GUBERNURKALI MANTANSELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR
0 2 5
TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0104 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang:
Mengingat:
a.
bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan tugas luar daerah dan/atau dalam daerah, perlu diberikan biaya Perjalanan Dinas;
b.
bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu d dalam hu ru f a dan hu ru f b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahu n 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahu n 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahu n 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahu n 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahu n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahu n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahu n 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahu n 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahu n 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahu n 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahu n 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahu n 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 3-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu n 2010 tentang Standar Aku ntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahu n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 199); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu b ah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu n 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahu n 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diu b ah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahu n 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 51); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahu n 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 903); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahu n 2015 tentang Pembentukan Produk H u ku m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahu n 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahu n 2007 Nomor 13); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahu n 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahu n 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahu n 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahu n 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahu n 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44); 19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahu n 2012 Nomor 57);
- 420. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahu n 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diu b ah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahu n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahu n 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahu n 2015 Nomor 95); 21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahu n 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 104);
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0104 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN D I LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak, Serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahu n 2015 Nomor 104), diu b ah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 serta angka 15 diu b ah, angka 20 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.
penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai u nsu r Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u ru san pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 55.
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6.
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil- Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
7.
Tenaga Kontrak adalah pelaksana kegiatan yang dipekerjakan u n tu k j angka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan keb u tu han dan kemampuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8.
Pihak Lain adalah orang dan/atau sekelompok orang dari u nsu r masyarakat yang iku t terlibat baik secara langsung mau pu n tidak langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan/Dinas/RSUD/Biro/Kantor dan U nit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau dalam penunjang penyelenggaraan u ru san pemerintahan daerah.
9.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, dan Lembaga lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran u ntu k melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa u ntu k melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 12. Bendaharan Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditu nju k menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang u ntu k keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD. 13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditu nju k u ntu k menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungj awabkan uang u ntu k keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro, Bagian/Bidang, dan U nit Pelaksana Teknis Daerah. 14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tu ju an daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dari batas kota tempat kedudukan. 15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tu ju an daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi tempat kedudukan dengan tu ju an Ibukota Provinsi lain dan/atau daerah lainnya di luar Provinsi tempat kedudukan, dengan jarak sekurangkurangnya 100 km dari batas kota tempat kedudukan. 16. Perjalanan Dinas Khusus Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Khusus Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar dari tempat Kedudukan. 17. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah, sedangkan perjalanan dinas pu rna tugas adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan Pejabat/Staf Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang setelah pu rna tugas ingin kembali ke kampu ng halamannya.
18. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas. 19. Pelaksana SPD adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota TNI/Polri, para Pejabat, Staf, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, serta Pihak Lain. 20. Dihapus. 21. Lumpsum adalah su atu ju mla h uang yang telah dihitu ng terlebih dahu lu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 22. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan b u kti pengeluaran yang sah. 23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang mu ka kerja dalam ju mla h tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu u ntu k membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mu ngkin dilaku kan dengan mekanisme pembayaran langsung. 24. Plafon Tarif yang ditetapkan adalah tarif yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. 25. Detasering adalah penugasan sementara waktu . 26. Tempat Kedudukan adalah Kantor dimana SKPD/Biro/Unit Teknis Daerah tersebut berada.
Pelaksana
27. Tempat Bertolak adalah tempat/kota dimana Pelaksana SPD berada saat akan melanjutkan Perjalanan Dinas ke tempat tu ju an dengan alasan tugas kedinasan dan/atau di luar tugas kedinasan. 28. Pendidikan/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/Magang dan kegiatan sejenis lainnya yang dibatasi waktunya adalah kegiatan yang lamanya wa ktu pelaksanaan kegiatan paling lama 5 (lima) hari, lebih dari 5 (lima) hari tidak termasuk dalam Peraturan Gubernur ini. 29. Kantor Perwakilan adalah SKPD dan/atau U nit Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di daerah tempat tu ju an perjalanan dinas. Ketentuan Pasal 4 hu ru f f diu b ah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas: a.
Uang Hari an;
b.
Biaya Penginapan;
c.
Uang Representasi;
d.
