GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Galon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-2-

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem mformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

-3-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 18. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs.H.Awang Faroek Ishak, MM, M.Si Sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd Sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 20082013; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pejalanan Dinas Dalam Negeri bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06);

-4-

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Keija sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (lembaran Daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 07); 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08); 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 Nomor 09); 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 10); 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 11); 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 11); 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13); 32. Peraturan Gubernur Kalimantan timur 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Daerah

sebagai unsur

-5-

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

6.

Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemermtah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

7

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Calon Pegawai Negeri Sipil adalah CPNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Pegawai Tidak Tetap yang dalam jabatannya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan yang selanjutnya disebut PTT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

10. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Provinsi Kalimantan Timur. 11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Daerah/PNS, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak. 12. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat /PNS,CPNS,PTT, dan Tenaga Kontrak untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas. 14. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam Wilayah Indonesia untuk kepentingan Negara. 15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dilakukan oleh pejabat daerah/pegawai negeri, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas perintah pejabat berwenang yang dananya berasal dari APBD. 16. Lumpsum adalah sejumlah uang yang dibayarkan sekaligus. 17. Biaya riil atau at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang. BAB II PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal2 (1)

Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisien dan efektif.

-6-

(2)

Perjalanan dinas dalam negeri meliputi perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam wilayah Republik Indonesia.

(3)

Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat/PNS, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(4)

Perjalanan dinas bagi PTT digolongkan sesuai tingkat pendidikan.

(5)

Setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan : a. Membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan; dan b. Menyampaikan Visum SPD dengan melampirkan laporan hasil perjalanan dinas, Tiket Pesawat udara, Kwitansi Pembelian Tiket Pesawat, Boording Pass, Airport Tax, Kwitansi Hotel dan Kwitansi Tranportasi ke Pelud kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan. BAB III JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal3 (1)

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.

(2)

Perjalanan dinas pindah merupakan pelaksanaan tugas pindah bagi kepentingan negara/daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang baru menurut Surat Keputusan pindah yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.

(3)

Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku; b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; dan d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal4 (1)

Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :

a. uang harian; b. biaya transport; c.

biaya penginapan;

d. uang representatif; dan e.

Sewa kendaraan dalam kota.

-7-

(2)

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum yaitu terdiri dari : a. Uang makan; b.

Uang transport lokal; dan

c.

Uang saku.

(3)

Biaya transportasi Pesawat udara dan biaya tranportasi lainnya dibayarkan secara riil (at cost).

(4)

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. Di hotel; atau b, Ditempat menginap lainnya. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang telah ditetapkan.

(5)

Uang representatif hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Eselon II yang dibayarkan secara lumpsum.

(6)

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.

(7)

Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Tim/kepanitiaan dapat menginap di Hotel/ penginapan yang sama dengan pimpinannya, namun dengan Tarif Hotel/penginapan yang standard di Hotel/penginapan.

(8)

Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Ajudan Gubernur/Wagub, Pimpinan DPRD dapat menginap di Hotel/penginapan yang sama dengan pimpinannya, namun dengan Tarif Hotel/penginapan yang standard di Hotel/penginapan.

(9)

Ketentuan mengenai Penetapnn Uan^ Harian dan Uang Representatif Perjalanan Dinas, Kelas Hotel, Tarif Hold Luar dan Dalam Daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. Pasal5

(1)

Perjalanan dinas pindah seba-mimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan biaya terdiri dari : a. biaya transportasi dan uar.g harian pegawai beserta keluarga yang sah (paling banyak 4 orang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan huruf a, b, c dan d; dan b. biaya angkutan barang.

(2)

Biaya transportasi darat, laul, sungai dan udara meliputi biaya tiket dan ppn serta biaya tambahan lain yang sah.

(3)

Biaya transportasi dari dan kc pelabuhan udara untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah sesuai dengan pengcluaran yang riil.

(4)

Biaya perjalanan dinas
(5)

Biaya transportasi dengan pcsawat udara dibayarkan secara at cost/kebutuhan nyata.

(6)

Biaya transportasi lainnya di ! T.yarkan secara riil.

