GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 1981

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 1981 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, dipandang perlu untuk mengatur masalah tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah dan menya-takan tidak berlaku Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1969 berikut peraturan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ; 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

1

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa. Dengan Timur,

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; c. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; d. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II, ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur; e. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan ; f. Daerah Tingkat II, Kecamatan, Desa, Dusun, ialah Daerah Tingkat II, Kecamatan, Desa, Dusun di Jawa Timur ; g. Undang-undang, ialah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; (2) Dalam Peraturan Daerah ini, pengertian desa, Lembaga Musyawarah Desa, adalah pengertian Desa, Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-undang.


2

B A B II PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Pertama Dasar Pemilihan Kepala Desa Pasal 2 Apabila terjadi lowongan jabatan Kepala Desa, dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 34, 35 dan 26 Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rapat Lembaga Musyawarah Desa Pasal 3 (1) Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 2, Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa, untuk : a. menyusun Panitia Pencakman dan Pelaksanaan Pemilihan dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dan mengajukannya kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan ; b. \membahas mengenai rencana biaya pemilihan dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Daerah ini ; (2) Hasil rapat Lembaga Musyawarah Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah Tingkat II ; (3) Rapat Lembaga Musyawarah Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diha-diri oleh Camat selaku Ketua Panitia Pengawas dimaksud dalam pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini, untuk kepentingan memberikan penjelasan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dianggap perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Bagian Ketiga Pejabat Kepala Desa Pasal 4 (1) Berdasarkan keadaan dimaksud dalam pasal-pasal 16 ayat (3), 18 ayat (2), 20 ayat (3), 31 dan 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diangkat Penjabat Kepala Desa yang sekaligus diangkat sebagai Penjabat Ketua Lembaga Musyawarah Desa yang bersangkutan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

3

(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat ; (3) Penjabat Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diangkat dari Anggota Perangkat Desa yang bersangkutan atau pejabat lain dari tingkat Kecamatan. Pasal 5 (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun ; (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Kepala Daerah Tingkat II mengadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan menurut ketentuan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 6 (1) Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah Tingkat II membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi beberapa Panitia yaitu : a. Panitia Penealonan dan Pelaksana Pemilihan, dengan keanggotaan terdiri atas beberapa anggota Lembaga Musyawarah Desa dengan jumlah yang disesuai-kan dengan kondisi yang bersangkutan dan Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa, sepanjang tidak menjadi calon Kepala Desa ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota ; b. Panitia Pengawas dengan keanggotaan terdiri atas : 1) Camat sebagai Ketua merangkap anggota ; 2) Dua orang wakil dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu satu orang dari Kepolisian dan satu orang dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara ; c. Panitia Peneliti dan Penguji dengan keanggotaan terdiri atas : 1) Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Ketua merangkap anggota ;


4

2) Kepala Sub Bagian Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota ; 3) Wakil dari Baglan Hukum sebagai anggota ; 4) Wakil dari Kantor Sosial Politik sebagai anggota; 5) Wakil dari Kantor Pembangunan Desa sebagai anggota ; (2) Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II yang bersangkutan ditunjuk sebagai Pembina Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini ; (3) Dalam hal Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa ikut pencalonan dalam pemilihan Kepala Desa, Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat. Pasal 7 Tugas Panitia dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut : a. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan. 1. mengadakan pendaftaran pemilih ; 2. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada Panitia Pengawas tersebut pada huruf b pasal ini, untuk disahkan ; 3. menerima dan meneliti persyaratan administratip bakal calon Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Panitia Peneliti dan Penguji tersebut pada huruf c, melalui Ketua Panitia Pengawas tersebut pada huruf c, melalui Ketua Panitia Pengawas tersebut pada huruf b pasal ini; 4. mengajukan rencana biaya pemilihan untuk ditetapkan oleh Lembaga Musyawarah Desa ; 5. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis, sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan ; 6. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Ketua Panitia Pengawas tersebut pada huruf b pasal ini; 7. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka mengenai nama-nama calon dan daftar Panitia yang sudah disahkan ;


