HAM PANCASILA; Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan Oleh Umar Sholahudin Dosen Hukum dan HAM Universitas Muhammadiyah Surabaya Butir 5 Deklarasi Vienna dan Program Aksi menyatakan, “Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang penting dan terus menjadi pertimbangan, adalah tugas semua negara, apapun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan asasi.” (“All human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing, and with the same emphasis. While the signiicance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms.”) Pendahuluan Secara sederhana Butir 5 Deklarasi Vienna tersebut mengandung tiga penegasan terkait dengan HAM dan penegakannya;1 Pertama, HAM (baik hak Sipil maupun Ekososbud) adalah hak yang bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, keduanya saling bergantung dan berkait. Negara yang memiliki kewajiban atas penegakan dan pelaksanaan HAM tersebut tidak bisa mengedepankan salah satu, tapi dilakukan secara seimbang dan berbarengan. Meskipun dalam tataran praksis kadang menimbulkan problematika; memberikan kebebasan HAM Sipil lebih dahulu kemudian, hak Ekososbud, atau sebaliknya. Apakah Hal Sipil-politik sebagai prasyarat terpenuhinya hak Ekososbud, atau sebaliknya; Hak Ekososbud sebagai prasarat atas hak sipol. Namun demikian, perlu dilakukan secara dil dan seimbang 1
Abdul hakim Garuda Nusantara, Dialog Antara Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, dalam Hukum Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, 2010. hal. xi
Kedua, bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan dalam memajukan dan melindungi semua HAM.
Ketiga, karena itu hak universal dan mengingat setiap negara, tugas utama negara apapun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua HAM dan kebebasan asasi.
Keempat, bahwa meskipun HAM diterima oleh semua negara sebagai sesuatu yang universal, namun pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM itu akan harus terus-menerus mempertimbangkan kekhususan-kekhususan baik yang timbul pada tingkat nasional, regional maupun yang timbul karena faktor-faktor sejarah, budaya dan agam Hak Asasi Manusia. Ini menegaskan bahwa pelaksanaan dan penegakan HAM di setiap negara dapat berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural, termasuk agama, dan juga sistem hukum negara yang bersangkutan. Ini yang dinamakan dengan partikularisme HAM, dimana penerimaan dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi khusus suatu negara.2 Secara substantif filosofis konsep HAM mengandung faham universalisme yang pada dasarnya menyangkut hak-hak sipil dan politik. Selain itu, konsep HAM yang telah disepakati sebagai konvensi internasional melalui Deklarasi PBB (1948) oleh banyak kalangan cenderung dimaknai sebagai implementasi dari nilai-nilai yang lebih mementingkan hak-hak individu (individualisme). Secara teoretik faham individualisme dipandang bertentangan dengan nilai-nilai budaya tradisional lokal yang lebih bercorak kolektivisme. Dalam kehidupan sosial yang kolektivistik eksistensi dan perlindungan terhadap setiap individu bukan merupakan tanggungjawab pribadi melainkan menjadi tanggungjawab masyarakat. Sejauh ini terdapat empat macam pandangan tentang HAM yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pertama, pandangan universal absolut yang menganggap bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal sehingga implementasinya tanpa harus memperhitungkan kondisi-kondisi sosial budaya lokal setempat. Kedua,
2
Machfud MD, 2010., Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers, hal 156.
pandangan universal relatif yang melihat HAM selain sebagai persoalan universal namun demikian masih harus memperhitungkan aturan-aturan internasional yang sudah berlaku sebelumnya. Ketiga, pandangan partikularistik absolut yang memaknai HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa yang tidak dapat dicampuri oleh negara-negara lain. Pandangan ini sering menimbulkan kesan antara lain chauvinistik dan egoistik. Keempat, pandangan partikularistik relatif, yang melihat HAM selain sebagai nilai-nilai universal juga merupakan masalah masyarakat setempat dalam arti dalam penerapannya masih harus memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat lokal, termasuk di dalamnya factor agama. Terlepas dari keempat pandangan tersebut, implementasi nilai-nilai HAM yang universalitistik dalam realitanya pasti akan mengalami proses persentuhan dengan nilainilai budaya lokal yang masih bercorak tradisional. Agar dalam proses persentuhan tersebut tidak menimbulkan konflik-konflik peradaban maka sudah seharusnya nilai-nilai HAM bertumpu pula pada konsep pluralisme budaya. Sebab, dalam konsep pluralisme budaya terdapat makna pengakuan dan apresiasi yang sama terhadap eskistensi setiap nilai-nilai budaya dari masyarakat mana pun. Penghormatan terhadap eksistensi individu dan hak asasinya tidak berarti harus mengarah
induvidualisme.
Individulisme
memandang
bahwa
manusia
secara
perorangan merupakan unit dasar dari seluruh penglaman manusia. postulat dar individualism adlah otonomi independen dari setiap pribadi. Ungkapan yang sangat terkenal dari individualism menyatakan :”Kamu datang ke dunia seorang diri, dan meninggalkan dunia seorang diri”. Meski kenyataannya tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia secara sendirian. Selalu ada ibu dan budaya komunitas yang menyertai, bahkan mengantarnya hingga ke “tempat peristirahatan yang terakhir”.3 Dalam pandangan lain, Menurut Franz Magnis-Suseno dalam salah satu tulisannya “Hak-hak Azasi Manusia, Kontekstual atau Universal? (Majalah Prisma 11/XXIII), dalam prakteknya faham individualisme HAM tidak bermakna sebagai pengingkaran terhadap kehidupan kolektif, melainkan justru menjadi dasar terbentuknya solidaritas dan
3
Yudi Latif, 2015, Revolusi Pancasila. Penerbit Mizan, hal. 106
kepedulian sosial dalam masyarakat. Bahkan pandangan agama, pada hakekatnya eksistensi manusia universal terdiri dari tiga dimensi yang sifatnya integrative dan hierarkhis, yaki manusia sebagai makhluk Tuhan, Manusia sebagai mahluk Individu, dan manusia sebagai mahluk sosial. Karena itu, pengakuan dan penghormatan, dan jaminan perlindungan atas ketiga hak universal itu harus dijalalan secara seimbang.
Partikularisme HAM Pancasila Mungkin terasa aneh menyebut HAM Pancasila, barang apa tuh? Apakah Pancasila sebagai sistem nilai, dasar, dan falsafah negara mengandung nilai-nilai HAM, dan HAM seperti apa yang terkandung dalam Pancasila tersbut?. Ada beberapa prinsip HAM universal yang itu mengikat setiap negara. beberapa prinsip dasar HAM diantaranya adalah; 1. HAM bersifat universal (universality). Semua orang di seluruh dunia terikat pada HAM. Universality merujuk pada nilai-nilai moral dan etika tertentu yang dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan Pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnya. Meskipun begitu, universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Universalitas HAM tercakup pada kata-kata di pasal 1 DUHAM: “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. 2. HAM tidak dapat direnggut (inalienability). Ini berarti hak yang dimiliki tiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan. 3. HAM
tidak
dapat
dipisah-pisah (indivisibility).
Hal
ini
merujuk
pada
kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia, apakah itu sipil, politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara, dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hirarkis. Hak seseorang tidak dapat diingkari oleh karena orang lain memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan yang utama. Prinsip indivisibility ini diperkuat kembali oleh Deklarasi Wina, 1993.
4. HAM bersifat saling tergantung (interdependency). Hal ini merujuk pada kerangka kerja pelengkap dari hukum hak asasi manusia. Pemenuhan satu hak seringkali tergantung, sepenuhnya atau sebagian, pada pemenuhan hak yang lain. Sebagai contoh, pemenuhan hak atas kesehatan mungkin tergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, atas pendidikan atau informasi. Sama saja, kehilangan satu hak juga akan menyebabkan terabainya hak-hak yang lain. 5. Prinsip kesetaraan (Equality) merujuk pada pandangan bahwa seluruh manusia diberkati dengan hak asasi manusia yang sama tanpa ada perbedaan. Kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memajukan keadilan sosial untuk semua. 6. Prinsip tanpa diskriminasi (non-discrimination) adalah satu kesatuan dengan konsep kesetaraan. Prinsip non-diskriminatif melingkupi pandangan bahwa orang tidak dapat diperlaukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang bersifat tambahan dan tidak dapat diijinkan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kesukuan, jender, usia, bahasa, ketidak-mampuan, orientasi seksual, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya yang dibuat oleh standard HAM internasional, melanggar HAM. Sebagai negara yang berdaulat, laiknya negara-negara di dunia, Indonesia memiliki sistem nilai yang menjadi fondasi, idiologi, dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut john Gardner, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepaa sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi moral guna menopag peradaban besar. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki dan menyakini bahwa lima nilai fundamental yang dikosnepsikan sebagai dasar, pandangan, idiologi negara, yakni Pancasila. 1. Ketuhan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan
Yang
Dipimpin
oleh
Hikmat
Kebijakanaan
dalam
Permusyarawatan Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dalam pandangan Soekarno, bahwa Indonesia (melalui Pancasila) tidak dipimpin dan tidak mengikuti kedua ajaran, yakni baik ajaran liberal maupun komunis. Lima nilai fundamental tersbut digali dan diekstrak dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok dengan kondisi Indonesia,”sesuatu itu kami naman PANCASILA”4. Pancasila dihali dari berbagai kearifan lokal; suku bangsa, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan, yang itu semua dipandang sebagai bantalan Weltanschauung bagi negara Indonesia merdeka. Karena itu, Pancasila sebagai idiologi negara dapat dikatakan
sebagai
idiologi
“integralistik”
yang
mengatasi
partikularitas
faham
perseorangan dan golongan.5 Tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar HAM mainstrem, penulis mencoba mengeksplorasi apa itu HAM pancasila. Secara sederhana, HAM Pancasila adalah HAM yang yang didasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak seperti HAM
mainstream yang titik tekannya pada kebebasan sebagai manusia sebagai makhluk individu atau menggunakan pendekatan antroposentris, secara hierarkhis HAM Pancasila menggunakan pendekatan “three in one”, yakni manusia sebagai makhluk tuhak, Manusia sebagai mahluk individu, dan manusia sebagai mahluk sosial, dimana basis etis-moralitasnya adalah teologis.6 Artinya basis teologis menjadi dasar bagi setiap manusia dalam mengaktulisasikan dirinya sebagai makhluk Tuhan, Individu, dan sosial, pun didalamnya secara imepratif menuntut adanya kewajiban dan tanggung jawaban atas peran dan fungsi ketiganya. Menusia sebagai mahluk Tuhan direpresentasikan oleh sila kedua, manusia sebagai mahluk individu direpresentasikan oleh sila kesatu dan kedua, manusia sebagai mahluk sosial direpresentasiken oleh sila kesatu, kedua, dan
4
Yudi Latif, op. cit. hal. 28-29. Ibid, hal. 36-37 6 Dalam bahasa agama (islam); hablumminnallah (hubungan manusia dengan Tuhan-Ny; dan hablumminnas hubungan Manusia dengan manusia yang lain). 5
ketiga secara integrative.7 Berangkat dari perspektif itu, menegaskan bahwa HAM Pancasila lebih menekankan pada pendekatan teosentris, dibanding antroposentris sebagaimana di HAM mainstream. Namun demikian, dalam ulasannya tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) dalam Sorotan Hukum Islam, Mashood A ABderin (2010) menemukan adanya keselarasan sasaran yang hendak dicapai KIHSP dengan ketentuan- ketentuan umum dan tujuan tertinggi Syariat. Disebutkan dalam KIHSP, bahwa “sasaran dan tujuan Kovenan ialah untuk menciptakan standar-standar hak asasi
manusia yang mengikat secara hukum dengan mendeinisikan hak-hak sipil dan politik serta menempatkan semua itu dalam kerangka kewajiban yang mengikat secara hukum terhadap semua Negara yang meratiikasi; dan menyediakan perangkat efektif untuk mengawasi kewajiban- kewajiban yang telah diakui.”
8
Sasaran ini sejalan dengan Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia yang mendeklarasikan kehendak Negara-negara Muslim, yakni kehendak untuk turut terlibat dalam upaya umat manusia menegakkan hak asasi manusia, demi melindungi manusia dari eksploitasi dan penganiayaan, dan menegaskan kebebasan dan haknya atas kehidupan bermartabat sesuai tuntunan Syariat Islam. Deklarasi Kairo menyebutkan pula, bahwa hak-hak asasi dan kebebasan universal adalah bagian integral Islam dan perintah Ilahi yang mengikat yang tidak bisa ditangguhkan, dilanggar atau diabaikan siapapun. Rujukan pada “perintah Ilahi yang mengikat” dalam deklarasi Kairo jelas sebuah penegasan pendekatan teosentris terhadap HAM dalam hukum Islam yang berbeda dengan pendekatan antroposentris dalam KIHSP. Menurut penulis, HAM Pancasila sejalan dengan HAM versi Deklarasi Kairo Organisasi Konferensi Islam tentang Hak Asasi Manusia. Keduanya menggunakan pendekatan dan base on dan titik tekan , yakni teosentris. Pancasila sangat 7
Dalam bahasa agama: dan tidak Aku Ciptakan jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepada-KU (QS: Al Hujurat: 56). Dimensi beribadah mencakup seluruh akstivitas apapun dari manusia dalam menjalankankan perannya sebagai mahluk tuhan, Individu, dan sosial. seluruh dimensi kehidupan manusia harus berdimensi ibadah atau ketuhahan (teosentris) 8 Mashood A. Baderin, Hukum HAM dan Hukum Islam (terj). Komnas HAM, 2010.
menghormati manusia sebagai mahluk Tuhan, Individu dan Sosial. begitu juga dalam implementasi penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak boleh bertentangan dengan hakekat manusia Indonesia sebagai mahluk tuham, individu dan Sosial secara integrative. Prinsip HAM dalam Sila-sila dari Pancasila yang digali oleh The founding fathers bersumber dari kebudayaan asli Indonesia dan itu merupakan prioduk dari konsensus bersama yang kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi Negara yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945.9 sumber bahan dan nilai Pancasila digali dari nilai-nilai yang lahir dan tumbuh di dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, sejarah telah menyatakan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia,
yang
memberi
kekuatan
hidup
kepada
bangsa
Indonesia
serta
membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila merupakan kepribadian dan
pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan
kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila, memiliki fungsi konstruktif dan regulatif. Fungsi konstruktif mengandung arti bahwa Pancasilalah yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupahan tata hukum yang benar. Pancasila di sini merupakan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan makna sebagai hukum. Pancasila juga memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Bila mengacu kepada fungsi konstruktif dan regulatif dari Pancasila, maka menjadi catatan kita bersama bahwa setiap proses perumusan perundang-undangan (termasuk di dalamnya UU 9
Mungkin yang menjadi perdebatan adalah kebudayaan yang mana yang mendasari perumusan Pancasila (yang didalamnya terdapat nilai-nilai HAM), dalam konteks ini masih terdapat perbedaan pandangan . namun demikian, dalam konteks indonesia, tradisi dan kebudayaan yang menjadi sumber perumusan pancasila, tak lepas dari factor agama. Perumusan Pancasila (termasuk HAM) tak lepas dari nilai-nilai sosio-religi yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, penulis mengakasn bahwa secara historis, dan sosioreligi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertuhan dan beragama. Dan agama menjadi unsur penting dalam membentuk kebudayaan dan masyarakat.
tentang HAM), para perumus harus selalu menjadikan nilai-nilai universal dan bahkan nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya. Sistem nilai universal dari Pancasila yang melandasi HAM adalah (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan. Nilai religius (ketuhanan) yang diamanatkan dalam sila pertama, dapat dikatakan merupakan suatu keunikan dalam penyelenggaraan Negara RI dibandingkan dengan Negara-negara Barat misalnya, yang tentunya berangkat dari kondisi masyarakat Indonesia sendiri. Ide tentang HAM bagi bangsa Indonesia adalah HAM yang tidak bertentangan dengan nilainilai ketuhanan. Karena HAM bersumber dari nilai-nilai ketuhanan sehingga HAM yang dikembangkan tidak boleh menyalahi aturan yang ditetapkan Tuhan. Manusia dengan menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada dasarnya manusia itu, termasuk manusia yang menyelenggarakan kekuasaan tidak akan berarti apapun dalam kehidupannya tanpa kekuasaan-Nya, sebab di depan Tuhan semua manusia sama Pancasila juga memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak. Bila mengacu kepada fungsi konstruktif dan regulatif dari Pancasila, maka menjadi catatan kita bersama bahwa setiap proses perumusan perundang-undangan (termasuk di dalamnya UU tentang HAM), para perumus harus selalu menjadikan nilai-nilai universal dan bahkan nilai lokal yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuannya. Sistem nilai universal dari Pancasila yang melandasi HAM adalah (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c) nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan. Nilai religius (ketuhanan) yang diamanatkan dalam sila pertama, dapat dikatakan merupakan suatu keunikan dalam penyelenggaraan Negara RI dibandingkan dengan Negara-negara Barat misalnya, yang tentunya berangkat dari kondisi masyarakat Indonesia sendiri. Ide tentang HAM bagi bangsa Indonesia adalah HAM yang tidak bertentangan dengan nilainilai ketuhanan. Karena HAM bersumber dari nilai-nilai ketuhanan sehingga HAM yang dikembangkan tidak menyalahi aturan yang ditetapkan Tuhan. Manusia dengan menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada dasarnya manusia itu, termasuk manusia yang menyelenggarakan kekuasaan tidak
akan berarti apapun dalam kehidupannya tanpa kekuasaan-Nya, sebab di depan Tuhan semua manusia sama. Dalam pandangan Yudi Latif, Pancasila merupakan perpaduan (sintesa) dari keragaman keyakinan, paham, dan harapan yang berkembang di negeri ini. dan itu tercermin dalam sila pertama ; Sintesa dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua; sintesa dari segala paham dan cita-cita sosial kemanusiaan yang bersifat transnasional. Sila ketiga; rumusan sintesa dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat; rumusan sintesa dari segala paham mengenai kedaulatan. Dan sila kelima; rumusan sintesa dari segala paham keadilan sosial-ekonomi. kelima rumusan tersebut ditopang oleh “trilogy idiologi”, yakni idiologi berhaluan keagamaan, idiologi berhaluan ketuhanan, kebangsaan (nasionalisme), dan sosialisme. Ketiga haluan idologi tersebut meski memiliki titik berbeda, tapi menemukan titik temu dalam tiga prinsip dasar; Sosio-Religius; Sosio-Nasionalisme; dan SosioDemorkasi.10 Harkristuti Harkrisnowo (2002:5), merinci kerangka pikiran utama yang dapat ditarik dari sila pertama Pancasila dalam kaitannya dengan HAM (termasuk kaitannya dengan hukum) adalah: a. Negara berkewajiban untuk menjamin hak dan kebebasan dasar pada setiap individu untuk beragama secara bebas. b. Ketentuan perundang-undangan harus selalu mengacu pada nilai-nilai keTuhan-an yang universal c. Semua individu dalam Negara memiliki hak yang asasi untuk memilih dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan apa yang ia percaya, dan tiada apapun yang dapat memaksanya untuk memilih dan menjalankan ibadahnya tersebut. Derivasi dari asas di atas telah secara tegas dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
10
Yudi Latif, op. cit. hal. 39-40
melekat pada dan tak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”
HAM Pancasila Sebagai Solusi Di tengah krisis multidimensional dan problematika bangsa ini, baik dibidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk di dalamnya masalah pengakuan, penghormatan, perlindungan dan penegakan terhadap HAM masih menjadi persoalan. Sebagaimana diungkapkan mantan Presiden Habibie Sebagai Ideologi negara Pancasila tak ubahnya seperti sebuah kata-kata saja yang untuk diucapkan ketika upacara. Pancasila mulai dilupakan. Kondisi ini menurut BJ Habibie disebabkan oleh : Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini.
Kedua, terjadinya euforia reformasi sebagai akibat traumatik masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Secara fisik ada dan bahkan kerapkali Pancasila dijadikan “mantra dan panjangan” dalam berbagai kegiatan formal kenegaraan. Namun sebenarnya TIADA; nilai-nilai dasar Pancasila tidak mewujud secara riil dalam pola perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan yang lebih parah lagi, tidak adanya keteladan dari para pemimpin negeri ini. Justru para pemimpin negeri ini kerapkali menjadi masalah
dan sumber masalah negeri ini. Berbagai problematika yang terus mendera bangsa ini menjadi bukti empirisnya. Di tengah problematika bangsa yang kompleks seperti sekarang ini, sudah saatnya kita dan terutama para penyelenggara negeri ini melakukan pembumian nilainilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara riil dan konsistensi. Para penyelenggara Negara ini perlu diingatkan dengan pernyataan Jendral nasution; bahwa Pancasila sebagai ideologi satu-satunya yang menjamin kesatuan nasional dan cocok dengan kepribadian Indonesia, dan karena itu menjadi landasan yang sesuai bagi dasar Negara Indonesia. Bahkan tak sekedar pembumian, dalam bahsa Yudi Latif, kita perlu melakukan apa yang disebut sebagai revolusi Pancasila, yakni suatu ikhtiar perubahan mendasar (secara akseleratif) pada sistem sosial (meliputi ranah material, mental, political) berlandasakan prinsip-prinsip Pancasila, dalam usaha mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewarganegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (materiil dan spiritual).11 Dengan adanya revolusi pancasila, dengan sendirinya sekaligus menjawab problematika HAM di Indonesia. Problematika HAM Indonesia perlu dijawab dengan “obat mujarab” HAM Pancasila, HAM yang bercita asa Keindonesiaan (nasionalisme dan relijiusitas). HAM Pancasila yang sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa dan rakyat Indonesia. Jadikan Pancasila sebagai pattern for
behavior, bukan pattern of behavior. Pattern for Behavior, menjadikan Pancasila sebagai watak dalam berperilaku dan bertindak; “living value, norm, law, and system” bagi setiap insan Indonesia.
11
Ibid, hal. 57
Datar Pustaka
Abdul hakim Garuda Nusantara, 2010, Dialog Antara Hukum Internasional Hak Asasi
Manusia dan Hukum Islam, dalam HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Penerbit Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, 2010. Machfud MD, 2010., Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers. Mashood A. Baderin, 2010, Hukum HAM dan Hukum Islam (terj). Komnas HAM. Yudi Latif, 2015, Revolusi Pancasila, Mizan
