9/6/2012
HUKUM ADMINISTRASI (NEGARA)
Oleh:
M. Guntur Hamzah (Fakultas Hukum – Universitas Hasanuddin)
POKOK BAHASAN II SEJARAH HUKUM ADMINISTRASI KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM KONSEP TRIAS POLITIKA ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI (NEGARA) HUBUNGAN DAN FUNGSI PEMERINTAH RUANG LINGKUP DAN OBJEK KAJIAN HUBUNGAN HTN DAN HAN
1
9/6/2012
SEJARAH HUKUM ADMINISTRASI Hukum Administrasi atau disingkat HAN: Belanda Administratief Recht, Bestuursrecht/bestuurskunde UU PT 1924 Staats-en Administratiefrecht RHS 1945 S&A recht J.H.A. Logemann Het Universiteits Reglement (Stbl 1947/170) dipisah Staatsrecht o/ G.J. Resink dan Admrecht o/ W.F.Prins.
SENTRALISTIK Abad pertengahan (14-15) Eropa Barat belum mengenal ajaran pemisahan kekuasaan. Kekuasaan masih disentralisasi di tangan raja dan birokrasi kerajaan. Raja memiliki tiga kualitas sbg pembuat, pelaksana dan hakim yg mengadili sengketa.
2
9/6/2012
RENAISSANCE Perubahan dari sistem ketatanegaraan yg sentralistik ke arah yg menjamin lebih banyak kebebasan individu dan HAM. 1. Monarchi Absolut 2. Monarchi Konstitutional 3. Demokrasi
JOHN LOCKE “Two Treaties On Civil Government” (1690): 1. Legislatif membuat peraturan; 2. Eksekutif melaksanakan dan mempertahankan peraturan, serta mengadili perkara; 3. Federatif hubungan luar negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
3
9/6/2012
Ch. de MONTESQUIEU “L’Esprit des Lois” (1748) Ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) Harus ada pemisahan yg tegas antara tiga badan kenegaraan agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Teori Tria Politika: 1. Eksekutif (La puissance executive) 2. Legislatif (La puissance legislative) 3. Yudikatif (La puissance de juger)
Kritik terhadap Teori Trias Politika Pemisahan mutlak menyebabkan adanya badan kenegaraan yg tidak di tempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya; Masing-masing fungsi (eksekutif, legislatif, yudikatif) hanya dpt diserahkan satu badan kenegaraan tertentu saja.
4
9/6/2012
“Checks and Balances” Untuk menghindarkan kemungkinan adanya salah satu dari ketiga badan kenegaraan itu akan bertindak melampaui batas kekuasaannya shg merupakan tindakan yg sewenang-wenang; Agar ketiga fungsi tsb menjadi seimbang dlm tiap-tiap keadaan tertentu.
AMERIKA SERIKAT Fungsi legislatif diserahkan kepada DPR (Congress) yg terdiri dari 2 kamar: 1. The House of Representative 2. The Senate Fungsi eksekutif diserahkan kepada Presiden yg dibantu oleh para menterinya (kabinet) Fungsi yudikatif diserahkan kepada “Supreme of Court”.
5
9/6/2012
Di manakah kedudukan Administrasi Negara dalam Konsep Trias Politika…?
Dimock & Dimock: Adm. Negara dpt dilihat dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas mencakup aktivitas negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dalam melaksanakan kekuasaan politiknya “Overheid”. Dalam arti sempit mencakup aktivitas badan eksekutif saja “Bestuur”
6
9/6/2012
Pengertian Administrasi Negara Administrasi Bhs Latin “ad + ministrare” = to serve (melayani), to manage (mengelola), direct (memerintah). Administrasi negara aktivitas-aktivitas negara dlm melaksanakan kekuasaan politiknya (dlm arti luas) Administrasi negara aktivitas badan eksekutif dlm melaksanakan pemerintahan (dlm arti sempit)
Prajudi Atmosudirdjo Adm. Negara sbg aparatur pemerintah atau sbg institusi politik (kenegaraan); Adm. Negara sbg fungsi atau sbg aktivitas melayani pemerintah, yakni sbg kegiatan pemerintah operasional; Adm. Negara sbg proses teknis penyelenggaraan undang-undang.