5

8. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur ; 9. melaksanakan pemungutan suara dalam suatu rapat Desa di Desa yang bersangkutan ; 10. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara sesuai dengan petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat, disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa ;

b. Panitia Pengawas, 1. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa ; 2. mengesahkan daftar pemilih ; 3. menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta peisyaratannya dan mengirimkan hasilnya kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji tersebut pada huruf c pasal ini; 4. mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan ; 5. memeriksa semua kegiatan Panitia Pencalonan Pelaksanaan Pemilihan tersebut pada huruf a pasal ini ;

dan

6. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; 7. mengkoordinasikan rapat-rapat Panitia Pencalonan Pelaksana Pemilihan tersebut pada huruf a pasal ini ;

dan

8. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Peneliti dan Penguji tersebut pada huruf c pasal ini ; c. Panitia Peneliti dan Penguji, 1. meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan persyaratannya serta memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah Tingkat II untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan ; 2. melaksanakan ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

6

3. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; 4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah Tingkat II mengenai laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan tersebut pada huruf a pasal ini.

Bagian Kelima Hak Memilih dan Dipilih Pasal 8 Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang : a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin ; c. tidak dicabut haknya untuk memilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ; d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-undang ; (2) Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 4 huruf j Undang-undang, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat ditetapkan syarat dibawah Sekolah Lanjutan Pertama. Pasal 10

(1) Pegawai Negeri dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai Kepala Desa, apabila memenuhi persyaratan dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang, kecuali huruf g dan memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu;


7

(2) Bagi Pegawai Negeri dan putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan. Pasal 11 Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Warga Negara Indonesia, penduduk Desa yang bersangkutan dan yang telah memenuhi persyaratan tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak memilih dan hak dipilih wajib hadir dan dengan alasan apapun dilarang mewakilkan kepada orang lain. Bagian Keenam Pencalonan Kepala Desa Pasal 12 (1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan tersebut dalam pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini, dengan dilengkapi keterangan yang diperlukan ; (2) Apabila calon seorang Pegawai Negeri dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, permohonan pencalonan hams disertai persetujuan tertulis dari atasannya yang berwenang untuk membebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri, jika calon terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa. Bagian Ketujuh Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pasal 13 Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan tersebut dalam pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat yang terbuka, tentang rencana diadakan pemilihan tersebut. Pasal 14 (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan : a. pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia; b. setiap yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan ;


8

c. pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pengawas tersebut dalam pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini ; d. pemilihan dilaksanakan bersangkutan ;

di

dalam

wilayah

Desa

yang

(2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I memberikan petunjuk pelaksanaan pemilihan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali huruf d ; (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk Kepala Daerah Tingkat II untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali huruf d. Pasal 15 (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk : a. menjamin pelaksanaan tata demokrasi dengan lancar, tertib, aman dan teratur;

Pancasila berjalan

b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur ; (2) Para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan tersebut dalam pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ; (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang mewakili orang lain dengan alasan apapun. Pasal 16 (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pengawas tersebut dalam pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini ; (2) Apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari jumlah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini mengadakan pemilihan ulangan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

9

(3) Apabila dalam pemilihan ulangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya dibawah 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini. Pasal 17 (1) Calon Kepala Desa dinyatakan terpilih jika Calon yang bersangkutan mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ; (2) Apabila Calon Kepala Desa hanya satu orang, baru dinyatakan terpilih setelah mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah satu suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Pasal 18 (1) Apabila tidak ada seorang calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dimaksud dalam pasal 17, Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini mengadakan pemilihan ulangan ; (2) Apabila hasil pemilihan ulangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap sama dengan hasil pemilihan sebelumnya, berlaku ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini. Pasal 19 (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat dukungan suara terbanyak dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini dengan jumlah sama, diadakan pemilihan ulangan hanya untuk calon-calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah sama tersebut ; (2) Apabila hasil pemilihan ulangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetap sama, penetapan calon terpilih dilaksanakan dengan mewajibkan para calon yang bersangkutan menjawab pertanyaan dalam daftar yang telah disiapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji tersebut dalam pasal 6 huruf c Peraturan Daerah ini dalam sampul tertutup yang disegel ; (3) Pengisian daftar pertanyaan dilaksanakan pada hari pelaksanaan pemungutan suara setelah selesai perhitungan suara hasil pemilihan ulangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini ; (4) Nilai terbaik jawaban dalam daftar pertanyaan dimaksud pada ayat (3) pasal ini menjadi dasar penetapan calon terpilih. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

