HASIL EVALUASI KELAYAKAN OUTLINE SKRIPSI FH UEU, 26 OKTOBER 2013 (A = Diterima; B = Diterima dengan Catatan; C Ditolak)

HASIL EVALUASI KELAYAKAN OUTLINE SKRIPSI FH UEU, 26 OKTOBER 2013 (A = Diterima; B = Diterima dengan Catatan; C Ditolak) NO

NAMA

NIM

1

Edison Ramli

2010-41-166

2

Rangga Adiguna

2012-41-073

3

4

Achmad Saifudin Firdaus

Anisa Lestari

JUDUL

RUMUSAN MASALAH (RM)

1. Bagaimana proses pelimpahan perkara tindak pidana militer ke pengadilan militer? Pelaksanaan Upaya Hukum Dalam 2. Bagaimana sistem peradilan militer? Sistem Peradilan Militer 3. Bagaimana upaya hukum dalam sistem peradilan militer? 1. Bagaimana penerapan pasal terhadap penukaran terpidana kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pengacara, tudi Kasus Putusan Mahkamah Penukaran Terpidana Kasus Penyelewengan Pupuk Bersubsidi Oleh Agung Nomor 2035 K/PID/2011? Pengacara (Studi Kasus Putusan 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Mahkamah Agung Nomor 2035 pengacara yang menjadi pengusul penukaran terpidana K/PID/2011) yang dilakukan oleh pengacara berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/PID/2011

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING



C

Pada RM bukan Permasalahan

---



B

Redaksional RM Diperbaiki

I G K Wijaya



C

Daluarsa Putusan

---



C

Topik Sudah Banyak

---

2010-41-099

1. Bagaiman UUD 1945 mengatur tentang penguasaan Analisa Terhadap Penguasaaan Negara Negara atas SDA Atas Sumber Daya Air Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059- 2. Bagaimana perbedaan pengaturan antara sebelum dan 060-063/PUII/2004 DAN sesudah diberlakukannya UU No. 7/2004 008/PUUIII/2005)

2010-41-030

Perlindungan Hukum Kreditur Dari Cidera Janji Debitur Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus PT. SINAR MAS MULTI FINANCE Cabang Yogyakarta)

---

C

Tema Sudah Diteliti oleh M Reza

---



B

Harus Empiris

Henry Arianto

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditur dari cidera janji debitur dalam perjanjian fidusia 2. Bagaimana kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap eksekusi obyek jaminan apabila debitur cidera janji

5

Andro Makopa Hartaslam

2010-41-034

1. Faktor apa saja yang menyebabkan maraknya perjudian TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP di kalangan pelajar SMA PERJUDIAN BALAP LIAR DIKALANFGAN 2. Apakah hukuman pidana penjara sudah cocok PELAJAR DITINJAU DARI HUKUM diterapkan terhadap pelaku perjudian balap liar tersebut PIDANA 3. Apa dampak perjudian bagi pelajar

6

Rendo Mareza

2010-41-156

1. Bagaimana eksistensi hak tanah ulayat masyarakat Tinjauan Yuridis Terhadap kampung naga di dalam UUPA No. 5 Thn 1960 Perlindungan Hukum Pada Tanah Hak Ulayat Masyarakat Kampung Naga 2. Bagaimana perlindungan hukum hak tanah ulayat Berdasarkan UUPA No. 5 Thn 1960 masyarakat kampung naga di dalam UUPA No. 5 Thn 1960


1 7

NAMA

EdisonSusanto Ramli Anna

NIM

JUDUL

2010-41-166 2010-41-044

Pelaksanaan Hukum Dalam Sistem PidanaUpaya Adat Di Masyarakat Sistem Dalam Peradilan Militer Baduy

RUMUSAN MASALAH (RM) 1. Bagaimanakah sistem pidana adat di masyarakat baduy dalam 2. Manakah aturan yang diberikan bila masyarakat adat baduy melakukan pelanggaran hukum pidana di luar wilayah adatnya 1. Apa kewenangan DPD Dalam Pengajuan Dan Pembahasan Suatu Rancangan UU (RUU) Berdasarkan UU 1945 2. Apa kewenangan DPD semenjak berlakunya UU No. 27/2009 dan UU No. 12/2011 3. Bagaimana kedudukan DPD setelah putusan mahkamah konstitusi No. 92/PUU-X/2012

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING



C B

Pada RM bukan Harus Empiris Permasalahan

Getah---Esther Ayatullah



B

RM Direvisi

Joko Widarto

8

Albertus Apolinaris G.

2010-41-125

Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 Mengenai Kedudukan DPD Dalam Pengajuan Dan Pembahasan Rancangan UU Yang Di Antar Dalam UU No. 27 Thn 2009 Dan UU No. 12 Thn 2012

9

Yayan Karyana

2010-41-155

1. Bagaimanakah pengakuan Negara dan penegakkan Tinjauan Normatif Atas Penyelesaian hukum terhadap hak ulayat masyarakat baduy dalam Sengketa Tanah Ulayat Di Masyarakat Adat Baduy Dalam 2. Bagaimana penyelesaian perselisihan terhadap sengketa tanah atas hak ulayat masyarakat baduy dalam



B

Judul Direvisi

Henry Arianto

1. Bagaimana implementasi dari UU No. 4/2009 2. Bagaimana sistem pemberian izin pertambangan timah Analisis Yuridis Terhadap Perizinan terhadap perusahaan pertambangan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka Di Tinjau Dari UU No. 4/2009 Tentamg 3. Sejauh apa efektifitas dari UU No.4/2009 ditinjau dari Pertambangan Mineral Dan Batu Bara sudut pandang perusahaan pertambangan



