GUBERNUR LAMPUNG PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG, Menimbang
:
a. bahwa sebagai implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah telah ditetapkan struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013; b. bahwa guna menyesuaikan kembali dengan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, perlu untuk meninjau kembali susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah tersebut di atas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
-2-
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333); 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 387); 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
-3-
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 387), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi: 1. Biro Tata Pemerintahan Umum, membawahi: a) Bagian Pemerintahan Umum, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; 2) Sub Bagian Ketertiban; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Pertanahan, membawahi: 1) Sub Bagian Penataan Batas Wilayah; 2) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Tanah; dan 3) Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan.
-4-
c) Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil, membawahi: 1) Sub Bagian Administrasi Kependudukan; 2) Sub Bagian Catatan Sipil; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Kependudukan. d) Bagian Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, membawahi: 1) Sub Bagian Penyelenggaraan dan Pengawasan; 2) Sub Bagian Koordinasi; dan 3) Sub Bagian Pendataan dan Kewilayahan. 2. Biro Otonomi Daerah, membawahi: a) Bagian Pejabat Negara, membawahi: 1) Sub Bagian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 2) Sub Bagian Legislatif; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Bina Otonomi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 2) Sub Bagian Administrasi Pengembangan Daerah dan Kecamatan; dan 3) Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. c) Bagian Kerjasama, membawahi: 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah; 2) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan 3) Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga. d) Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahi: 1) Sub Bagian Perangkat Desa/Kelurahan; 2) Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan; dan 3) Sub Bagian Administrasi dan Kekayaan Desa/Kelurahan. 3. Biro Hukum, membawahi: a) Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi: 1) Sub Bagian Perundang-undangan; 2) Sub Bagian Produk Hukum; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum. b) Bagian Bantuan Hukum, membawahi: 1) Sub Bagian Sengketa Hukum; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 3) Sub Bagian Hak Asasi Manusia. c) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi: 1) Sub Bagian Sosialisasi Hukum; 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. d) Bagian Kebijakan Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah I; 2) Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II; dan 3) Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III.
-5-
c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: 1. Biro Perekonomian, membawahi: a) Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup; 2) Sub Bagian BUMD dan Kemitraan; dan 3) Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi. b) Bagian Pengembangan Produksi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; 2) Sub Bagian Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Air; dan 3) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Kelistrikan. c) Bagian Pengembangan Promosi Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan; 2) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata;dan 3) Sub Bagian Promosi Perekonomian Daerah. d) Bagian Data dan Pelaporan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengolahan dan Penyusunan Data dan Pelaporan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Perekonomian. 2. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi: a) Bagian Evaluasi dan Pengendalian, membawahi: 1) Sub Bagian Evaluasi Ekonomi; 2) Sub Bagian Evaluasi Sosial Budaya; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Fisik dan Prasarana. b) Bagian Bina Program, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengembangan Kebijakan; dan 3) Sub Bagian Program. c) Bagian Analisa Data dan Pelaporan, membawahi: 1) Sub Bagian Pelaporan; 2) Sub Informasi Data; dan 3) Sub Pengolahan dan Analisis Data. d) Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Administrasi Pengadaan; 2) Sub Bagian Teknologi Informasi LPSE; dan 3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang Jasa. d. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 1. Biro Bina Sosial, membawahi: a) Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi: 1) Sub Bagian Sosial; 2) Sub Bagian Penanggulangan Bencana; dan 3) Sub Bagian Kelembagaan dan Kemitraan Sosial.
-6-
b) Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi: 1) Sub Bagian Kesehatan dan Keluarga Berencana; 2) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 3) Sub Bagian Data dan Informasi. c) Bagian Pemberdayaan Masyarakat,membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat; dan 3) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Biro Bina Mental, membawahi: a) Bagian Agama, membawahi: 1) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan; 2) Sub Bagian Urusan Haji; dan 3) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Peribadatan. b) Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, membawahi: 1) Sub Bagian Pendidikan Formal; 2) Sub Bagian Pendidikan Informal dan Non Formal; dan 3) Sub Bagian Kebudayaan. c) Bagian Pemuda dan Olahraga, membawahi: 1) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga; 2) Sub Bagian Data dan Informasi; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. e. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi: 1. Biro Umum, membawahi: a) Bagian Umum, membawahi: 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Pengurusan Surat dan Ekspidisi; dan 2) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Rumah Tangga, membawahi: 1) Sub Bagian Urusan Dalam; 2) Sub Bagian Perawatan Gedung dan Peralatan; dan 3) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan. c) Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Belanja Pegawai; 2) Sub Bagian Belanja Lain-lain; dan 3) Sub Bagian Administrasi Perjalanan. d) Bagian Tata Usaha Staf Ahli, membawahi: 1) Sub Bagian Fasilitasi dan Konsultasi; dan 2) Sub Bagian Administrasi dan Evaluasi. 2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi: a) Bagian Protokol, membawahi: 1) Sub Bagian Tamu dan Acara; 2) Sub Bagian Perjalanan Pimpinan; dan 3) Sub Bagian Hubungan Keprotokolan.
