Himpunan Peraturan Gubernur Tahun

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR

60 TAHUN 2014 TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja (ASB);

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Analisis Standar Belanja (ASB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

1

6.

7.

8.

9.

10

11

12

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri A); MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

4.

Analisis Standar Belanja adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.

Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

6.

Deskripsi kegiatan adalah paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu Analisis Standar Belanja.

7.

Pengendali belanja (cost driver) adalah faktor–faktor yang memicu biaya/ belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.

8.

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

9.

Satuan pengendali belanja variabel (variabel cost) adalah belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/ target kinerja suatu kegiatan.

10. Formula perhitungan Belanja Total adalah rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja adalah proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Pasal 3 Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.


3

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA Pasal 4 Analisis Standar Belanja dimaksud adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan ini. Pasal 5 (1) (2)

Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja. Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai contoh beberapa kegiatan dalam masing-masing kelompok Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal 6

(1)

(2) (3)

Analisis Standar Belanja ini dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perhitungan Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. Tatacara Penerapan Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. Pasal 7

Rencana Kegiatan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum ada/ belum diatur penyetaraan dalam Analisis Standar Belanja ini, dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dan ketentuan besaran total belanja dan sebaran obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 8 Dalam hal terjadi perubahan standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan dilakukan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.


4

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) (2)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terhitung mulai tahun anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini. Peraturan Gubernur ini akan ditinjau kembali paling lambat (dua) tahun terhitung mulai peraturan gubernur ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Agustus 2014 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto RUSTAM EFFENDI Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 18 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 35 SERI E


5

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 60 TAHUN 2014 TANGGAL 18 AGUSTUS 2014

PENYETARAAN KEGIATAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) 1.

ASB 01 : Bimbingan Teknis Pegawai Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan daerah Pelatihan Teknologi informasi dan komunikasi Workshop Sistem Informasi Berbasis WEB bidang Kepegawaian Inhouse Training Aparatur Kepegawaian Bimbingan Teknis Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Bimtek Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Limbah B3 bagi Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Bimtek Aplikasi Pendataan Desa/Kelurahan Bimtek Pengoperasian dan Pemeliharaan PLTS Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis Operator Aplikasi SIPKD Bimbingan Teknis Penyusunan RKA SKPD Pembinaan Teknik Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD Pembinaan Teknis Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bimbingan Teknis SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bimtek Pos dan Jasa Titipan Bimbingan Teknis Fasilitasi Penyelesaian PermasalahanPermasalahan Pengaduan Konsumen Bintek PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kep.Babel Bintek penyuluhan bagi aparat SATPOL PP kabupaten /kota SeProvinsi Bintek pemberdayaan satuan linmas dalam menunjang terwujudnya trantib swakarsa Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bimbingan Teknis Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsurunsur Geografis (Unsur Buatan) Peningkatan SDM Pengelola SIAK terintegrasi dengan E-KTP Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Sipil Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan dan Keprotokolan Bimtek Penyusunan HPS dan Kontrak Bimtek penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum serta kebijakan pemda Bimtek Legal Drafting


6

2.

ASB 02 : Pendidikan dan Latihan Pembekalan Kewirausahaan PNS Pra Purnabhakti Pelatihan Pendampingan/Konseling Dampak Kesehatan Psikis Pasca Masyarakat Bencana Peningkatan Kualitas SDM TRC BPBD Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kepribadian SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pendidikan dan Pelatihan Pajak dan Retribusi Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Pemasaran dan Daya Tarik Investasi Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepegawaian Pendidikan / Pelatihan Informal TOT Pelatihan Pembauran Kebangsaan Pelatihan IT bagi SDM Pengelolaan IT Provinsi Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan dasar akuntansi Koperasi Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Kabupaten/Kota Untuk Aparat BKPRD Provinsi Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan pengendalian massa/unjuk rasa Pembinaan aparat Satpol PP dalam menciptakan ketertiban umum LATSAR POL PP Pelatihan pengamanan pemilu 2014 pada satuan Linmas Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Program dalam Rangka Kegiatan Pencapaian Akses Air Minum Yang Berkualitas Pengendalian Penyakit Filariasis Peningkatan Manajemen dan Tatalaksana Program ISPA Peningkatan Manajemen dan Tatalaksana Program Diare Peningkatan Kapasitas Peugas Program Pengendalian Penyakit DBD Pelatihan TB bagi petugas Fasyankes dalam Rangka Penguatan Tatalaksana TB Anak Peningkatan Kapasitas Petugas Program Pengendalian Penyakit Malaria Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Manajemen Mutu Laboratorium Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan SPM RS Pelatihan Diklat Jabatan Fungsional Perawat


7

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Laboratorium Peningkan Pengetahuan Tenaga Kesehatan tentang Kesehatan Usila Pelatihan Aplikasi Geograpic Information Sistem (GIS) Tingkat Lanjut untuk Pemetaan Kawasan Hutan bagi Aparat Tingkat Kecamatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan III Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan II & I Pendidikan Bela Negara Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Pendidikan dan pelatihan formal Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan pelatihan formal Pengiriman peserta Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur Peningkatan kualitas SDM Pengawasan dan PPNS Perikanan 3.

ASB 03 : Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/Penyuluhan Pegawai Sosialisasi Peningkatan Kinerja Pegawai Sosialisasi Dana Pensiun Pegawai Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Udara Sosialisasi Sistem Pelaporan Data SIPID Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Sosialisasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan anak Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Sosialisasi peningkatan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat Sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Sosialisasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Sosialisasi kebijakan kependudukan Sosialisasi Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil Sosialisasi tentang tata cara penyusunan dan pengisian indikator kinerja kunci Sosialisasi Perda Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 Sosislisasi UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Sosialisasi dan sikronisasi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Disiplin


8

Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Sosialisasi Peraturan Daerah Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana ke Pelajar/Mahasiswa Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2015 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Disiplin Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Sosialisasi Peraturan Daerah Sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana ke Pelajar/Mahasiswa Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2015 Peningkatan Sistem Informasi Lingkungan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Udara Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Sosialisasi peningkatan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat Sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan Sosialisasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA Sosialisasi Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 4.

ASB 04 : Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Penyusunan Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Penyusunan SOP Biro Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyusunan program Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi Teluk Kelabat Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perencanaan dan Penyusunan Anggaran


9

Penyusunan Sisstem Manajemen Mutu Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Pekerjaan Perencanaan Jembatan Timbang Provinsi Kepulauan Babel Penyusunan Standar Operasional & Prosedur (SOP) Tata Kelola IT Pemerintah Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur PROLEKDA Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi 5.

ASB 05 : Penyusunan Masterplan/DED Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Rencana Teknik Terminal Baru Bandara H.AS. Hanandjoeddin Pengadaan DED Landscape BLKI Pembuatan Master Plan dan DED Pengembangan RSJD DED Pembangunan Kantor Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung DED Pembangunan Gedung Utama DPRD Pembuatan masterplan taman hutan raya (tahura) kawasan konsevasi gunung mangkol Pembuatan DED Ekosistem Mangrove Rencana Teknik Terminal Baru Bandara H.AS. Hanandjoeddin DED Pembangunan Kantor Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembuatan masterplan taman hutan raya (tahura) kawasan konsevasi gunung mangkol DED Pembangunan Gedung Utama DPRD

6.

ASB 06 : Rapat, Koordinasi dan Musyawarah Forum Koordinasi Penyuluhan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rakor Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatankoordinasidankerjasama di bidangpenanaman modal denganinstansipemerintahdanduniausaha KoordinasiPerencanaandanPengembanganPenanaman Modal RapatKoordinasiAntarKabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung RapatKoordinasidalampembangunanprasaranadanfasilitasperhubunga n (RAKORNIS) Forum KoordinasiBidangLaluLintasdanAngkutanJalan RapatKoordinasiDinasPemudadanOlahraga Se- ProvinsiKepulauan Bangka Belitung RapatKerja BAPOPSI


10

RapatKoordinasi Bidang ESDM Se-Sumatera Rapat LKS TripartitdanPembahasanmasalahKetenaga-kerjaan Rakorkoordinasi PKB dan BBN-KB denganInstansiterkait (Kepolisian, JasaRaharjadan ATPM (Dealer) dll). RapatkoordinasipengelolaanRetribusi RapatKoordinasiPenyusunanRencanaKerja (Renja) Forum PeningkatanProduktivitasEkonomiPerempuan (PPEP) RapatkoordinasiperencanaanBadanKesbangpoldanLinmas Rapatkoordinasi forum pembauran Kebangsaan (FPK) se-Prov. Kep. Bangka Belitung KoordinasiPenyusunan, PerencanaandanPenganggaran RapatKoordinasiMasalahPosdan Telekomunikasi Diskominfo RapatKoordinasi Forum SKPD Diskominfo Koordinasikerjasamapembangunanantardaerah Forum Koordinasi Tim PengendalianInflasi Daerah RapatKoordinasidenganInstansiTerkait yang MenanganiEkspor-Impor RapatKoordinasi Program PengembanganPerpustakaandanKearsipan Daerah Dialog/audiensidengantokoh-tokohmasyarakat, pimpinan/ anggotaorganisasisosialdanmasyarakat RapatKoordinasi Satpol PP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS di lingkunganPemprov Kepulauan Bangka Belitung RapatkoordinasiGubernurdenganBupati Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung FasilitasiPengelolaanAsetdari Dana DekosentrasidanTugasPembantuan OptimalisasiPelaksanaanDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rakor LPSE Rapatfasilitasidankoordinasipelaksanaan RAN HAM Provinsi Kepulauan Babel Rakor Pembangunan Bidang Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung KegiatanRakor Program Legislasi Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung RapatKoordinasiCamat se-ProvinsiKepulauan Bangka Belitung RapatKoordinasiPenyusunanRencanaKebutuhanObat PKD &Obat Program PertemuanSosialisasiPoskestren Tingkat ProvinsiKepulauan Bangka Belitung PertemuanAdvokasiPengendalian Program PengendalianPenyakitTuberkulosis RapatKoordinasiKesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PertemuanKoordinasiLintas Program danLintasSektor Program KesehatanIndera Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