B

RM Direvisi

Dhoni Yusra



B

Judul Direvisi

Anatomi Muliawan

10

11

Fitriana

Imamudin

2010-41-172

2009-41-108

Analisis Dampak Hukum Dari Tidak Diberikannya Kewenangan Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.60/PUU-VIII/2010

1. Apakah yanmg menjadi latar belakang dan pertimbangan di aturnya pasal 40 UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2.Apa dampak hukum dari tidak adanya kewenagan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam komisi pemberantasan korupsi (KPK) terkait putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara No. 60/PUU-VIII/2010


1

12

13

14

NAMA

Edison Ramli

Wiwin Aulia

Herrera Celine Guo

Norma Nur Indah Sari

NIM

2010-41-166

2010-41-132

2010-41-046

JUDUL

2. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Pendaftaran Pengikatan Fidusia Pada Jaminan Benda Bergerak Sebelum Dikeluarkannya Permen Keu No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Pengikatan Fidusia Di Bawah Tangan

KETERANGAN

PEMBIMBING



C A

Pada RM bukan Permasalahan ---



Zulfikar Judge

---

C

Judul Sudah Diteliti

---

---

1. Bagaimana kekuatan hukum atas pengikatan fidusia bawah tangan sebelum Permen Keu No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Pengikatan Fidusia Di Bawah Tangan 2. Bagaimana kekuatan hukum atas pengikatan fidusia notariil yang tidak didaftar sesudah adanya Permen Keu No. 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Pengikatan Fidusia Di Bawah Tangan

---

C

Tidak ada RM

---

1. Dampak Dari Implementasi Pembaruan Sistem Kereta Commuter Di Wilayah Jabodetabek Pada Tahun 2013 Di Tinjau Dari UU No. 23/2007 Tentang Perkeretaapian

1. Bagaimana Dampak yang timbul akibat dari pembaruan sistem perkeretaapian commuter saat ini



B

RM Ditambah

Ade Hari

---

C

sudah diteliti (umum)

---

---

C


---

---

C


---



B

RM Diperbaiki

Nur Hayati

2010-41-063

2010-41-040

KELAYAKAN

*catatan:rumusan masalah tidak ada

1. Apa yang menjadi faktor penyebab seorang anak usia remaja dapat ikut dalam keanggotaan suatu geng motor

1. Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1022/PID.B/2012/PN.JKT.PST Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No. 1022/PID.B/2012/PN.JKT.PST)

Reza Dwi Silfia

ORISINALITAS

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan Dalam Mengatasi Kredit Macet

2. Fenomena Geng Motor Sebagai Salah Satu Wujud Delinkuen Anak Remaja

15


1. Bagaimana jika hapusnya hak tanggungan bukan karena Pelaksanaan Upaya Dalam Atas lunasnya hutang debitur melainkan dilakukannya 1. Pengembalian HakHukum Tanggungan pembaharuan hutang (novasi) karena debitur yang cidera SistemYang Peradilan Militer Roya Dilakukan Pada Nasabah janji Yang Belum Lunas (Studi Kasus Putusan PN. TNG No. 2. Bagaimana kekuatan hukum hak tanggungan terhadap 419/pdt.g/2012/PN.TNG) roya yang dilakukan karena novasi yang tidak terlaksana

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Bagaimanakah hukum positif di Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkait keanggotaannya dalam suatu geng motor yang cenderung kriminalisme 1. Bagaimanakah ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan bila ditinjau dari KUHP 2. Bagaimana implementasi penegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan bila ditinjau dari Putusan No. 1022/PID.B/2012/PN.JKT.PST 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaaan 1. Bagaimanakah ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri ditinjau dari KUHP

3. Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap 2. Bagaimanakah implementasi penegakkan hukum pidana Depresi Pada Istri (Studi Kasus Putusan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) No. 724/PID.B/2012/PN. JKT. PST) bila ditinjau dari Putusan No. 724/PID.B/2012/PN. JKT. PST

15

NO

1

Reza Dwi Silfia

NAMA

Edison Ramli

2010-41-040

HASIL EVALUASI KELAYAKAN OUTLINE SKRIPSI FH UEU, 26 OKTOBER 2013 (A = Diterima; B = Diterima dengan Catatan; C Ditolak) NIM

2010-41-166

3. Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Depresi Pada Istri (Studi Kasus Putusan JUDUL JKT. PST) No. 724/PID.B/2012/PN.

Pelaksanaan Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Militer 1. Tinjauan Yuridis Proses Penerbitan Sertifikat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 364 K/TUN/2012)

16

Rizky Pratama Putri

RUMUSAN MASALAH (RM) 3. Apakah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) brdampak depresi pada istri 1. Bagaimana mekanisme penerbitan sertifikat hak atasa tanah yang dikeluarkan oleh BPN 2. Apakah penerbitan sertifikat hak milik (sementara) No. 389 C. 911 Persi 32 atas nama Umar Thoefur Abdul Azis dalam perkara No. Reg. 364 K/TUN/2012 telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan p[erundang-undangan yang berlaku



B

RM Diperbaiki

Nur Hayati

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING



C

Pada RM bukan Permasalahan

---

---

C


---

---

C


---

3. Apakah leter C No. 359 atas nama Ahir bin Atjan dapat menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah

2009-41-016

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG)