Biaya Transpor Dalam Daerah;
e.
Biaya Transpor Penerbangan;
f.
Biaya Transpor lainnya; dan
g.
Biaya Airporttax.
- 73.
Ketentuan Pasal 5 hu ru f e diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut: a. Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara lumpsum;
4.
b.
Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
c.
Biaya Transpor Dalam Daerah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
d.
Biaya Transpor Penerbangan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
e.
Biaya Transpor Lainnya dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
f.
Biaya Airporttax dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diu b ah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan uang harian dan uang representasi yang dibayarkan secara lumpsum. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD, asisten pada Sekretariat Daerah Provinsi serta Pejabat Eselon II dan pihak lain yang disamakan dengan dengan pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah. Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut: Ju mla h hari Perjalanan Dinas (H) dikali tarif, yakni H x Tarif Biaya. Perjalanan Dinas bermalam perhitungan sebagai berikut:
diberikan
biaya
penginapan
dengan
Ju mla h hari Perjalanan Dinas (H) ku rang 1 dikali Tarif Biaya atau H - 1 x Tarif Biaya. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga pu lu h persen) dari tarif biaya penginapan yang bersangkutan dan dibayarkan secara lumpsum. 5.
Ketentuan Pasal 21 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1)
Perjalanan Dinas satu orang atau lebih dengan tu ju an yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan mobil dinas diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) u ntu k ja ra k 7 Km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku dalam hal menggunakan alat penyeberangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
- 8(2)
Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan transportasi u mu m diberikan biaya transpor u ntu k masing-masing Pelaksana SPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
(3)
Pelaksana SPD yang mendapat fasilitas mobil dinas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah diutamakan u ntu k menggunakan mobil dinas dengan tarif B B M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ju ga staf yang mengikuti ju ga diberlakukan hal yang sama.
(4)
Daerah tu ju an yang ada rute penerbangan komersial, dapat diberikan biaya transpor penerbangan (tiket) berangkat dan pulang kembali (PP) dan biaya airporttax serta biaya transpor lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, na mu n tidak melebihi Plafon Tarif yang ditetapkan.
(4a) Dalam hal Gubernur dan/atau istri/suami Gubernur yang dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan rute penerbangan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan tarif penerbangan secara lumpsum sesuai dengan Plafon Tarif penerbangan ke daerah tu ju an berangkat dan pulang kembali (PP) dan biaya transpor lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namu n tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
6.
(5)
Perjalanan Dinas dengan tu ju an beberapa daerah, maka ja ra k tempuh harus diperhitungkan dari ja ra k yang terdekat dari tempat kedu du kan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.
(6)
Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai ke Kecamatan/Desa/Kampung yang berada ja u h dari Ibukota Kabupaten/Kota, menggunakan transportasi u mu m diberikan biaya transpor tambahan paling banyak sebesar Rp2.500,00 per Km/orang, atau apabila menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya tambahan bahan bakar sebanyak 1 liter bahan bakar minyak (BBM) u ntu k 7 Km dihitu ng dari pusat Ibukota Kabupaten/Kota ke Kecamatan/Desa/Kampung tu ju an dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diu b ah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 (1)
Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan uang harian, uang representasi yang dibayarkan secara lumpsum.
(2)
Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Asisten pada Sekretariat Provinsi serta Pejabat Eselon II, dan pihak lain yang disamakan dengan pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
(3)
Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut: Ju mla h hari Perjalanan Dinas (H) dikali Tarif, yaitu H x Tarif Biaya.
7.
Ketentuan Pasal 29 diu b ah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 (1) (2)
Pelaksana SPD Luar Daerah diberikan biaya transpor lainnya. Biaya transpor lainnya sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) diberikan 1 kali tarif biaya per Perjalanan Dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- 9(3)
8.
Biaya transpor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan kepada Pelaksana SPD yang di daerah tu ju an perjalanan dinas disediakan fasilitas mobil dinas/operasional, kecuali dalam keadaan tertentu dimana pada saat yang bersangkutan berada di tempat tu ju an pada saat itu tidak dilaku kan penjemputan dan/atau pengantaran oleh petugas/Kantor Perwakilan yang ada di tempat tu ju an perjalanan dinas.
Ketentuan Pasal 31 diu b ah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: Pasal 31
9.
