+ (
tg
I 2
U .-o
2 i. -
2 -I e 0 l'v't
2
F
I I
a
+
E
aa
X
L 3
.az ltlL
o=, =* OrE
=6 -tr J3 -6
EE f;r9
=
3 g, 3
F1
T
\lF-(l
a I
H
z
I
rL
= =
F
I
F€
-o
=E s3
a
I
=r
?n
3.r
J= z
o = o
-t' {,E o.
rll
--
lu
e, lu
,-r
fE
q
-lr lrll
E
EA
ffi'
H
EA)
ulL 6t
IIJ
I
a
HIiII,[
tr -o
E
I
lrl
a 2=a
.-- -
E=I ;
F
z !r 2
Zr-
3r c6 3E gr
lEq
=o o= =!
3
x =
0
cB
1 PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DI PROVINSI MALUKU MELALUI PENERAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN** Oleh: Dr. Saleh Haji, M.Pd*
ABSTRAK Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang kaya akan berbagai sumber daya alam, seperti: ikan, mutiara, dan besi putih. Untuk dapat memanfaatkan secara optimum sumber daya alam tersebut diperlukan kemampuan sumber daya manusia yang handal dalam berbagai sektor, khususnya sektor kelautan. Peningkatan sumber daya manusia di provinsi Maluku hanya dapat dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Sehingga peningkatan mutu sekolah menjadi suatu kebutuhan. Pemerintah pusat melalui Presiden Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX Pasal 35 memberikan pedoman tentang standar minimal yang wajib dipenuhi bagi seluruh sekolah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar, yaitu: a. standar isi, b. standar proses, c. standar kompetensi lulusan, d. standar pendidik dan tenaga kependidikan, e. standar sarana dan prasarana, f. standar pengelolaan, g. standar pembiayaan, dan h. standar penilaian pendidikan.
Kata kunci: Sistem Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan
* Dosen FKIP Universitas Bengkulu ** Disampaikan dalam kegiatan Seminar Nasional Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (IMAKIPSI) Wilayah Maluku di Ambon pada tanggal 2 Maret 2010.
2
A. Pendahuluan Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai pulau/provinsi dari Sabang Sampai Mauroke dengan berbagai latar belakang dan kondisi sarana dan prasarana dari berbagai sektor yang berbeda. Begitu pula dalam sektor pendidikan. Kualitas pendidikan (sekolah) di Indonesia bagain barat relatif lebih baik dari kualitas pendidikan di Indonesia bagian tengah/timur. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, antara lain: sarana dan prasarana pendidikan pada Indonesia bagian barat lebih lengkap dari pada Indonesia bagian tengah/timur. Untuk memicu kualitas pendidikan secara nasional, pemerintah melalui UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan suatu standar minimal yang harus dipenuhi oleh berbagai satuan pendidikan. Standar minimal tersebut dinamakan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 1 ayat 17 menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriteria minimal tersebut terdiri dari: a. standar isi, b. standar proses, c. standar kompetensi lulusan, d. standar pendidik dan tenaga kependidikan, e. standar sarana dan prasarana, f. standar pengelolaan, g. standar pembiayaan, dan h. standar penilaian pendidikan. Menurut Tilaar (2006), dalam konteks pendidikan nasional Indonesia diperlukan standar yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu di dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warnga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penerapan SNP, selain sebagai suatu kebutuhan dan tuntutan undang-undang, juga untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena dengan menerapkan kedelapan standar dari SNP dapat berkontribusi dalam menumbuhkan pembelajaran yang efektif bagi perkembangan siswa secara optimum. Tilaar (2006) mengemukakan bahwa kualitas sebagai inti dari standarisasi. Kualitas berarti a degree of action yang merupakan kepuasan di dalam penggunaan suatu
3 produk. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana menerapkan Standar Pendidikan Nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di provinsi Maluku.
