Hak Opsi dalam Kewarisan sebagai Tragedi Hukum Dadan Muttaqien*'
Pengertian Perkara Wans
waris dan peiaksanaan pembagian harta
peninggalan tersebut bilamana pewarisan
Sebelum membahas lebih mendalam, akan
tersebut dllakukan berdasarkan hukum
diuraikan secara singkat tentang pengertian
islam.(Pen]elasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradiian Agama). Dari dua pengertian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasai 49
perkara waris sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkara waris. Perkara waris merupakan saiah satu
yurisdiksi Peradiian Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasai 49 ayat (1) point b UndangUndang NomorTTahun 1989. Daiam Undang-undang No. ZTahun 1989 tentang Peradiian Agama memberikan pengertian perkarawaris adaiah: 1. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b iaiah
penentuan siapa-siapa yang menjadi ahii waris, penentuan mengenai harta peninggaian, penentuan bagian masing-masing ahii waris, dan meiaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut(Ps. 49 (3)). 2. Bidang kewarisan adaiah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahii waris, penentuan bagian masing-masing ahii
ayat (1) dan penjeiasannya, keduanya memiiiki kesamaan, namun perkara waris adaiah perkara opsionai maka undang-undang tersebut memberikan penegasan khusus dalam iingkup peradiian agama apabila pihak-pihak yang bersengketa memiiih tata hukum waris islam. Pengertian perkara waris di sin! adaiah yang tertuang daiam Undang-undang No. 7/1989.
Hak Opsi dan Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradiian Agama menentukan bahwa ketentuan hak piiihan hukum (hak opsi) hanya diberiakukan terhadap perkara-perkara kewarisan tidak beriaku secara keseiuruhan
terhadap kekuasaan mengadiii bagi Pengadiian
Agama. Pasai 49ayat (1) Undang-undang Nomor Drs. Dadan Muttaqien, M Hum. adaiah Dosen
7 Tahun 1989 memberikan kekuasaan kepada
Tetap FIAI UII, Kepaia Pusat Konsulasi dan
Peradiian Agama untuk memeriksa, memutuskan
Bantuan Hukum Islam (PKBHi UII) Yogyakarta. 34
Al MawaridEdisi VIIFebruari 1999
dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: 1. Perkawinan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibahyang diiakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Waqaf dan sadaqah.(Ps. 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989Tenlang Peradilan Agama). Namun sekali lagi bahwa pemberlakuan hak opsi tersebut hanya menyangkut urusan kewarisan, hal tersebut diaturdalam penjelasan Umum Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 angka ke-2 alinea keenammenyebutkan: "Sehubungan dengan hal tersebut para plhak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yangakan dipergunakan dalam pembagian waris. (Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 Angka ke-2 alinea 6). Kemudian dijelaskan leblh lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990, butir4, yaitu: "Perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang kewarisan yang juga berkaltan dengan masalah pllihan hukum, hendaknya diketahul bahwaketentuan pemilihan hukum masalah yang terletak dl luar badan Peradilan,dan berlaku bagi mereka atau tunduk
pada hukum perdata Barat (BW) dl maria mereka boleh memlllh hukum adat atau hukum perdata Barat(BW) yang menjadi kewenangan peradilan Negeri atau memlllh hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.(Zajnal Abldin A Bakar, UnisiaNo6).