11

Koordinasi Tim ReaksiCepat (TRC) BidangKesehatan Tingkat Provinsi FasilitasipengamananhutanswakarsaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung RapatKoordinasiPerencanaanKehutanan RapatKoordinasiTeknisKepalaDinasKabupanten/Kota SeProvinsiKepulauan Bangka Belitung Koordinasikerjasamapembangunanantardaerah KoordinasiPenilaian Kota Sehat/Adipura KoordinasiPenyusunan AMDAL (PeningkatanKinerjaKomisi Tim Teknisdan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL) Rapat – RapatKoordinasiKonsultasi Monitoring danEvaluasi di BidangPertambangandanEnergi se – ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Forum KoordinasiPerencanaanKetahananPangan Koordinasikebijakanperberasan 7.

ASB 07 : Penelitian/Survey/Study/Pengkajian Kajian Akademis dan Kajian Teknis Penyusunan Perda tentang Kebijakan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Survey KHL Kajian Dampak Radiasi Dari Aktivitas Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kajian Perencanaan Kajian kinerja SKPD Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Kajian sistem dan kualitas materi diklat PNS Pekerjaan Survey Stratigrafi Tanah Pada Alur Pelayaran di Prov.KepBangkaBelitung Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) Pada Cekungan Air Tanah (CAT) Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kajian Hidrogeologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Survey Geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akufier bawah permukaan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Survey dan Pengumpulan Data

8.

ASB 08 : Pengadaan Software/Sistem Informasi Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pengadaan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Pembuatan Sistem Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengembangan Sistem Informasi Executive (SIE) Penerapan Sistem Pelelangan Elektronik (E-procurement) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)


12

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan dan Perlindungan SDA 9.

ASB 09 : Pembuatan Website Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pengadaan website dinas perindag prov kep. Bangka belitung Jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) Penyediaan jasa hosting

10.

ASB 10 : Penyusunan Buku Profil Penyusunan Profile Daerah Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembuatan Buku Profil Kepegawaian Penyusunan Profil Investasi SektorUnggulan Daerah Penyusunan Profildan Data Kediklatan Penyusunan Profil KesejahteraanPerlindunganAnak Penyusunan Bibliografi Induk Daerah danKatalogInduk Daerah Penyusunan Profil Aparatur PemerintahProvinsiKepulauan Bangka Belitung Profil Perikanan Tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

11.

ASB 11 : Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan) Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta Evaluasi LSHD Kabupaten/Kota Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD Penyusunan Laporan capaian Kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Perencanaan Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Penyusunan Laporan SPM di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Prov. Kep. Babel Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab/Kota Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


13

SKPD 12.

ASB 12 : Pengawasan, Evaluasi, Pengendalian, Pemantauan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kota Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien dan Emisi Evaluasi Dampak Diklat Kepemimpinan Tingkat III Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Diklat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Program PONEK di RS Provinsi/Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Serta Koordinasi Bidang Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep) Provinsi/Kabupaten/Kota Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Penggunaan TKA Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home Visite Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (pemeriksaan reguler) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Operasionalisasi Petugas Polisi Hutan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Monitoring, Koordinasi dan Supervisi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Monitoring dan Pemantauan Pemilu 2014 Monitoring dan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RTRW di Kab/kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ke PU-an Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


14

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Bantuandan Monitoring serta Evaluasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Monitoring dan Evaluasi Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Monitoring dan Evalusi Bantuan Sosial dan Hibah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Natal dan Tahun Baru Pemantauan Kegiatan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Provinsi Pemeriksaan Norma Kerja Perempuan dan Anak Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Evaluasi Program dan Pembangunan Pertanian Pengawasan dan Pengendalian serta Evaluasi Kegiatan Satpol PP seProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Tambang dan Inspektur Listrik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13.

ASB 13 : Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat Fasilitasi Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah Temu Karya Kader Pemberdayaan Masyarkat (KPM) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Percepatan Pelaksanaan desa/kelurahan sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Daerah (KOMDA) Lansia Temu Karya Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan Nilai-Nilai Kualitas Kepemudaan Jambore Pemuda Daerah Jambore Pemuda Indonesia dan BPAP Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)


15

Pelaksanaan Paskibraka Tk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Supervisi dan Pembinaan Pemanfaatan kredit Penilian Pendahuluan CBIB Dukungan Forum Koordinasi Statistik Perikanan Budidaya Tingkat Nasional Tahun 2014 di Belitung Pembentukan Kelompok POKMASWAS Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Penyuluhan dan Pembinaan LKS Tripartit Kabupaten/Kota Penyuluhan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi petugas K3 Jambore Nasional Kesehatan Jiwa Advokasi dan Fasilitas Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Pembelajaran Tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembinaan Partisipasi Hak Anak Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida) Sosialisasi Reproduksi Sehat Bagi Remaja Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Fasilitasi Pokja Tim Terpadu Penanganan Konflik Fasilitasi kegiatan forum kerukunan umat beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan dan Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) Sosialisasi Pemasyarakatan HI dan K3 di Lingkungan Dunia Pendidikan Fasilitasi Tim Terpadu Penanggulangan Gangguan Keamanan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Sosialisasi Peningkatan Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sosialisasi Program Pembangunan Melalui Kelompok Informasi Masyarakat Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM Sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan Sosialisasi Prosedur Ekspor kepada Pelaku Usaha Sosialisasi Angka Pengenal Impor (API) Produsen dan Angka Pengenal Impor (API) Umum para Petugas dan Pelaku Impor Bimbingan Teknis Perdagangan Luar Negeri Bimbingan Teknis Perdagangan Dalam Negeri Workshop bagi Penulis Peningkatan kemampuan lembaga petani Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

16

Pembekalan Keselamatan Nelayan Bimtek cek Fisik Kapal Tingkat Provinsi Sosialisasi PKB dan BBNKB atas alat berat/besar Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat Pembinaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Pembinaan dan Pengembangan Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PMK) Sosialisasi Peningkatan Mutu Lada Putih Pembinaan dan Pendampingan Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Perpustakaan Sekolah Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 14.

ASB 14 : Penyelenggaraan Perlombaan – Perlombaan Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/jurumudik/awak Kendaraaan Angkutan Umum Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Teladan Keselamatan Lalu Lintas Penilaian Penghargaan WAHANA TATA NUGRAHA Tingkat Provinsi Lomba Perahu Karet Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Olah Raga Pembinaan SSB di Bangka Belitung Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Lomba masak ikan tk Provinsi dan Nasional Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Lomba Menulis untuk Anak SMP dan SMA Lomba Menulis Puisi untuk Anak SD Lomba Pengelolaan Perpustakaan desa/kelurahan dan Perpustakaan Sekolah tingkat Provinsi Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi Lomba Bercerita Bahasa Daerah Lomba Menulis Pantun Bahasa Daerah Lomba Pengelolaan Arsip desa/kelurahan, SKPD kab/kota atau LKD kab/kota tingkat Provinsi Pembinaan, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kontes Durian Lokal Seleksi MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Festival Seni Rupa Islami dan Tradisional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani


17

Penilaian Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan Seleksi "Si Kompak Award" Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi Lomba Balita Sehat dan Sejahtera Penilaian Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat SLTP Pengembangan olahraga rekreasi Peningkatan Nilai – Nilai Kejuangan Perempuan Indonesia Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Lomba Pembauran Kebangsaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI TK Nasional II Banda Aceh 2014 Silaturahmi dan pertandingan olah raga antar Korpri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Korpri Provinsi Jawa Barat Pertandingan Olahraga antar unit Korpri se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 15.

ASB 15 : Pengembangan Tanaman dan Bibit/Budidaya Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan dalam rangka Rehabilitasi Lahan Kritis di provinsi Kepualauan Bangka Belitung Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan Pengelolaan Penyediaan Benih Tanaman Pangan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan

16.