-7-
b) Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Urusan Dalam Pimpinan; dan 3) Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan. c) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi: 1) Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi; 2) Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Distribusi. 3. Biro Keuangan, membawahi: a) Bagian Anggaran, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Penyusunan Anggaran; dan 3) Sub Bagian Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota. b) Bagian Perbendaharaan, membawahi: 1) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai; 2) Sub Bagian Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 3) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai. c) Bagian Akuntansi, membawahi: 1) Sub Bagian Pencatatan Non APBD dan Pembinaan/Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; 2) Sub Bagian Pencatatan, Verifikasi dan Pelaporan APBD; dan 3) Sub Bagian Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Penyertaan Modal Daerah dan PPK-BLUD. d) Bagian Kas Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penerimaan Kas; 2) Sub Bagian Pengeluaran Kas; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pajak. 4. Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahi: a) Bagian Analisis Kebutuhan Barang Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Analisis Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah; dan 3) Sub Bagian Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah. b) Bagian Pengadaan Barang Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Pengadaan; 2) Sub Bagian Pelelangan; dan 3) Sub Bagian Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan. c) Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan Barang Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah; 2) Sub Bagian Penatausahaan Barang Daerah; dan 3) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah. d) Bagian Pemanfaatan Barang Daerah, membawahi: 1) Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah; 2) Sub Bagian Penghapusan Barang Daerah; dan 3) Sub Bagian Pengendalian Barang Daerah.
-8-
5. Biro Organisasi, membawahi: a) Bagian Kelembagaan, membawahi: 1) Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi; 2) Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha. b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Cara dan Prosedur Kerja; 2) Sub Bagian Standarisasi dan Pengaturan; dan 3) Sub Bagian Pelayanan Publik. c) Bagian Analisis dan Formasi Jabatan, membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Jabatan; 2) Sub Bagian Formasi Jabatan; dan 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan. d) Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur, membawahi: 1) Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur; 2) Sub Bagian Manajemen Pengendalian Intern Aparatur; dan 3) Sub Bagian Pelaporan Kinerja Aparatur. f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (3) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang bersangkutan. (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (7) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IC, Lampiran ID, Lampiran IE dan Lampiran I F, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Staf Ahli merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas memberikan telaahan bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumberdaya manusia, dan bidang ekonomi dan keuangan.
-9-
(2) Staf Ahli bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi. (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Gubernur dibentuk unsur penunjang Sekretariat sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif. (4) Staf Ahli terdiri dari: a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. (5) Struktur Organisasi Staf Ahli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 8 Agustus 2014 GUBERNUR LAMPUNG, . M. RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 8 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
Ir. ARINAL DJUNAIDI Pembina Utama Madya NIP. 19560617 198503 1 005
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR ........
-10-
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
ZULFIKAR, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19680428 199203 1 003
-11-
RANCANGAN
PERATURANDAERAH DAERAH PROVINSI PERATURAN PROVINSILAMPUNG LAMPUNG NOMOR TAHUN 2013 NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI DARI PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN KEDUABAGIAN ATAS PERATURAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014
-12-
HIMPUNAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2, 3, 4 DAN 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11, 12, 13 DAN 14 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014
-13-
.
Biro Administrasi Pembangunan, membawahi: a) Bagian Evaluasi dan Pengendalian, membawahi: 1) Sub Bagian Evaluasi Ekonomi; 2) Sub Bagian Evaluasi Sosial Budaya; dan 3) Sub Bagian Evaluasi Fisik dan Prasarana. b) Bagian Pengembangan Program, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pengembangan Kebijakan; dan 3) Sub Bagian Program. c) Bagian Analisa Data dan Pelaporan, membawahi: 1) Sub Bagian Pelaporan; 2) Sub Informasi Data; dan 3) Sub Pengolahan dan Analisis Data. d) Bagian Pengelolaan Pengadaan, membawahi: 1) Sub Bagian Analisis Administrasi Pengadaan; 2) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan; dan 3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang Jasa.