(7)

Atas pelaksanaan perjalanan dinas diberikan panjar, dan dipertanggungjawabkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

(8)

Biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan at cost tanpa ada bukti pengeluaran, maka diwajibkan membuat surat pemyataan.

(9)

Kegiatan dalam bentuk Tim/Bimtek hanya diberikan uang saku, sedangkan biaya penginapan, uang makan tidak diberikan (ditanggung panitia).

(10)

Pejabat yang mewakili atas nama Gubernur/Wakil Gubernur, diberikan fasilitas akomodasi sama dengan Gubernur/Wakil Gubernur. Pasal 6

(1)

Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD serta PNS Eselon I standar tiket pesawat kelas bisnis.

(2)

Anggota DPRD, PNS Eselon II kebawah, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak standar tiket pesawat kelas ekonomi. Pasal 7

(1)

Pejabat/PNS, CPNS, dan PTT yang rnengikuti pendidikan, kursus, seminar, workshop dan kegiatan lain sejenisnya yang menggunakan biaya kontribusi (akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara) diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari sebelum dan sesudah pelaksanaan.

(2)

Pada waktu pelaksanaan pendidikan, kursus, seminar, workshop dan kegiatan lain sejenisnya apabila biaya kontribusi (akomodasi dan konsumsi ditanggung penyelenggara) maka diberikan uang saku selama kegiatan berlangsung.

BAB V TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS Pasal8 (1)

Usulan pelaksanaan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah/izin dari pejabat yang berwenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.

(2)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Gubernur/Wakil Gubernur atau yang mewakili Gubernur/Wakil Gubernur,

(3)

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Staf Ahli Gubernur serta para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah/izin dari pejabat yang berwenang.

(4)

Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah /izin dari Sekretaris Daerah atau yang mewakili.

(5)

Perjalanan dinas dilaksanakan atas dasar berwenang.

(6)

Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada APBD.

SPT

dan

SPD dari pejabat yang

-9-

(7)

Penerbitan SPT dan SPD untuk melaksanakan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang berwenang.

(8)

Bagi Pejabat/PNS, CPNS, PIT, dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas seperti rapat koordinasi, orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur penandatanganan keberangkatan/kedatangan pada SPD dapat dilakukan oleh pejabat daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan/atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPD dapat dilakukan oleh panitia pelaksana.

(9)

Kegiatan yang mengikutsertakan personil selain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan biaya transportasi dan akomodasi disetarakan dengan PNS Non Struktural sepanjang dananya tersedia dalam DPA. Pasal 9

(1)

Perjalanan dinas dapat dilaksanakan oleh Pejabat/PNS, CPNS, PTT, dan Tenaga Kontrak yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.

(2)

Pejabat/PNS, CPNS, PTT, dan Tenaga Kontrak yang ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan dinas diberikan SPT yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(3)

Kepala SKPD dan/atau Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur apabila permohonan perjalanan dinas telah mendapat persetujuan/perintah/izin pejabat yang berwenang, maka SPT diproses oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pasal 10

(1)

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat/PNS, CPNS, PTT, dan Tenaga Kontrak yang bersangkutan.

(2)

Kelebihan jumlah hari dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang beserta alasannya. Pasal 11

(1)

Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, PTT, dan Tenaga Kontrak yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat surat perintah tugas dari pimpinan.

(2)

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT Dalam Negeri terdiri dari : a. SPT Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan ditandatangani oleh Wakil Gubernur; b. SPT Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; c. SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur; d. SPT para Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang di tunjuk kecuali RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing atas nama Sekretaris Daerah; e. SPT para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atas nama Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang di tunjuk sesuai ketentuan;

- 10-

f.