ASB 16 : Pembangunan Gedung/Jalan/Jembatan/Jaringan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD Lama Pembangunan Gedung Mushola Pengadaan Partisi Gedung Kantor Pengadaan Sumur Bor Pembangunan gedung kantor Pengadaan Gudang Arsip dan garasi Pembangunan rumah jabatan Pembangunan gedung kantor Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor Pembangunan gedung kantor Pekerjaan penimbunan tanah didaerah landas pacu bandara H.ASHanandjoeddin Penahan Tanah Halaman Parkir Bandara Depati Amir Pangkalpinang Keselamatan Transportasi Darat Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pulau Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembangunan rumah genset dan perlengkapan genset


18

Pembangunan pagar Gedung PPLP Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Panjat Tebing Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan EBT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pemasangan Kawat Berduri dan Partisi Kaca BLKI Pembangunan Pelataran Parkir Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dana DAK) Pembangunan Rumah Dinas pada 2 UPTD Kab Pemekaran Pembangunan Landscape dan pagar kantor UPTD/Samsat Kab Belitung Pembangunan tempat parkir pada UPTD Pengadaan penyusunan/ pembuatan DED /Landscape gedung kantor Pembangunan Infrastruktur Jaringan Hotspot Pembangunan Infrastruktur Jaringan Pesisir dan Pulau Terpencil Pembangunan Call Center Pembangunan Gedung UPT-PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembangunan Areal Bumi Perkemahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pembangunan jalan Pembangunan jalan Pembangunan Jalan (DAK + Pendamping DAK) Pembangunan Jembatan Baturusa II Pembangunan Jembatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan turap/talud/bronjong Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Pembangunan/peningkatan infrastruktur Pembangunan Dermaga Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Pembangunan Gedung Dan Prasarana Pendukung UPT Balai Benih Pertanian (DAK) Pembangunan Baru Gedung Penunjang Lainnya BDRS RS Provinsi Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Jiwa Daerah Pembangunan Instalasi Sumur Bor Rumah Sakit 17.

ASB 17 : Rehabilitasi atau Pemeliharaan Rumah/Gedung/Jalan/Kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan


19

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Jasa Pemeliharan Kebersihan rumah jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jaringan listrik Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi Biaya Operasional Pengelolaan Gedung Kantor (Wisma Bougenville) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rehabilitasi Rambu Sungai Selan di Kabupaten Bangka Tengah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan berkala gedung PPLP Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehab Dermaga Nelayan Kurau Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, KelasI,II,III) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Ruang IGD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi DAS dalam rangka pemenuhan kewajiban IPPKH Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( DAK +pendamping DAK) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Pemberdayaan Petani Pemakai Air Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Di Bangun ( DAK) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pendukung lab Keswan dan Kesmavet Serta Klinik (DAK) Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

21

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Air Minum RS Pemeliharaan Instalasi Oksigen Sentral Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18.

ASB 18 : Pengadaan Peralatan Kantor/Sarana/Alat Berat/Obat/Kendaraan dan Perlengkapan/Pakaian Dinas Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Pendukung Ujian Sistem CAT Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pakaian Adat dan Batik Khas Daerah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan rumah tangga kantor Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan Genset berikut gedung Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan komputer Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telepon Pengadaan Partisi Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Partisi Gedung Kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan SBNP Pengadaan Komputer dan Printer Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Sarana dan Prasarana PPLP Pengadaan Kursi Penonton GOR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan perlengkapan gedung kantor


22

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BLKI Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Sarana dan Prasarana Asrama UPTD BLKI Pengadaan Plang Reklame UPTD BLKI Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan laptop di DPPKAD Pengadaan peralatan keamanan kantor (CCTV dan peralatan penjaga keamanan kantor) Pengadaan stabilizer gedung kantor DPPKAD Pengadaan Meubelair Pengadaan pakaian seragam samsat Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan tanah/lahan keperluan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan Data Center Pengadaan Peralatan Server/NAS Pengadaan Peralatan NOC Pengadaan Peralatan Pendukung Persandian Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk Pengadaan kendaraan dinas/operasional Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

23

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyediaan Bahan Pustaka Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Sarana Pendukung di Ajungan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan barang-barang bercorak kebudayaan Pengadaan alat-alat Kesehatan rumah sakit Pengadaan obat-obatan dan perbekalan rumah sakit Pengadaan Tempat Tidur Kelas III Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Meubelair Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan Gudang Arsip dan garasi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan tanah/lahan keperluan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Peralatan dan Infrastruktur LPSE Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi Provinsi Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telepon Pengadaan Genset Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan mebeulair rumah sakit Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

24

Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pengadaan komputer Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemenuhan Bahan Lab Malaria Penyediaan Bahan Material dan Reagensia Laboratorium Pengadaan Alat/Peralatan Laboratorium 19.

ASB 19 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pelatihan Pendampingan/Konseling Dampak Kesehatan Psikis Pasca Masyarakat Bencana Peningkatan Kualitas SDM TRC BPBD Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pelatihan Pengurus Posyantekdes Percontohan Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelatihan Penyusunan RPJMdes bagi Aparatur Desa Pelatihan Keterampilan Dasar Fasilitasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana bagi Kelompok Pengelolaan Prasarana (KPP) Pelatihan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Pembinaan Petugas Pengelola Imunisasi Peningkatan Kapasitas Peugas Program Pengendalian Penyakit DBD Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Laboratorium Pelatihan Organisasi Pelajar dan Kemahasiswaan Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Pelatihan Penanggulangan bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Pelatihan Pelatih Pelatihan Pelatih/Pembina Paskibraka Tk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pelatihan IT dan Komunikasi Jurnalistik Pelatihan Budidaya Air Tawar Sertifikasi SKP untuk UPI Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peningkatan SDM Nelayan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota Fasilitasi Penempatan Transmigran Pelatihan Kewirausahaan untuk pemula


25

Pelatihan peningkatan Desa Produktif Pelatihan Peningkatan Produktifitas bagi Pencari kerja usia produktif Pelatihan motivasi Prestasi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosialisasi HTI, HTR dan Peningkatan Tertib Peredaran dan Iuran Hasil Hutan Pelatihan hasil hutan non-kayu (Gaharu) Sosialisasi HTI, HTR dan Peningkatan Tertib Peredaran dan Iuran Hasil Hutan Workshop peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa Dialog penguatan ideologi Pancasila lintas generasi Workshop pemantapan ketahanan nasional bagi generasi muda Dialog penguatan ideolagi Pancasila lintas agama dan etnis Bimtek pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik Workshop pendidikan politik bagi kaum perempuan Workshop pendidikan politik bagi pelajar Workshop pendidikan politik bagi ormas/LSM dan masyarakat Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Pelatihan dan Sertifikasi Tukang Pendampingan bagi IKM Batik di Kecamatan Simpang Katis Bimbingan dan Pelatihan Teknis Kerajinan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan Teknologi Tepat Guna Pelatihan Kewirausahaan Produktif Operasional Unit Pengaduan Masyarakat Pelatihan Manajemen bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gelar Karya Produk Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPM-MPd) PAP PNPM-MPd (Kegiatan Pembinaan dan Monev) Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Training Camp POPWIL Pelatihan bahasan asing dalam rangka penempatan tenaga kerja ke luar Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat Pemberdayaan klinik kemasan Pendampingan Langsung terhadap Industri Kecil dan menengah oleh Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag (PFPP) dan Sindanshi Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) bagi Institusi Media Massa Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

26

Wawasan Nusantara Tahun 2014 Pelaksanaan Fasilitas Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Operasional kegiatan Darma Wanita Persatuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sosialisasi peningkatan wawasan ideologi Pancasila bagi generasi muda Bimbingan dan Pelatihan Teknis Proses Pembuatan Barang Jadi Karet Pembinaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Provinsi

20.

ASB 20 : Operasionalisasi Pemungutan Pajak/Pendapatan Daerah Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah Intensifikasi Sumber-Sumber Penerimaan Retribusi Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Percepatan Otonomi Daerah

21.

ASB 21 : Kunjungan Kerja/Reses/Peninjauan Lapangan Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/LuarNegeri

22.

ASB 22 : Pemilihan/Penerimaan/Seleksi Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III dan IV Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Seleksi dan Pengiriman Festival Olahraga Tradisional dan SKJ Seleksi Paskibraka Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN


27

Seleksi Penerimaan Calon PNS Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Teladan Keselamatan Lalu Lintas Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Fasilitasi Penerimaan Anggota KPID 23.

ASB 23 : Penanganan, Peningkatan, dan Pengembangan Keamanan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Pengembangan Pangan Lokal

24.

ASB 24 : Akreditasi Lembaga Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan Pemeliharaan Status Akreditasi dan Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit

25.

ASB 25 : Evaluasi Lembaga Pengujian Lingkungan Kerja Evaluasi kelembagaan pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD di pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Evaluasi uraian tugas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD di lingkungan pemerintah Provinsi Evaluasi kinerja kecamatan se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung Monitoring dan evaluasi serta koordinasi bidang produksi daerah biro perekonomian setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

26.