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 2. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai Putusan PN. Tangerang No. 1905/PID.B/2009/PN.TNG tentang perdagangan orang


1

NAMA

Edison Ramli

NIM

2010-41-166

JUDUL 1. Akibat Hukum Dari Perjanjian Utang Piutang Diman Debitur Melakukan Pelaksanaan Upaya Hukum Dalam Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Sistem Peradilan Militer Mahkamah Agung No. 2. Hak Pekerja Outsourcing Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Didasarkan Dengan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaaan

17

Dinda Fitria Harahap

RUMUSAN MASALAH (RM) 1. Bagaimana timbulnya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang 2. Apa akibat hukum dari perjanjian hutang piutang dimana debitur melakukan wanprestasi 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak pekerja outsourcing dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja 2. Manakah penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara pekerja outsourcing dan pengguna jasa akibat pekerja tidak tunduk pada peraturan perusahaan

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING

--

C C

sudah Pada RMditeliti bukan (umum) Permasalahan

-----

---

C


---



A

---

Fauzie Kamal



B

Judul & RM Diperbaiki

Agus Suprayogi

---

C


---

1. Bagaimanakah pengadilan negeri dapat menentukan kriteria tentang hak milik atas tanah seorang yang dinyatakan tidak hadir (afweziq verklaring), sehingga hak atau harta milik atas tanah tersebut dapat dikelola balai harta peninggalan

2010-41-007

3. Perlindungan Terhadap Hak Milik Perorangan Atas Tanah Yang Dikelola Balai Harta Peninggalan

2. Bagaimana peran dan keberadaan balai harta peninggalan saaat ini terhadap harta/hak milik seseorang atas tanah, yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afweziq) oleh pengadilan negeri setempat 3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan balai harta peninggalan terhadap harta atau hak milik atas tanah seseorang yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (afwezig) oleh pengadilan negeri setempat

18

19

Moh. Maskur

Chindy Herawati

2009-41-181

2009-41-008

Kebijakan pengupahan gubernur Banten SK No. 561/Kep.904-Huk/2012 tentang penetapan upah minimum Kab/ Kota Tangerang Prov. Banten dan No. 561/Kep.13-Huk/2013 tentang upah minimum sektoral kota tangerang serta SK No. 561.2/Kep.15Huk/2013 tentang persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minumum tahun 2013 (studi kasus PT. X)

1. Bagaimanakan upah minimum kota/kab. Yang merupakan upah terendah dapat ditangguhkan?

2. berapa lama jangka waktu penangguhan upah minimum 3. bagaimana penyelesaian terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum khususnya bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang diatura di dalam peraturan perundang-undangan dalam 1. apakah hak tolak yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 10 uu pers dapat membenarkan insan pers untuk membiarkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh

Tinjauan hukum terhadap hak tolak yang dimiliki oleh insan pers 2. Apakah perbuatan insan pers yang tidak melaporkan berdasarkan undang-undang pers dan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak kitab undang-undang hukum pidana pidana dapat dikatagorikan dalam perbuatan melawan hukum?


1 20

21

NAMA

Edison Ramli Devi Selviana

Devi

NIM

2010-41-166 2010-41-071

2010-41-169

JUDUL

Pelaksanaan Upaya Hukum Dalam Tinjauan yuridis upaya hukum Sistem Peradilan Militer perlawanan (derden verzet) terhadap 2. bagaimana mekanisme verzet dan apakah prose yang sita jaminan. Studi kasus putusan diajukan dalam perkara no.246/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR. No.246/Pdt.G/2006/PN.JKT.BARAT Sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tinjauan yuridis tentang eksistensi pihak ketiga dalam menggugat hak paten terdaftar studi kasus putusan hno.50/paten/2012/pn.niaga.jkt.pst. Tentang gugatan pembatalan gugatan hak paten di PT. TOILON INDONESIA kedudukan anak angkat di agama hindu dalam pewarisan harta kekayaan orang tua menurut hukum waris adat bali

22

Ni Made Gde Maya Pramitha 2010-41-142

tinjauan yuridis mengenai tindak pidana penipuan melalui short message service (sms) berdasarkan uu ite dihubungkan kuhp

tinjauan yuridis tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer berdasarkan haki

analisis yuridis kewenangan jaksa dalam mengajukan upaya hukum PK terhadap putusan bebas (studi kasus PK.No.07/PK/PID.SUS/2009 23

Deby Riana

RUMUSAN MASALAH (RM) 1.Siapa yang berhak mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan

2010-41-001 analisis yuridis penerapan bukti permulaan yang cukup dalam penyelesaian dalam suatu tindak pidana studi kasus bibit- chandra

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING

 ---

C C

Pada RM bukan Permasalahan sudah diteliti (umum)

-----



B

RM Direvisi

Prof. Hendra Tanu Atmadja



B

Empiris

Fokky Fuad



C

Umum

---

---

C

Umum

---

---

C


---



B

Lampirkan Putusan

Gousta Feriza

1. Bagaimana mendapatkan perlindungan hak paten sesuai dengan undang-undang untuk mengantisipasi gugatan pembatalan paten dikemudian hari 2. bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penggugat atau pihak ketiga terhadap gugatan pembatalan paten 1. bagaimana prosedur pengangkatan anak menurut adat bali 2. bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua menurut hukum adat waris bali 1. bagaimana penerapan hukum mengenai tindak pidana penipuan melalui short message service (sms) berdasarkan uu no 11 tahun 2008 jo kuhp 2. bagaimana upaya pemerintah dalam mengulangi tindak pidana penipuan melalui short message service (sms)? 3. apakah penipuan melalui short message service (sms) sudah dapat ditegakkan di Indonesia 1. bagaimana perlindungan uu haki terhadap pembajakan perangkat lunak di Indonesia 2. apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan perangkat lunak 1. bagaimana pengaturan mengenai upaya hukum luar biasa PK dalam uu KUHAP 2. apakah jakasa memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan bebas. 1. apakah yang dijadikan batasan dalam penerapan alat bukti penerapan yang cukup dalam menyelesaikan suatu 2. bagaimana penerapan bukti penerapan yang cukup pada kasus biti dan chandra


1

24

NAMA

NIM

Edison Ramli

2010-41-166

Diaz Tresno Dwi ANGGORO

2010-41-107

JUDUL

Pelaksanaan Upaya Dalam Perlindungan hukumHukum bagi tersngka Sistem Peradilanfisik Militer atas kekerasan dalam proses penyidikan

realisasi pemberian realisasi pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam perkara pidana bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu

RUMUSAN MASALAH (RM) 1. apakah pengertian tindakan kekerasan dan bagaimana bentuknya dalam hukum pidana 2. bagaimana perumusan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 3. bagaimana aturan mengenai hak-hak dan kedudukan tersangka dalam hukum positif di Indonesia 1. apakah pengertian bantuan hukum dan bagaimana perkembanga konsep dari bantuan hukum 2. bagaimana praktik bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap tersangka dan 3. bagaimana peran advokat dalam pelaksanan bantuan hukum 4. bagaimana konsep bantuan hukum yang terdapat dalam kuhap

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING

 

C B

Pada RM bukan Permasalahan RM Direvisi

--Gousta Feriza

---

C


---

---

C


---



C

Judul Tidak Fokus

---

---

C


---



B


I Gede Hartadi

5. apakah terdapa kendala dalam pelaksanaan dalam bantuan hukum dalam setiap tingkat peradilan agama tindakan diskresi polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesai berkaitan dengan pejagaan terhadap keamanan dan ketertibab di masyarakat penegakan hukum terhadap moneylaundring dalam perspektif uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan dan tppu

25

Dicky Muhammad

2010-41-114

mekanisme rangkaian proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam modus pengadaan barang dan jas yang transparan ditinjau dari tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penerapan rahasia bank di Indonesia

1. apakah pengertian tindakan diskresi polri dan bagaimana bentuk-bentuknya menurut hukum yang 2. apakah asas-asas dalam menjalankan tugas dan kewenangan di tubuh kepolisisan 3. bagaimana perkembangan eksistensi polri berkaitan dnegan keamanan dan ketertiban masyarakat 1. bagaimana mekanisme penerapan kerahasiaan bank menurut perspektif uu no 10 yahun 1998 tentang 2. bagaimana mekanisme pelaksanaan penegakan hukumk terhadap kejahatan money londring menurut perspektif uu 3. apahak mkendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanan penegakan hukum 1. bagaimana pelaksanaan mekanisme rangkaian proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam modus 2. apakah kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana korupsi dan 3. bagaimana prosedur penegakan hukum yang diterapkan lembaga penegak hukum apabila praktik pengadaan 1. apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penerapan 2. apakah faktor pendukung penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalah 3. bagaimanakah langkah-langkah yang diterapkan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pelaksanaan


26

27

1

NAMA

NIM

Edison Ramli Sukarningsih

2010-41-166 2010-41-163

Andreas FK

2010-41-186

JUDUL


1. bagaimanakah proses pengalihan hak atas tanak dan peran PPAT terhadap pengalihan hak bangunan berdasrkan surat girik menjdai sertifikat Pelaksanaan Upaya Hukum Dalam atas tanah dan bangunan berdasarkan 2. apasaja kendala-kendala yang akan timbul dalam proses Sistem Peradilan Militer surat girik menjdai sertifikat dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan proses jual beli di Jakarta 3. apasaja persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pengalihan hak atas tanah and bangunan 1. bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap pelaku sehubung dengan tindak pidana penipuan dan atau Analisis tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau penggelapan yang dilakukan oleh 2. apakah tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ibu dan anak putrinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP subsider pasal 372 KUHP sudah tetap dalam perkara tersebut

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING

 ---

C C

Pada RM bukan Permasalahan Umum

-----

---

C

Tidak Ada Kasus

---

---

C

Umum

---



B


Elok Hikmawati



B

Cek Kasus

Prof. Waty Suwarty H

---

C

Tidak Ada Kasus

---



B

Harus Empiris

Dhoni Yusra

1. Upah minumum dan upah minimum sektoral 28

M. Rasukan

2010-41-025

sistim dewan pengupahan dalam menentukan UMK / UMSK

2. dasar penetapan upah minimum 3. dasar penetapan minimum sektoral

29

30

31

32

Meilisa

Muhammad Reza

Phan Jaya Suherman

Mundiah

2006-41-141

1. bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja kontrak pada pelaksanaan kerja waktu tertentu kementrian kesehatan ditinjau dari uu no 13 tahun 2003 pada kementerian kesehatan dikaitkan dengan uu no 13 tahun 2003tentang 2. kendala-kendala apasaja yang menghambat pelaksanaan ketenagakerjaan PKWT pada kementerian kesehatan

