HUKUM AGRARIA KODE MATA KULIAH : WU14228 BLOCK BOOK
Planning group: Prof. Dr. Ibrahim, R.SH.MH Bagian Hukum Administrasi Negara
I Gusti Nyoman Agung, SH. MHum Bagian Hukum Keperdataan
I Ketut Sudiarta, SH.MH Bagian Hukum Administrasi Negara
Cok Dalem Dahana, SH. MKn Bagian Hukum Administrasi Negara
Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.MKn, LLM Bagian Hukum Administrasi Negara
I Made Sarna, SH.MKn
Bagian Hukum Administrasi Negara
I Nyoman Darmada, SH Bagian Hukum Keperdataan
I Nengah Suharta, SH. Bagian Hukum Administrasi Negara
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA 2009/2010
1. Identitas Mata Kuliah Wu 14228 Team Pengajar
Status Mata Kuliah SKS
: HUKUM AGRARIA : Prof. Dr. Ibrahim, R.SH.MH I Gusti Nyoman Agung, SH. MHum I Ketut Sudiarta, SH.MH Cok Dalem Dahana, SH. MKn Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.MKn, LLM I Made Sarna, SH.MKn I Nyoman Darmada, SH I Nengah Suharta, SH. : Mata Kuliah Wajib Nasional ( Kurikulum inti ) :2
2. Diskripsi Mata Kuliah Bagian Hukum Administrasi Negara diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang bebasis kompetensi sesuai dengan hasil akhir yang diinginkan. Hal ini juga merupakan kristalisasi dari visi dan misi Universitas Udayana yaitu : Unggul, Mandiri, dan Berbudaya. Agar proses pembelajaran bermutu dan terimplementasikan dengan baik dimana dosen sebagai salah satu komponen dari proses pembelajaran dituntut memiliki kompetensi, antara lain: penguasaan materi perkuliahan, memilih media pembelajaran, kemampuan menerangkan materi, dll. Bahkan, tidak boleh dilupakan adalah melakukan evaluasi terhadap komponen pendukungnya. Substansi materi yang terkandung dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( selanjutnya disingkat UUPA)
memiliki
dua aspek yakni aspek keperdataan / privat dan aspek publik. Dalam hukum publik banyak kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang Agraria yang dikeluarkan menyebabkan pro dan kontra.
Ada peraturan di bawah undang-
undang yang dikeluarkan tidak berdasarkan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi /tidak sesuai dengan hierarki prundang-undangan. Ada peraturan yang dikeluarkan yang memfasilitasi golongan tertentu yang semestinya sebuah peraturan adalah independen seperti Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, oleh banyak kalangan dianggap melanggar HAM.
Materi-materi perkuliahan tersebutlah yang secara cepat bergerak melalui kebijakan pemerintah yang diantisipasi dan disesuaikan dengan materi perkuliahan. 3. Tujuan Mata Kuliah Setelah menyelesaikan kuliah ini, mahasiswa semester III Fakultas Hukum UNUD dapat menerapkan pengetahuannya untuk memecahkan kasus-kasus tanah yang terjadi atau kasus-kasus yang akan terjadi dalam praktek. 4. Metoda dan Strategi Pembelajaran 1. Metoda Perkuliahan Metoda perkuliahan adalah Problem Base Learning ( PBL ) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metoda yang diterapkan adalah “belajar’ (Learning) bukan “mengajar”(teaching). Startegi pembelajaran: kombinasi perkuliahan 50 % ( 6 kali pertemuan perkuliahan) dan tutorial 50 % (6 kali pertemuan tutorial ). Satu kali pertemuan untuk UTS (Ujian Tengah Semester) dan satu kali pertemuan untuk UAS ( Ujian Akhir Semester ). Jumlah kelseluruhan pertemuan 14 kali pertemuan. 2. Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial Dalam mata kuliah hukum Agraria ini, perkuliahan direncanakan berlangsung selama 6 ( enam) kali pertemuan, yaitu setiap pertemuan ke 1,3,5,7,9 dan 11. Totorial 6 (enam ) kali pertemuan yaitu setiap pertemuan ke 2,4,6,8,10 dan 12. 3. Strategi Perkuliahan Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat Bantu media papan tulis, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang
dipandang
sulit
diakses
oleh
mahasiswa.
