I SALINAN I
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TPNAH HAK PENGELOLAAN TANAH EKS DESA DAN TANAH EKS KOTA PRAJA MILlKlDIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
;v1enimbang
a. bahwa Keputusan Gubernur NomoI' 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Alas Bi::Jang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota P~aja Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan; b. ball'Na berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dal2m huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di ,!I,tas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah EI<s Desa dan Tanah Eks Kota Praja MiliklDikuasai Pemerintah Provir:si Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
~vlengingat
1. LJndang-Undang NomoI' 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria;
2. Undang-Undang NomoI' 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ,!ltas Tcll1ah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah; 3. LJ01dang-Undang Nell'lra;
NomoI' 1 Tahun
2004 '[entang
Perbendaharaan
4. Undang-Undang
NomoI' 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Ulldang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daer~h Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 i Peraturan Perundang-undangan;
tentang
Pembentukan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tente·ng Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pen9uasaan Tanah-tanah Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tenlang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Alas Tanah; 10. Peraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah; 11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuanketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya; 12. Peraluran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal; 13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 lentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Alas Tanah Negara; 14. Peraluran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 lenlang Tala Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 'Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 16. Peraluran Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; 17. Peraturan Daerah F'erangkat Daerah;
Nomor
12 Tahun
2014
tentang
Organisasi
18. fCeputusan Gubernur Nomor Ad.1 /1/31 /1969 tentang Ketentuan Pokok tenlang Penerbitan dan Pemberian Hak Atas Tanah Desa Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19. Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 1977 tentang Pencabuta:l Hak Sewa Atas Tanah Negara Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK 01 ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN TANAH EKS DESA DAN TANAH EKS KOTA PRAJA MILlKlDIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
3 BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Pernerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Dinas Penataan Kota adalah Dinas Penataan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerall Khusus Ibukota Jakarta. 9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yan9 selanjutnya disingkat UPT BPKAD adalah Unit Pelaksana Teknis pad a Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya. 13. Tanah Eks Desa adalah tanah-tanah yang diperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan pemekaran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang areal tanahnya berasal dari Wilayah Provinsi lain (Jawa Barat) di mana tanah tersebut secara administratif berada dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta tanah-tanah yang sebelum diundangkannyfl Undang-Undang Pokok Agraria NomoI' 5 Tahun 1960 telah tercatat di Kantor Pajak Hasil Bumi sebagai tanah Desa. 14. Tanah Eks Kota Praja adalah tanah negara yang dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan disewakan kepada masyarakat.
4 15. Uang Pemasukan adalah pembayaran klOlpada UPT BPKAO yang berasal dari penerimaan akibat pemberian ;'ekomendasi (persetujuan 'tertulis) terhadap permohonan hak di atas tallah hak pengelolaan tanah Oesa dan tanah eks Kota Praja.
16. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis dari Gubernur terhadap permohonan/perpanjangan suatu hak di atas tanah HPL atas nama Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta dan HPL yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Oaerah, peralihan hak di atas HPL, hak tanggungan sesuatu hak di atas HPL, perrnohonan hak atas tanah ,eks Oesa dan tanah eks Kota Praja.
17. Pernohon adalah perorangan atau badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Oaerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan lembaga, dana pensiun atau organisasi sejenisnya serta bentuk usaha tetap yang berdomisili di Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, 18. Tim Pertimbangan Pemberian Rekomendasi yang selanjutnya disingkat TP2R adalah tim pertimbangan yang memberikan masukan dan saran (net konsep rekomendasi) kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan pemberian rekomendasi atas permohonan/perpanjangan sesuatu hak di atas tanah HPL atas nama Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, peralihan hak di atas HPL, hak tanggungan sesuatu hak di atas HPL dan HPL yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Oael'ah, permohonan hak atas tanah Oesa dan tanah eks Kota Praja.
BAB II PEMBERIAN REKOMENDASI Pasal2 (1) Untuk mendapatkan sesuatu hak di atas tanah HPL atas narna Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta dan HPL yang dikllasai oleh Badan Usaha Milik Oaerah, perpanjangan hak di atas HPL, peralihan hak di atas HPL dan hak tanggungan sesuatu hak di atas HPL, hak atas tanah eks Oesa dan tanah eks Kota Praja, pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenanganlTya. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar terhadap permohonan sesuatu hak kepad3 Kantor Pertanahan yang bersangkutan. (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta membayar uang pemasukan kepada Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta,
Pasal3 (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Kellangan dan Aset Oaerah dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
5 a. Keterangan/identitas pemohon : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berla\
Pasal4 (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah diterima TP2R, selanjutnya diteliti dan diproses secar" i'ldministratif. (2) Berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat : a. ditolak karena persyaratan administrasi belum lengkap dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemoholl untuk dilengkapi; atau b. diterima, apabila persyaratan administrasi telah lengkap dan diproses lebih lanjut.
6 Pasal 5 (1) Permohonan yang diterima berdasarkan hasil penelitian administrasi seb'3gaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, oleh TP2R selanjutnya : a. dilakukan penelitian lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan. b. diadakan perhitungan uang pemasukan, pengkajian dan rapat pembahasan dengan mempertirnbangkan sekurang-kurangnya aspek kepentingan umum dan Ketetapan Rencana Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Berdasarkan hasil penelitian lapangan, perhitungan uang pemasukan, pengkajian dan rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), permohonan dapat ditolak atau disetujui. (3) Terhadap permohonan yang disetujui akan dibuatkan Surat Perintah Setor uang pemasukan oleh TP2R paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya Berita Acara Perhitungan Uang Pemasukan. (4) Berdasarkan Surat Perintah Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon melakukan pembayaran ke UPT BPKAD dan menyerahkan tanda bukti setor pembayaran kepada TP2R dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Setor dan menyerahkan tanda bukti setor terse but kepada : a. f'~epala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. b. Kepala Bidang Pengendalian Aset Daerah. (5) Terhadap permohonan yang ditolak, selain berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Gubernur dapat menolak untuk memberikan rekomendasi karena alasan teknis dalam rangka penataan kota.
