampasan-perampasan kolektif, serangan-serangan kelompok, delusi-delusi dan kegilaan-kegilaan massa, dan patologi-patologi kelompok. Memang sejak zaman kuno, tidak sedikit orang yang mencampakkan diri mereka sendiri ke dalam berbagai tipe perilaku massa, termasuk dalam keresahan sosial, kerusuhan sosial, panik sosial, pembunuhan massa dan dalam berbagai pemberontakan.2 Hal tersebut di atas tidak bisa dinafikan karena kehidupan masyarakat yang mejemuk tentunya dituntut untuk mengalami perubahan karena pada dasarnya perubahan itu adalah sebuah keharusan, seperti yang disampaikan message Ilahi dalam al-Quran bahwa

“sesungguhnya Tuhan tidak merubah suatu kaum kecuali mereka yang merubah dirinya,” 3 terlepas dari apakah perubahan itu membawa kemaslahatan atau kemudaratan yang jelasnya dinamika kehidupan manusia sebagai mahluk sosial tentunya mengalami pasang surut.

Syamsuddin Pasamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum (Cet. II; Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011), h. 159-160. 2 James W. Vander Zanden, The Social Experience, An Intrroduction to Sociology (New York: MacGraw-Hill Publising Company,1990), h. 594 3 Q.S. al-Ra’du (13):11 1

161


DEFINISI HUKUM Pada hakikatnya hukum atau ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mandiri, sama saja eksistensinya dengan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Kemandirian sosiologi disatu sisi dan ilmu hukum pada sisi lain, sehingga sulit disatukan terkecuali bilamana keduanya dileburkan kedalam sosiologi hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Idealnya, seseorang dapat dengan mudah mempelajari dan memahami sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, bilamana mempunyai pengetahuan dasar yang cukup kuat tentang sosiologi dan hukum. Sehubungan hal tersebut, pertama-tama harus diketahui hakikat dari makna itu sendiri yang disinonimkan atau disetarakan dengan arti atau maksud dari sesuatu yang dimaksud hukum. Kata makna disini, dapat diasumsikan sebagai arti atau batasan, ketentuan atau keterangan singkat dan jelas sebagai bagian integral dari suatu definisi.4 Tentang persoalan “apa itu hukum” (what is law) telah banyak diperdebatkan orang, bahkan sudah menarik perhatian para filsuf sejak zaman Yunani kuno. Sebab Plato telah menjelaskan bahwa Socrates (459-399 SM) telah mendiskusikan dan mendefenisikan tentang apa yang dimaksud dengan hukum tersebut dan terus berlangsung diberbagai zaman sampai saat ini. Ada perbedaan yang amat mencolok antara hukum di zaman primitif dengan hukum di zaman modern. Pada prinsipnya, hukum primitif berusaha untuk membuat persoalan menjadi sederhana, jelas, tegas untuk kasus-kasus yang jelas dengan menyediakan juga pribahasapribahasa hukum yang isinya kabur. Dalam pandangan masyarakat disepanjang sejarah, ada dua pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum, yaitu: 1. Hukum diartikan sebagai “Hak” ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral, dalam berbagai bahasa sering disebut dengan istilah right, recht, ius,

droit,diritto, derecho 2. Hukum diartikan sebagai undang-undang hal ini merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislasi), dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah law, lex, gesetz, legge, ley.5 Berdasar pada kedua makna hukum tersebut maka dapat ditarik benang merah bahwa makna atau definisi hukum adalah ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis 4 5

Lihat Syamsuddin Pasamai, op.cit., h. 82. Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum ( Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 36.