7
9/6/2012
Istilah Hukum Administrasi • Belanda • • • •
Inggris Prancis Jerman Indonesia:
Administratiefrecht/ Bestuursrecht Administrative Law Droit Administratif Verwaltungsrecht
– Hukum Tata Usaha Negara – Hukum Tata Pemerintahan – Hukum Administrasi Negara – Hukum Administrasi
HAN ≠ IAN Apakah kata administrasi dalam HAN (A1) sama dengan administrasi dalam IAN (A2) A1 = A2? Istilah HA tdk memerlukan atribusi negara krn HA sudah mengandung konotasi negara (publik) Istilah HA sudah mengandung pengertian fungsional dan institusional: • Fungsional: bestuur fungsi pemerintahan • Institusional: bestuur keseluruhan organ pemerintah.
Lingkungan “bestuur” adalah lingkungan di luar “regelgeving” dan “rechtspraak”.
8
9/6/2012
Lapangan Pemerintahan Kn
Kn = Kks/Kgt Negara Rg = Regelgeving Rp = Rechtspraak B = Bestuur B = Kn – (Rg+Rp)
Rg
B Rp
A1 ≠ A2 krn A1 < A2 atau A2 > A1 Istilah administrasi dalam IAN meliputi seluruh kegiatan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Istilah administrasi dalam HAN hanya meliputi lapangan bestuur (eksekutif). Administrasi negara merupakan cabang dari administrasi umum perlu atribut negara. Sedang HA tidak perlu krn sudah mengandung konotasi negara/pemerintah.
9
9/6/2012
Pengertian Hukum Administrasi H.D. Van Wijk & Willem Konijnenbelt: HA instrumen yuridis bagi pemerintah utk secara aktif terlibat dalam masyarakat; dan pada sisi lain HA merupakan hukum yg dpt digunakan oleh anggota masyarakat utk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. HA berisi peraturan ttg aktivitas pemerintah.
Hubungan Pemerintah dan Rakyat
Sturen
Pembinaan
Sanctie
rechtsbescherming
Pemerintah
pengayoman
Rakyat
partisipatie
10
9/6/2012
Peter de Haan HA berkenaan dgn organisasi dan fungsionalisasi pemerintahan umum dlm hubungannya dgn masyarakat. Tiga Fungsi Hukum Administrasi: 1. Norma (norm) 2. Instrumen (instrument) 3. Jaminan (waarborg)
RUU Adm Pemerintahan Administrasi Pemerintahan adalah tatalaksana dalam pengambilan tindakan hukum dan/atau tindakan faktual oleh badan atau pejabat pemerintahan. Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yg melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan wewenang pemerintahan. Wewenang Pemerintahan adalah wewenang di luar kekuasaan legislatif dan yudisil yg diperoleh melalui atribusi atau delegasi.
11
9/6/2012
Cornelis van Vollenhoven Bidang Pemerintah Ruang Lingkup Tugas 1. Regelaarsrecht 2. Bestuursrecht 3. Justitierecht 4. Politierecht
The law of the legislation process (hukum peraturan perundangan) The law of government (hukum tata pemerintahan) The law of the administration of justice (hukum acara peradilan) The law of the administration of security (hukum kepolisian)
L.A. Geelhoed Fungsi Pemerintah Tugas Pemerintah 1. De Regulende 2. De Presterende 3. De Sturende 4. De Arbitrerende
a). Peraturan b). Ketetapan a). Sarana dan prasarana b). Pemberdayaan masyarakat a). Mengawasi b). Menertibkan a). Mengadili b). Menjatuhkan sanksi
12
9/6/2012
Ruang Lingkup HAN Bestuur “Sturen” dan “sturing” Bestuur lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Kekuasaan pemerintahan tidaklah sekedar melaksanakan UU, tetapi mencakup pula “sturen” (besturen). Ruang lingkup HAN sangat luas, shg sulit diidentifikasi secara pasti.