SPT PNS Eselon III, Eselon IV, Fungsional, Non Struktural, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, ditandatangani oleh Kepala Biro di lingkungan masing-masing atas natna Sekretaris Daerah, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan; g. SPT PNS Eselon III, Eselon IV, Fungsional, Non Struktural, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak di lingkungan masing-masing ditandatangani oleh Kepala SKPD, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan; h. SPT Kepala UPTD/UPTB yang berada satu kota dengan SKPD induk ditandatangani oleh Kepala SKPD Induk sedangkan Kepala UPTD/UPTB yang berada tidak satu kota dengan SKPD Induk, maka SPT ditandatangani oleh kepala UPTD/UPTB atas nama Kepala SKPD induk; i. SPT PNS Eselon IV, Fungsional, Non Struktural, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak di lingkungan UPTD/UPTB, ditandatangani oleh Kepala UPTD/UPTB atas nama Kepala SKPD induk, apabila berhalangan, SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan; j. SPT Kepala Kan tor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Kepala SKPD Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas nama Sekretaris Daerah; k. SPT PNS Eselon IV, Non Struktural, Fungsional, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak pada Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditandatangani oleh Kepala Kantor Penghubung, jika berhalangan SPT ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan; 1. SPT dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan apabila pelaksanaan perjalanan dinas melibatkan SKPD lain; dan m. SPT perjalanan dinas personil Non PNS diterbitkan oleh SKPD yang mengiku t sertakan; (3)

Berdasarkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPD, Kepala Biro, Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Kantor selanjutnya menerbitkan/menandatangani SPD serta rincian biaya ditandatangani oleh PA/KPA. Pasal 12

(1)

Jumlah hari Perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil/kebutuhan nyata.

(2)

Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling lama 15 (lima belas) hari, sesuai SPD yang telah diterbitkan.

(3)

Perjalanan dinas yang melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku dan bagi anggota DPRD mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

(4)

Untuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan PNS yang ditugaskan dalam pemeriksaan, jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan pro gram/kegiatan. Pasal 13

Perjalanan dinas luar negeri terdiri dari : a. SPT dan SPD diproses melalui Biro Umum dengan persetujuan penugasan keluar negeri dari Pemerintah; b. Usulan pemerosesan SPT dan SPD ditujukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur atau yang mewakili Gubernur/Wakil Gubernur; c. SPT dan SPD Gubernur/Wakil Gubernur di tandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT dan SPD ditandatangani Wakil Gubernur; dan

-11 d,

SPT dan SPD PNS ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur, jika berhalangan SPT dan SPD ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan. Pasal 14

(1)

Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.

(2)

Gubernur/Wakil Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet.

(3)

Pejabat/PNS selain Gubernur/Wakil Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

(4)

Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

(5)

Pejabat/PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan. Pasal 15

(1)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Menteri Dalam Negeri.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dijadikan sebagai bahan pembinaan bagi Gubernur/Wakil Gubernur. BAB VI

LARANGAN PERJALANAN DINAS Pasal 16 Setiap Pejabat/PNS, Anggota DPRD, CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak tidak dibenarkan menerima pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu, tempat dan atau tujuan yang sama. Pasal 17 Bagi CPNS, PTT dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak diperkenankan menggunakan dana APBD untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18 (1)

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dalam Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Bentuk/Formulir SPT, SPD, Rincian Biaya, Kwitansi Dinas, Laporan Perjalanan Dinas dan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI Peraturan Gubernur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 12-

(3)

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 28 Juni 2013 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 28 Juni 2013 Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd

DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 30. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

Pembina Tk. I Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEJABAT YANG BERWENANG

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR

Dasar

: MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama Pangkat/Gol NIP Jabatan 2. Nama Pangkat/Gol NIP Jabatan 3. dst

Untuk

:

Tempat berangkat Tempat Tujuan Lamanya Tanggal berangkat Beban Anggaran

: : : : :

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan. Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada Tanggal PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA JELAS PANGKAT NIP.

Samarinda, 28 Juni 2013 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


H. SUR0TO. SH Pembina Tk. I Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEJABAT YANG BERWENANG

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR Dasar

: MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama Pangkat/Gol NIP Jabatan 2. Nama Pangkat/Gol NIP Jabatan 3. dst

Untuk

:

Tempat berangkat Tempat Tujuan Lamanya Tanggal berangkat Beban Anggaran

: : : : :

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan. Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

pada Tanggal PEJABAT YANG BERWENANG,


Samarinda, 28 Juni 2013 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO. SH Pembina Tk. I Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SURAT PERJALANAN DINAS

Pejabat yang berwenang

Pejabat berwenang yang memberi perintah Nama Pegawai yang diperintah

a. b. c.

