HUBUNGAN DAN PERAN SERTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh DIRGANTARA DANI PUTRA NIM : E 0004139
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas. Wilayah Indonesia terbentang dari sabang sampai merauke. Menurut pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada negara federal. Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat ( HR, Syaukani, 2005:21 ). Kedudukan
pemerintah
daerah
bertingkat-tingkat,
ada
yang
tingkatannya di atas pemerintah daerah lainnya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu pemerintah daerah dapat meliputi beberapa pemerintahah daerah bawahan. Antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah negara tersusun secara vertikal dan horizontal. Pemerintah daerah administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara seluruhnya
dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan pusat di daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pemerintah pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Oleh karena itu tugasnya hanya sebagai penyelenggara administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya disebut Pemerintah Daerah Administratif.
Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Otonomi daerah yang luas menjadi pilihan solusi diantara tarikan tuntutan mempertahankan negara kesatuan atau berubah menjadi Negara federal. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ( Ni’matul Huda, 2009:13). Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa. Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial, dorongan kodrat, atau sekeliling manusia, kepentingan yang sama dan bahaya dari luar. Istilah desa berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya tanah tumpah darah, dan perkataan desa hanya dipakai di daerah Jawa dan Madura, sedang daerah lain pada saat itu (sebelum masuknya Belanda) namanya berbeda seperti gampong dan meunasah di Aceh, huta di Batak, nagari di Sumatera Barat dan lain sebagainya (http://www.cari ilmu online.com/sofa/pemdes/index.php, 27 Mei 2009, pukul 19.30 WIB)
Desa merupakan suatu wilayah diberi wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri. Desa merupakan suatu kenyataan yang masih hidup sebagai daerah tingkat bawahan berdasarkan hukum. Pemerintahan desa dilakukan atas dasar demokrasi yang berpangkal pada permufakatan dalam permusyawaratan yang
dipimpin
oleh
hikmah
kebijaksanaan
(http://www.desa
tamblang.blogspot.com/desa/index.php , 28 Mei 2009, pukul 20.00 WIB ) Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai
perwujudan
demokrasi,
di
desa
dibentuk
Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya serta relatif
mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret ( HAW, Wijaya, 2003:9). Sejalan
dengan kehadiran negara modern,
kemandirian
dan
kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat pada masa orde baru yang melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetakan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi:
“HUBUNGAN
DAN
PERAN
SERTA
BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA “.
B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat menjadi pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kedudukan dan peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ? 2. Bagaimanakah hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ? 3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Subyektif a. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Strata Satu ( S1 ) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret; b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya untuk mengetahui hubungan dan peran serta BPD dan Pemerintah Desa dalam pemerintahan desa; c. Untuk menambah pemahaman dan pengembangan serta kesesuaian antara teori dan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan.
2. Tujuan Obyektif a. Untuk
mengetahui
kedudukan
dan
peran
serta
BPD
dalam
penyelenggaraan pemerintaan desa; b. Untuk mengetahui hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di alami oleh masingmasing pihak dan cara menyelesaikannya. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa oleh BPD dan Pemerintah Desa; b. Dapat bermanfaat juga selain sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.
2. Manfaat Praktis a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti; b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
oleh
BPD
dan
Pemerintah Desa; c. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan perimbangan yang menyangkut masalah ini.
E. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka ( Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006:13 ). 2. Pendekatan Penelitian Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisa ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Pendekatan tersebut yaitu: pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). 3. Jenis Data Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi : a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca amandemen). 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus. 4. Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu berupa pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam bukubuku ilmiah, serta literatur-literatur lain yang mendukung data. 5. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka / studi dokumen yaitu dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang terdapat di perpustakaan universitas-universitas dan browsing melalui internet. 6. Teknik Analisis Data Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategorisasi, dan satuan uraian dasar. Mengingat data yang terkumpul adalah data kuantitatif, maka dalam mengolah data dan menganalisisnya peneliti menggunakan analisis data kuantitatif.
Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data yaitu: a. Data Reduction merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
b. Data Display adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. c. Conclution Drawing dari awal pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti hal-hal yang ditelitinya, dengan catatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan ( HB Sutopo, 1998:37 ) Dari penjelasan di atas, maka penulis menganalisis data serta teori-teori yang telah ada untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian menjawab pertanyaan mengenai bagaimanakah hubungan dan peran serta Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari skripsi yang disusun, maka dalam sistematika penulisan hukum ini penulis akan memaparkan substansi masing-masing bab dari rancangan skripsi ini, sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian. Dalam latar belakang masalah dipaparkan hal-hal yang menjadi alasan dilakukannya penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kaitannya dengan hubungan, kedudukan dan peran serta Pemeintah Desa dan BPD
dalam
menyelenggarakan
pemerintahan
desa.
Kemudian untuk menjaga agar dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam mengumpulkan data dan ketidakjelasan dalam pembahasannya, maka penelitian dibatasi pada pokokpokok permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
kedudukan
dan
peran
serta
Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bagaimanakah hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kendalakendala apa saja yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam penyelenggaraan dan bagaimana menyelesaikannya. Sedangkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian sudah cukup jelas. BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi dan teori-teori serta uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada dan menunjang penelitian. Hal-hal tersebut diatas merupakan landasan yang nantinya mendasari analisis hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasannya yang berkaitan tentang pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
BAB IV
: PENUTUP Dalam bab ini meliputi kesimpulan jawaban pada perumusan masalah dan saran-saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah a. Pengertian Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyebutan “prinsip otonomi seluas-luasnya” dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi : 1) Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3) Tugas pembantuan Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan / atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota dan / atau desa serta dari
pemerintah kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. b. Pengertian Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. c. Pengertian Daerah Otonom Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Tinjauan Tentang Desa a. Pengertian Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga mengatur mengenai : 1) pembentukan desa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2) syarat pembentukan Pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) jumlah penduduk; b) luas wilayah; c) bagian wilayah kerja; d) perangkat; dan e) sarana dan prasarana pemerintahan. 3) kewenangan desa Urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
desa
mencakup : a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul desa; b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten / kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota; dan d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa. b. Pengertian Pemerintahan Desa Menurut
Peraturan
Pemerintah
Nomor
72
Tahun
2005
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Hal ini berarti pemerintahan desa diselenggarakan bersama oleh Pemerintah desa dan BPD. c. Pengertian Pemerintah Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa sebagaimana disebut di atas terdiri dari : 1) Sekretariat desa; 2) Pelaksana teknis lapangan; 3) Unsur kewilayahan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 diatur juga mengenai : 1) Tugas kepala desa Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 2) Wewenang kepala desa Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang : a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b) mengajukan rancangan peraturan desa; c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
d) menyusun
dan
mengajukan
rancangan
peraturan
desa
mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e) membina kehidupan masyarakat desa; f) membina perekonomian desa; g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Kewajiban kepala desa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban : a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d) melaksanakan kehidupan demokrasi; e) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; f) menjalin
hubungan
kerja
dengan
seluruh
mitra
kerja
pemerintahan desa; g) menaati dan menegakkan seluuh peraturan perundangundangan; h) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
i) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; j) melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan; k) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l) mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; m) membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n) memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; o) mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; p) memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati / Walikota; q) memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD; r) menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. 4) Pemberhentian kepala desa Seseorang yang menjabat sebagai Kepala desa dapat berhenti karena : a) meninggal dunia; b) permintaan sendiri; c) diberhentikan. Dan seorang yang menjabat sebagai Kepala desa dapat diberhentikan karena :
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 ( enam ) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan / atau f. melanggar larangan bagi kepala desa. 3. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan
Desa
(
BPD
)
berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara dalam pemerintahan desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 diatur pula mengenai : 1) Keanggotaan BPD Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
Masa jabatan anggota BPD adalah 6 ( enam ) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 ( lima ) orang dan paling banyak 11 ( sebelas ) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. 2) Fungsi BPD BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 3) Wewenang BPD Suatu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang yaitu : a) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; c) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d) membentuk panitia pemilihan kepala desa; e) menggali,
menampung,
menghimpun,
merumuskan
dan
menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f) menyusun tata tertib BPD. 4) Hak BPD Suatu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak yaitu : a) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b) menyatakan pendapat.