10

Pasal 20 (1) Panitia Pengawas tersebut dalam pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama menetapkan tempat dan tanggal pelaksanaan pemilihan ulangan dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini ; (2) Pemilihan ulangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pengawas tersebut dalam pasal 6 huruf b Peraturan Daerah ini dan dalam hal demikian tetap berlaku ketentuan dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini. (3) Apabila pemilihan ulangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak terlaksana atau tidak menghasilkan keputusan yang diperlukan, berlaku ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini. Pasal 21 Apabila dalam suatu pemilihan Kepala Desa hanya terdapat satu orang calon,pemungutan suara harus dilaksanakan dengan menyediakan 2 (dua) tempat/kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk suara mendukung dan suara tidak mendukung. Pasal 22 Setelah berlangsung pemungutan suara dimaksud dalam pasal 15, Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan tersebut dalam pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini, pada hari itu juga : a. menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara, bersama-sama dengan para calon Kepala Desa, dengan menyatakan pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan teratur; b. membuka kotak suara, meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk dengan disaksikan para calon Kepala Desa, Panitia Pengawas dan Panitia Peneliti dan Penguji dimaksud dalam pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini ; c. mengumumkan hasil dan jumlah perhitungan suara dan menandatangani berita acara perhitungan suara dimaksud bersama-sama dengan para calon Kepala Desa.


11

Bagian Kedelapan Laporan dan Pertanggungjawaban Pemilihan Kepala Desa Pasal 23 Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 14, Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimaksud menyampaikan hasil pemilihan yang berupa berita acara dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada Kepala Daerah Tingkat II, melalui Camat, untuk mendapat pengesahan. BAB III PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA Pasal 24 (1) Hasil pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, disahkan oleh Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubemur Kepala Daerah Tingkat I dengan menyatakannya dalam Keputusan pengangkatan calon terpilih sebagai Kepala Desa ; (2) Keputusan pengangkatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berita acara dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini ; (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa diberikan petikan/ kutipan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 25 (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang bersangkutan sudah dilantik oleh Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; (2) Pada saat pelantikan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya dan berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk dan disaksikan para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya di Desa yang bersangkutan. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

12

BAB IV MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 26 Masa Jabatan Kepala Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang terhitung sejak tanggal pelantikannya dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini. Pasal 27 Kepala Desa yang mengakhiri masa jabatan dimaksud dalam pasal 26 dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah melalui pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini. BAB V BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 28 (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan tersebut dalam pasal 6 huruf a kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat, setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini ; (2) Kepala Daerah Tingkat II menetapkan jumlah biaya pemilihan Kepala Desa ; (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa bersama Warga Desa yang bersangkutan sesuai dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ; (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipergunakan untuk : a. administrasi ; b. pendaftaran pemilih ; c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan ; d. penelitian syarat-syarat calon ; e. biaya panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat ; f. biaya petugas ; (5) Kepala Daerah Tingkat II memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai pedoman pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 29 Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan tersebut dalam pasal 6 huruf a Peraturan Daerah ini memberikan laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2008

13

BAB VI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 30 (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana,atas usul Camat dapat diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa ; (2) Pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II. Pasal 31 (1) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat (2) Kepala Desa yang diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat II menurut ketentuan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ; Pasal 32 Atas usul Camat dan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, Kepala Daerah Tingkat II mencabut Keputusan pemberh&ntian sementara dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini untuk dikukuhkan kembali sebagai Kepala Desa, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, ataa diberhentikan, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan salah. Pasal 33 (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, karena alasan tersebut pasal 9 Undang-undang ; (2) Dengan alasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Desa diberhentikan atas usul Camat setelah diadakan penelitian oleh Kepala Daerah Tingkat II secara seksama ; (3) Bentuk Keputusan pemberhentian Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, BAB VII LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PENGISIANNYA Pasal 34 Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti dan atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat dimaksud dalam pasal 33 Peraturan Daerah ini;