Pasal6 (1) Setelah tanda bukti setor diserahkan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (4) TP2R menyiapkan perbal Surat Rekomendasi untuk ditandatangani pejabat yang berwenang sebagai berikut : a. Luas tanah sampai dengan 1.000 m 2 oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; b. Luas tanah di atas 1.000 m 2 sampai dengan 5.000 m 2 oleh Sekretaris Daerah; dan C.
Luas tanah di atas 5.000 m 2 oleh Gubernur.
(2) Surat rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada : a. Lembar kedua kepada Kantor Pertanahan setempat;
7 b. Lembar ketigakepada Badan Pengelo1a Keuangan dan Aset Daerah; dan G.
Lembar keempat kepada Kep,ila 8idang Pengendalian Aset Daerah.
Pasal 7 Bagan prosedur tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tElI'Cantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
BAB III UANG PEMASUKAN Pasal8 Perhitungan besarnya uang pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Perolehan atau perpanjangan Hak Guna· Bangunan/Hak Pakai atau hak lainnya di atas bidang tanah Hak Pengeloiaan : 5% x Luas Tanah x NJOP Tahun Berjalan b. Peralihan/pengoperan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau hak lainnya di atas bidang tanah Hak Pengelolaan : 2,5% x Luas Tanah x NJOP Tahun Berjalan c. Penjaminan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atau hak lainnya di atas bidang tanah Hak Pengeloiaan : 2,5% x Luas Tanah x NJOP Tahun Berjalan d. Permohonan hak di atas bidang Tanah Desa atau Tanah Eks Kota Praja : 25% x Luas tanah x NJOP
BABIV
TP2R Pasal 9 (1) Untuk meneliti, memberikan pertimbangan dan memproses dalam rangka pemberian rekomendasi, dibentuk TP2R yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
8 (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaan seb8gai berikut : Kettla
: Kepala Badan Pengelola I'\f~uangan dan Aset Daerah
Wakil Ketua
: Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris
: - Kepala Bidang Pengendalian Asel Daerah - Kepala Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi
Anggota
: 1. Unsur Dinas Penataan Kota/Suku Dinas yang bersangkutan 2. Unsur Kanwil/Kantor Pertanahan yang bersangkutan 3. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4. Unsur Biro Hukum 5. Unsur Kola Administrasi yang bersangkutan 6. Unsur Unit lerkait
Sekretariat
: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
(3) TP2R sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bertugas : a. menerima dan meneliti serta rnembahas secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon. b. melakukan penelitian lapangan dan membuat Berila Acara hasil penelilian. c. menghitung uang pemasukan yang dituangkan dalam Berita Acara perhitungan uang pemasukan. d. menyiapkan perbal Surat Rekomendasi 'lang dilandatangani oleh pejabat yang berwenang. e. menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan pemberian rekomendasi kepada pemohon. (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Ketua Tim dapat menambah jumlah anggota, pembantu anggota dan petugas sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Pengendalian terhadap proses penyelesaian pemberian rekomendasi dilakukan oleh TP2R.
dan
penerbita'l
(2) Pengawasan terhadap proses dan pernberian rekomendasi dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9 BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11 Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pac.:a Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah.
BAB VII LARANGAN DAN
SAN~SI
Pasal 12 Pemegang rekomendasi dilarang memindahtangankan rekomendasi kepada pihak lain, baik dalam bentuk dan cara apapun juga.
Pasal 13 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, rekomendasi yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan rekomendasi, pemegang rekomendasi tidak menindaklanjuti ke Kantor Pertanahan setempat maka Surat Rekomendasi dinyatakan gugur.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal14 Pemohon yang telah mengajukan surat permohonan rekomendasi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan sampai dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini belum diterbitkan rekomendasi, maka harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur ~Iomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Pel-mohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah De:,a dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Oikuasai Pemerintah Propinsi OK! Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berla.ku.
10 Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2015 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd,
BASUKI T, PUR NAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 20'15 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd.
SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA iAHUN 2015 NOMOR 72141
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA~I~HQTt(3)~, SEKRETARIAT DAERAH PROVIN~I~~~~~:f$:,~~~SUS IBUKOTA JAKARTA, ",' JAY.' ,"::"',1 ~'i\'" ~ ,('! ~~ ~\ 0... Ui l....~, .~~ I '_ )',.. ~ '.' oil'!
{II
-t<
-u /S~j/~f1iHA YU
h~'~
'.
,f
~~:~1~~~2~1985032003 '''-CiA HI I\.'t \_. /.
~ :~
Lampir<.. .
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah KhlJsus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
182 TAHUN 2015 28 Mei 2015
BAGAN PROSEDUR TATACARA PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SESUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN TANAH DESA DAN EKS KOTA PRAJA MILlKlDIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA -
No.
Proses Kegiatan
-
.
Pemohon
9
Sekretariat TP2R di BPKAD
TP2R
1.
Permohonan
2.
Penerimaan Permohonan dan Penelitian Administratif
3.
Penelitian Teknis
4.
Peninjauan Lapangan
5.
Rapat Pembahasan Paripurna
¢
6.
Penyiapan dan Penyiapan Perbal
6
7.
Penyampalan Hasil Kepulusan
I
Gubernur/Pejabat Yang berwenang
Ket
0
y
9
0
'Q
0 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ltd. BASUKI 1. PURNAMA