162


yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya, baik tingkah laku yang sudah menjadi sengketa ataupun belum yang berisikan hak, kewajiban, apa yang diperbolehkan, dan apa yang dilarang yang berlaku dalam masyarakat, tetapi diakui atau dibuat oleh otoritas pembuat hukum yang sah dan diterapkan oleh lembaga penerap hukum yang sah pula yang berisikan juga sanksi terhadap orang yang melanggarnya, dengan tujuan utamanya untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, uniformitas hukum, koherensi hukum, ketertiban, kesejahteraan, ketentraman, ketenangan dan berbagai kebutuhan serta tujuan hidup manusia lainnya. Kemudian, di awal abad ke-20 sampai dengan paruh abad ke-20, pakar sosiologi hukum memberikan pengertian dan definisi hukum secara sosiologis sebagai berikut: 1. Hukum merupakan suatu sistem aturan untuk menilai hubungan kemasyarakatan. 2. Hukum merupakan prinsip atau aturan tingkah laku yang dibuat untuk melakukan justifikasi terhadap prediksi-prediksi dengan kepastian yang logis (resonable certanty), bahwa hukum tersebut akan diterapkan oleh pengadilan jika otoritas dari hukum tersebut kemudian dipersengketakan. (Benjamin Cardozo, 1924) 3. Hukum merupakan pembatasan terhadap kebebasan setiap individu untuk kepentingan perdamaian umum (general peace) yang diformulasikan dalam bentuk tingkah laku (rule

of conduct) dalam pergaulan antar sesama manusia. (May, 1925) 4. Hukum merupakan sekumpulan aturan, baik yang bersifat memaksa atau yang permisif, dimana pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan perasaan ketidakpuasan dalam kelompok sosial yang memberlakukan hukum tersebut. Netralisir yang cepat terhadap rasa ketidakpuasan tersebut sangat diperlukan dalam rangka menjaga karakter perdamaian dalam suatu hubungan kemasyarakatan dalam suatu kelompok. (Stoop, 1927) 5. Hukum adalah suatu kumpulan aturan yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia dan masyarakat. (Roscoe Pound, 1952).6 Pendapat lain disampaikan oleh Syamsuddin Pasamai, bahwa hukum merupakan sesuatu yang abstrak akan tetapi dapat dikonkritkan serta dapat memberikan perlindungan kepada setiap orang demi terciptanya ketertiban dan keamanan di dalam suatu kelompok masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan.7 Apapun makna dan pendefinisian hukum, pada hakikatnya merupakan hak otonom sebagai bagian integral dari hak asasi bagi setiap orang, hanya saja definisi hukum yang dikemukakan itu sedapat mungkin tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, 6 7

Ibid., h. 70-71 Syamsuddin Pasamai, op.cit., h. 88

163


ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara. Semakin banyak orang yang berusaha memberikan rumusan definisi tentang hukum, berarti semakin memperkaya khazanah pengembangan ilmu hukum itu sendiri. 8 Keragaman rumusan definisi hukum linear dengan peningkatan wawasan dalam ilmu hukum. MAKNA PERUBAHAN SOSIAL Perhatian pertama dalam pengertian hubungan antara hukum dan perubahan sosial adalah pada masalah definisi. Apa perubahan sosial itu? Istilah “perubahan” (change) dalam pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun tidak semua perubahan adalah perubahan sosial.

Banyak perubahan dalam

kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berarti (trivial), walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berarti (substantial). Dalam pengertiannya yang paling konkret, perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respons. Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu seperti teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga, perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan mencari arti yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial juga bisa berarti suatu restrukturisasi dalam cara-cara dasar dimana orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, rekreasi, bahasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Tema definisi yang berulang dalam literatur sosiologi terhadap perubahan sosial menekankan perubahan (alterations) dalam struktur dan fungsi dari masyarakat dan perubahan dalam hubungan sosial dari waktu ke waktu. Tanpa penjelasan selanjutnya, hal ini bukan konsep yang bisa membantu usaha untuk mencoba mengerti apa yang dimaksud dengan perubahan. Selain itu, ketika kita membahas tentang hubungan antara hukum dan perubahan

8

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan Sosiologis), (Jakarta; Chandra Pratama, 1996), h. 46