14

Pasal

35

(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak saat terjadi lowongan jabatan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 34 Peraturan Daerah ini harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak terjadi lowong jabatan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 34 Peraturan Daerah ini ; (3) Apabila dalam waktu dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah Tingkat II mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pasal 36 (1) Apabila Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berpendapat belum dapat dilaksana-kan karena situasi dan kondisi setempat, pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) tahun ; (2) Apabila terjadi penangguhan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini. BAB VIII TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATE Pasal 37 Kepada anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terha-dap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. B A B IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 38 Kepala Desa yang masih dalam jabatannya, pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, setelah diadakan penilaian oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan hasil baik, diberikan kesempatan untuk melengkapi masa jabatannya 8 tahun terhitung mulai yang bersangkutan dilantik sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.


15

Pasal 39 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I. Pasal 40 Sejak saat Peraturan Daerah mi berlaku, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1969. Pasal 41 (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ; (2) Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,

Surabaya, 09 Nopember 1981 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd. ttd. BELEGOH SOEMARTO

SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Agustus 1982 Nomor 140.35 – 1114. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah ttd.

Drs. H. SOEMARNO Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1982 Seri D1 tanggal 31 Agustus 1982 Nomor 5/D1. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. TRIMARJONO, SH


16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 1981 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA I. PENJELASAN UMUM Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 telah diatur mengenai Tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa. Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan baru tersebut, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1969 yang mengatur hal yang sama perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menyusunnya dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang baru. Kedudukan dan peranan perangkat Pemerintahan Desa sebagai suatu organisasi Pfcinerintahan terendah, menjadi penentu di dalam keberhasilan dalam melaksa-nakan program pembangunan, oleh karena itu dalam usaha menciptakan Pemerintahan Desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu diciptakan Perangkat Pemerintahan Desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dinamis disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna untuk memenuhi perkembangan zaman. Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, rnaka fungsi Aparatur Pemerintahan Desa adalah mengemban tugas kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat mengayomi masyarakar. Mengingat fungsi aparatur Pemerintahan Desa yang sangat menentukan maka seorang calon terpilih Kepala Desa seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi disamping memenuhi syarat cakap dan dapat diterima baik juga mampu melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan, sebagai pembina masyarakat dan untuk itu ia harus seorang Pancasilais yang penuh dedikasi. Sesuai dengan penjelasan pasal 6 Undang-undang, pengertian atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dimaksudkan bahwa pada hakekatnya pengang-katan dan pemberhentian Kepala Desa merupakan wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, hingga tiap mengambil keputusan para Kepala Daerah Tingkat II perlu persetujuan lebih dulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.


1

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 dan 2

: Cukup jelas.

Pasal 3

: Sebagai perwujudan dari Demokrasi Pancasila dalam Pemerintahan Desa terlihat dari adanya Lembaga Musyawarah Desa yang merupakan wadah dan penyalur pendapat masyarakat di Desa. Permusyawaratan yang dilakukan oleh Lembaga Musyawarah untuk mufakat. Bermusyawarah dengan sifat yang demikian adalah sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Keputusan yang diambil oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dan mempunyai akibat pembebanan terhadap masyarakat harus dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 4 dengan 9

sampai : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (2)

: Yang dimaksud dengan Putera Desa adalah mereka yang lahir di Desa dari orang tua yang terdaftar sebagai pendu-duk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar desa dan kemudian pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan sehingga betulbetul mengenal desa tersebut.

Pasal 11 sampai : Cukup jelas. dengan pasal 12 ayat (1) Ayat (2)

: Pengertian dibebankan sementara dari jabatan organiknya adalah bahwa Pegawai Negeri tersebut masih menerima hak-haknya sebagai pegawai dan apabila telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa, maka pegawai yang bersangkutan dapat dikembalikan ke tempat Instansi semula.

Pasal 13

: Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1)

: Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud huruf a dengan asas : a. Umum :

Pada dasarnya semua penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sekurang kurangnya telah berusia 17 tahun atau telah/ pernah kawin terlebih dahulu berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa. Jadi Pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk Desa 'Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang b. Langsung : ditentukan.