5) Hak anggota BPD Anggota BPD juga mempunyai hak yaitu : a) mengajukan rancangan peraturan desa; b) mengajukan pertanyaan; c) menyampaikan usul dan pendapat; d) memilih dan dipilih; e) memperoleh tunjangan. 6) Kewajiban anggota BPD Anggota BPD juga memiliki kewajiban yaitu : a) mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; b) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c) mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e) memproses pemilihan kepala desa; f) mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g) menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
B. Kerangka Pikir
Skema Kerangka Pemikiran ( tabel 1 ) UU No. 32 Tahun 2004
Otonomi Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa
BPD
Hambatan
Solusi
Keterangan skema : Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
memberikan
kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri melalui otonomi desa. Desa menyelenggarakan pemerintahan melalui pemerintahan desa. Pemerintahan desa sendiri diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat kemitraan. Dalam hal ini pemerintah desa tidak dapat membubarkan Badan
Permusyawaratan
Desa
(BPD)
namun
hanya
sebatas
mengingatkan.demikian juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat dengan serta merta menyalahkan pemerintah desa namun hanya sebatas memperingatkan. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari adanya hambatan-hambatan. Yang akhirnya dicari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Solusi yang didapatkan digunakan untuk menunjukkan sejauh mana otonomi desa berjalan.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan Dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa yang dahulu bernama Badan Perwakilan Desa ( BAPERDES ) terbentuk setelah masa reformasi. Badan Perwakilan Desa ( BAPERDES ) merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Badan Perwakilan Desa (BAPERDES) beranggotakan perwakilan dari Perwakilan
Desa
(BAPERDES)
partai politik. Badan
memiliki
kewenangan
untuk
memberhentikan kepala desa apabila kepala desa melakukan kesalahan. Namun kewenangan ini sering disalahgunakan oleh BAPERDES untuk menjatuhkan
pemerintah
desa.
Oleh
karena
dipandang
terlalu
menonjolkan kekuatannya maka pemerintah mengkaji ulang pemberian kewenangan
terhadap
BAPERDES.
Kemudian
BAPERDES
oleh
pemerintah dirombak menjadi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) memiliki anggota yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di daerah di Indonesia dibentuk pada Desember tahun 2005 dan ditetapkan pada tahun 2006 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah.
Yang akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan Peraturan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mendasarkan jumlah penduduk. Sebagai contoh perbandingan, maka diperbandingkan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Sragen. Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1) Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa 5 orang anggota; 2) Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa 7 orang anggota; 3) Jumlah penduduk 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 orang anggota; 4) Jumlah penduduk lebih dari 2.501 jiwa 11 orang anggota. Apabila dibandingkan dengan jumlah keangotaan BPD daerah Sragen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: 1) Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa 7 orang anggota; 2) Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa 9 orang anggota; 3) Jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa 11 orang anggota; 4) Jumlah penduduk 3001 sampai dengan 3500 jiwa 13 orang anggota; 5) Jumlah penduduk lebih dari 3500 jiwa 15 orang anggota.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tiap daerah tidak sama. Penentuan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan jumlah penduduk dan didasarkan pada kebutuhan desa. Adapun tugas pokok dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) yaitu : 1) Legislasi Tugas legislasi yang dimaksud yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut warga desa harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2) Pembuatan Peraturan Desa Peraturan
Desa
dibuat
dan
disetujui
bersama
oleh
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. 3) Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) APBDesa dibuat dan disetujui bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa. 4) Fungsi Kontrol Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi pengawas bagi Pemerintah Desa.
Keuangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) terdiri dari anggaran sosial yang diperoleh dari para anggotanya sendiri dan tunjangan operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) yang dipergunakan untuk operasional sehari-hari diantaranya pembuatan surat-surat dan rapat koordinasi. Karena Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) hanya dianggap organisasi sosial maka dana untuk Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) tidak dianggarkan secara keseluruhan akan tetapi dianggarkan hanya untuk operasional
sehari-hari. Untuk menambah anggaran yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) maka sesuai kesepakatan anggotanya diadakan
iuran untuk
menambah
dana
operasional
dari
Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD ). Selain itu juga digunakan untuk biaya peninjauan ke wilayah-wilayah desa. Pendapatan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri tidak tentu, tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam menyediakan anggaran.