Korelasi antara Hak Opsi dengan Kompetensi dan Yurisdiksi
diungkapkan dalam uraiandlatas bahwa keberadaan hakOpsi tidak diterapkan atau diaplikasikan terhadap perkara-perkara dl luarperkara warisan sebagaimana yang diungkapkan dalam uraian di atas bahwakeberadaan hakopsitidak diterapkan atau diaplikasikan terhadap perkara-perkara di luarperkarawarisansebagaimana yang tertuang dalamPasal 49 ayat (1), yaitu perkawinan, wasiat, hIbah, sadaqah dan waqaf. HakOpsi hanya me nyangkut perkara-perkara kewarisan yangsudah dibatasi oleh Pasal 49 ayat (3) yaitu: "Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan slapa-siapa yang menjadi ahii waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagianmasing-masing ahii waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.(Ps. 49 (3) UU No. 7 Tahun 1989). Perkara waris tersebut menjadi perkara Opslonal dan konsekuenslnya subyek hukumnya memiliki hak pllihan hukum dan itu diatur dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 2 alinea keenam: "Sehubungan dengan hal tersebut para plhak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memlllh hukum apa yang diper gunakan dalam pembagian waris. (Penjelasan Umum UU No.7Tahun 1989 Angka ke-2 alinea 6)-
Penjelasan tersebut yang memberikan legitimasi adanya hak ops! dalam perkara kewarisan. Dari segi yurisdiksi dan kompetensi Peradilan Agama sebagaimana yang tertera dalam Pasal 49 ayat (1) IJndang-undang Nomor 7Tahun 1989perkarawarisadalah yurisdiksi dan kompetensi Peradilan Agama, dan Itu dianulir atau barangkall dimentahkan kembali oleh penjelasan umum angka 2 alinea keennm, dengan jalan memberikan hak Opsi atau hak pllihan hukum
Tertuangnya hak opsi merupakan hal yang baru bagi umat Islam, sebagaimana yang Al Mawarid Edisi VII Fabruari 1999
35
bagi para pihak yang berperkara.(M. Yahya
Perkara Waris Sebagai Hak
Harahap, 1993:163)
Opsi (asas personalitas)
Dari penjelasan tersebut maka konsekuensi adanya hak opsi adalah: 1. Peradilan Agama tidak lagi menjadi satusatunya yang berwenang mengadili perkara waris antar orang-orang Islam. 2. Perkarawaris berubah menjadi perkara yang bersifat relatif, artinya bisa diajukan ke Peradilan Agama dan atau Peradilan Umum. Berdasarkan indikasl-lndikasl yang terda-
Dalam uraian-uralan sebelumnya teiah
dijelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu peradilan yang menjalankan kekuasaan Kehakiman dl Indonesia, hal itu diatur daiam
Undang-undang No. 14Tahun 1970 Lembaran Negara No. 74Tahun 1970 Pasal 10 ayat (1): "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan:
pat dalam penjelasan tersebut, dapat dislmpulkan
1. Peradilan Umum;
bahwa kprelasi antarahak opsi dengan kompetensidan yurisdiksi adalah;
3. Peradilan Militer;
1. Dengan adanya hak Opsi maka terjalin . korelasi yang bersifat kontradiktif, artinya hubungan yang justru menganulir atau mementahkan kompetensi dan yurisdiksi Peradilan Agama dalam bidang waris sehingga Peradilan Agama tidak dapat
menjalarikan yurisdiksi dan kompetensinya
2. Peradilan Agama;
4. PeradilanTata Usaha Negara. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang
Nombr 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antaraorang-orang yang beragama Islam
secarautuh sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang
di bidang:
Nomcr7Tahun 1989.
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan
2. Keberadaan hak Opsi mengakibatkan dualisme atau ambivalensi kompetensi dan
yurisdiksi, satu sisi undang-undang memberikan perkara waris sebagai yurisdiksi dan kompetensi Peradilan Agama sedangkan sisi yang lain dalam penjelasan umum angka 2 alinea keenam yang justru bertoiak belakang
dari bunyi Pasal 49 ayat 91} huruf bsehingga Peradilan Agama menjadi peradilan alternatif bagi umat Islam khususnya mengenai perkara waris.
1. Perkawinan;
menurut hukum Islam;