2

Pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. c. Bebas

: Pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun.

d. Rahasia : Pemilih dijamin oleh Peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan apapun. Terjaminnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak terletak pada persiapan dan tata laksana pemilihan. huruf b

: Cukup jelas.

huruf c

: Yang dimaksud hari pada kalimat ini adalah hari kerja.

huruf d

: Dalam keadaan sangat memaksa Panitia Pemilihan menentukan tempat pemilihan diluar wilayah desa bersangkufcan dengan persetujuan Kepala Daerah Tingkat II.

ayat (2) dan (3)

: Cukup jelas.

Pasal 15

: Pada waktu pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hal-hal yang timbul didalam pelaksanaan pemilihan tersebut sehingga reaksi-reaksi dari masyarakat terhadap ketidak puasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimaksud dapat dihindarkan.

dapat yang

Pasal 16 sampai : Cukup jelas. dengan 19 ayat (1) Ayat (2)

: Proses mewajibkan para calon untuk menjawab pertanyaan dalam daftar yang telah disiapkan oleh Panitia Peneliti dan Penguji dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan lebih dari satu kali sarrtpai dapat ditetapkan calon terpilih.

Pasal 20

: Cukup jelas.

Pasal 21

: Tanda gambar dimaksud hendaknya menggunakan gambar buahbuahan atau tanaman atau bagiannya dan tidak menggunakan foto calon maupun tanda bendera, sehingga dapat dihindari kesulitan karena foto yang sama atau mirip dan warna bendera atau gambar bendera yang sama atau mirip.


3

Pasal 22 sampai : Cukup jelas. dengan 24 Pasal 25

: Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa merupa-kan syarat-syarat formil yang harus dilaksanakan sebelum Calon Kepala Desa yang terpilih secara resmi dapat menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa dalam upacara pelantikan tersebut sedapat mungkin diikuti dengan serah terima jabatan Kepala Desa dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru. Berita acara serah terima jabatan Kepala Desa agar dileng-kapi dengan daftar inventaris milik Desa.

Pasal 26

: Penentuan masa jabatan bagi Kepala Desa adalah berdasar-kan pertimbangan bahwa tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang dipandang cukup lama bagi seseorang Kepala Desa untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Dipandang dari segi kelestarian pekerjaan waktu 8 (delapan) tahun itu cukup untuk memberikan jaminan terhindarnya perombakan-perombakan kebijaksanaan sebagai akibat dari penggantian-penggantian Kepala Desa. Ketentuan pembatasan untuk dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya adalah dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinan menurunnya kegairahan dalam menyelenggarakan kepemimpinan di Desa.

Pasal 27 sampai : Cukup jelas. dengan 28 ayat (2) Ayat (3)

: Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerin-tah Daerah Tingkat II dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II masing-masing, sedang biaya yang bersumber dari Desa dapat dibebankan kepada para calon Kepala Desa atau kepada masyarakat Desa yang bersangkutan setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Lembaga Musyawarah Desa.

ayat (4) huruf a

: Biaya admiriistrasi ini meliputi pengumuman, pembuatan undangan, surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis; untuk pembuatan kotak suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan, oleh karena satu kali membuat kotak suara dapat dipakai untuk beberapa kali pemilihan dan selanjutnya setelah selesai disimpan pada Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

ayat (4) huruf b : Cukup jelas. sampai dengan ayat (5)


4

Pasal 29 sampai : Cukup jelas. dengan 33 Pasal

34

: Lowongan jabatan Kepala Desa yang terlalu lama tidak dibenarkan karena selain berpengaruh terhadap kelancaran jalannya Pemerintahan dan Pembangunan di Desa juga akan mempunyai akibat yang tidak menguntungkan bagi ketenangan dan ketertiban masyarakat Desa.

Pasal 35 sampai : Cukup jelas. dengan pasal 38 ayat (1) Ayat (2)

: Yang dimaksud dengan kata "dilantik sebagai Kepala Desa" adalah dilantik sebagai Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 terhitung sejak tanggal 1 Desember 1979 yaitu tanggal berlakunya Undang-undang tersebut.

Pasal 39 sampai : Cukup jelas. dengan pasal 41


5

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 1981

Recommend Documents