164


sosial, dan memandang hukum sebagai instrumen dari perubahan sosial, maka akan sangat membantu bila kita bisa menspesifikasikan identitas dari perubahan, di tingkatan yang sedang terjadi di masyarakat, arahnya, besarannya, dan laju kecepatannya.9 Dalam sejarah, ada banyak mengenai sebab musabab terjadinya perubahan sosial. Ada yang berpendapat bahwa masyarakat berubah karena ideas: pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai, seperti apa yang dikatakan Max Weber dalam bukunya The sociology of

religion dan The protestant Ethic and The Spirit Capitalism, Max Weber banyak menekankan betapa berpengaruhnya ide terhadap suatu masyarakat.10 Hal senada juga disampaikan oleh ahli sejarah yang bernama Crane Brinton, dalam bukunya The Anatomy of Revolution, menulis: No ideas, no Revolution.” Dia pun setuju kalau dikatakan “No ideas, no social movement.”11 Untuk memudahkan pemahaman kita tentang perubahan sosial, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang perubahan sosial yang dikemukakan para sosiolog, antara lain:

a. William F. Ogburg dan Meyer F. Nimkoff: ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik materiil maupun immateriil, terutama pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan meteriil terhadap unsur-unsur immateriil. b. Kingsley Davis: perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan yang kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. c. Samuel Koenig: perubahan-perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, modifikasi terjadi, disebabkan karena faktor intern maupun ekstern. d. Soedjono Dirdjosiswojo: sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial dan organisasi sosial. Di samping itu masih banyak lagi pengertian atau definisi perubahan sosial yang tersebar dalam berbagai literatur, tetapi apa dan bagaimanapun muatan pengertian atau definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para sosiolog di atas, maka secara empirik yang patut diperhatikan bahwa setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan, baik pada masyarakat primitif yang tradisional maupun masyarakat terdidik yang modernis. Perubahanperubahan sosial inilah, menjadi penyebab sehingga masyarakat senantiasa bersifat dinamis.12

9

http://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial ( 27 Januari 2015) Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial, (Cet. II, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 46-47. 11 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 70. 12 Syamsuddin Pasamai, op.cit., h. 70-72. 10

165


HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM Pertanyaan apakah hukum dapat dan harus memimpin, atau apakah hukum tidak boleh melakukan sesuatu kecuali mengikuti perubahan-perubahan di dalam masyarakat secara berhatihati, telah dan selalu menjadi issu kontroversial. Pendekatan yang berlawanan dari pakar reformasi sosial Inggris, Jeremy Bentham dan pakar Jerman Friedrich Karl Von Savigny telah memberikan paradigma yang saling bertolak belakang tentang hal (proposition) ini.

Pada

permulaan era industrialisasi dan urbanisasi di Eropa, Bentham mengharapkan agar reformasi hukum dapat merespons dengan cepat kebutuhan-kebutuhan sosial dan untuk merestrukturisasi masyarakat. Dia dengan gratis memberi saran kepada pemimpin-pemimpin Revolusi Perancis, karena ia percaya bahwa negara-negara dengan tahap perkembangan ekonomi yang sama memerlukan “obat” (remedies) yang sama untuk masalah ekonomi mereka.

Pada

kenyataannya, filosofi Bentham dan semua pengikutnya, yang mengubah Parlemen Inggris, dan parlemen di negara-negara lainnya ke dalam instrumen-instrumen legislatif aktif untuk membawa reformasi sosial sebagian untuk merespons dan sebagian sebagai stimulan untuk kebutuhan-kebutuhan sosial yang dirasakan. Pada waktu yang bersamaan Friedrich Karl Von

Savigny menulis dengan menghujat reformasi hukum yang menyapu (the sweeping legal reforms) yang dibawa oleh Revolusi Perancis yang mengancam untuk menginvasi Eropa Barat. Ia percaya bahwa adat populer yang dikembangkan secara penuh, dapat membentuk dasar dari perubahan hukum. Karena adat tumbuh dari kebiasaan dan kepercayaan dari orangorang tertentu, dan bukan karena pernyataan humanitas abstrak, maka perubahan hukum adalah kodifikasi dari adat dan hal itu adalah perubahan berskala nasional, dan bukan universal. Satu abad kemudian, hubungan antara hukum dan perubahan sosial tetap kontroversial.