3. Waqaf dan sadaqah.(Ps. 49 (1) UU No.7 Tahun 1989).
Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama disebutkan:
"Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf biaiah penentuan
slapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagianbagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut" (UU No. 7 Tahun 1989). Dari ketentuan undang-undang tersebut
dapat dicermati Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) 36
Al Mawarid Edisi VIJ Februari 1999
tidak ditemukan adanya hak Opsiatau ketentuan
opsional dalam perkara-perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agamatermasuk perkara waris, namun ketentuan opsional hanya tercantum dalam penjelasan umum angka 2 aiinea keenam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan: "Bahwa pihak ahli waris sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pem-bagian waris tersebut".(Penjelasan Umum UU No.7 Tahun 1989 Angka ke-2 aiinea 6). Dari penjelasan itu mengaklbatkan perkara waris menjadi perkarayang bersifat opsional dan tidak menyangkut perkara di luar waris, yaltu perkara perkawinan, wasiat, hibah, shadaqah, danwaqafpadahaljenisperkaratersebutadalah jenis perdata, namun kenapa jenis waris saja yang dikenai hak opsi sehingga terkesan dalam hukum waris tidak ada kepastian hukum (inkonsistensional). Kemudian dalam penentuan tata hukum waris yang dipergunakan dalam perkara waris adalah dilakukan di luar dan bersifat ekstern,
itulah makna yang terkandung dalam hak opsi sehinggapara pihak lebih leluasauntuk memilih hukum yang mereka sukai. Hal tersebut bertentangan dengan jiwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, dimana salah satu jiwa undang-undang tersebut adalah terletak padaasas umumnya yaltu asas "personalitas keislaman", asas umum dapat dikatakan sebagai karakteryang melekatpada keseluruhan pasal-pasal, sehinggapenafsiran, penerapan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa, dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas. "Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara AlMawaridEdisi VII Fnhruari 1999
orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan sadaqah'.(Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1989 Angka k0-2 aiinea 3). Jika ketentuan Pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 aiineaketiga serta Pasal 49 ayat (1)diuraikan dalam asas personalitas keislaman yang melekat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijumpai beberapapenegasan yang melekat membarengi asas tersebut adalah:
1. Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama pemeluk agama Islam. 2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perka winan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah. 3. Hubungan hukum yang melandasi keper. dataan tertentu tersebut berdasarkan hukum
lslam.(M. Yahya Harahap, 1993:163) Keberadaan hak opsitidak sejalan dengan jiwa dan semangat undang-undang tersebut, karena makna yang terkandung dalam asas personalitas keislaman adalah menyangkut secara umum yaitu umat Islam pada umumnya. Dengan demikian hak opsi adalah bertentangan dengan asas personalitas keislaman sebagai salah satu jiwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama. Dari segi politik hukum, bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sesuai dengan politik hukum yangdianutoleh bangsa Indonesia seperti yang teroantum dalam GBHN di bidang pembangunanhukum antara lain hurufc disebut-' kan:
"Dalam rangka pembangunan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodlfikasi dan unifikasi di bidang-bldang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru 37
yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pernbangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dinamika yang berkembang dalam masyarakaf. Sesuai dengan politik hukum tersebut, maka Undang-undang No.ZTahun 1989Tentang
Peradilan Agama dibentuk antara lain karena dibutuhkan oleh umat Islam dan sesuai dengan
kesadaran hukum mayoritas bangsa Indonesia. (Peradilan Agama dan KompllasI Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia: 37).
Namun apakah semudah itu lahlrnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengingateksistensi peradilan agama pra kelahiran Undang-undang No. 7 Tahun 1989 secara yuridis tidak menentu dan mengandung ambivalensi. Kalau mereview kembali pada saat diajukan dan dibahasnya undang-undang tersebut, muncul polemik yang hangat dan cenderung panas dan polemik tersebut tentang Peradilan Agama saat-saat itu adalah lebih sarat dengan muatan polltik ketimbang muatan hukumnya. Hukum adalah produk politik atau hukum adalah krlstalisasl dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing sehingga diskusi-diskusi yang mengiringi proses kelahiran sebuah undang-undang tIdak dapat menghlndarkan diri dari soal-soal politik, dalam keadaandemikian cara berfikir atau logika yuridis yang seharusnya lebih mengedepankan di dalam berpolemik menjadi tenggelam di dalam kegaduhan-kegaduhan berbau politis.(Peradllan
Agama danKompllasI Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia: 18-19).
Kalau dikaitkan dengan teroantumnya hak opsi dalam perkara waris, adalah merupakan kebijakan yang terselubung dari pihak pembuat undang-undang yang menginginkan tata hukum
Barat (BW) diberlakukan juga terhadap umat 38
Islam dalam arti mereka tidak menginginkan tata
hukum waris Islam diterapkan dalam negara ini, karena latar belakang pemberlan hak opsidalam bidang waris bertitik tolak pada pandangan diskriminasi jumlah baglan anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda jumlah bagian itu dianggap tidak adil dan tidak manusiawi, cuma pembuat undang-undang tidak berterus terang tap! bersembunyl ke arah pemberian hak opsi. Dengan demikian pemberian hak opsi dalam undang-undang dapatdianggap sebagai pelarlan dari kekurangberanian menetapkan suatu ketentuan yang memberikan bagian yang sama besar antara anak laki-laki dengan perempuan.
