HUKUM AGRARIA LUAS
SEMPIT
PENGERTIAN
Seperangkat hukum yang mengatur Hak Penguasaan atas Sumber Alam
OBYEK
Hak Penguasaan atas Sumber- Hak Penguasaan Atas sumber Alam Tanah
RUANG LINGKUP
- Hukum Tanah - Hukum Air - Hukum Perikanan - Hukum Kehutanan - Hukum Pertambangan - Hukum atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa (bukan Space Law)
Seperangkat hukum yang mengatur Hak Penguasaan atas Tanah
Hukum Tanah
GARIS BESAR PERKEMBANGAN HUKUM TANAH SEBELUM 24/9/1960
HUKUM TANAH YANG DUALISTIS
Perangkat Hukum Tanah Barat
Perangkat Hukum Tanah Adat
Kaedah-kaedahnya
Kaedah-kaedahnya
Tertulis
Buku II BW Buku III BW Buku IV BW
Tidak tertulis
Hk. Kebiasaan (Belanda Kuno) Pra BW (seb. 1848)
Agr. Wet 1870
Agr. Besluit 1870
Hk. Tanah Adm
Tertulis Diciptakan :
-Pemr. HB -Pemr. Swaparja (Hk. Tanah Swapraja)
Tidak tertulis
Sebagai hukum yang berlaku dikalangan orang Indonesia asli (Bumiputra)
Hukum Tanah Adat Ketentuan
DUALISTIS
Pokok
Hukum Tanah Barat
PLURALISTIS Hukum Tanah Antar Golongan Ketentuan Pelengkap
Hukum Tanah Administrasi
Hukum Tanah Swapraja
Tanah Hak Indonesia
Diatur oleh Hukum Tanah Adat Belum didaftar
SEMUA TANAH DI INDONESIA SEBELUM UUPA
Sudah didaftar Tanah Hak Barat
Diatur oleh Hukum Tanah Barat
SEBELUM UUPA S/D 23 SEPTEMBER 1960
KEDUDUKAN HUKUM
Terpencar dalam berbagai hukum: - Hk. Tanah Barat Adm. Perdata - Hk. Tanah Adat Adm. Perdata - Hk. Tanah Administrasi - Hk. Tanah Swapraja - Hk. Tanah Antar Golongan
SESUDAH UUPA (Sesudah 24 Sept. 1960) Satu Obyek Satu Sistimatika
KEDUDUKAN NEGARA Pemilik /Badan Hukum Perdata
Badan Penguasa
KEDUDUKAN HAK
Unifikasi dalam Hak melalui Ketentuan Konversi
Hak-hak Barat Hak-hak Adat Hak-hak Swapraja
MACAM HAK PENGUASAAN ATAS TANAH (Berdasarkan Kewenangannya) HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN KHUSUS (Bersifat Publik dan Perdata) HAK BANGSA INDONESIA (Ps. 1 UUPA) HAK MENGUASAI NEGARA (Ps. 2 UUPA) HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (Ps. 3 UUPA)
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UMUM (Bersifat Perdata)
HAK PERORANGAN ATAS TANAH
HAT PRIMER
HAK ATAS TANAH HAK JAMINAN ATAS TANAH (Hak Tanggungan) UU No.4/1996 HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (uu No. 16 Th. 1985) WAKAF
HAT SEKUNDER
MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH Pasal 4 jo. Pasal 16 jo. Pasal 53 jo. PP 40/1996 dan PP 41/1996 jo. Penjelasan II/2
Hak Atas Tanah Primer Hak Milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai
Hak Atas Tanah Sekunder
Hak Sewa Hak Usaha Bagi Hasil Hak Gadai Hak Menumpang Hak Guna Bangunan Hak Pakai
SUBYEK HAK ATAS TANAH 1.
2.
Azas Kewarganegaraan
Azas Persamaan Pasal 9 ayat 2 UUPA Tiap-tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi sendiri maupun keluarganya.
Kesimpulan : STATUS HUKUM SUBYEK Menetapkan Status Tanah yang dikuasainya
HAK PENGELOLAAN Hak untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan sendiri dan untuk keperluan pihak lain.