Faktor-faktor Kesulitan Menentukan Ruang Lingkup HAN Tidak semua aktivitas Adm. Negara ditentukan secara tertulis dlm peraturan. Pembuatan instrumen HAN tidak hanya terletak pada satu lembaga negara. HAN berkembang sejalan dgn perkembangan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan (sektoral).
13
9/6/2012
Pembagian HAN Menurut Prajudi Atmosudirdjo HAN Heteronom: HAN yg bersumber pada UUD dan UU sbg hukum yg mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi adm. Negara. HAN Otonom: HAN yg bersifat operasional yg diciptakan pemerintah dan adm. Negara guna melaksanakan fungsinya.
Pembagian HAN Menurut Van Wijk/Willem Konijnenbelt HAN Umum (algemeen deel): Peraturan-peraturan umum mengenai tindakan hukum dan atau peraturan-peraturan dan prinsipprinsip yg berlaku utk semua bidan HAN. HAN Khusus (bijzonder deel): Peraturan-peraturan yg berkaitan dgn bidangbidang tertentu, seperti peraturan tata ruang, kepegawaian, pertanahan, perpajakan, dll.
14
9/6/2012
Pembagian HAN Menurut C.J.N. Versteden a) Peraturan ttg penegakan ketertiban, keamanan, kesehatan, dan kesopanan b) Peraturan jaminan sosial c) Peraturan tata ruang d) Peraturan ttg tugas-tugas pemeliharaan pemerintah (bantuan kpd swasta dlm rangka pelayanan umum) e) Peraturan perpajakan.
f) Peraturan ttg perlindungan hak dan kepentingan WN terhadap pemerintah g) Peraturan ttg penegakan hukum administrasi h) Peraturan ttg pengawasan organ atasan terhadap bawahan i) Peraturan ttg kedudukan hukum pegawai negeri.
Philipus M. Hadjon Ruang Lingkup HA mencakup: Instrumen bagi penguasa utk mengatur, menyeimbangkan, dan mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat; Mengatur cara-cara warga masyarakat berpartisipasi dlm proses penyusunan dan pengendalian tsb; Perlindungan hukum bagi warga masyarakat; Menyusun dasar-dasar bagi perlaksanaan tata pemerintahan yg baik.
15
9/6/2012
Hubungan HTN dan HAN
Hubungan HTN dan HAN Ten Berge: HAN merupakan perpanjangan dari HTN atau hukum sekunder HTN. Kranenberg: Kita tidak mungkin mempelajari dgn baik HAN tanpa didahului mempelajari HTN. W.F. Prins: Tidak mungkin menarik garis batas yg tegas antara kedua bidang hukum ini krn memiliki keterkaitan erat.
16
9/6/2012
C. van Vollenhoven Badan Pemerintah tanpa aturan hukum negara (HTN) akan lumpuh (vleugellam), oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan. Badan pemerintah tanpa hukum administrasi (HAN) akan bebas sepenuhnya (vleugelvry), oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri.
Oppenheim HTN mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust). HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Tanggapan H.J. Romein: Barangkali lebih baik mengatakan bahwa HTN itu statis, sedangkan HAN dinamis.
17
9/6/2012
Bagir Manan Keilmuan hukum yg mengatur tingkah laku negara (alat perlengkapan negara) dimasukkan ke dalam kelompok HTN. Keilmuan hukum yg mengatur tingkah laku pemerintah (dalam arti administrasi negara) masuk dalam kelompok HAN.
SEKIAN
DAN TERIMA KASIH M. Guntur Hamzah: http://www.angelfire.com/my/guntur email: -
[email protected] -
[email protected]
18