2010-41-019

tindak pidana perjudian yang dilakukan anak nakal analisi putusan pengadilan negeri tangerang no.1522/pidb/2009/pn.tng

2010-41-174

analisa perlakuan pajak penghasilan final dan tidak final di tinjau dari segi hukum pajak

2010-41-024

penangguhan upah minimum PT. YOOSHIN INDONESIA putusan no. 09/g/2013/PTUN-SRG

1.bagimana pengaturan tindak pidana perjudian 2. bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan uu no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak 1. bagaimanakan konsekuensi hukum apabila wajib pajak salah dalam menerapkan pajak penghasilan final 2. bagaimana aturan pajak penghasilan final dan tidak final itu bisa diatur dalam hukumk pajak 1. bagaimana cara pengguhan upah yang sesuai dengan mekanisme peraturan menteri 2. sengketa surat keputusan TUN no.561.2/kep.15huk/2013 tertanggal 30 januari 2013 tentang persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2013


33

1

NAMA

Edison Ramli Dani Setiawan

NIM

JUDUL

2010-41-166 2008-41-003

Pelaksanaan Upaya Hukumstudi Dalam kasus Sistem Peradilan Militer konflik sulu ditinjau dari hukum humaniter internasional

34

Ketut Santi Widiastuti

2010-41-013

tinjauan yuridis dan kriminologi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja serta pola penanggulangannya

35

Sodikin

2009-41-194

analisa tinjauan yuridis putusan MA No.834K/Pid.sus/2011 dangan uu no 10 tahun 1998 tentang perbankan

2010-41-066

tinjauan yuridis mengenai perwalian terhadap anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian (studi kasus putusan no.800/pdt.G/2011.PN.JKT.BAR

36

Yelinika Ardana Reswari

RUMUSAN MASALAH (RM) 1. bagaimana konflik kesultanan hulu menurut hukum humaniter internasional 2. bagaimana upaya yang bisa dilakukan terkait konflik kesultanan sulu ditinjau dari hukum humaniter internasional 1. bagaimana penerapan uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika 2. bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk suatu penanggulangan penyalah gunaan narkotika oleh remaja 3. faktor apasaja yang merupakan pencetus remaja melakukan atau mengkonsumsi narkotika 1. apakah bank sudah menganut prinsip kehati-hatian seperti yang diamanatkan oleh uu no 10 tahun 1998 2. apakah putusan MA no. 834k/pid.sus/2011 sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING

 

C B

Pada RM bukan Judul & RM Permasalahan Diperbaiki

--Kresno Buntoro



B


Suartini

---

C

RM tidak jelas

---

---

C


---



B


Suryanti T Arief

---

C

RM Tidak Bermasalah

---

---

C


---

1. Bagaimana pelaksanaan kekuasaan orangtua terhadap anak dibawah umur 2. bagaimana pengaturan pengasuhan anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian 1. bagaimana bentuk pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh pembina yayasan

37

38

39

Heru Soetanto Putra

Ben Rajagukguk

Rina Efita Royhana

2010-41-177

pertanggungjawaban pidana oleh pembina yayasan (studi kasus putusan 2. bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap no1937/pid.b/2010/pn.tng pembina yayasan yang melakukan pelanggaran hukum tersebut 1. apa yang menjadi dasar pertimbangan atas diterapkannya delik kelalaian (culpa) pada kasus 2. bagaimana sumber hukum yang tepat didalam memutus perkara ats suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai penegak hukum, beserta analisis putusan nomor perkara 1147/pid.b/2009/pn.jakut

2010-41-167

pertanggungjawaban subjek yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti psikotropika (analisis kasus no.1147/pid.b/2009/pn.jakut)

2010-41-179

1. alih daya sebagai salh satu solusi bagi pengusaha aturan tentang alih daya, ketidakjelasan akan implementasi dan 2. alih daya menurut uu no 13 tahun 2003 efektifitasnya ditinjau dari sudut pandang pengusaha 3. lahirnya permenakertrans no 19 tahun 2012 yang dianggap tidak jelas baik dari sisi implementasi maupun


NAMA

NIM

JUDUL


ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING

 

C B

Pada RM bukan Judul & RM Permasalahan Diperbaiki

--Ludfie Jatmiko



B


Ludfie Jatmiko

---

C


---



B

Harus Empiris

Dr. Elman

---

C


---



B


Nugraha Abdulkadir

1. bagaimana perlindungan hukum terhadap hak - hak tenaga kerja honorer dalam pelaksanaan program jaminan perlindungan hukum terhadap hak hak tenaga kerja honorer ditinjau dari 2.apasaja kendala - kendala yang dihadapi oleh pemeri ntah dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja aspek jaminan sosial honorer ?

---

C


---

1. bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari? perlindungan hukum terhadap pekerja 2. hambatan - hambatan apa saja berkaitan dengan wanita pada malam hari disuper perwujudan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja market wanita yang bekerja pada malam hari?

---

C


---

1. apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana

1

40

Edison Ramli

2010-41-166

Sebrina

2010-41-059

Pelaksanaan Hukum Dalam analisi yuridisUpaya terhadap kasus Sistem Peradilan pencabulan dalamMiliter putusan pengadilan 2. Apakah putusan pengadilan sudah memenuhi rasa negeri no. 669/pid/b/2012/pn.jkt.pst keadilan terhadap korban yang dikatagorikan sebagai anak (diabawah umur) analisi yuridis terhadap kasus pemalsuan surat dalam putusan pengadilan negeri no.671/pid.b/2012/pn.jkt.pst tinjauan yuridis mengenai pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan dihubungkan dengan uu no 36 tahun 2009 tentang kesehatan

41

Puji Astuti

2010-41-100 tanggung jawab dokter terhadap kerahasiaan pasien pengidap penyakit AIDS dihubungkan dengan uu no.29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran

42

43

Rium Riumata Amtiran

lilis rusmaya

2010-41-036

2010-41-110

standarisasi lembaga permasyarakatan anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik permasyarakatan) berdasarkan uu. Nomor 12 tahun 1995 ttg perasyarakatan (studi kasus lapas anak pria IIA Tangerang)

1. apahak latar belakang penjual memberikan surat-surat kendaraan bermotor kepada pembeli yang telah 2. apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor agar terhindar dari pemalsuan surat kendaraan bermotor. 1. apasaja yang menjadi kriteria diperbolehkannya pengguguran kandungan oleh korban perkosaan 2. bagaimanakan pendapat umum masyarakat tentang aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dan legalisasi terhadap aborsi 1. bagaimanakah tanggung jawab hukum dokter terhadap kerahasiaan pasien pengidap penyakit AIDS menurut uu. 2. apakah akibat hukum bagi seorang dokter yang melepaskan tanggung jawabnya dalam menjaga kerahasiaan pasien pengidap penyakit AIDS menurut uu.tentang praktek kedokteran? 1.apakah sarana dan prasarana lembaga permasyarakatan anak kelas IIA tangerang sudah memenuhi Standarisasi 2.apakah pembinaan dilapas kelas Ii anak sudah memenuhi standarisasi berdasarkan uu.nomor 12 tahun 1995?

1. bagaimana pembuktian mengenai unsur - unsur dalam pembuktian unsur - unsur tindak tindak pidana pemerkosaan? pidana perkosaan berdasarkan hukum acara pidana (analisis kasus 2.bagaimana pertimbangan hakim dalam mengbuat suatu put.no.2663/pid.b/2009/pn.tng) keputusan?


44

1

NAMA

Edison Ramli Iwan tohari

NIM

2010-41-166 2005-41-192

JUDUL pertanggung jawaban pidana oleh Pelaksanaan Upaya Hukum Dalam satuan pengamanan (satpam )yang Sistem Peradilan Militer melakukan tindakan main hakim sendiri (studi kasus putusan pengadilan ….)

RUMUSAN MASALAH (RM) 1. bagaimana bentuk tindakan yang dapat dilakukan terhadap satpan yang melakukan tindakan main hakim 2.bagaimana proses penghukuman terhadap satpam yang melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut?

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING

 

C B

Pada RM&bukan Judul RM Permasalahan Diperbaiki (Harus Ada Kasus)

--Nugraha Abdulkadir

---

C


---

---

C

Judul & RM Tidak Jelas

---

---

C

Daluarsa Putusan

---

---

C

Umum

---

---

C


---

---

C

Permasalahan Tidak Ada

---

---

C

Judul Salah

---

1.bagaimanakah pornografi dalam hukum islam? tindak pidana pornografi dalam persfektif hukum islam

2.apakah pornografi bisa dihentikan? 3.apa saja dampak dari pornografi itu?

45

Selvi Yulya

2010-41-039 1. uu apakah yang digunakan ? analisa yuridis tindak pidana penggunaan minuman keras dikalangan mahasiswa /mahasiswi

46

Eni wulandari

2010-41-014

2.apakah sudah efektif uu tersebut? 3. bagaimanakah mengidentifikasi ttg pengaruh penggunaan minuman keras pada kehidupan remaja? 1.bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi saksi perlindungan hukum bagai saksi pengungkap fakta dalam perkara pidana dalam uu.nomor pengungkap fakta 2. bagaimana hambatan yang terdapat dalam uu.13 tahun (whistleblower)dalam perkara pidana 2006 ttg perlindungan saksi dan korban? (analisis yuridis terhadap uu.no.13 3.apakah dapat dihukum orang yang tidak mau jadi saksi tahun 2006 dalam suatu tindak pidana padahal ia sendiri mengetahui secara langgsung kejadian tersebut? 1.bagaimana peran jaksa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi? peran kejaksaan dalam menyelesaikan 2.bagaimana hambatan/kendala jaksa dalam menangani perkara tindak pidana korupsi perkara tindak pidana korupsi? 1. bagaimana system eksekusi paksa yang dilakukan dealer tinjauan yuridis terhadap tentang dalam hal terjadinya kredit macet yang sesuai prosedur eksekusi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor antara konsumen 2. bagaimana akibat hukum yang timbul sehubungan dengan adanya eksekusi paksa yang dilakukan oleh daeler? dan daeler

47

Dachliawaty

2010-41-010

implementasi sistem asuransi konvensional dan asuransi syariah (studi di Prudential Kantor Cabang Asuransi Perorangan dan Asuransi Syariah Tangerang)

1. bagaimanakah penyelenggaraan system asuransi konvensional dan asuransi syariah di Prudential ? 2. Apakah kelebihan dan kekurangan masing-masing system asuransi konvensional dan syariah di prudential?