B. Standar Nasional Pendidikan (SNP) Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan acuan bagi sekolah mengamanatkan perlunya sekolah menerapkan SNP dalam menyelenggarakan pendidikan. Undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 1. Standar Isi Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sebagai contoh ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi pada mata pelajaran matematika di kelas VII SMP/MTs semester I sebagai berikut: Tabel 1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matapelajaran Matematika Kelas VII Semester I Standar Kompetensi
Komptensi Dasar
Bilangan 1. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan masalah
1.1 Melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan 1.2 Menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dalam pemecahan masalah
4 Aljabar 2. Memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel
2.1 Mengenali bentuk aljabar dan unsurunsurnya 2.2 Melakukan operasi pada bentuk aljabar 2.3 Menyelesaikan persamaan linear satu variabel 2.4 Menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel
3. Menggunakan bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan perbandingan dalam pemecahan masalah
3.1 Membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 3.2 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 3.3 Menggunakan konsep aljabar dalam pemecahan masalah aritmetika sosial yang sederhana 3.4 Menggunakan perbandingan untuk pemecahan masalah
Standar isi juga memuat pengelompokkan mata pelajaran. Mata pelajaran yang diberikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, dan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan. Berkaitan dengan kurikulum, standar isi memberikan acuan tentang kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Pada pendidikan dasar, pengembangan kurikulum ditekankan pada kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, dan kemampuan berkomunikasi.
5 Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, mengembangkan peserta didik, dan potensi daerah. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat muatan lokal.
2. Standar Proses Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyengankan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Standar proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar perencanaan pembelajaran memuat berbagai komponen yaitu tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Evaluasi yang dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dan ditujukan kepada peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi hasil belajar yang dilakukan pendidik dimaksudkan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar. Bentuk penilaian
hasil
pembelajaran
adalah
tes
tertulis,
tes
praktek,
pengamatan/observasi, dan penugasan perorangan dan/atau kelompok. Kegiatan evaluasi pendidikan disertai pula dengan kegiatan pemantauan, supervisi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut. Pada pelaksanaan pembelajaran perlu diperhitungkan jumlah siswa per kelas, beban mengajar maksimum perpendidik, rasio buku-murid, rasio peserta didik-pendidik.
6 3. Standar Kompetensi Lulusan Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada jenjang pendidikan dasar, standar ini bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pada jenjang pendidikan menengah umum, standar ini bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dalam menentukan kelululusan peserta didik dari satuan pendidikan didasarkan atas standar kompetensi lulusan yang meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran, kompetensi kelompok mata pelajaran, dan kompetensi mata pelajaran.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat. Sebagai agen pembelajaran, seorang pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kualifikasi pendidik pada pendidikan anak usia dini, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK adalah diploma empat (D-IV) atau sarjana S1. Tenaga kependidikan yang dimaksud meliputi: kepala sekolah, pengawas, penilik, pamong belajar, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga kebersihan sekolah, psikolog, dan terapis.
7 5. Standar Sarana dan Prasarana Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar yang lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bila diklasifikasikan, maka sarana yang dimaksud terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan suber belajar lainnya, dan bahan habis pakai. Sedangkan prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi, yang seluruhnya diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar kualitas bangunan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas A.
6. Standar Pengelolaan Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang dicirikan oleh kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Sedangkan pengelolaan pada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang memberi kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional.
8 7. Standar Pembiayaan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya operasi, personal, dan investasi. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
8. Standar Penilaian Pendidikan Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian tersebut digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan perbaikan proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Hasil ujian nasional digunakan sebagai pertimbangan untuk pemetaan mutu
9 program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
C. Kesimpulan Penerapan standar nasional pendidikan bagi semua satuan pendidikan di provinsi Maluku menjamin terselenggaranya pendidikan yang kondusif, sehingga memungkinkan tercapainya peningkatan mutu pendidikan.
Daftar Pustaka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Tilaar, H.A.R. (2006). Standarisasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
10 Bengkulu, 8 Maret 2010 Hal: Permohonan bantuan dana penyaji makalah seminar nasional.
Kepada Yth. Dekan FKIP UNIB di Bengkulu
Dengan hormat, Sehubungan dengan telah selesainya saya menyajikan makalah pada kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (IMAKIPSI) Wilayah Maluku pada tanggal 2 Maret 2010 di Ambon. Saya mengajukan permohonan bantuan dana kepada Bapak atas biaya yang telah saya keluarkan pada kegiatan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini saya lampirkan: 1. Foto copy surat penerimaan abstrak 2. Foto copy sertifikat 3. Foto copy abstrak dan makalah Atas perhatian dan bantuan bapak, saya mengucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Dr. Saleh Haji, M.Pd NIP. 19600525.198601.1.002