Tetap ada dua pendapat yang bertolak belakang tentang hubungan antara

kaidah-kaidah hukum (legal precepts) dan sikap-sikap serta perilaku masyakarat.

Menurut

pendapat yang satu, hukum ditentukan oleh perasaan keadilan (sense of justice) dan sentimen moral dari populasi, dan legislasi hanya dapat mencapai hasil bila tetap berada dekat secara relatif dengan norma-norma sosial yang berlaku (prevailing social norms). Menurut pendapat yang lain, hukum, khususnya legislasi, adalah wahana (vehicle) melalui mana evolusi sosial yang terprogram dapat dilakukan.” Pada satu sisi ekstrim, terdapat pandangan bahwa hukum adalah perubah tak bebas (dependent variable), yang ditentukan dan dibentuk oleh pamalipamali yang ada (current mores) dan opini-opini dari masyarakat. Menurut pendapat / posisi ini, perubahan hukum adalah tidak mungkin kecuali didahului oleh perubahan sosial; reformasi hukum tidak dapat melakukan apa-apa kecuali mengkodifikasi hukum. Jelas hal ini tidak benar, dan mengabaikan fakta bahwa sepanjang sejarah institusi-institusi hukum telah ditemukan untuk “mempunyai peranan yang jelas, dan bukan pengertian yang meraba-raba, sebagai suatu 166


instrumen yang mengatur (set off), memonitor, atau meregulasi fakta atau kecepatan dari perubahan sosial.” Pendapat ekstrim lainnya diberikan oleh pakar hukum Soviet, seperti P.P. Gureyev dan P.I. Sedugin (1977), yang melihat hukum sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering). Pendapat mereka, adalah “selama periode transisi dari kapitalisme ke sosialisme, Negara Soviet telah menggunakan legislasi secara luas untuk mengarahkan masyarakat, memulai dan mengembangkan bentuk-bentuk sosial ekonomi, menghapuskan setiap bentuk eksploitasi, dan meregulasi berdasarkan tenaga kerja dan konsumsi dari produk-produk tenaga kerja sosial (products of social labour). Ia menggunakan legislasi untuk membuat dan meningkatkan lembaga-lembaga sosialis demokratis, untuk membuat hukum dan ketertiban yang keras (firm law and order), melindungi sistem sosial dan keamanan Negara, dan mengembangkan sosialisme”.13 Dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya interest teoritis saja. Dalam banyak bidang kehidupan sosial, seperti pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, penggunaan energi, dan perlindungan lingkungan, hukum telah disandari sebagai instrumen perubahan yang penting.

Di Amerika Serikat, hukum telah

digunakan sebagai mekanisme utama untuk meningkatkan posisi politik dan sosial kaum kulit hitam (blacks). Sejak tahun 1960, pengadilan dan Kongres telah membatalkan sistem kasta rasial yang termaktub (embedded) di dalam hukum dan yang telah dipraktekkan selama beberapa generasi. Orde lama telah disapu bersih oleh legislasi, termasuk Undang-Undang Persamaan Hak tahun 1964 (Civil Rights Act of 1964) dan Undang-Undang Hak Pemilihan tahun 1965 (Voting Rights Act of 1965), diikuti dengan komitmen milyaran dollar untuk program kesejahteraan sosial. Begitu pula di negara-negara Eropa Timur, hukum telah menjadi instrumen penting untuk mentransformasikan masyarakat sejak Perang Dunia II dari masyarakat borjuis ke masyarakat sosialis. Perundangan hukum telah memulai dan meligitimasi pengaturan ulang dalam hal properti (hak rumah, tanah) dan hubungan kekuasaan, mentransformasikan institusi sosial dasar seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan membuka jalan raya baru untuk mobilitas sosial bagi segmen besar dari populasi. Legislasi telah mengarahkan pengaturan kembali produksi pertanian dari kepemilikan pribadi ke pertanian kolektif, pembuatan kota-kota baru, dan pengembangan ala sosialis dari ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Perubahanperubahan ini, pada gilirannya akan mempengaruhi nilai-nilai, kepercayaan, pola sosialisasi, dan struktur hubungan sosial.