(M. Yahya Harahap, 1993:164-165) Oleh karenaitu, kelahiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah dillputi rasa atau
suasana politik dominan dari pembuat undangundang sehingga berlmbas pada berubahnya perkara waris menjadi perkara yang bersifat opsional dimana dengan adanya hakopsi berarti memberikan legitimasi aplikasi tata hukum waris adat dan tata hukum Barat (BW) terhadap umat Islam.
Perkara Waris Sebagai Yurisdiksi
Undang-undang No. 7 Tahun 1970tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehaklman Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa: Kekuasaan Keha klman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum;
b. PeradilanAgama; c. Peradilan Millter; d. Peradilan Tata Usaha Negara.
Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1) alineakedua:
Al MawaridEdisi VII Februari 1999
"Peradilan Agama, militer dan Peradilan Tata Usaha Peradilan Negara merupakan peradil an khusus, karena mengadiii perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bag! rakyat pada umumnya mengenai balk perkara perdata maupun perkara pidana". (Ps. 10 (1) UU No. 14Tahun 1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman). Bertitiktoiak dari Pasai 10 ayat (1) dan
penjeiasannya aiinea kedua, iingkungan Peradil an Agama adalah salah satu dl antaranya iing kungan "peradilan khusus" yang berhadapan dengan Iingkungan peradilan umum, Iingkungan peradilan khusus tersebut terdlri dari Iingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya melaksanakan fungsi kewenangan perkara"tertentu" dan Pera dilan Agamamerupakan tipoiogi peradilan yang bersifat khusus dan golongan rakyat tertentu. Kemudian Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif dengan otonomi yurisdiksi tertentu. Adapun yurisdiksi tertentu bagi Per adilan Agama adalah bidang hukum Perdata sepertiyang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama adalah: 1. Perkawlnan;
2. Kewarisan, wasiat, dan hibahyang dllakukan berda-sarkan hukum Islam;
3. Waqafdanshadaqah. Jadi berdasarkan Pasal 49 ayat (1)hurufb adalah salah satu bidang hukum tertentu yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama adalah perkara dalam bidang hukum kewarisan. Adapun batas kewenangannya tertera dalam Pasal 49 ayat (3): "Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) huruf biaiah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan Al MawaridEdisi VJI Fabruari 1999
mengenai harta peninggalan, penentuan baglan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebur.(Ps. 49 (3)UUNo.7Th. 1989) Berdasarkan uraian tersebut dikaitkan
dengan tertuangnya hak opsi dalam penjelasan umum angka 2 aiinea keenam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, adanya hak opsI tidak hanya menganulir dan mementahkan kembali yurisdiksi Peradilan Agama, namun juga memberikan legitimasi Peradilan Negeri untuk melanggar yurisdiksi Peradilan Agama oleh karenaitu untuk menjamin otonomi yurisdiksi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum terutama dalam bidang hukum kewarisan, hak opsi dalam penjelasan umum angka 2 aiinea keenam harus dihilangkan dan tidak perlu dioantumkan dalam undang-undang tersebut.
Alternatif Penyelesaian Perkara Waris
Perkara waris adalah salah satu jenis perkara perdatatertentu yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989Pasal 49 ayat {1): "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertamaantaraorangorang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan; 2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; 3. Waqafdan shadaqah.(Ps. 49 (1) UU No. 7
Th. 1989) Dari ketentuan tersebut menjadi jeias dan absolut bahwa perkara waris menjadi
39
kewenangan dan yurisdiksi Peradilan Agama, oleh karenanya Peradiian Agama berkuasauntuk mengadili, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan berdasarkan hukum acara perdata Islam, namun persoalan yang muncul justeru bersumber dari penjelasan umum angka 2 alinea keenamyangmemberikan hak ops! dan hak ops! tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimanayang dikemukakan dalam analisis sebelumnya karena kontradiktif denganpasal 49 ayat(1), pasal1 ayat(1) dan pasal2serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama. Oleh karena Itu alternatif penyeiesalan perkara waris adalah;
Menghapus hak opsi dalam perkara waris
Adanya hak opsi secara fungsional Pera dilan Agama tidak dapat menjalankan fungsl sebagaimana yang dlatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) secara utuh dan secara aplikatif ternyata hak opsi tidak hanya bertentangan sama pasal demi pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, tetapi juga mengandung problems dalamhukum acara, dari
segi hukum acara danpenyeiesaian perkara, hak opsi menimbulkan problema hukum, problema tersebut bersifat kompleks. Pertama, kesulitan untuk menemukan kesepakatan tentang hukum waris mana yang mereka pllih. Kedua jika tidak tercapal kesepakatan memilih hukum ke mana perkara atau gugatan warisan diajukan. Ketiga, bila pilihan anak laki-laki tetap ngotot untuk mempertahankan hukum Islam, seballknya anak perempuan mati-matian mempertahankan hukum wans Bopa atau hukum waris adat, sudah seribu kali diadakan musyawarah di hadapan lurah, camatdan bupati, sudahdiajak bicara para ulama
40
dan cerdik pandai tetapi tidak menemukan kese pakatan.Masing-masing tetappadapendiriannya dan satu-satunya jalan penyeiesaian harus melalui jalur pengadilan, Pihak laki-laki mengajukan ke Pengadilan Agama menggugat pihak anak perempuan, sedangkan anak perempuan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negerl menggugat anak laki-laki. Jadi terhadap kasus yang sama subyekyangsama timbul dua perkara di depan forum yang berbeda. Rlngkasnya waktu Peradilan Agamamemprosesperkara, pihak perempuan sebagai tergugat tidak mau menghadiri sidang tanpa alasan yang sah lantas Peradilan Agama menjatuhkan Verstek. Seba llknya Pengadilan Negeri menganggap berkompeten mengadili perkara, pemeriksaan sidang dllakukan pada sidang pertama,sekalipunsudah dipanggil resmi olehjuru sita pihak laki-laki tidak mau hadirtanpa alasan yang sah. Atas pengingkaran Itu, Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan Verstek. Baik terhadapputusanVerstek yang dijatuhkan Pengadilan Agama dan Penga dilan Negeri tidak diajukan verzet akibatnya keputusan yangdijatuhkan oleh Peradilan Agama dan Peradilan Negeri sama-sama memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Putusan Peradilan Agamamenetapkanbagian anak perempuan 1:2 dengan bagian laki-laki. Putusan Pengadilan Negeri menetapkan bagian anak perempuan dengananaklaki-laki 1:1. Pihak laki-laki meminta eksekusiberdasarkan putusan PeradilanAgama dan anak perempuan minta eksekusi berdasar kan putusan Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, 1993: 168-169) Secara normatif, kasus sepertiItu bisa me-mutuskan tali ukhuwah Islamiyah dan banyak mendatangkan mudarat daripada kemaslahatan, sehingga keadaan
tersebut kontradiktif dengan Penjelasan Umurh Undang-undang No. 7Tahun 1989 angka 1alinea keempat:
Al \fawand Edisi VII Februah 1999
"Untuk mewujudkan peradilan sederhana,
cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 14Tahun 1970". (Penjelasan Umum UU No.7Tahun 1989 Angka
seyogyanya rumusan penjelasan umum tersebut berbunyi:
ke-1 alinea 4). Oleh karenaitu perkaraakan berlarul-larut
"Para pihak sebelum berperkara, dapat mempertimbangkan untuk mengadakan persetujuan pembagian yang menyimpang dari ketentuan pembagian yang ditetapkan dalam
dan tidak menentu dan secara finansial tidak
hukum waris Islam".