SUBYEK HAK PENGELOLAAN Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Badanbadan Usaha Milik Negara / Daerah, Lembagalembaga Pemerintah: Departemen / Non Departemen
KEWENANGAN SUBYEK HAK PENGELOLAAN 1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan; 2. Menggunakan tanah pelaksanaan tugasnya;
tersebut
untuk
keperluan
3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak tsb, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangannya, dengan ketentuan pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
FUNGSI TANAH
sebagai wadah Perkotaan
Hak-hak yang dapat diperoleh 1.
sebagai faktor produksi Pedesaan
HAK-HAK PRIMER
a. Hak Milik (untuk perumahan/usaha) a. Hak Milik (untuk sawah atau kebun) b. Hak Guna Bangunan (untuk kantor, b. Hak Guna Usaha (untuk perkebunan, tempat usaha, pabrik atau industri) peternakan dan perikanan) Jadi, HGB untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern, tapi pada dasarnya c. Hak Pakai tetap dari Hukum Tanah Adat c. Hak Pakai d. Hak Pengelolaan (khusus untuk instansi pemerintah) 2. HAK-HAK SEKUNDER a. Hak Sewa b. Hak Pakai c. Hak Guna Bangunan
a. Hak Sewa b. Hak Pakai c. Hak Usaha Bagi Hasil d. Hak Gadai e. Hak Menumpang
Status subyek menentukan status tanah yang boleh dikuasai WNI
BHI
WNA / BHA
Hak Milik
Hak Guna Usaha
Hak Pakai (Pasal 42)
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Hak Sewa (Pasal 45 UUPA)
Hak Pakai
Hak Sewa
Hak Sewa
Hak Pengelolaan, khusus badan hukum Indonesia yang sahamnya milik Negara
Hak Gadai
Hak Hasil
Usaha
Hak Menumpang
Bagi
PENGERTIAN LANDREFORM Landreform adalah suatu asas yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Asas itu adalah bahwa “Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”.
Secara teknis pengertian Landreform mempunyai arti secara luas dan sempit.
Pengertian Landreform dalam arti luas, yaitu : 1. Pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria yang lama dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. 2. Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial. 3. Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan atas tanah. 4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan pengusahaan atas tanah. 5. Perencanaan persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan.
Pengertian Landreform dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan-tindakan dalam rangka Agraria Reform Indonesia, yaitu mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan pengusahaan atas tanah.
TUJUAN LANDREFORM 1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar pembagian hasil yang adil pula, dengan mengubah struktur pertanahan secara revolusioner, guna merealisasi keadilan sosial. 2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan. 3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privaat bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat bersifat perseorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial.
TUJUAN LANDREFORM 4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki atau wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah. 5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil disertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan ekonomi lemah.
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN LANDREFORM DI INDONESIA Landasan Ideal Landasan Konstitusional
: Pancasila : Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 :
Landasan Operasional - Pasal 7, 10, dan 53 UUPA; - UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; - UU No. 2/1960 jo Inpres No. 13/1980 tentang Perjanjian Bagi Hasil; - PP No. 224/1961 jo PP No. 41/1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi; - PP No. 4/1977 tentang Pemilikan Secara Absentee oleh Para Pensiunan Pegawai Negeri; - UU No. 1/1958 jo PP No. 18/1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Eigendom; - Peraturan Kepala BPN No. 3/1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya; - Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
PROGRAM-PROGRAM LANDREFORM 1. Larangan menguasai tanah pertanian melampaui batas (Pasal 1-6 UU No. 56/Prp/1960). 2. Larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai (Pasal 3 UU No. 56/Prp/1960) 3. Redistribusi tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum, tanah absentee, tanah bekas swapraja, tanah-tanah Negara lainnya (tanah-tanah obyek landreform) diatur dalam PP No. 224/1961 dan PP No. 41/1964. 4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan (Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960). 5. Pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil (UU No. 2/1960). 6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian serta larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil (Pasal 9 UU No. 56/Prp/1960)