a. Pangkat dan golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan Maksud Perjalanan Dinas Alat angkut yan|I dipergunakan a. Tempat berangkat b. Tempat dituju

a. b.

a. Lamanya perjalanan dinas

a. b. c.

b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali Pengikut

Pembebanan Anggaran: a. Instansi b. Kode Rekening Keterangan Iain-lain

Nama

Umur

Hubungan keluarga/ Keterangan

a. b. -

Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di pada tanggal PEJABAT YANG BERWENANG,


LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SURAT PERJALANAN DINAS

Pejabat yang berwenang

Pejabat berwenang yang memberi perintah Naraa Pegawai yang diperintah a. Pangkat dan golongan b. Jabatan

a. b.

c. Tingkat menurut peraturan perjalanan

c.

Maksud Perjalanan Dinas Alat angkut yang dipergunakan

a. b.

a. Tempat berangkat b. Tempat dituju a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali Pengikut

a. b. c.

Nama

Umur

Hubungan keluarga/ Keterangan

Pembebanan Anggaran: a. Instansi b. Kode Rekening Keterangan Iain-lain

a. b. -

Coret yang tidak perlu Ditetapkan di pada tanggal PEJABAT YANG BERWENANG,


Berangkat dari

:

(tempat kedudukan) Pada tanggal Ke Kepala

: : :

II. Tiba di Pada tanggal Kepala

Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala

III. Tibadi Pada tanggal Kepala


IV. Tibadi Pada tanggal Kepala


V. Tibadi Pada tanggal Kepala


VI. Tiba kembali di : (Tempat kedudukan) Pejabat yang memberi perintah

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar-benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk, NAMA JELAS PANGKAT NIP.


VII. Catalan Iain-lain: VIII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA

Samarinda,28 Juni

2013


ttd Pembina Tk. I Nip. 19620527 1985O3 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Berangkat dari

:

(tempat kedudukan) Pada tanggal

:

Ke

:

Kepala

:

II. Tibadi Pada tanggal Kepala

Berangkat dari

III. Tibadi Pada tanggal Kepala

Berangkat dari

IV, Tibadi Pada tanggal Kepala


V. Tibadi Pada tanggal Kepala


VI. Tiba kembali di: (Tempat kedudukan) Pejabat yang memberi perintah

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar-benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


Ke

Pada tanggal Kepala

Ke

Pada tanggal Kepala


VII. Catatan Iain-lain: VIII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannva. Salinan sesuai dengan aslinya

Samarinda,28 Juni 2013

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIR0)HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd

H. SURQTO7§H Pembina Tk. I Nip. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOHOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT /PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor Tanggal NO.

PERINCIAN BIAYA

1 Biaya angkutan pegawai Biaya angkutan pegawai 3 Biaya angkutan pegawai 4 Biaya angkutan pegawai 5 Biaya angkutan pegawai 6 Biaya angkutan keluarga 7 Biaya angkutan barang 8 Biaya uang harian tiba (bagi mereka yang melakukan perjalanan pindah dalam negeri) 9 Biaya lumpsum 10 11 T>

2

Jumlah semua

JUMLAH

KETERANGAN

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp.

Mengetahui/Menyetujui Pejabat,

Pejabat, NAMA JELAS PANGKAT NIP.

NAMA JELAS PANGKAT NIP. Telah menerima uang sebesarRp Dengan catatan bahwa untuk tarif biaya tersebut diatas, Saya tidak mengajukan klaim Yang bepergian, NAMA JELAS NIP. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAEI&H PROV. KALTIM

Sudah terima uang sejumlah tersebut di atas Padatanggal Bendahara Pengeluaran, NAMA JELAS _NIP.

Samarinda, 28 Juni 2013 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd

PEMBINAJTINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT /PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPD Nomor Tanggal NO.

PERINCIAN BIAYA

1 Biaya angkutan pegawai 2 Biaya angkutan pegawai 3 Biaya angkutan pegawai 4 Biaya angkutan pegawai 5 Biaya angkutan pegawai 6 Biaya angkutan keluarga 7 Biaya angkutan barang 8 Biaya uang harian tiba (bagi mereka yang melakukan perjalanan pindah dalam negeri) 9 Biaya lumpsum 10 11 1?