sedikit biaya yang dikeluarkan oleh maslngmasing pihak karena itu hak opsi dalam perkara
dengan kalimat "mengadakan persetujuan", oleh
waris harus dihiiangkan atau penjelasan umum
karena itu agar keseluruhan batang tubuh
angka 2 alinea keenam tidak perlu ada.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama benar-benarmerupakan suatu rangkaian jalinan yang konsisten dan skematik, serta sekaligus menghilangkan kontradlksi antara ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo penjelasan umum angka 2 alinea kelima pada satu pihak dengan penjelasan umum angka 2 alineakeenam harus dibaca: para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk mengadakan "persetujuan" pembagian yangmenyimpang dari ketentuan pembagian yang ditetapkan dalam
Mereformasi Ketentuan Hak Opsi Yaitu mengubah bagian yang ada dalam penjelasan angka 2 alinea keenam Undangundang Nomoi 7 Tahun 1989: "Sehubungan dengan hal tersebut, para
pihak sebelum perkara dapat mempertimbangkanuntuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan°.(Penjelasan Umum UU No.7Tahun 1989 Angka ke-2 alinea 6). Dalam rumusan tersebut, hal yang dapat merugikan dan kontradiktif adalah terletak pada kalimat"dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa" atau kata lain hukum waris yang mereka sukai. Kalimat tersebut tidak dapat dibenarkan karena dari segi asas personalitas keislaman sebagai salah satu jiwa Undangundang Nomor7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama karena berarti memberlkan peluang terhadap orang-orang Islam untuk melakukan penylmpangan terhadap hukum waris Islam atau untuk memilih tata hukum waris adat dan tata
hukum waris Barat (BW) yang berlaku bagi Peradilan Negeri sehingga dengan demikian kewenangan untuk mengadili perkara waris bukan kewenangan Peradilan Agama lagi. Oleh karena itu, menurut M. Yahya Harahap, S.H.,
Al Masvarid Edisi VIJ Efhruari 1999
Kalimat untuk memilih hukum apa diganti
hukum waris Islam. Rumusan kalimat demikian
masih benar-benar dalam jaluryang dibenarkan hukum Islam maupun asas doktrin umum hukum perdata yang memboiehkan para pihak menyimpang dari ketentuan undang-undang melalui persetujuan".(M. YahyaHarahap, 1993: 166) Dengan demikian menurut penyusun, reformasi bagian rumusan penjelasan umum tersebut para pihak dapat melakukan penylm pangan dari ketentuan waris Islam dengan mengambii ketentuan-ketentuanyang lain dalam Islam yang masih diperbolehkan oleh syari'ah, sehingga dengan demikian Peradilan Agama tidak perlu keberatan karena dengan demikian perkara waris tetap menjadi yurisdiksi yang bersifat absolut dan Pengadilan Negeri tidak benwenang mengadili perkarawarisantara orangorang Islam. Permasalahan lain adalah:
41
Apabila tidak terjadi kesepakatan antara para ahli warts Penjelasan Umum alas Undang-undang No. 7Tahun 1989 butir 2 alinea6 adalah sebagai berikut:
"Sehubungan dengan hal tersebut (bidang Kewarisan) parapihak sebelum berperkara dapat mempertlmbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam bagian waris". Dengan demikian, maka pihak berperkara pada saat mengajukan gugatan ke Pengadllan, misalnya kePengadilan Agama, harusdianggap sudah mempertlmbangkan telah memilih hukum yang akan dipergunakan dalam pembagian waris, sehingga jika pada persidangan Pengadilan Agama, pihak tergugat mengajukan eksepsi agar gugatan itu diajukan kePengadilan Negeri, maka eksepsi tersebut harus ditolak. Demikian juga apabila yang terjadi sebaliknya, yaltu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka harus sudah dianggap para pihak memilih hukum kewarisan bukan Islam, sehinggaeksepsi terhadap pengajuan gugatan itu pada Pengadilan Negeri, harus ditolak juga. Dalam hal kedua belah pihak berperkara
mengajukan gugatan suatu perkara kewarisan yang sama ke badan peradilan yang berlainan, maka halini diselesaikanoleh Mahkamah Agung
yang mengadili tentang sengketa kewenangan berdasarkan Pasai 56 Undang-undang No. 14 Tahun 1985tentang Mahakamah Agung. Dalam
hal seperti ini, maka baik pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut, hendaknya mengirim berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung, untuk ditetapkan oleh Mahkamah Agung,
siapayang berwenamg memerlksadan mengadili perkaraitu.
42
Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian yang besar, yaitu bagaimana cara atau tindakan yang harus diambil oleh Hakirn dalam menghentikan pemeriksaan di Pengadilan? Ada 2 cara yang lazim diambil, yaitu: a. Mencatat dalam berita acara.
b. Membuatpenetapan.(MARI, 1992:79-80).
Apabila kesepakatan antara para ahli waris terjadi di tengah-tengah proses persidangan, Perkara kewarisan termasuk salahsatu
bentuk perkara perdata, baik perkara itu diperiksa di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Untuk itu berlaku hukum acara yang sama.