1. bagaimanakah kepastian hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh lembaga perkawinan diluar tinjauan yuridis tentang lembaga perkawinan beda agama berdasarkan pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 2. bagaimana tinjauan pasal 66 UU no. 1 tahun 1974 Gemengde Huweliken Regeling jo. tentang perkawinan ? Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974


1

48

NAMA

NIM

Edison Ramli

2010-41-166

Aderiza Ayu Cahyarini

2010-41-012

JUDUL


analisa yuridis terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana Pelaksanaan Upaya Hukumtindak Dalam pidana korupsi ditinjau Sistem Peradilan Militerdari peraturan pemerintah no. 28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan ( keputusan menteri analisa yuridis terhadap remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi ditinjau dari peraturan pemerintah no.28 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan ( keputusan menteri hukum

1. apakah dasar kebijakan untuk mengubah syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak 2. apakah pemberian pembebasan bersyarat atas nama narapidana berinisial K ( keputusan menteri hukum dan HAM RI no. PAS.7.LXI.21220.PK.01.05.06 tahun 2012) sudah sesuai dengan Permen no. 28 tahun 2006 ttg syarat 1. apakah dasar kebijakan untuk mengubah syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi 2. apakah pemberian remisi khusus atas nama narapidana berinisial AH (keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no. PAS-244.PK.01.01.02 tahun 2013) sudah sesuai dengan PP no. 28 tahun 2006 ttg syarat dan tata cara pelaksanaan hak 1. apa pengertian KDRT ? 2. apa saja gejala KDRT ? 3. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ?

tinjauan yuridis terhadap delik kekerasan fisik yang dilakukan aparat kepolisian terhadap istrinya

49

Indra Prastiwi

2008-41-004

perceraian bagi PNS tinjauan dari PP No. 45 tahun 1990

hukum bagi tenaga kerja wanita indonesia yang bekerja diluar negeri menurut hukum islam

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

 

C B

Pada RM bukan Permasalahan Judul & RM Direvisi



B

Judul & RM Direvisi

Anatomi Muliawan

---

C

Umum terlaluumum dan pada RM bukanlah suatu permasalahan

---

---

C


---



B

Judul & RM Tidak Sinkron

Tommy Prihananto

4. faktor apa yang menyebabkan seorang suami tega melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga ? 5. apa saja dampak bila melakukan KDRT ? 6. apakah UU no. 23/2004 ttg KDRT sudah bisa melindungi korban akibat KDRT ? 7. apakah UU KDRT no 23/2004 sudah bisa dijadikan bahan acuan dalam memutuskan perkara dipengadilan dalam tindakan KDRT atau mengacu KUHP bab XX ttg penganiayaan pasal 351-358 ? 8. solusi apa saja untuk mengatasi KDRT ? 1. bagaimana pelaksanaan perceraian bagi PNS di pengadilan agama ditinjau dari UU no.10 tahun 1983 ? 2. bagaimana akibat hukum terjadinya perceraian bagi PNS ? 3. hambatan-hambatan apa saja yang sering dialami pengadilan agama pada saat pelaksanaan perceraian bagi 1. fungsi dan peran TKI ? 2. Aturan TKI ? 3. perlindungan pemerintah terhadap TKI ? 4. Permasalahan TKI dan solusinya ?

PEMBIMBING

--Anatomi Muliawan


1

50

NAMA

NIM

Edison Ramli

2010-41-166

Uun Ningsih

2010-41-091

51

Marina

2010-41-147

52

Lina Erna HA

2010-41-140

53

Fahrul Rozi

2010-41-176

JUDUL

ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING

 ---

C C

Pada RM bukan Permasalahan Judul Sudah Diteliti

-----

tinjauan hukum yuridis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap 2. bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Awi Ranata anak ( studi kasus : outusan MA no. ? 2743K/Pid.Sus.2010



B

Judul & RM Direvisi

Nurhayati

1. bagaimanakah status perkawinan yang secara agama telah sah tetapi tidak didaftarkan ke kantor catatan sipil 2. bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan anak dalam hal pembagian waris yang disebabkan karena perubahan pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 ttg perkawinan sebagimana yang ditentukan oleh putusan MK



B

Judul & RM Direvisi

Fitria Olivia

tidak ada rumusan masalahnya

---

C

RM Tidak Ada

---



B

Harus Ada Kasus

Dr. Elman



C

Umum

---



B

Judul & RM Direvisi

Wasis Susetio



B

Judul & RM Direvisi Elok Hikmawati



A

tinjauan yuridis perda no. 8 tahun 2005 tentangUpaya pelarangan pelacuran Pelaksanaan Hukum Dalam dan kaitannya dengan pemberlakuan Sistem Peradilan Militer jam malam dikota tangerang dipandang dari perspektif uu no. 13 tahun 2003 ttg ketenagakerjaan dan uu no. 39 tahun 1999 ttg hak asasi

tinjauan umum tentang kedudukan anak luar kawin dalam hal pembagian waris sehubungan dengan adanya perubahan pasal 43 ayat (1) undangundang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang perjanjian kerja bersama (PKB) sebagai sarana peningkatan produktivitas kerja untuk mencapai kemajuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja di pabrik gula trangkil, patijawa tengah

1. apa peran rekam medis di pengadilan terhadap tindak pidana malapraktik ? permusnahan rekam medim dikaitkan dengan pasal 78 KUHP terhadap tindak 2. bagaimana kaitan pemusnahan rekam medis dengan pidana malapraktik pasal 78 KUHP terhadap tindak pidana malapraktik ?

tinjauan yuridis pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan : 1072/pid/sus/2012/pn.jkt.bar) 54

Ira Kharisma

2010-41-139 tinjauan yuridis masa daluarsa pembayaran pesangon, upmk pasca putusan mahkamah konstitusi no: 100/PUU-X/2012

55

56

Dicky Andhika Putra

Gren Fathana

RUMUSAN MASALAH (RM) 1. bagaimana kekuatan hukum perda tersebut terhadap UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU no. 2. apakah dengan dikeluarkannya perda tersebut cukup mewakili suara masyarakat yang resah akan pelacuran 3. bagaimana sikap dan respon masyarakat kopta tangerang terhadap peraturan daerah no.8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran ? 1. mengapa hakim dalam putusannya tidak berupaya menerapkan alternatif penghukuman terhadap Awi Ranata

1. mengapa hukuman pelaku tindak pidana anak hukumannya lebih rendah dibandingkan dengan pelaku 2. apakah putusan peradilan anak tersesuai dengan asas keadilan masyarakat ? 1. bagaimana implementasi putusan MK no. 100/PUUX/2012 terhadap pasal 96 undang-undang no 13 tahun 2. bagaimana efektivitas putusan nomor 100/PUU-X/2012 dalam hal penyelesaian sengketa hubungan industrial terkait masa daluarsa pembayaran pesangon, upmk dll ? 1. bagaimana implementasi pemberian ganti rugi karyawan kepada perusahaan dalam studi kasus perkara

2010-41-039

analisis yuridis terhadap tuntutan wanprestasi ganti rugi karyawan kepada perusahaan (studi kasus perkara no: 280/PDT.G/2012/Pn.jkt.sel)

2010-41-005

1. apakah ada upaya hukum lain jika putusan dinyatakan putusan niet ontvankelijk verklaard tidak dapat diterima (N.O) dalam perkara perdata (N.O) dalam perkara perdata 2. apakah ada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum wanprestasi ( Studi kasus putusan dalam putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) nomor : 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR) ?

2. upaya hukum apa yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan dalam studi kasus perkara nomor 280/pdt.G/2012/pn.jkt.sel ?

---

Sri Rejeki


NAMA

NIM

JUDUL


ORISINALITAS

KELAYAKAN

KETERANGAN

PEMBIMBING

 

C B

Pada RM bukan Permasalahan Judul & RM Direvisi

--Suartini



B

Harus Empiris

Fokky Fuad

1. bagaimana implementasi uu ketenagakerjaan terhadap hak-hak reproduksi pekerja wanita di PT.XYZ ? perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi pekerja wanita di PT.XYZ 2. sanksi apakah yang diberikan kepada pekerja wanita (studi empiris) yang berbohong terhadap waktu haid ?



B

PT Harus Jelas

Dhoni Yusra

1. bagaiamana pengaturan tentang kejahatan eksploitasi seksual anak di Indonesia ? perlindungan hukum terhadap korban 2. faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan eksploitasi seksual pidana kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak komersial anak (studi kasus kawasan 3. apakah negara sudah memenuhi hak-hak dan telah pantura ) memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tersebut ?



C

Tidak Jelas

---

1. bagaimana tinjauan hukum tentang kelalaian dalam undang-undang lalu lintas dan seperti apa

1 57

58

59

Edison Ramli Ria Martha Eka Pratiwi

Amalia Rosanti

Nuryani

KETERANGAN :

2010-41-166 2010-41-011

2010-41-043

2010-41-056

RM : KELAYAKAN A : KELAYAKAN B : KELAYAKAN C :

Pelaksanaan Hukum Dalam kelalaian laluUpaya lintas yang Sistem Peradilanluka Militer mengakibatkan ringan, luka berat dan kematian seseorang (studi kasus 2. apakah putusan no 151/pid.sus/2013/pn.jkt.tim sudah sesuai dengan asas keadilan masyarakat ? no. 151/pid.sus/2013/pn.jkt.tim) 1. bagaimana aksi balap liar yang dilakukan oleh tinjauan yuridis terhadap aksi balap sekelompok remaja dikota remaja di kota jakarta telah liar dikalangan remaja dikota jakarta 2. bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dihubungkan dengan undang-undang dan menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas sekelompok remaja dikota jakarta dihubungkan dengan uu dan angkutan jalan no.22 tahun 2009 ttg lalu lintas dan angkutan jalan ?

Rumusan Masalah Judul diterima Judul diterima namun dengan catatan sebagaimana tercantum dalam keterangan Judul ditolak

Bagi mahasiswa kelas karyawan yang akan melakukan konsultasi mengenai usulan judul tersebut diatas dapat menghubungi bapak Joko Widarto pada hari Sabtu 26 Oktober 2013 pukul 12.00 - 15.00 di ruang Dekanat FH (R. 210)

Bagi mahasiswa yang usulan outline-nya di tolak, diberi waktu untuk mengajukan outline kembali paling lambat tanggal 2 Nopember 2013, paling lambat pukul 15.00 WIB Bagi mahasiswa yang melampaui batas waktu tersebut diatas (tanggal 2 Nopember 2013), maka mahasiswa tersebut akan diproses pada semester genap 2013-2014 mendatang Bagi mahasiswa yang mengajukan outline perbaikan diharapkan mengajukan lebih dari 1 (satu) outline agar dapat memberikan alternatif.

HASIL EVALUASI KELAYAKAN OUTLINE SKRIPSI FH UEU, 26 OKTOBER 2013 (A = Diterima; B = Diterima dengan Catatan; C Ditolak)

Recommend Documents