13

http://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial ( 27 januari 2015)

167


Ada beberapa cara untuk mempertimbangkan peranan hukum dalam perubahan sosial. Dalam suatu artikelnya yang sangat berpengaruh, “Hukum dan Perubahan Sosial,“ Dror membedakan antara aspek tak langsung dan aspek langsung dari hukum dalam perubahan sosial. Dror mengatakan bahwa “hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk berbagai institusi sosial, yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat“.

Ia menggunakan ilustrasi sistem wajib belajar yang

memainkan peranan penting tidak langsung dalam perubahan dengan memperkuat operasi institusi-institusi pendidikan, yang pada gilirannya akan memainkan peranan langsung dalam perubahan sosial. Ia menekankan bahwa hukum berinteraksi secara langsung dalam banyak kasus dengan institusi-institusi sosial, membentuk adanya hubungan langsung antara hukum dan perubahan sosial. Sebagai contoh, hukum yang diundangkan untuk melarang poligami mempunyai pengaruh besar langsung terhadap perubahan sosial, dengan tujuan utamanya perubahan dalam pola-pola perilaku yang penting. Namun ia mewanti-wanti, bahwa perbedaannya tidaklah absolut tapi relatif : pada banyak kasus penekanannya lebih kepada dampak langsung dan kurang pada dampak tidak langsung terhadap perubahan sosial, yang dalam kasus lainnya hal kebalikannya yang berlaku”.14 Di sisi lain Achmad Ali mengungkapkan, bahwa ada dua hal yang penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan masyarakat yaitu: 1. Perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuain oleh hukum. Dengan kata lain; hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan ini menunjukkan sifat pasif hukum 2. Hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum a tool of social engineering, sebagai alat rekayasa masyarakat.15 Pengakuan (recognition) peranan hukum sebagai suatu instrumen dari perubahan sosial telah semakin menguat di masyarakat kontemporer. “Hukum- melalui respons legislatif dan administratif terhadap kondisi-kondisi sosial dan ide-ide baru, selain melalui interpretasi kembali dari konstitusi, statuta atau preseden- secara meningkat tidak hanya mengartikulasikan / mengambil peranan penting tetapi juga menentukan arah dari perubahan-perubahan sosial besar“ Sehingga, “Perubahan sosial yang dicoba, melalui hukum, adalah suatu jejak (trait) dasar dari dunia modern“.

14 15

http://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial ( 27 januari 2011) Achmad Ali, op cit., h. 202.

168


Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa hukum dan perubahan sosial memiliki korelasi yang sangat erat karena di antara hukum dan perubahan sosial mempunyai saling ketergantungan. Pada satu sisi perubahan-perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum, dan pada sisi yang lain justru kaidah-kaidah hukum yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial tertentu. KESIMPULAN Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hukum adalah serangkaian aturan yang secara subastansi memiliki perintah dan larangan serta harus ditaati oleh setiap individu. 2. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan dalam hubungan sosial. 3. Hukum merupakan instrumen penting dalam perubahan sosial karena memiliki korelasi yang tidak bisa dilepas pisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim. Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Chandra Pratama, 1996. Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, Semarang: CV. Toha Putra, 1989. Fuady, Munir. Dinamika Teori Hukum. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. http://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial, 27 januari 2015. Maran, Rafael Raga. Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. Pasamai, Syamsuddin. Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Cet. II: Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2011. Rakhmat, Jalaluddin. Rekayasa Sosial, Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000. Zanden, James W. Vander. The Social Experience, An Intrroduction to Sociology, New York : MacGraw-Hill Publising Company,1990.

169

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

Recommend Documents