Di
dalam
struktur
organisasi
pemerintahan
desa,
Badan
Permusyawaratan Desa ( BPD ) sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra pemerintah desa. Dengan kata lain pemerintahan desa diselenggarakan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa. Meskipun dalam kenyataannya penyelenggaraan pemerintahan desa lebih banyak dilaksanakan oleh pemerintah desa. 2. Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beberapa peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi yaitu dalam setiap pengambilan kebijakan desa pemerintah desa wajib mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menampung aspirasi dari masyarakat desa dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa yaitu mengajukan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) untuk
kemudian
dibahas
dan
disetujui
bersama
Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa.
oleh
Badan
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yaitu membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi kontrol yaitu mengawasi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Apabila tidak sesuai maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memberikan peringatan. Juga mengawasi dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan desa.
B. Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Dengan Pemerintah Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adapun bentuk hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintahan desa dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut :
SKEMA HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN BPD (tabel 4)
KEPALA DESA
BPD
SEKRETARIS DESA
KAUR
PELAKSANA TEKNIS
KEPALA DUSUN
Berdasarkan tabel diatas, dapat ditunjukkan bahwa hubungan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa bersifat kemitraan. Yang dimaksud hubungan kemitraan disini yaitu meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa namun tidak dapat mengendalikan organorgan dari pemerintah desa. Pemerintah desa sendiri dalam setiap
pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat desa harus berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membatalkan peraturan desa apabila peraturan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Dalam hal ini juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsinya untuk mengawasi kinerja dari pemerintah desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pemerintah desa melakukan peyimpangan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra berhak memberikan peringatan. Ada beberapa jenis hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dengan Pemerintah Desa, yaitu: 1) Hubungan dominasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Pihak pertama dalam hal ini adalah pemerintah desa. Dalam hubungan dominasi ini pemerintah desa menguasai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan artian semua kebijakan yang diambil pemerintah desa tidak perlu perimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2) Hubungan subordinasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dalam hubungan ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih dominan dari pemerintah desa. Pemerintah desa seolah-olah berada dibawah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Atau sebaliknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan sukarela tunduk kepada
pemerintah desa dan menyetujui apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. 3) Hubungan kemitraan, artinya pihak pertama dan pihak kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Dalam hubungan
ini baik pemerintah desa maupun
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) saling bekerja sama, saling menghargai dan saling menghargai. Setiap pengambilan kebijakan pemerintah desa wajib berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ini berlaku juga dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa)
dan
peraturan
desa
(http://www.pustaka-
online.com/pemdes-BPD/index.php, 21 Agustus 2009, pukul 20.15 WIB).
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Cara Mengatasinya. 1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Hubungan Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa memiliki kendala-kendala dalam hubungan. Perbedaan pandangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa merupakan salah satu kendala dalam hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Karena dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa harus dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kebijakan tersebut tidak dapat dikeluarkan.
Ketidakpercayaan
juga
salah
satu
kendala.
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki kewenangan menggali, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat menyatakan tidak percaya terhadap pemerintah desa sepanjang masyarakat desa menghendaki demikian. Akan tetapi di sisi sebaliknya pemerintah desa dapat juga tidak percaya apakah hal tersebut murni dari masyarakat desa atau tidak. Kendala
yang lain yaitu tarik ulur kewenangan.
Permusyawaratan pengangkatan
atau
Desa
(BPD)
pemberhentian
yang
berwenang
kepala
desa.
Badan
mengusulkan
Apabila
terjadi
pertentangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa tersebut. 2. Cara Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut Perbedaan pandangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa dapat diatasi dengan menyamakan visi dan misi. Bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemajuan desa. Baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pemerintah desa harus lebih sering duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang ada dan mengambil kebijakan yang tepat. Ketidakpercayaan dapat diatasi dengan menghindari saling mencurigai antar penyelenggara pemerintahan desa. Selain itu juga baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pemerintah desa harus menunjukkan kinerja yang baik agar masyarakat desa percaya kepada kedua lembaga tersebut.
Tarik ulur kewenangan dapat diatasi dengan menghindari sekecil mungkin gesekan yang terjadi antara kedua lembaga. Sehingga tidak ada alasan bagi masing-masing lembaga untuk saling menjatuhkan. Selain itu pemerintah desa juga harus lebih berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak terjadi gesekan antar keduanya.