Demikian hainya apabila terjadi kesepa katan antara para ahli waris terjadi di tengahtengah proses persidangan. Kalau pada hari sidang yang teiah ditetap kan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154
Rbg. Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oleh HIR. Untuk keperluan itu sidang diundur untuk memberi kesepakatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidangberikutnya apabila mere ka berhasil mengadakan perdamaian, disampai-
kanlah kepada hakim di persidangan hasil perdamaiannya, yang iazimnya berupa surat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermeterai.
Berdasarkan adanya persamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim menjatuhkan
putusannya (acte van vergelijk), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka.
AlKiawaridEdisi Vll Februari 1999
Adapun kekuatan putusan perdamaian in! samadengan putusan biasadandapatdilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hanya dalam hal ini banding tidak dimungkinkan. Usaha perdamaian Ini terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan.(Sudikno Mertokusumo, 1988: 82-83). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan,
bahwa apabila kesepakatan antara para ahii waris terjadi ditengah-tengah proses persidang-
an diperbolehkan dan tidak meianggar hukum.
Penutup Berdasarkan uraian di muka maka dapat diambii kesimpulan sebagai berikut: 1. Apabiia tidak terjadi kesepakatan antarapara ahll waris, karena sulitnya mendapatkan kesepakatan, kemudian satu pihak menga-
jukan perkara waris ke Pengadiian Agama dan pihak yang lain mengajukan ke Pengadiian Negeri. Daiam hal kedua beiah pihak berperkara mengajukan gugatan suatuperkara kewarisan yang samakebadan peradilan yang beriainan, maka hai ini diselesaikan oleh Mahkamah
Agung yang mengadiii tentang sengketa kewenangan berdasarkan pasal 56 Undangundang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahka mah Agung. Dalam hal seperti ini, maka baik pengadiian Agama maupun Pengadiian Negeri harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut, hendaknya mengirim berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung, untuk ditetapkan oleh Mahkamah Agung, siapa yang berwenamg memeriksa danmengadiii perkara
a.
Mencatat dalam beritaacara.
b. Membuat penetapan; 2. Apabiia kesepakatan antara para ahii waris terjadi ditengah-tengah proses persidangan. Kaiau pada hari sidang yang telahditetapkan kedua beiah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka sebagalmana teiah diatur dalam Pasal 130 HIR dan
Pasal 154Rbg. Pada saat inilah hakim dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki oieh HIR. Untuk keperluan itu sidang diundur untuk member! kesepakatan mengadakan perdamaian. Pada hari sidang berikutnya apabiia
mereka berhasil mengadakan perdamaian, disampaikanlah kepada hakim di persidangan hasi! perdamaiannya, yangiazimnya berupasurat perjanjian di bawah tangan yang ditulis di atas kertas bermeterai.
Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua beiah pihak itu maka hakim menjatuhkan putusannya {acte van vergeiijk), yang isinya menghukum keduabeiah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antaramereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan iainnya. Hanya daiam haiini banding tidak dimungkinkan. Usaha perdamaian in! terbuka sepanjang pemeriksaan di persidangan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa apabiia kesepakatan antara para ahii waris terjadi di tengah-tengah proses persidangan diperbolehkan dantidak meianggar hukum.Q
ilu.
Tindakan yang harus diambii oleh Hakim dalam menghentikan pemeriksaan di Penga diian ada 2 cara yang lazim diambii, yaitu: Al Mawand Edisi VII Fchruari 1999
43
Daftar Bacaan
Mahkamah Agung Rl, Penemuan Masa/ah Hukum Dafam PeradHan Agama, Jakarta, 1992.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehaklman.
M. Yahya Harahap,
S.H., Kedudukan
Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989Angka ke-2 aiinea 6.
Kewenangan danAcara PeradilanAgama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
Sudikno Mertokusumo. Prof, Dr, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1988.
Pustaka Karfini, 1993.
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam DalamTata Hukum Indonesia, (Ull Press).
Zainal Abidin A. Bakar, Kompetensidan Struktur OrganisasiPeradilan Agama, Unlsia No. 6 Tahun XIII, Triwulan v.
<X>
44
AlMawaridEdisi VII Februari 1999