Jumlah semua

Mengetahui/Menyetujui Pejabat, NAMA JELAS PANGKAT NIP. Telah menerima uang sebesarRp Dengan catatan bahwa untuk tarif biaya tersebut diatas, Saya tidak mengajukan klaim Yang bepergian, NAMA JELAS NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAElfiH PROV. KALTIM KEFALA HUKUM,

U£J

JTO. gPT PEMBIHA TINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006

JUMLAH

KETERANGAN

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp

Rp.

Pejabat, NAMA JELAS PANGKAT NIP. Sudah terima uang sejumlah tersebut di atas Pada tanggal Bendahara Pengeluaran, NAMA JELAS NIP.



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN IV

Tahun Anggaran : Nomor BKU :

UNTUK DINAS

Kode Rekening

:

Lembar ke

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Kalimantan Timur. Jumlah Uang

: Rp

Terbilang

:

Untuk pembayaran :

Samarinda, Jabatan Penerima Uang, KAMA JELAS PANGKAT NIP. Setuju Dibayar : Kuasa Pengguna Anggaran,

Setuju dan lunas dibayar tanggal. Bendahara Pengeluaran,



Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertangung jawab, NAMA JELAS PANGKAT NIP. Samarinda, 28 Juni 2013 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BlflO HUKUM,

PemW na Tk. I Nip. 19620527 198503 1 006


Provinsi

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN IV

Tahun Anggaran : Nomor BKU : Kode Rekening :

UNTUK DINAS Lembar ke

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Provinsi

Kalimantan Timur. Jumlah Uang

: Rp

Terbilang

:|

I

Untuk pembayaran : Samarinda, Jabatan Penerima Uang, NAMA JELAS PANGKAT NIP.

Setuju Dibayar : Kuasa Pengguna Anggaran,

Setuju dan lunas dibayar tanggal. Bendahara Pengeluaran,

NAMA JELAS PANGKAT


NIP.

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertangung jawab, NAMA JELAS PANGKAT NIP. Samarinda, 28 Juni 2013 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

H. SURQTO. SH Pembina Tk. I Nip. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN V

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Nomor/ tanggal SPD Atas nama dan jabatan

:

2. Maksud Perjalanan Dinas

:

3. Tujuan Perjalanan Dinas (Instansi dan kota yang dituju)

:

4. Tanggal pelaksanaan

:

5. Hasil Perjalanan Dinas

:

a. b, c. d. e. dst.

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS, JABATAN, NAMA JELAS PANGKAT NIP.


Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAEXAH PROV. KALTIM KEPALA B

H. SUROTO, SH PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006

DR

- H' AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN V

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PERJALANAN DINAS 1. Nomor/ tanggal SPD Atas nama dan jabatan

:

2. Maksud Perjalanan Dinas

:

3. Tujuan Perjalanan Dinas (Instansi dan kota yang dituju)

:

4. Tanggal pelaksanaan

:

5. Hasil Perjalanan Dinas

:

a.

b. c. d. e.

dst.

Demikian laporan sebagaimana mestinya.

ini

disampaikan

untuk

diketahui

dan

dipergunakan

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS, JABATAN,


Samarinda, 28 Juni 2013 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN VI

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

berdasarkan Surat Perj alanan Dinas (SPD) Nomor

tanggal

,

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.

Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: Uraian

No

Jumlah

Jumlah 2.

Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari

terdapat

kelebihan

atas

pembayaran,

kami

bersedia

untuk

menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Mengetahui/Menyetujui:

, tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD,

NIP

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya

Samarinda, 28 Juni 2013

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,


ttd H. SUROTO. SH Pembina Tk. I Nip. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN VI

: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

berdasarkan

Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor

tanggal

,

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.

Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi: Jumlah

Uraian

No

Jutnlah 2.

Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari

terdapat

kelebihan

atas

pembayaran,

kami

bersedia

untuk

menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Mengetahui/Menyetujui:

, tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPD,

NIP

NIP

Salman sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

Samarinda, 28 Juni 2013 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Pembina Tk. I Nip. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents