HARAPAN IDI TENTANG IMPLEMENTASI BPJS UNTUK PENINGKATAN MUTU PELAYANAN MEDIS Disampaikan dalam Kongres PERSI ke XII Jakarta, 7 November 2012
Prijo Sidipratomo Ketua Umum PB IDI
ISU KESEHATAN JELANG ERA BPJS • Heterogenitas dan disparitas antar wilayah dan dalam wilayah NKRI • Keterpurukan pelayanan kesehatan primer dan pelakunya dan kemegahan pelayanan sekunder & tersier • Hubungan logis antara sistem pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran diabaikan
ANATOMI LOKASI DOKTER 19% 17%
64 %
ANATOMI LOKASI DOKTER SPESIALIS 13%
70 %
17%
TOTAL DOKTER UMUM DAN DOKTER SPESIALIS (KEADAAN 31 DESEMBER 2011)
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 total
Dokter Umum
Dokter Spesialis
80591
20176
Distribusi Dokter menurut Usia
12 % dari 80.582 dokter berusia > 50 thn
11/25/11
KKI Bogor 2011
DISTRIBUSI DAN PERSEBARAN DOKTER THN 2010 Kab/Kota Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Utara Total Kab/Kota Aceh Barat Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Tamiang Aceh Tengah Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Utara Banda Aceh Bireuen, Kab Pidie Total
Penduduk 2.281.945 902.973 2.062.232 2.693.896 1.645.659 9.586.705 Penduduk 173.558 351.418 202.251 251.914 175.527 17.901 360.475 529.751 223.446 389.288 379.108 3.054.637
Jumlah Dokter 3.987 3.983 5.333 4.267 1.997 19.567 Jumlah Dokter 106 230 54 544 83 19 84 290 949 64 150 2.573
% 20,38% 20,36% 27,26% 21,81% 10,21% 100,00% % 4% 9% 2% 21% 3% 1% 3% 11% 37% 2% 6% 1,00
Rasio per Kebutuhan DK Kelebihan / 10.000 (1:2500) Kekurangan penduduk 17,5 913 3.074 44,1 361 3.622 25,9 825 4.508 15,8 1.078 3.189 12,1 658 1.339 Rasio per Kebutuhan DK Kelebihan / 10.000 (1:2500) Kekurangan penduduk 6,1 69 37 6,5 141 89 2,7 81 (27) 21,6 101 443 4,7 70 13 10,6 7 12 2,3 144 (60) 5,5 212 78 42,5 89 860 1,6 156 (92) 4,0 152 (2)
DISTRIBUSI DAN PERSEBARAN DOKTER Kab/Kota Lahat Lubuklinggau Muara Enim Musi Banyuasin Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu Oku Timur Pagar Alam Palembang Total
Kab/Kota Alor, Kab Flores Timur, Kab Kupang Manggarai, Kab Sikka, Kab Sumba Barat, Kab Total
Penduduk 369.974 201.308 716.676 561.458 727.376 324.045 609.982 126.181 1.455.284 5.092.284
Penduduk 190.026 232.605 336.239 292.451 300.328 110.993 1.462.642
Jumlah Dokter 108 228 65 72 99 132 28 51 1.596 2.379 Jumlah Dokter 8 13 615 72 250 34 992
% 4,5% 9,6% 2,7% 3,0% 4,2% 5,5% 1,2% 2,1% 67,1% 100,0%
% 0,81% 1,31% 62,00% 7,26% 25,20% 3,43% 100,00%
Rasio per 10.000 penduduk 2,9 11,3 0,9 1,3 1,4 4,1 0,5 4,0 11,0 4,7 Rasio per 10.000 penduduk 0,42 0,56 18,29 2,46 8,32 3,06 6,78
Kebutuhan DK (1:2500) 148 81 287 225 291 130 244 50 582 2.037 Kebutuhan DK (1:2500) 76 93 134 117 120 44 585
Kelebihan / Kekurangan (40) 147 (222) (153) (192) 2 (216) 1 1.014 342 Kelebihan / Kekurangan (68) (80) 481 (45) 130 (10) 407
AKSES PELAYANAN KESEHATAN SELURUH PENDUDUK NKRI
HETEROGENITAS DAN DISPARITAS ANTAR DAN DALAM 1 WILAYAH
Perkotaan = 35% Pedesaan = 65% Daerah terpencil, pulau terluar & perbatasan
OVERVIEW INDONESIA HEALTH CARE SYSTEM (1)
PUBLIC PRIMARY CARE District Health Officer
Health Center 8.737
PHC implementation Sub Health Center
Mobil Health Center
Village Health Pos 51.996
22.651 Posyandu 266.827
241 juta warga (2011)
PUBLIC PRIVATE HEALTH HOSPITAL CARE Dominated by: 755 Curative care Bias loyality Episodic care Conflict interest Hospital Fee for service Private Type A 768 Hospital Self-referral Hospital Multi income Type B Private Private Clinic Multi jobs Hospital Type C
Clinic Multi Specialist
Hospital Type D
Doctor Practice
COMMUNITY
Mono Specialist Nurse Practice
Midwive Practice
Gatot Sutono 2011
55% Uninsured, 45% Insured
OVERVIEW INDONESIA HEALTH CARE SYSTEM (2)
• A disproportionate focus on specialist, tertiary care “HOSPITAL-CENTRISM” • Multiplication health fascilities and programmes FRAGMENTATION
• COMMERCIALIZATION of health care in unregulated health system
(WHO) Gatot Sutono 2011
...pulling health care system away from PHC (WHO) POLARIZATION OF HEALTH CARE SYSTEM Primary care oriented
Specialist oriented
(adopted PHC values & principles) Ter tiary Secondary
Primary care
Defined population
Population
Secondary care
PENGAKUAN & PENGHARGAAN PADA DOKTER
Survei Kompensasi Dokter di 8 kota (2005)
Sumber Gaji PNS Insentif PNS Praktik RS Swasta Praktik Pribadi Asuransi Lain-lain
DPU Sp Bedah Sp Anak 19,4% 8,9% 11,4% 26,6% 12,5% 13,5% 7,2% 3,6% 2,1% 38% 58,9 62,5 57,5% 65,7% 77,8% 19,5% 6,7% 15,3% 4,2% 1,1% 0,9% 11,8% 20,8% 7,8% 100% 100% 100%
(n = 279, semua responden adalah PNS)
Gatot Sutono 2011
Pelayanan Kedokteran di Era BPJS ‘Unstructured’ Ke ‘Structured’
Tertiary Dokter Spesialis
Secondary Rujukan Kewenangan
Primary Care Tertiary Care Kekacauan Sistem dan Manajemen Kesehatan
Self Care Moeloek Mei 2009
Dokter Keluarga
ALMA ATA & PRIMARY HEALTH CARE UKW • Pembangunan nasional berwawasan kesehatan (pertanian, transportasi, industri, makanan, dll) • Tata ruang alam – manusia & kegiatannya • Pencegahan primer
UKP Tersier (Sub-Sp) Sekunder (Pelayanan Spesialistis)
UKM • • • • •
Air bersih & Sanitasi Gizi masyarakat Pendidikan Kesehatan Surveilans penyakit Pencegahan primer & sekunder
Primer
(Pelayanan Dasar mencakup 90% kebutuhan kesehatan individu & keluarga) Kontak pertama ke sistem pelayanan
Individu & Keluarga Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Upaya Kesehatan Wilayah (UKW)
Kebijakan publik
Gatot Sutono 2011
NATIONAL GOAL UNIVERSAL COVERAGE IN 2014 Specialist Orientation of Health Care System
Population self-referral
Secondary care
BACK TO PHC
Primary Care Orientation of Health Care System
KARAKTERISTIK 1. Regulasi berpihak ke PHC 2. Pembiayaan kesehatan prepayment 3. Tipe dokter pelayanan primer 4. Bentuk praktik dan status DPP 5. Rasio DPP terhadap populasi 6. Persentase dokter spesialis 7. Bentuk praktik dan status DSp 8. Rayonisasi DPP & Sarkes lain 9. Pelayanan berjenjang (Patient lists) 10.Metode pembayaran dokter 11.Rasio pendapatan DPP thd DSp 12.Pendidikan dokter 13.Organisasi profesi
Ter tiary Secondary
Primary care
Defined population
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PRIMER
UKP Tersier (Sub-Sp) Sekunder (Pelayanan Spesialistis)
Primer
(Pelayanan Dasar mencakup 90% kebutuhan kesehatan individu & keluarga)
Defined Population
• Menempatkan dokter generalis sebagai pintu masuk (entry point) ke sistem pelayanan untuk menangani sebagian besar kebutuhan kesehatan masyarakat • Membutuhkan dokter GENERALIS dan dokter SPESIALIS
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PRIMER
Tersier Sekunder
Dokter GENERALIS Primer • Generalis: kemampuannya menangani beragam masalah kesehatan sehari-hari yang ada di masyarakat • Memiliki kompetensi beragam bidang kedokteran tetapi tidak sedalam spesialis bidang tersebut (kompetensi horizontal) • Tempat praktiknya di tengah masyarakat (strata primer) • Sebutan General Practitioner (GP) / Family Physician (FP) Dokter SPESIALIS • Spesialis: kemampuannya menangani suatu sistem atau organ tubuh atau masalah kesehatan yang spesifik • Memiliki kompetensi mendalam di satu bidang ilmu kedokteran (kompetensi vertikal) • Tempat praktik di rumah sakit (strata sekunder dan tersier)
GENERALIS/SPESIALIS MENGIKUTI TRILOGI PENDIDIKAN DOKTER
TRANSFORMASI PELAYANAN KEDOKTERAN Primary Medical Care Dari: • Penyakit • Menyembuhkan Dari: • Pengobatan • Layanan episodik • Layanan spesifik Dari: • Dokter Spesialis • Dominasi dokter • Individual Dari: • Hanya sektor kesehatan • Dominasi profesional • Pasif
Primary Care (telah mengadopsi PHC)
Ke: FOKUS • Kesehatan • Mencegah dan memelihara Ke: • Promosi kesehatan LAYANAN • Layanan sinambung • Layanan komprehensif Ke: • Dokter generalis PELAKSANA • Melibatkan profesi lain • Tim Ke: TANGGUNG • Kerjasama lintas sektor JAWAB • Partisipasi komunitas • Proaktif Vuori 1984,
Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu (SPKT)
Tertiary (Sub-Spesialistis)
Sistem Pembiayaan
Secondary Care (Pelayanan Spesialistis)
Primary Care (Pelayanan Kedokteran Keluarga)
1 Dokter Keluarga mengayomi + 2.500 penduduk (Muktamar IDI XXVII tahun 2006)
Sistem Pendidikan (Kompetensi tiap jenjang)
Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu (SPKT)
Sistem pelayanan kedokteran
Dokter akan berpraktik dengan baik dalam sistem yang baik pula
Moral Hukum & Etika Sistem pendidikan kedokteran
Sistem
Upaya Kesehatan pembiayaan Perorangan kedokteran Upaya Kesehatan Masyarakat
(Muktamar IDI XXVII tahun 2009)
Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu (SPKT)
Sistem Pelayanan Kesehatan Berorientasi pada Pelayanan Primer
Dampak sistim pembiayaan Efisien tidak sama murah (Prinsip askes sosial adalah membuat pengeluaran penduduk terkendali dan tidak katastropik serta dilayani sesuai dengan kebutuhan medis ) Premi yang adekuat akan mampu memperbaiki sistem layanan kesehatan Premi yang cukup akan memberikan layanan yang bermutu
PEMBIAYAAN/PREMI ADEKWAT Pelayanan primer menjadi tolok ukur utama karena baiknya primer maka akan mengurangi biaya di rujukan Pelayanan primer pelayanan yang sangat dekat dengan peserta/masyarakat Pelayanan primer mampu mensinergiskan pelayanan public health (KB, TB, KIA) IDI berasumsi adalah premi pelayanan rujukan adalah 2-3 kali dari pelayanan primer.
Number of persons experiencing an illness during an average month per 1000 people
1000 people
In an average month: 750-800 have symptoms
¾ (75%)
250-327 consider seeking medical care
¼ (25%)
21 hospital outpatient clinic
2,1%
9 are in Hospital department
0,9% 0,5%
From Green LA, Fryer GE Jr, Yawn BP, et al. The ecology of medical care revisited. N Engl J Med 344:2021-5, 2001; Modified source: McWhinney, 1997
5 referred to another physician per moth 1 referred to a university medical centre per month (0,001%) Pointers: Company profile FMUI Family Medicine Clinic In KayuPutih 2009
PERAN IDI DALAM SPKN SESUAI MANDAT UUPK
Pendidikan • Std kompetensi • Std pendidikan CALON DOKTER
PENDIDIKAN DOKTER • Internship
SPKN Legalitas
Standar etik • Std kompensasi
STR
• Std pelayanan
Rekomendasi izin praktik
• Std prosedur
SIP
• K_ mutu & k_biaya • Audit medik CPD
• Uji kompetensi
Sertifikat kompetensi
Pelayanan
DOKTER
PRAKTIK DOKTER Pembinaan & pengawasan
MASYA RAKAT
PANDANGAN IDI DALAM AZAS UNIVERSAL 1.
TIDAK ADA PEMBEDAAN TINDAKAN MEDIK ANTARA SIKAYA DAN SIMISKIN, TIDAK BOLEH ADA PERBEDAAN DILAYANAN PRIMER MAUPUN SEKUNDER 2. TENAGA MEDIS ADALAH TENAGA PROFESIONAL YANG DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK HARUS MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU 3. NEGARA HARUS MENANGGUNG PENUH PREMI ORANG MISKIN UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN YANG OPTIMAL
4. SETIAP PENDUDUK INDONESIA MEMPUNYAI SEORANG DOKTER 5. SETIAP DOKTER HANYA BERPRAKTEK DI SATU TEMPAT 6. KOMPENSASI DARI KERJA UTAMA SANGAT MENCUKUPI BAGI DOKTER
REKOMENDASI I. PELAYANAN KESEHATAN 1 1. Membuat regulasi yang mendorong sistem pelayanan kesehatan menjadi berorientasi pada pelayanan primer. Pembiayaan kesehatan Metode pembayaran dokter
Tipe dokter pelayanan primer (DPP) Tersier
Bentuk praktik dan status DPP
Sekunder
Rasio DPP terhadap populasi
Rasio pendapatan DPP thd DSp Rayonisasi DPP & Sarkes lain Pelayanan berjenjang (Patient lists)
Persentase dokter spesialis Primer
Bentuk praktik dan status DSp
Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional Berorientasi pada Pelayanan Primer Gatot Sutono 2011
REKOMENDASI I. PELAYANAN KESEHATAN 2 2. Mengakui dokter pelayanan primer (DPP) sebagai tulang punggung sistem pelayanan kesehatan nasional: • Memiliki kompetensi yang handal untuk menyelesaikan sebagian besar kebutuhan kesehatan individu dan keluarga • DPP = DU + DK 3. Menetapkan DPP sebagai “Entitas Basik” atau lini terdepan sistem pelayanan kesehatan nasional • Task-shifting bila kondisi setempat membutuhkan Gatot Sutono 2011
REKOMENDASI I. PELAYANAN KESEHATAN 2 4. Menetapkan rayonisasi untuk menata persebaran dan pemeratan “Entitas Basik” 5. Menata agar setiap warga mempunyai dokter keluarga atau “Entitas Basik” tempatnya berobat di kala sakit 6. Menata metode penghargaan dan pendapatan yang mendukung penyelenggaraan praktik dokter yang optimal dan mengurangi kesenjangan yang lebar antar dokter Gatot Sutono 2011
REKOMENDASI UNTUK PELAYANAN BERMUTU DI ERA BPJS Memperjelas UKM dan UKP bukan suatu pelayanan yang terpisah tetapi continum. Yang berbeda hanya jenis intervensi (promotif-prevenif & kuratif-rehabilitatif) Program di puskesmas ada uniform (dibuat standar kembali) dan ada penguatan yang sesuai dengan kondisi wilayah UKP di puskesmas harus menjawab kondisi penyakit yang sudah bergeser ke penyakit tidak menular dan penyakit menular UKP Primer di puskesmas dan puskesmas pembantu untuk diarahkan ke konsep dokter keluarga dimana pelayanan UKM dan UKP menjadi sinergis Puskesmas yang melayani UKP menjadi BLUD masyarakat terutama bagi faskes pemerintah yang belum BLUD
Formularium obat yang disediakan oleh pemerintah perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi penyakit Puskesmas pembantu atau dokter keluarga sebagai gate keeper UKP tingkat desa yang perlu distandarisasi agar ada pelimpahanan kewenangan kepada tingkat desa untuk kondisi yang tidak sulit tetapi meningkatkan akses masyarakat
TERIMAKASIH Gatot Sutono ( Ka. Bidang rujukan PB IDI ) Mahlil Ruby ( Ka. Bidang Pembiayaan PB IDI ) Husen Prabowo ( Sekretaris IDI Klaten ) Slamet Budiarto ( Sekjen PB IDI )