ASB 26 : Penerbitan Buku/Majalah/Buletin/Panduan Pengadaan buku kesehatan peserta didik Pengadaan buku KIA Penyediaan bahan pustaka Penerbitan buku cerita rakyat daerah Bangka Belitung Peningkatan pencitraan pariwisata kepulauan Bangka Belitung Peningkatan pencitraan pariwisata kepulauan Bangka Belitung (leaflet) Peningkatan pencitraan pariwisata kepulauan Bangka Belitung (kalender) Peningkatan pencitraan pariwisata kepulauan Bangka Belitung (goodie bag) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak (baligo)


28

Penyusunan data LKPM Penyusunan LAKIP Penyusunan bibliografi induk daerah dan katalog induk daerah Peningkatan pencitraan pariwisata kepulauan Bangka Belitung (booklet) Peningkatan pencitraan pariwisata kepulauan Bangka Belitung (peta) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak Penerbitan Buletin Kepegawaian Penyusunan buku evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah provinsi Kepulauan Bangka belitung 27.

ASB 27 : Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Operasional Posyantekdes Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga Miskin secara Gratis Penanggulangan dan Perawatan Gizi Buruk Ketersediaan Bahan dan Alat Program Pengendalian Penyakit DBD Pengadaan Alat/Peralatan Laboratorium Pengadaan bibit Ikan (Nila,Lele,Baung) Pengadaan Peralatan Pengolah Hasil Perikanan Pengadaan Kapal Nelayan Pengadaan Sarana Alat Tangkap Ikan Pengadaan Apartemen Ikan Pengadaan Bubu Pengadaan Mesin Tempel Pengadaan Kapal Nelayan 7 GT Lengkap Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial Pengadaan obat-obatan dan perbekalan rumah sakit Pengadaan Server Regident

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto RUSTAM EFFENDI


29

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 60 TAHUN 2014 TANGGAL 18 AGUSTUS 2014

PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) 1.

ASB 01 : Bimbingan Teknis Pegawai

Deskripsi : Bimbingan Teknis Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu dengan mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi pemerintah daerah. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 5.920.204 x perkegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 977.941 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 5.920.204 + (Rp 977.941 x Jumlah Peserta x Jumlah hari ) Tabel 01. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objek Honor PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Jasa Kantor Cetak Ganda Makan Minum Belanja Kursus pelatihan sosialisasi Bimtek Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Belanja Sewa Gedung Transport Akomodasi Tenaga Ahli


Rata – Rata % 6,87 6,35 0,67 0,60 4,47 24,57

Batas Bawah % 6,87 6,35 0,67 0,60 4,46 24,55

Batas Atas % 6,88 6,36 0,67 0,60 4,47 24,60

1,76 2,35 0,34 13,79 22,49 15,74

1,76 2,35 0,34 13,77 22,46 15,72

1,76 2,35 0,35 13,80 22,51 15,75

30

Catatan Perjalanan Dinas harus sesuai Peraturan yang berlaku. Perhitungan ASB ini tidak menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan di atas ingin menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

2.

ASB 02 : Pendidikan dan latihan

Deskripsi : Pendidikan dan Latihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan Pendidikan dan Latihan kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh jenis pendidikan dan kompetensi keahlian tertentu. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta dan jumlah hari Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 5.975.562 x perkegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 1.048.779 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 5.975.562+ (Rp 1.048.779 x Jumlah Peserta x Jumlah hari) Tabel 02. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No

Rata – Rata %

Objek

Batas Bawah %

Batas Atas %

1

Honor PNS

1,684

1,681

1,681

2

Honor Non PNS

0,069

0,069

0,069

3

Bahan Material

3,259

3,253

3,259

4

Bahan Habis Pakai

0,394

0,393

0,394

5

Jasa Kantor

0,267

0,266

0,267

6

Cetak & Ganda

2,116

2,112

2,116

7

12,895

12,870

12,895

12,922

12,898

12,922

9

Makan & Minum Belanja Kursus pelatihan Bimtek Perjalanan Dinas

2,613

2,608

2,613

10

Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor

0,131

0,131

0,131

11

Belanja Sewa Gedung

23,602

23,558

23,602

8

sosialisasi


31

No

Objek

12

Transport Akomodasi

13

Asistensi Tenaga ahli, Tukang, Teknisi

14

Tenaga Ahli

Rata – Rata %

Batas Bawah %

Batas Atas %

19,695

19,658

19,695

5,177

5,167

5,177

15,176

15,147

15,176

Catatan Perjalanan Dinas harus sesuai Peraturan yang berlaku. Perhitungan ASB ini tidak menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan di atas ingin menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

3.

ASB 03 : Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/ Penyuluhan Pegawai

Deskripsi : Sosialisasi Non Bimbingan Teknis/Penyuluhan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada para pegawai di SKPD untuk memperoleh keahlian teknis tertentu mengenai peraturan perundang-undangan dengan mendatangkan narasumber. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta dan jumlah hari Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 42.099.889 x perkegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 768.163 x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 42.099.889 + (Rp 768.163 x Jumlah Peserta x Jumlah hari ) Tabel 03. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No

Objek Belanja

Rata – Rata % 7,03

Batas Bawah % 6,97

Batas Atas % 7,09

1

Honor PNS

2

Honor Non PNS

0,33

0,33

0,33

3

Bahan Material

9,35

9,28

9,43

4

Bahan Habis Pakai

0,11

0,11

0,11


32

No

Objek Belanja

Rata – Rata % 0,66

Batas Bawah % 0,66

Batas Atas % 0,67

5

Jasa Kantor

6

Cetak & Ganda

4,59

4,56

4,63

7

Makan & Minum

16,22

16,08

16,35

9

Perjalanan Dinas

8,78

8,71

8,86

10

Sewa Mobilitas

1,08

1,07

1,09

11

Belanja Sewa Gd

14,55

14,43

14,66

12

Transport Akomodasi

22,15

21,97

22,33

13

Tenaga Ahli Jumlah Peserta Jumlah Hari

15,14

15,02 168 3

15,26

Catatan Perjalanan Dinas harus sesuai Peraturan yang berlaku. Perhitungan ASB ini tidak menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya. Dengan demikian jika pelatihan di atas ingin menyertakan belanja untuk pakaian dinas, pakaian lapangan atau pendukungnya dapat menambahkannya alam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran. 4.

ASB 04 : Penyusunan Rencana/ Perda/ Standar/ Prosedur

Deskripsi : Penyusunan Rencana/ Perda/ Standar/ Prosedur merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang atas penyusunan rencana/ perda/ standar/ prosedur untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan operasional pemda. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta penyusun dan jumlah pertemuan/ durasi Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 25.912.066 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 338.705 x jumlah peserta penyusun dan jumlah pertemuan/ durasi Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 25.912.066 + Rp 338.705 x jumlah peserta penyusun dan jumlah pertemuan/ durasi


33

Tabel 04. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja: No

Objek Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Honor PNS Honor Non PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Belanja Sewa Gedung Transport Akomodasi Tenaga Ahli

5.

Rata-rata % 62,99 0,23 0,38 0,58 8,21 15,27 1,23 0,35 4,79 2,29 3,67

Batas bawah % 62,23 0,23 0,38 0,58 8,12 15,08 1,22 0,34 4,73 2,26 3,63

Batas atas % 63,75 0,24 0,39 0,59 8,31 15,45 1,25 0,35 4,84 2,31 3,72

ASB 05 : Penyusunan Masterplan/ DED

Deskripsi : Penyusunan Masterplan/ DED merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD untuk menyusun rencana induk/ masterplan dan rincian desain detail mengenai pembangunan suatu fasilitas Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta penyusun dan jumlah pertemuan/ hari Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 12.215.000 x perkegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 427.570.000 x jumlah peserta penyusun x jumlah hari pertemuan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 12.215.000 + (Rp 427.570.000 x Jumlah Peserta x Jumlah hari )


34

Tabel 05. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja:

No

Objek Belanja

Rata Rata % 2,85

Batas Bawah % 2,48

Batas Atas % 3,22

1

Honor PNS

2

Bahan Material

0,35

0,31

0,40

3

Bahan Habis Pakai

0,12

0,10

0,13

4

Jasa Kantor

16,58

14,42

18,74

5

Cetak & Ganda

0,51

0,44

0,57

6

Makan & Minum

0,68

0,59

0,76

7

Perjalanan Dinas

2,40

2,09

2,72

8

Belanja Jasa Konsultasi

51,56

44,84

58,28

9

Tenaga Ahli

0,30

0,26

0,34

10

Kontruksi Jumlah Peserta Penyusun Jumlah Hari

24,66

21,44

27,87 57 2

Catatan Bobot jenis dokumen : Masterplan/ DED pembangunan gedung = 0,5 Masterplan/ DED pengembangan sarana prasarana = 1 Masterplan/ DED pengembangan lainnya = 1,25 6.

ASB 06 : Rapat, Koordinasi dan Musyawarah

Deskripsi : Rapat, Koordinasi dan Musyawarah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan-masukan dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan SKPD. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta rapat dan jumlah hari rapat, koordinasi atau musyawarah. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 55.653.383,15 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp.761.079,74 x JumlahPeserta x Jumlahhari Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 55.653.383,15 + (Rp 761.079,74x JumlahPeserta x Jumlahhari) Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

35

Tabel 06. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Objek Belanja Honorarium PNS Honorarium Non PNS Bahan Material Bahan Pakai Habis JasaKantor Cetak & Penggandaan Makan & Minum Pakaian Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Sewa Gedung Transportasi Perawatan KB Asistensi Teknisi Tenaga Ahli Jumlah Peserta Hari

RataRata (%) 6,54 0,12 6,67 0,11 0,45 3,41 15,33 0,47 14,70 0,32 18,01 21,77 0,02 0,56 11,51

Batas Bawah (%) 6,50 0,11 6,63 0,11 0,45 3,39 15,23 0,46 14,61 0,31 17,90 21,63 0,02 0,55 11,44 45 24

Batas Atas (%) 6,59 0,12 6,72 0,11 0,45 3,44 15,43 0,47 14,80 0,32 18,13 21,92 0,02 0,56 11,59

Catatan -

7.

ASB 07 : Penelitian/ Survey/ Study/ Pengkajian

Deskripsi : Penelitian/ Survey/ Study/ Pengkajian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi atas suatu permasalahan dan akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah orang dan jumlah kegiatan/ pertemuan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 16.632.881 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp. 2.232.878 x Jumlah orang dan Jumlah Kegiatan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 16.632.881 + (Rp 2.232.878 x Jumlah orang dan Jumlah Kegiatan) Tabel 07. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja: Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

36

Ratarata % 10,70 2,03 0,09 0,26 3,36

Batas bawah % 10,60 2,01 0,09 0,25 3,33

Batas atas % 10,80 2,05 0,09 0,26 3,39

Makan Minum

3,20

3,17

3,23

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Beasiswa Pendidikan Non PNS Sewa Mobilitas Belanja Sewa Gedung Transport Akomodasi Asistensi Tenaga ahli, ukang, Teknisi Tenaga Ahli

0,00 2,08 2,13 13,06 5,47

0,00 2,06 2,11 12,94 5,42

0,00 2,10 2,15 13,18 5,52

0,26

0,25

0,26

57,36 100,00

56,83 99,07

57,90 100,93

N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Objek Belanja Honor PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Jasa Kantor Cetak Ganda

Catatan 8.

ASB 08 : Pengadaan Software/ Sistem Informasi

Deskripsi : Pengadaan Software/ Sistem Informasi merupakan kegiatan untuk penyusunan dan pengadaan dan pengembangan sistem informasi yang dibuat khusus untuk kegiatan spesifik di pemerintah daerah. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah paket software/ Sistem Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 429.787.500 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 49.887.500 x jumlah paket software Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 429.787.500 + (Rp 49.887.500 x jumlah paket software)


37

Tabel 08. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Objek Belanja Honor PNS Uang Lembur Honor Non PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Belanja Sewa Gedung Transport Akomodasi Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultansi Tenaga Ahli Komputer

Rata-rata % 16,01 0,00 1,38 0,14 0,10 11,88 0,24 1,18 3,03 0,95 0,31 0,36 24,44 1,54 38,42 100,00

Rata-rata Pengadaan SI

Batas bawah % 15,71 0,00 1,35 0,14 0,10 11,65 0,23 1,16 2,98 0,94 0,31 0,35 23,98 1,51 37,69 98,11 1

Batas atas % 16,32 0,00 1,41 0,15 0,10 12,10 0,24 1,21 3,09 0,97 0,32 0,37 24,90 1,57 39,15 101,89

Catatan -

9.

ASB 9 : Pembuatan Website

Deskripsi : Pembuatan website merupakan kegiatan untuk membuat dan menghadirkan situs elektronis internet milik satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan agar dapat menampilkan informasi secara elektronis dalam bentuk teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kegiatan ini hanya mencakup upaya untuk menghadirkan situs agar dapat berfungsi secara normal. Upaya penambahan halaman elektronis selanjutnya mengikuti aturan penambahan webpage atau halaman elektronis yang diatur tersendiri. Setelah situs milik satuan kerja perangkat daerah tersebut hadir maka satuan kerja perangkat daerah tersebut tidak lagi berhak melaksanakan kegiatan ini dan hanya berhak melakukan penambahan webpage. Perombakan total yang berarti perulangan kegiatan ini bisa bermakna ketidakefektivan proses yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian perulangan kegiatan harus melalui kajian mendalam dengan merinci keperluan dan kepentingan perombakan situs serta memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.


38

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Webpage dan Tingkat Kesulitan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp. 64.355.099 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp909.628 x jumlah webpage x tingkat kesulitan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp64.355.099 + (Rp909.628 x jumlah webpage x tingkat kesulitan) Tabel 9. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Objek Honor PNS Bahan Habis Pakai Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum belanja modal belanja modal pengadaan alat studio Perjalanan Dinas Belanja Sewa Gedung Jumlah webpage Tingkat kesulitan

% 34,23 0,21 10,62 1,43 1,19 39,16

Batas Bawah % 31,42 0,19 9,75 1,31 1,09 35,95

4,24

3,90

4,59

7,50 1,41

6,88 1,30 53,67 1,08

8,11 1,53

Rata-Rata

Batas Atas % 37,04 0,23 11,50 1,55 1,29 42,38

Catatan: Nilai di atas seharusnya telah mencakup pembuatan situs sekaligus belanja modal yang diperlukan untuk membuat suatu situs awal yang layak sesuai dengan kategori yang dipilih berdasarkan tingkatan kesulitan. Belanja variabel di atas dikhususkan hanya untuk menampilkan profil dan informasi awal yang sangat diperlukan untuk meluncurkan suatu situs milik instansi yang bersangkutan. Penambahan halaman (webpage), selanjutnya harus mengikuti ketentuan yang dimuat dalam ASB Penambahan Website Instansi. Penggunaan jasa pihak ketiga untuk merancang situs arus melalui persetujuan dari team anggaran berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi dan nilai kepentingannya. Tingkat Kesulitan: Bobot 1 : untuk website yang berbahasa Indonesia Bobot 1.25 : untuk website yang berbahasa Inggris


39

10.

ASB 10 : Penyusunan Buku Profil

Deskripsi : Penyusunan Buku Profil merupakan kegiatan untuk menyusun buku tentang profil daerah, profil orang, tata letak lokasi, ataupun menghimpun dan menyusun aturan yang dibuat daerah untuk dijadikan buku agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah buku yang disusun Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 13.166.000,00 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 37.892.000,00 x Jumlah buku yang disusun Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 13.166.000 + (Rp 37.892.000 x Jumlah buku yang disusun) Tabel 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja No 1 2 3 4 5 6 7 8

Objek Belanja Honor PNS Bahan Pakai Habis Jasa Kantor Cetak & Penggandaan Makan & Minum Perjalanan Dinas Transportasi Tenaga Ahli Jumlah Buku

Rata-rata % 40.52 0.12 0.91 22.39 1.87 19.53 0.77 13.89

Batas bawah % 40.19 0.12 0.90 22.20 1.86 19.37 0.76 13.78 1

Batas atas % 40.85 0.12 0.91 22.57 1.89 19.69 0.78 14.01

Catatan -

11.

ASB 11 : Penyusunan Bahan kerja dan Laporan (Non Keuangan)

Deskripsi : Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan) merupakan kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja (kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

40

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Obyek yang dilaporkan/ Tingkatan Obyek Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 9.178.854 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 1.662.093 x jumlah objek yang dilaporan/ tingkatan objek Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 9.178.854 + (1.662.093 x jumlah objek yang dilaporan/tingkatan objek) Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

N0 1 2 3 4 5 6 7

Objek Honor PNS Hon Non PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Jumlah Dokumen

Rata-rata

Batas bawah

Batas atas

%

%

%

55,38 0,92 0,29 0,14 15,98 8,76 18,53 100,00

55,00 0,92 0,29 0,14 15,87 8,70 18,40 99,31 3,00

55,77 0,93 0,29 0,14 16,09 8,82 18,66 100,69

Catatan: Obyek yang dilaporkan / Tingkatan obyek : 1. Bobot 1 : jika laporannya berupa laporan final atas obyek bukan lembaga Pemerintahan; 2. Bobot 1 : jika laporannya berupa laporan perkembangan atas obyek yang setingkat instansi; 3. Bobot 2 : jika laporannya berupa laporan final atas obyek yang setingkat Instansi; 4. Bobot 3 : jika laporannya berupa laporan perkembangan atas obyek Lingkungan; 5. Bobot 4 : jika laporannya berupa Laporan final atas obyek lingkungan; 6. Bobot 5 : jika laporannya berupa Laporan perkembangan setingkat pemerintah provinsi dan jumlah obyek dihitung dengan jumlah indikator;


41

7. Bobot 8 : jika laporannya berupa Laporan final setingkat pemerintah provinsi dan jumlah obyek dihitung dengan jumlah indikator.

12.

ASB 12 : Pengawasan, Evaluasi, Pengendalian, Pemantauan

Deskripsi : Pengawasan, Evaluasi, Pengendalian, Pemantauan merupakan kegiatan untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, pemantauan yang dilakukan oleh SKPD Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Pengawasan, evaluasi atau Pengendalian Pemantauan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp. 2.292145,16 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp. 4.571.838,71 x JumlahPeserta x Jumlahhari Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 2.292.145,16 + (Rp 4.571.838,71 x JumlahPeserta x Jumlahhari ) Tabel 12. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

No

Objek Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Honor PNS Honor Non PNS Bahan material Bahan Pakai Habis Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Transportasi Jumlah Peserta Hari Catatan -


Rata-rata % 32,85 2,73 1,31 0,38 0,15 6,90 3,56 46,90 4,90 0,31

Batas bawah % 32,53 2,70 1,30 0,37 0,15 6,83 3,53 46,45 4,85 0,31 15 74

Batas atas % 33,17 2,76 1,32 0,38 0,16 6,96 3,60 47,36 4,95 0,32

42

13.

ASB 13 : Masyarakat

Penyuluhan/

Pembinaan/

Pembentukan

Kelompok

di

Deskripsi : Penyuluhan/ Pembinaan/ Pembentukan Kelompok di Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan, pembinaan, pembentukan kelompok masyarakat Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta/ kelompok peserta dan durasi pertemuan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 23.528.054,88 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 415.213,41 x JumlahPeserta x Jumlahhari Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 23.528.054,88 + (Rp 415.213,41 x Jumlah Peserta x Jumlah hari) Tabel 13. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Objek Belanja Honor PNS Honor Non PNS Bahan material Bahan Pakai Habis Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Sewa Gedung Transportasi Tenaga Ahli Jumlah Peserta Hari

Rata-rata % 6,26 0,19 6,97 0,41 0,81 3,75 18,19 12,79 0,77 10,16 28,55 11,16

Batas bawah % 6,21 0,19 6,91 0,40 0,81 3,72 18,04 12,68 0,76 10,07 28,30 11,07 68 10

Batas atas % 6,32 0,19 7,03 0,41 0,82 3,78 18,35 12,89 0,77 10,24 28,79 11,26

Catatan: Diperkenankan menambah belanja tenaga ahli dan biaya perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

43

14.

ASB 14 : Penyelenggaraan Perlombaan – Perlombaan

Deskripsi : Penyelenggaraan Perlombaan – perlombaan merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Lomba, Jumlah Peserta, Jenis Perlombaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 147.548.991,53 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 852.406,78 x Jumlah Lomba x Jumlah Peserta x Jenis Perlombaan Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 147.548.991,53 + (Rp 852.406,78 x Jumlah Lomba x Jumlah Peserta x Jenis Perlombaan) Tabel 14. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

No

Objek Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Honor PNS Honor Non PNS Bahan material Bahan Pakai Habis Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Pakaian Perjalanan Dinas Sewa Perlengkapan Sewa Mobilitas Sewa Gedung Transportasi Tenaga Ahli Jumlah Lomba Jumlah Peserta Jenis Perlombaan


Rata-rata % 14,42 0,28 4,20 0,34 3,05 2,58 11,84 0,71 14,22 3,39 0,93 10,48 13,60 19,95

Batas bawah % 14,34 0,28 4,18 0,34 3,03 2,57 11,77 0,71 14,14 3,37 0,92 10,42 13,53 19,84 1 4 1

Batas atas % 14,50 0,28 4,23 0,34 3,07 2,60 11,90 0,72 14,29 3,41 0,93 10,54 13,68 20,06

44

Catatan: Diperkenankan menambah belanja tenaga ahli dalam penilaian kegiatan perlombaan. Jumlah Belanja Total ASB di atas tidak menyertakan pengeluaran untuk uang penghargaan. Dengan demikian pengeluaran untuk penghargaan bisa ditambahkan ke dalam belanja total ASB. Satu orang untuk perlombaan perorangan bernilai sama dengan satu tim untuk perlombaan beregu (kedua jenis tersebut sama-sama dianggap sebagai satu peserta). Jenis perlombaan : Bobot 1 : untuk lomba perorangan/ kelompok tanpa menggunakan alat (contoh: menyanyi, baca puisi) Bobot 2 : untuk lomba perorangan/ kelompok dengan menggunakan alat (contoh: pentas musik, festival band) Bobot 4 : untuk lomba seni dengan menggunakan alat dan menghasilkan Karya (contoh: melukis) Bobot 6 : untuk lomba dengan kemampuan seni atau intelektual (contoh: drama, teater, tari) Bobot 7 : untuk lomba dengan penciptaan karya yang dihasilkan baik sebelum atau setelah diumumkan perlombaan (contoh: karya cipta lagu, karya cipta puisi, karya ilmiah tanpa batasan waktu penelitian) Bobot 15 : untuk lomba yang memerlukan penelitian sejak diumumkan perlombaan dan menghasilkan karya (contoh: karya ilmiah, penelitian teknologi)

15.

ASB 15 : Pengembangan Tanaman dan Bibit/ Budidaya

Deskripsi : Pengembangan Tanaman dan Bibit/ Budidaya merupakan kegiatan yang dilakukan SKPD untuk menanami kembali lahan kosong atau mengembangkan bibit unggul tanaman. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah batang yang ditanam/ Jumlah Bibit yang disemai dan Durasi Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 897.241.903,04 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp251.37 x Jumlah Batang/ Bibit x Jumlah bulan Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 897.241.903,04 + (Rp 251.37 x Jumlah Batang/ Bibit x Jumlah bulan) Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

45

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Objek Belanja Honor PNS Honor Non PNS Bahan material Bahan Pakai Habis Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Sewa Gedung Dana Masyarakat P3 Tenaga Ahli Jumlah Batang/ Bibit Durasi (bln)

Rata-rata % 1.53 1.82 3.42 0.01 0.27 0.23 0.16 6.03 1.06 85.33 0.13

Batas bawah % 1.47 1.76 3.29 0.01 0.26 0.23 0.15 5.81 1.02 82.14 0.13 418,063 11

Batas atas % 1.59 1.89 3.54 0.01 0.28 0.24 0.17 6.26 1.10 88.52 0.14

Catatan: Perjalanan dinas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, boleh menambah belanja tenaga ahli 16.

ASB 16 : Pembangunan Gedung/ Jalan/ Jembatan/ Jaringan

Deskripsi : Pembangunan Gedung/ Jalan/ Jembatan/ Jaringan merupakan kegiatan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk menghadirkan Barang Modal yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Belanja Modal Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 6.335.024 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 0.013298 x jumlah Belanja Modal Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 6.335.024 + (Rp0.013298 X Jumlah Belanja Modal )


46


No

Objek Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Honor PNS Honor Non PNS Bahan Material Bahan Habis pakai Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Belanja Jasa Konsultansi Asistensi Tenaga ahli, Tukang, Teknisi Tenaga Ahli Biaya Modal

11 12

% 16,86 16,78 0,02 0,0082 9,05 2,18 0,114 9,60 0,0282 36,24

Batas bawah % 16,65 16,57 0,02 0,0081 8,94 2,16 0,113 9,49 0,0279 35,80

Batas atas % 17,06 16,98 0,02 0,0083 9,16 2,21 0,116 9,72 0,0286 36,68

7,59

7,49

7,68

Rata-rata

1,54

1,52 1,56 Rp 5.436.851.317,20

Catatan: Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa memasukkan belanja modal pembangunan yang bersangkutan, belanja modal ditambahkan ke dalam model ASB diatas. 17.

ASB 17 : Rehabilitasi atau Pemeliharaan Rumah/ Gedung/ Jalan/ Kendaran

Deskripsi : Rehabilitasi atau Pemeliharaan Rumah/ Gedung/ Jalan/ Kendaraan merupakan kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan publik. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah belanja rehabilitasi. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 12.661.896,27,Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 0.119172271 x Jumlah belanja rehabilitasi. Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 12.661.896,27 +(Rp 0.119172271 x Jumlah belanja rehabilitasi.)


47


No

Objek

Ratarata %

Batas bawah %

Batas atas %

1

Honor PNS

24.13

24.03

24.24

2

Honor Non PNS

44.38

44.18

44.58

3

Bahan Material

8.28

8.24

8.31

4

Cetak & Ganda

0.439

0.437

0.441

5

Perjalanan Dinas Asistensi Tenaga ahli, Tukang, Teknisi Biaya rehabilitasi

4.96

4.94

4.98

17.81

17.73

17.89

6

1,352,723,101.28

Catatan: Besarnya belanja yang dimaksud adalah belanja panitia untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi tanpa memasukkan belanja rehabilitasi sarana. Belanja rehabilitasi adalah belanja modal dan belanja jasa yang diperlukan untuk mendukung rehabilitasi sarana tersebut dan ditambahkan ke dalam ASB diatas.

18.

ASB 18 : Pengadaan Peralatan Kantor/ Sarana/ Alat Berat/ Obat/ Kendaraan dan Perlengkapan/ Pakaian Dinas

Deskripsi : Perlengkapan Peralatan Kantor/ Sarana/ Alat Berat /Obat/ Kendaraan dan Perlengkapan/ Pakaian Dinas merupakan kegiatan untuk mengadakan peralatan Kantor/ Sarana/ Alat Berat/ Obat/ Kendaraan dan Perlengkapan yang tidak dimaksudkan untuk kegiatan tertentu saja. Pengendali belanja (cost driver): Nilai pengadaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 1.169.821 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): 0,0098 x nilai pengadaan Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 1.169.821 + (0,0098 x nilai pengadaan)


48


N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Objek Bahan Material Bahan Habis Pakai Pakaian Khusus Hari tertentu Pakaian Dinas atau Kerja Pembelian Buku Peralatan Perlengkapan Komputer Meuble Komunikasi Kendaraan Tanah Konstruksi Alat Berat Instalasi Listrik Telepon Rata-rata Pengadaan

Batas bawah % % 3,37 3,37 0,02 0,02 0,30 0,30 2,83 2,83 0,36 0,36 16,97 16,96 5,52 5,51 7,72 7,72 6,74 6,73 0,00 0,00 5,96 5,96 46,67 46,64 2,42 2,42 0,44 0,44 0,67 0,67 100,00 99,92 Rp 707.051.436

Rata-rata

Batas atas % 3,38 0,02 0,30 2,83 0,36 16,98 5,52 7,73 6,75 0,00 5,97 46,71 2,43 0,44 0,67 100,08

Catatan: Belanja yang dikelompokan dalam ASB ini adalah hanya belanja kepanitian dalam kegiatan ini. 19.

ASB 19 : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Deskripsi : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian pelatihan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu agar mereka tidak tertinggal dalam pembangunan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta dan durasi hari/ pertemuan/ kegiatan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 22.050.924,- x perkegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 966.417,- x jumlah peserta x jumlah hari pelatihan


49

Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp 22.050.924,- + (Rp 966.417,- x Jumlah Peserta x Jumlah hari ) Tabel 19. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

NO

OBJEK

Ratarata %

Batas bawah %

Batas atas %

1

Honor PNS

0.47

0.46

0.47

2

Honor Non PNS

1.76

1.75

1.78

3

Bahan Material

3.94

3.91

3.97

4

Bahan Habis Pakai

0.18

0.17

0.18

5

Jasa Kantor

1.85

1.83

1.86

6

Cetak & Ganda

1.93

1.92

1.95

7

24.03

23.84

24.22

1.08

1.07

1.09

9

Makan & Minum Pakaian Dinas atau Kerja Perjalanan

2.37

2.35

2.39

10

Sewa Mobilitas

4.67

4.63

4.71

11

Belanja Sewa Gedung

19.69

19.53

19.84

12

Transport Akomodasi

21.84

21.67

22.02

13

Tenaga Ahli Belanja Modal Alat - alat Ukur

10.56

10.47

10.64

5.64

5.59

5.68

8

14

Hari

Pengadaan

Catatan Dalam ASB ini sudah termasuk honor atau pengganti transport untuk peserta dan diperkenankan untuk menambahkan belanja tenaga ahli yang diminta untuk memberikan pelatihan, belanja tenaga ahli disesuaikan dengan standar harga dan peraturan yang berlaku. 20.

ASB 20 : Operasionalisasi Pemungutaan Pajak/ Pendapatan Daerah

Deskripsi : Operasionalisasi pemungutan pajak/ pendapatan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.


50

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah SDM Pelaksana dan Jumlah Bulan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp17,528,723.82 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp2,144,878.38 x jumlah SDM pelaksana x jumlah bulan Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp17,528,723.82 + (Rp2,144,878.38 x jumlah SDM pelaksana x jumlah bulan) Tabel 20. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Objek Honor PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Belanja Sewa Gedung Transport & Akomodasi Tenaga Ahli Jumlah SDM Pelaksana Jumlah Bulan

Rata-Rata % 16.93 0.08 0.37 0.12 1.25 4.92 69.12 0.34 4.44 0.99 1.44

Batas Bawah % 16.82 0.08 0.37 0.12 1.24 4.89 68.68 0.34 4.41 0.98 1.43 16 13

Batas Atas % 17.04 0.08 0.38 0.13 1.25 4.95 69.55 0.35 4.46 1.00 1.45

Catatan 21.

ASB 21 : Kunjungan Kerja/ Reses/ Peninjauan Lapangan

Deskripsi : Kunjungan kerja/ reses/ peninjauan lapangan merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Bupati/ Wakil Bupati dan Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota DPRD baik untuk mendampingi pejabat provinsi atau nasional maupun tidak, dalam rangka meninjau atau memonitor pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah di lapangan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang Perjalanan Dinas dan Jumlah Hari Perjalanan Dinas Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

51

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp96,522,832.594 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp2,039,768.85 x jumlah orang perjalanan dinas x jumlah hari perjalanan dinas Rumus Penghitungan Belanja Total: BelanjaTetap + BelanjaVariabel Rp.96,522,832.594 + (Rp.2,039,768.85 x jumlah orang perjalanan dinas x jumlah hari perjalanan dinas) Tabel 21. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

No 1 2 3 4 5

Objek

Rata-Rata

Batas Bawah

% 0.04 0.52 8.39 90.57 0.49

% 0.04 0.50 8.12 87.68 0.48 77 52

Honor PNS Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Belanja Sewa Gedung Jumlah Orang Jumlah Hari

Batas Atas % 0.04 0.53 8.65 93.45 0.51

Catatan Perhitungan ASB ini tidak menyertakan belanja pakaian khusus hari tertentu, sewa perlengkapan/ peralatan kantor, dan sewa mobilitas. 22.

ASB 22 : Pemilihan/ Penerimaan/ Seleksi

Deskripsi : Pemilihan/ penerimaan/ seleksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi calon mahasiswa, pegawai negeri dan lain-lain. Dimana setiap yang diterima terlebih dahulu melewati proses seleksi yang dilakukan pemerintah daerah. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Pelaksana dan Jumlah Hari Pelaksanaan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 64.032.005 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 544.216 x jumlah pelaksana x jumlah hari pelaksanaan


52

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 64.032.005+ (Rp 544.216 x jumlah pelaksana x jumlah hari pelaksanaan) Tabel 22. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

N0

Objek

Ratarata %

Batas bawah %

Batas atas %

1

Honor PNS

8,723

8,71

8,735

2

Honor Non PNS

0,379

0,38

0,380

3

Bahan Material

3,228

3,22

3,233

4

Bahan Habis Pakai

5

Jasa Kantor

6

Cetak & Ganda

7

0,228

0,23

0,228

42,385

42,33

42,442

0,414

0,41

0,415

Makan & Minum

11,788

11,77

11,804

8

Perjalanan Dinas

0,948

0,95

0,949

9

Sewa Perlengkapan/ Peralatan Kantor

0,474

0,47

0,475

10

Sewa Mobilitas

0,616

0,62

0,617

11

Belanja Sewa Gedung

3,048

3,04

3,052

12

Transport Akomodasi

21,368

21,34

21,396

13

Tenaga Ahli

6,400

6,39

6,409

Catatan Perhitungan ASB ini tidak menyertakan belanja pakaian khusus hari tertentu dan belanja pakaian dinas atau kerja. 23.

ASB 23 : Penanganan, Peningkatan, dan Pengembangan Keamanan Pangan

Deskripsi : Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk menangani, meningkatkan dan mengembangkan keamanan pangan bagi desa-desa yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Desa dan Jumlah Sample Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp220,123,032.26 Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

53

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp195,187.097 x jumlah desa x jumlah sample Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp220,123,032.26 + (Rp195,187.097 x jumlah desa x jumlah sample) Tabel 23. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

No

Objek

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Honor PNS Bahan Material Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Belanja Sewa Gedung Transport & Akomodasi Tenaga Ahli Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat Jumlah Desa Jumlah Sample

10

Rata-

Batas

Batas

Rata

Bawah

Atas

%

%

%

21.70 2.07 18.54 1.17 2.48 14.77 2.10 5.76 4.28

20.32 1.93 17.36 1.09 2.33 13.83 1.97 5.39 4.01

23.08 2.20 19.72 1.24 2.64 15.72 2.24 6.12 4.56

27.12

25.39

28.85

9 31

Catatan 24.

ASB 24 : Akreditasi Lembaga

Deskripsi : Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/ satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.


54

Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Parameter dan Bobot Jenis Akreditasi Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp47,257,500 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp31,775,000 x jumlah parameter x bobot jenis akreditasi Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp47,257,500 + (Rp31,775,000 x jumlah parameter x bobot jenis akreditasi) Tabel 24. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Objek Honor PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Belanja Sewa Gedung Transport & Akomodasi Tenaga Ahli Jumlah Parameter Bobot Jenis Akreditasi

Rata-Rata % 33.86 14.13 1.44 4.97 4.50 14.08 2.26 1.58 3.25 14.13 5.79

Batas Bawah % 32.63 13.61 1.39 4.79 4.33 13.57 2.18 1.52 3.14 13.62 5.58 1 0.83

Batas Atas % 35.10 14.64 1.49 5.15 4.66 14.60 2.34 1.64 3.37 14.65 6.00

Catatan: Bobot Jenis Akreditasi: 0.50 untuk akreditasi ulang (mempertahankan kualitas mutu) 1.00 untuk akreditasi pertama 25.

ASB 25 : Evaluasi Lembaga

Deskripsi : Evaluasi lembaga merupakan kegiatan untuk mengevaluasi kinerja atau status sebuah atau beberapa lembaga tertentu. Sasaran evaluasi adalah kinerja atau status lembaga dan bukan orang per orang. Lembaga yang dievaluasi bisa merupakan lembaga dalam pemerintahan ataupun lembaga di luar pemerintahan. Jika hanya mengevaluasi data tanpa menengok dan mengamati Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

55

langsung ke lokasi lembaga maka dikategorikan sebagai kegiatan tanpa pemantauan fisik. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas struktur, situasi dan kondisi lembaga yang dievaluasi, penilaian dari satuan verja pelaksana kegiatan, dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan di masa depan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Lembaga, Bobot Lembaga, dan Bobot Pemantauan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 31,940,095.25 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp3,780,851.414 x jumlah lembaga x bobot lembaga x bobot pemantauan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 31,940,095.25 + (Rp3,780,851.414 x jumlah lembaga x bobot lembaga x bobot pemantauan) Tabel 25. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja No 1 3 4 5 6 8 13 15 16 17 21

Objek Honor PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Jasa Kantor Cetak & Ganda Makan & Minum Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Belanja Sewa Gedung Transport & Akomodasi Tenaga Ahli Jumlah Lembaga Bobot Lembaga Bobot Pemantauan

Rata-Rata % 33.86 14.13 1.44 4.97 4.50 14.08 2.26 1.58 3.25 14.13 5.79


Batas Bawah % 32.63 13.61 1.39 4.79 4.33 13.57 2.18 1.52 3.14 13.62 5.58 7 4 1,125

Batas Atas % 35.10 14.64 1.49 5.15 4.66 14.60 2.34 1.64 3.37 14.65 6.00

56

Catatan Bobot Lembaga: Bobot 1 biasa Bobot 3 Bobot 5 daerah

: untuk evaluasi lembaga biasa atau setara badan usaha : untuk evaluasi lembaga yang berada di bawah kewenangan atau struktur sebuah instansi : untuk evaluasi lembaga setara instansi atau perusahaan

Bobot Pemantauan: Bobot 1 : untuk evaluasi lembaga tanpa pemantauan fisik Bobot 1.5 : untuk evaluasi lembaga dengan pemantauan fisik

26.

ASB 26 : Penerbitan Buku/ Majalah/ Buletin/ Panduan

Deskripsi : Penerbitan buku/ majalah/ buletin/ leaflet/ panduan merupakan kegiatan untuk menerbitkan informasi kepada masyarakat atau golongan tertentu dalam bentuk buku atau majalah atau buletin ataupun panduan. Kegiatan ini telah termasuk usaha untuk menyebarkannya kepada para pengguna yang menjadi sasaran utamanya. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Halaman, Jumlah Eksemplar, Jenis Penerbitan, dan Kategori Komersialitas Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp126.484.902,86 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp2.070,89 x jumlah halaman x jumlah eksemplar x jenis penerbitan x kategori komersialitas Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp126.484.902,86 + (Rp2070,89 x jumlah halaman x jumlah eksemplar x jenis penerbitan x kategori komersialitas)


57


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Objek Honor PNS Honor Non PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Cetak & Ganda Belanja Modal Makan & Minum Perjalanan Dinas Sewa Mobilitas Belanja Sewa Gedung Transport & Akomodasi Asistensi Tenaga Tukang, Teknisi Jumlah Halaman Jumlah Eksemplar Jenis Penerbitan Kategori Komersialitas

ahli,

RataRata % 1,67 0,06 9,92 0,07 53,38 21,03 4,13 1,47 1,47 1,84 4,78

Batas Bawah % 1,64 0,06 9,75 0,07 52,46 20,67 4,06 1,44 1,44 1,81 4,69

Batas Atas % 1,70 0,06 10,09 0,07 54,29 21,39 4,20 1,49 1,49 1,87 4,86

0,18

0,18

0,19

6250 2,625 1,25

Catatan: Jenis Penerbitan: Bobot 1 Bobot 2 Bobot 2

: untuk penerbitan jenis brosur dan booklet kertas biasa : untuk penerbitan jenis sambutan dan sejenisnya : untuk penerbitan jenis brosur dan booklet kertas lux ukuran kecil Bobot 3 : untuk penerbitan jenis buku, majalah, panduan, dan sebagainya Bobot 3 : untuk penerbitan jenis brosur dan booklet kertas lux ukuran sedang (A5) Bobot 3.5 : untuk penerbitan jenis brosur dan booklet kertas lux ukuran besar (A4) Bobot 5 : untuk penerbitan jenis baligo Kategori Komersialitas: Bobot 1 : untuk penerbitan yang bertujuan komersial Bobot 1.5 : untuk penerbitan yang bertujuan non komersial


58

27.

ASB 27 : Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat

Deskripsi : Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat/ komunitas masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas masyarakat tersebut. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah unit bantuan/ jumlah penerima bantuan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): Rp 2.361.396.216,Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): Rp 244.952,2 x jumlah bantuan/ jumlah penerima bantuan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel Rp 2.361.396.216 + (Rp 244.952,2 x jumlah bantuan/ jumlah penerima bantuan ) Tabel 27. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Objek Honor PNS Bahan Material Bahan Habis Pakai Jasa Kantor Cetak Ganda Makan Minum Perjalanan Dinas Dana Untuk Masyarakat P3 Tenaga Ahli Unit Bantuan

Ratarata % 0.63 7.77 0.00141 0.00469 0.05 0.01 1.16 89.79 0.59

Batas bawah % 0.61 7.55 0.00137 0.00456 0.05 0.01 1.13 87.30 0.57

Batas atas % 0.65 7.98 0.00144 0.00482 0.05 0.01 1.19 92.28 0.60 26.94

Catatan -

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto RUSTAM EFFENDI Himpunan Peraturan Gubernur Tahun 2014

59

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 60 TAHUN 2014 TANGGAL 18 AGUSTUS 2014

TATA CARA PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) I.

Istilah – Istilah dalam format Analisis Standar Belanja (ASB) : 1) Deskripsi Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu ASB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB. Dengan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis ASB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/ kegiatan tertentu. 2) Pengendali belanja ( cost driver ) Pengendali belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya / belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan. Pengendali belanja berbeda-beda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pemicu biaya / belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain. 3) Satuan Pengendali Belanja Tetap ( Fixed Cost ) Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/ target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan. 4) Satuan Pengendali Belanja Variabel ( Variable Cost ) Satuan pengendali belanja variabel merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/ target kinerja suatu kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan oleh satuan kerja (semakin optimis) maka semakin besar belanja variable yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah (pesimis) target kinerja yang ditetapkan maka makin kecil pula belanja variable. Nilai belanja variable merupakan perkalian antara nilai satuan belanja variable dengan pengendali belanja ( cost driver ). Bobot/ indeks


60

menunjukkan pembobotan kategori dari suatu aktivitas yang akan dilakukan yang meliputi bobot untuk tingkatan, bobot jenis, bobot orang yang dinilai, bobot proses uji, dan lain-lain. Apabila ditemui pernyataan “ disesuaikan dengan “ maka hal ini menunjukan bahwa perhitungan belanja variable harus dikalikan dengan bobot masingmasing. 5) Formula perhitugan Belanja Total Merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variable. 6) Batasan Akolasi Obyek Belanja Batasan Akolasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Ketiga proporsi tersebut disajikan dalam bentuk prosentase sehingga apabila akan menghitung besarnya proporsi untuk komponen belanja adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.

II.

Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) : 1)

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan ASB dengan merujuk deskripsi kegiatan yang ada pada setiap ASB.

2)

Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan : a. Jika masing-masing kegiatan yang tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang berurutan dan terkait, maka : (1) Besaran total ASB dihitung dengan menggunakan 1 (satu) belanja tetap pada kegiatan pokoknya sedangkan ASB yang lain hanya diambil pengendali belanja dan biaya variabelnya. (2) Prosentase sebaran belanja seoptimal mungkin menggunakan prosentase sebaran sebagaimana sebaran belanja pada kegiatan pokoknya. b. Jika masing-masing kegiatan yang tergabung dalam setiap RKA merupakan kegiatan yang tidak berurutan dan berbeda satu dengan yang lainnya maka besaran total ASB dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap maupun belanja variabelnya dari setiap ASB yang diperlukan.

3)

Penggunaan unsur belanja dan/ atau prosentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/ atau prosentase sebaran pada ASB, sedangkan penggunaan


61

unsur belanja dan atau prosentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto RUSTAM EFFENDI


62

Himpunan Peraturan Gubernur Tahun

Recommend Documents