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan Berdasarkan atas uraian bab-bab yang terdahulu maka penulis coba mengemukakan beberapa kesimpulan. Kesimpulan
yang dapat
penulis
kemukakan adalah sebagai berikut :
1.
Kedudukan Dan Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedudukan penyelenggaraan
Badan
Permusyawaratan
pemerintahan
desa
adalah
Desa
(BPD)
sebagai
salah
dalam satu
penyelenggara pemerintahan desa. Dengan demikian pemerintahan desa dijalankan bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Peran serta dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah ikut menyelenggarakan pemerintahan desa bersama dengan pemerintah desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan sebagai pengawas dari pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Apabila pemerintah desa menyimpang dari peraturan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak untuk memperingatkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran dalam legislasi. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta dalam
setiap pengambilan kebijakan, pembuatan peraturan desa dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Di sisi lain karena kedudukan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sejajar maka salah satu pihak tidak dapat menjatuhkan pihak yang lain karena keduanya merupakan satu kesatuan . tidak diperbolehkan mencari-cari kesalahan salah satu pihak karena
dapat
memicu
perpecahan
diantara
kedua
penyelenggara
pemerintahan desa tersebut. 2.
Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa lebih bersifat kemitraan. Kemitraan yang dimaksud adalah bahwa kedudukan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa sejajar akan tetapi kewenangan yang dimiliki berbeda.
Badan membatalkan
Permusyawaratan peraturan
desa
Desa apabila
(BPD)
berwenang
peraturan
tersebut
untuk tidak
mencerminkan keadilan. Selain itu dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) harus dibahas bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Hal itu juga berlaku dalam pembuatan peraturan desa dan pengambilan kebijakan.
Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini sebagai mitra dari pemerintah desa maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban
memperingatkan
penyelenggaraan
pemerintahan
pemerintah desa
desa
pemerintah
apabila desa
dalam
melakukan
penyimpangan. Sebagai mitra Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melakukan fungsi pengawasan. Tujuannya adalah agar pemerintah desa melakukan tugasnya dengan baik.
Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah desa juga berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dan dalam pengambilan kebijakan pemerintah desa wajib berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa wajib diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3.
Kendala-Kendala
Yang
Dihadapi
Dalam
Hubungan
Antara
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kendala yang dihadapi dalam hubungan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada beberapa hal. Kendala dalam perbedaan pandangan
yaitu
dalam setiap
pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa belum tentu dapat diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Karena setiap pengambilan kebijakan harus ada persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu. Apabila tidak disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka kebijakan tersebut tidak dapat dikeluarkan. Hal ini dapat diatasi dengan cara menyamakan visi misi dari kedua lembaga mengingat keduanya memiliki tujuan yang sama. Kendala ketidakpercayaan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyatakan tidak percaya kepada pemerintah desa apabila hal tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat desa. Akan tetapi hal itu bisa juga diterjemahkan lain dari sisi sebaliknya apakah ketidakpercayaan
tersebut murni dari masyarakat desa atau tidak. Kendala ini dapat diatasi dengan cara menghindari saling mencurigai antar penyelenggara pemerintahan desa. Selain itu juga baik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun pemerintah desa harus menunjukkan kinerja yang baik agar masyarakat desa percaya kepada kedua lembaga tersebut.
Kendala tarik ulur kewenangan yaitu apabila terjadi pertentangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian kepala desa. Kendala ini dapat diatasi dengan menghindari sekecil mungkin gesekan yang terjadi antara kedua lembaga. Sehingga tidak ada alasan bagi masing-masing lembaga untuk saling menjatuhkan. Selain itu pemerintah desa juga harus lebih berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak terjadi gesekan antar keduanya.
B. Saran Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka selanjutnya akan mencoba memberikan saran-saran yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 1.
Melihat kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kurang menggigit hendaknya kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperluas.
2.
Hendaknya dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang fungsi kemitraan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa.
3.
Melihat banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu lebih ditingkatkan lagi kerjasama dan koordinasi antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4.
Perlu adanya peningkatan kesadaran mengenai hak dan kewajiban masingmasing pihak agar tidak terjadi saling melempar tanggung jawab.
5.
Sebaiknya kewenangan yang dapat disalahgunakan oleh salah satu pihak dikaji ulang.