Sebelum
mengikuti
perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam block book. Tehnik perkuliahan: pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).
4. Strategi tutorial i. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas : ( Discussion task , Study task dan
Problem task ) sebagai bagian dari self study ( 20 jam perminggu ), kemudian berdiskusi di kelas tutorial, presentasi power point, dan diskusi peran ( berperan sebagai tergugat, penggugat dan hakim di pengadilan dalam kasus pertanahan. ii. Dalam enam (6) kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan: 1. Menyetor karya tulis berupa paper sesuai dengan topic tutorial 1, 2,3,4 ). Pilih salah satu topic-topik tersebut disetor paling lambat pada tutorial ke 4. 2. Mempresentasikan
tugas
tutorial
dalam
bentukpower
point
presentation untuk tugas tutorial 1, 2,4 ) 3. Mengambil peran sebagai penggugat, tergugat atau hakim untuk materi tutorial 3.
5. Ujian dan penilaian Ujian Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester ( UAS ) Penilaian Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan rumus nilai akhir sesuai dengan buku pedoman Fakultas Hukum 2009, yaitu: (UTS + TT) + (2 x UAS) 2 NA =
Skala Nilai Huruf Angka A 4 B+ 3,5 B 3 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 D 1 E 0
3 Penguasaan Kompetisi Sangat baik Antara sangat baik dengan baik Baik Antara baik dan cukup Cukup Kurang Sangat kurang Gagal
Keterangan dengan skala nilai 0-10 0-100 8,0-10,0 80-100 7,0-7,9 70-79 6,5-6,9 65-69 6,0-6,4 60-64 5,5-5,9 55-59 5,0-5,4 50-54 4,0-4,9 40-49 0,0-3,9 0-39
6. Materi Perkuliahan ( Organisasi perkuliahan )
I. Pendahuluan 1. Pengertian Hukum Agraria dan Hukum tanah 2. Hubungan Politik Agraria Nasional dalam UUD 1945 dalam kebijakan pemerintah dengan UUPA 3. Ruang lingkup pengaturan UUPA II. Hukum Agraria Sebelum Berlakunya UUPA 1. Hukum Tanah yang Dualistik dan Pluralistik 2. Hak-Hak penguasan tanah yang bersumber pada Hukum Tanah Adat dan Hukum Tanah Barat 3. Hukum Tanah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda III. Sejarah Pembentukan UUPA 1. Panitia Agraria Yogyakarta 2. Panitia Agraria Jakarta 3. Panitia Agraria Soewakyo 4. Rancangan Soenarjo 5. Rancangan Sadjarwo 6. Dasar-dasar Pengaturan UUPA 7. Peraturan peralihan 8. Tentang pelaksanaan UUPA IV. Hukum Tanah Nasional 1. Peranan Hukum Tanah Adat dalam pembentukan Hukum Tanah Nasional 2. Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional 3. Asas-Asas Hukum Tanah Nasional V. Hak Atas Tanah menurut UUPA 1. Pengertian dan Isi masing-masing Hak Atas Tanah 2. Subjek dari objek masing-masing Hak Atas Tanah 3. Hak-hak yang dapat dibebani Hak Tanggungan VI. Ketentuan Pokok Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah 1. Pencabutan Hak Atas Tanah 2. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum VII. Ketentuam Pokok Pendaftaran Hak Atas Tanah 1. Pengertian, tujuan, dan peraturan yang mengatur Pendaftaran Hak Atas Tanah ( HAT ) 2. Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah 3. Sistem Pendaftaran Atas Tanah 4. Asas-asas dalam Pendaftaran Atas Tanah VIII. Ketentuan-Ketentuan Pokok Landreform 1. Dasar untuk penyelenggaraan Landreform 2. Pengertian dan tujuan Landreform
3. Program Landreform IX. Ketentuan Pokok Tata Guna Tanah 1. Dasar Hukum Tata Guna Tanah 2. Pengertian dan tujuan Penatagunaan Tanah 3. Asas-asas Tata Guna Tanah 4. Kegiatan-kegiatan Tata Guna Tanah 7. Bahan Bacaan 1. Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. 2. Ali Sofwan Husein, Konflik Pertanahan Dimensi Keadilan dan Kepentingan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1997. 3. Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan,Rajawali Pers, Jakarta, 2008 4. Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006. 5. Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penerbit Banyumedia,Malang Jawa Timur, 2007. 6. Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Penerbit Kreasi Total Media,Jakarta, 2007. 7. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. 8. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. 9. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. 10. Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006. 11. ----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 12. Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007. 13. Susanto;Hukum Pertanahan ( Agraria), Pradnya Paramita,1980. 14. Sudikno Mertokusumo;Hukum Dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, 1988. 15. Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan, LaksBang Pressindo Yogyakarta, 2006. 8. Persiapan Proses Perkuliahan Mahasiswa diwajibkan sudah memiliki block book mata kuliah Hukum Agraria ini sebelum perkuliahan dimulai dan sudah mempersiapkan materi sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar.
Pertemuan 1. Perkuliahan 1.( Lectures ) Pendahuluan Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah Hubungan Politik Agraria Nasional dalam UUD 1945 dalam kebijakan pemerintah dengan UUPA Ruang lingkup pengaturan UUPA Bahan Bacaan : A. Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. B. Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001
Pertemuan 2. Tutorial 1 - Discussion Task-Study Task. Jika dilihat dari semenjak penjajahan Belanda, sudah dikenal pengaturan tentang hukum tanah di daerah jajahan ( waktu itu Indosnesia disebut dengan Hindia Belanda), seperti dikenal adanya Stb 1870 No 118 tentang Agrarish Wet dalam Pasal 1 nya mengatur tentang Domein Verklaring. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan ke2 dan ke 3 dari Undang-undang tersebut ( ayat 5 dan6 Pasal 51 IS ) maka tetap dipegang teguh dasar hukum yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ada buktinya hak eigendom adalah kepunyaan negara” Asas domein ( domein beginsel ) atau pernyataan domein berdasarkan ketentuan pasal 20 S 1870 No 118 hanya diberlakukan di Jawa dan Madura saja. Tetapi dengan S 1875 No 119a, pernyataan domein itu diberlakukan juga untuk daerah luar Jawa dan Madura. Pernyataan domein yang dimuat dalam S 1870 No 118 dan S 1875 No 119a itu bersifat umum dan oleh karena itu disebut juga pernyataan domein umum. Hukum agraria di Indonesia sebelum lahirnya UU No 5 tahun 1960 , disebut dengan Hukum Agraria lama, apabila ada istilah hukum agraria lama, tentunya ada pula istilah hukum agraria baru. Batasan yang dapat dipergunakan untuk menentukan kedua istilah tersebut adalah pada tanggal 24 September 1960, yaitu mulai berlakunya UUPA, artinya sebelum berlakunya UUPA disebut Hukum Agraria lama, dan sesudah berlakunya UUPA disebut dengan hukum agraria baru. Semenjak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, landasan hukum dalam Undang-Undang Darar 1945 mengenai pengaturan keagrariaan atau
pertanahan terdapat dalam Bab XIV tentang kehjejahteraan Sosial, pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : “ Bumi dan Air dan Kekyaan alam yang terkandung dialamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat” Didiskusikan: Apa makna dari asas domein verklaring pada saat itu, apakah domein verklaring dapat diidentikkan dengan hak menguasai dari negara berdasarkan UUD 1945? Apa arti dari hak menguasai dari negara tersebut ? Bandingkan konsep domein verklaring dengan konsep hak menguasai tanah dari negara. Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. Literatur: Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007 Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001
Pertemuan 3. Perkuliahan 2. (Lectures) Hukum Agraria Sebelum Berlakunya UUPA Hukum Tanah yang Dualistik dan Pluralistik Hak-Hak penguasan tanah yang bersumber pada Hukum Tanah Adat dan Hukum Tanah Barat Hukum Tanah Administrasi Pemerintah Hindia Belanda Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981.
Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006. ----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007.
Pertemuan 4. Totorial 2 Discussion Task- Study Task Hukum agraria adat adalah keseluruhan daripada kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat, yang berlaku terhadap tanah tertentu yaitu tanah-tanah yang dihaki/ dipunyai dengan hak-hak atas tanah yang diatur menurut hukum adat. Hak-hak atas tanah yang diatur menurut hukum adat disebut dengan Tanah Adat atau Tanah Indonesia. Sebutan sebagai tanah Indonesia sebenarnya lebih luas pengertiannya daripada sebutan tanah adat. Kalau hak itu bersumber pada hukum adat dan berada pada pada masyarakat hukum adat setempat tanahnya disebut dengan tanah adat dan haknya disebut hak adat.Disamping itu ada tanah yang tidak termasuk pengertian ini ialah tanah- yang dihaki dengan ciptaan pemerintah. Jadi hak yang timbul dari hukum adat, tetapi dibuat/ diciptakan oleh pemerintah, misalnya hak agrarisch eigendom. Contoh-contoh tanah adat ( tanah indonesia ) lainnya sperti tanah hak ulayat, tanah milik yayasan), tanah hak usaha atas tanah partikelir, tanah gogolan, tanah bengkok. Hukum agraria adat yang bersumber pada hukum adat sifatnya tidak tertulis jiwanya gotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan sifat hukum adat.Meskipun hukum agraria adat tersebut pokok-pokok dan asas-asasnya sama, tetapi menunjukkan juga adanya perbedaan-perbedaan berdasarkan daerah atau masyarakat tempat berlakunya hukum agraria adat itu.Oleh sebab itu nampak bahwa hukum agraria adat itu isinya beraneka ragam sehingga disebut pluraklistis. Hukum agraria adat sebagai hukum sifatnya tidak tertulis, mempunyai kelemahan disamping formulasinya tidak tertulis, mempunyai kelemahan disamping tidak tegas juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Hukum agraria barat adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat khususnya yang diatur dalam KUH Perdata yang sebagian besar dimuat pada buku II, III dan IV. Hukum agraria barat sifatnya tertulis oleh sebab itu nampak formulasinya tegas dan mudah untuk dipaksakan berlakunya sebagai hukum positif. Hukum agraria barat jiwanya liberal individualistis, hal ini dapat dimengerti sebab dengan dianutnya asas konkordansi dalam penyusunan perundang-undangan Hindia belanda dahulu, akibatnya KUH Perdata Indonesia juga konkordan dengan BW Negeri Belanda yang berjiwa liberal individualistis. Oleh sebab itu tidaklah heran lagi apabila hukum agraria barat berjiwa liberal individualistis. Diskusikan: dengan adanya UU No 5 Tahun 1960,apakah ketentuanketentuan yang ada sudah tidak berlaku lagi ? Apakah dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda, apakah
tidak bertentangang dengan UUPA ? atau jika hukum adat dipergunakan sebagai salah satu dasar penyusunan UUPA, dimana dapat ditemukan hukum adat adat dalam rumusan ketentuan UUPA ? atau hal-hal apa dari hukum adat dipergunakan dalam penyusunan UUPA ? Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001 Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006.
Pertemuan 5. Perkuliahan 3.(Lectures). Sejarah Pembentukan UUPA Panitia Agraria Yogyakarta Panitia Agraria Jakarta Panitia Agraria Soewakyo Rancangan Soenarjo Rancangan Sadjarwo Dasar-dasar Pengaturan UUPA Peraturan peralihan Tentang pelaksanaan UUPA Hukum Tanah Nasional Peranan Hukum Tanah Adat dalam pembentukan Hukum Tanah Nasional Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional Asas-Asas Hukum Tanah Nasional Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978.
Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Maria SW Sumardjono Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007. Susanto;Hukum Pertanahan ( Agraria), Pradnya Paramita,1980. Sudikno Mertokusumo;Hukum Dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, 1988.
Pertemuan 6. Totorial 3. Discussion Task- Study Task. Masalah pertanahan ini dari semula tidak lepas dari perhatian para pendiri Republik ini untuk mendapatkan prioritas penangannya dengan segera, sehingga pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Beranjak dari pemikiran tersebut diatas, maka untuk mewujudkannya perlu dirumuskan dalam bentuk berbagai peraturan salah satunya adalah dalam bentuk Undang-Undang. Pembentukan Undang-Undang yang membahas persoalan Agraria di Indonesia memakan waktu yang sangat panjang. Dimulai tahun 1948 akhirnya tanggal 24 September 1960 baru berhasil dirumuskan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dari Tahun 1960 hingga tahun 2009 ini, UU No 5 Tahun 1960 masih tetap berlaku. Didiskusikan: Apakah secara normatif rumusan-rumusan yang terdapat dalam UU No 5 Tahun 1960 ini sesuai dengan keadaan sekarang? Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006. Adrian Sutedi, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahannya, BP Cipta Jaya Jakarta, 2006. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006. ----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007.
Pertemuan 7. Perkuliahan 4.( Lectures ). Hak Atas Tanah menurut UUPA Pengertian dan Isi masing-masing Hak Atas Tanah Subjek dari objek masing-masing Hak Atas Tanah Hak-hak yang dapat dibebani Hak Tanggungan Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006. Adrian Sutedi, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahannya, BP Cipta Jaya Jakarta, 2006. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006. ----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007. Susanto;Hukum Pertanahan ( Agraria), Pradnya Paramita,1980. Sudikno Mertokusumo;Hukum Dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, 1988.
Pertemuan 8. Totorial 4. Discussion Task- Study Task Bapak Ahmad membeli sebidang tanah pada tahun 1980 tetapi baru diurus sertifikat kepemilikan hak atas tanahnya di kantor Badan Pertanahan. Pada tahun 1999 Pemerintah Darah setempat menerbitkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, dimana di lokasi tanah yang dibeli oleh Pak Ahmad ditentukan sebagai kawasan Rencana Tata Ruang Hijau Kota ( RTHK ) dengan Koefisien Daerah Bangun ( KDB ) 0%.
Diskusikan, apakah Bapak Ahmad boleh mengurus dan dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya ? apakah Bapak Ahmad boleh mendirikan bangunan di tanah yang dibeli, sebelum Perda RTRW tersebut diterbitkan oleh Pemda setempat ?. Jika tidak boleh dibangun, berarti kepentingan Bapak Ahmad dirugikan oleh adanya Perda RTRW tersebut, bagaimana proses penyelesaiannya ? Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Perda RTRW ( Provinsi Bali / Perda Kab/ Kota ) Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006. Adrian Sutedi, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahannya, BP Cipta Jaya Jakarta, 2006. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006. ----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007. Susanto;Hukum Pertanahan ( Agraria), Pradnya Paramita,1980. Sudikno Mertokusumo;Hukum Dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, 1988.
Pertemuan 9. Perkuliahan 5.( Lectures ).
Ketentuan Pokok Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah Pencabutan Hak Atas Tanah Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006. Adrian Sutedi, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahannya, BP Cipta Jaya Jakarta, 2006. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006. ----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007. Susanto;Hukum Pertanahan ( Agraria), Pradnya Paramita,1980. Sudikno Mertokusumo;Hukum Dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, 1988. Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan, LaksBang Pressindo Yogyakarta, 2006.
Pertemuan 10. Totorial 5. Discussion Task- Study Task Bali dikenal sebagai pulau pariwisata, ada investor akan mengembangkan usahanya dibidang golf, untuk membuka lapangan golf tersebut pengusaha tersebut mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah setempat untuk memperoleh tanah yang akan dijadikan lapangan golf. Pemerintah daerah setempat mempergunakan dasar demi kepentingan umum lalu membebaskan beberapa hektar (ha) sawah warga yang masih produktif sebagai lahan pertanian untuk lapangan golf. Dilain tempat untuk membangun pasar pemerintah daerah membebaskan lahan warga untuk dijadikan pasar. Diskusikan, bagaimana menentukan kriteria kepentingan umum dalam kasus pembebasan hak atas tanah. Apakah warga yang dikenakan pembebasan dapat menolak, jika tanahnya dikenakan pembebasan ? atau apakah pemerntah dapat memaksakan kegiatan pembebasan ini ? bukankah ciri-ciri dari hak milik atas tanah tersebut, terkuat, terpenuh dan turun temurun ? Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006. Adrian Sutedi, Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan serta berbagai permasalahannya, BP Cipta Jaya Jakarta, 2006. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006. ----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007. Susanto;Hukum Pertanahan ( Agraria), Pradnya Paramita,1980. Sudikno Mertokusumo;Hukum Dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, 1988. Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan, LaksBang Pressindo Yogyakarta, 2006.
Pertemuan 11. Perkuliahan 6.( Lectures ) Ketentuam Pokok Pendaftaran Hak Atas Tanah Pengertian, tujuan, dan peraturan yang mengatur Pendaftaran Hak Atas Tanah ( HAT ) Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah Sistem Pendaftaran Atas Tanah Asas-asas dalam Pendaftaran Atas Tanah Ketentuan-Ketentuan Pokok Landreform Dasar untuk penyelenggaraan Landreform Pengertian dan tujuan Landreform Program Landreform Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria.
Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Ali Sofwan Husein, Konflik Pertanahan Dimensi Keadilan dan Kepentingan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1997. Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan,Rajawali Pers, Jakarta, 2008 Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006. Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penerbit Banyumedia,Malang Jawa Timur, 2007. Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Penerbit Kreasi Total Media,Jakarta, 2007. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006. ----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007. Susanto;Hukum Pertanahan ( Agraria), Pradnya Paramita,1980. Sudikno Mertokusumo;Hukum Dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta, 1988. Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Di Bidang Pertanahan, LaksBang Pressindo Yogyakarta, 2006.
Pertemuan 12. Totorial 6 Discussion Task- Study Task Pemerintah daerah menerbitkan kebijakan melakukan penataan terhadap status kepemikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat (baca Banjar Adat ) dengan jalan mensertifikatkan tanah-tanah yang diatasnya berdiri bangunan balai banjar. Diskusikan: apakah Banjar boleh bertidak sebagai subyek dalam sertifikat hak atas tanah ? Jika dapat hak apa yang dapat diberikan terhadap proses permohonan seperti itu ? Apa dampaknya jika tanah bangunan Balai Banjar Adat disertifikatkan hak atas tanahnya ? Bahan Bacaan : Perundang-Undangan: Undang-Undang Dasar Negara Rpublik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Literatur: Abdurahman; Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni Bandung, 1978. Ali Sofwan Husein, Konflik Pertanahan Dimensi Keadilan dan Kepentingan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1997. Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan,Rajawali Pers, Jakarta, 2008 Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia, Penerbit CV Mandar Maju,Bandung, 2006. Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penerbit Banyumedia,Malang Jawa Timur, 2007. Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Penerbit Kreasi Total Media,Jakarta, 2007. Budi Harsono;Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Jambatan Jakarta,1961. ---,Hukum Agraria Jilid I, Jambatan Jakarta, 1981. Mahfud MD; Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2006. ----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008 Muhammad Bakrie, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta, 2007. Susanto;Hukum Pertanahan ( Agraria), Pradnya Paramita,1980.