(1)
Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat diberikan biaya transpor penerbangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namu n tidak melebihi dari Plafon Tarif yang ditetapkan.
(2)
Anggota DPRD, Asisten pada Sekretariat Daerah Provinsi dan Pejabat Eselon II lainnya, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta Tenaga Kontrak dan/atau pihak lainnya yang disamakan yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan biaya transpor penerbangan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, na mu n tidak melebihi dari Plafon Tarif yang ditetapkan.
(3)
Dalam hal Gubernur dan/atau istri/su ami Gubernur yang dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan penerbangan komersial dapat dibayarkan tarif penerbangan secara lumpsum sesuai dengan Plafon Tarif penerbangan ke daerah tu ju an berangkat dan pulang kembali (PP) dan biaya transpor lainnya yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, na mu n tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tu ju an selain Ibukota Provinsi tetapi daerah lainnya dalam Provinsi yang menjadi tu ju an perjalanan dinas tersebut dengan jarak tempuh sekurang-kurangnya 100 Km (seratus kilometer) dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi tempat tu ju an perjalanan dinas, diberikan tambahan biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, namu n tidak melebihi plafon tarif yang ditetapkan.
10.
Ketentuan Pasal 42 ayat (3) hu ru f b dan hu ru f c diu b ah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 (1)
Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
(2)
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) u ntu k Perjalanan Dinas Dalam Daerah, sebagai berikut: a. Surat Perintah Tugas; b.
SPD yang ditandatangani oleh PA/KPA dan/atau Pelaksana Tugas (Pit)/Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja dan telah pula diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf daerah yang menjadi tu ju an Perjalanan Dinas;
c.
tiket pesawat, boardingpass, edrporttax, biaya transpor bandara,(bila menggunakan transpor penerbangan), retribusi, dan b u kti pembayaran moda transpor lainnya;
- 10 d.
b u kti pembayaran transpor u mu m;
e. b u kti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; f.
Daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
g. dalam hal b u kti pengeluaran transpor dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu ru f c, hu ru f d dan hu ru f e tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu ru f f; dan h.
dalam hal tidak bermalam di hotel atau penginapan, maka harus membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa Pelaksana SPD menginap di tempat tu ju an Perjalanan Dinas yang ditandatangi oleh Pelaksana SPD dan diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/staf/Pihak lain d i daerah yang menjadi tu ju an perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinasnya dilakukan dengan menggunakan transpor penerbangan (PP).
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) u ntu k Perjalanan Dinas khu su s sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 22, sebagai berikut: a. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani PA/KPA dan diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf/pihak lain yang menjadi tempat tu ju an Perjalanan Dinas; b.
Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hu ru f a u ntu k Perjalanan Dinas khu su s yang dilaksanaan oleh PA/KPA, maka Surat Perintah Tugasnya dapat ditandatangani oleh PA/KPA dan/atau Pelaksana Tugas (Pit)/Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Perjalanan Dinas khu su s tersebut; dan
c. bagi sopir yang melayani tamu diluar ja m kerja dan/atau sampai dengan diluar ja m kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 cu ku p dengan Surat Perintah Tugas dari PA/KPA dan/atau Pelaksana Tugas (Pit) /Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja. Hal yang sama ju ga berlaku bagi sopir dan petugas pengamanan Gubernur/Wakil Gubernur. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) u ntu k Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagai berikut: a. Surat Perintah Tugas; b.
SPD yang ditandatangani oleh PA/KPA dan atau Pelaksana Tugas (Pit) /Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD/Unit Kerja dan telah pu la diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Staf daerah yang menjadi tu ju an Perjalanan Dinas;
c. tiket pesawat, boardingpass, moda transpor lainnya; d.
airporttax, retribusi dan b u kti pembayaran
b u kti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
e. Daftar Pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan f.
dalam hal b u kti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hu ru f c dan hu ru f d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hu ru f e.
- 11 -
(5)
(6)
Pertanggu ngjawab an Perjalanan D ina s seb agaimana d ima k s u d pada ayat (1) u n t u k Perjalanan D ina s Pinda h d a n / a ta u Pu r n a Tu gas sebagai b er iku t: a.
fotocopy Tu gas;
s u r a t kep u tu s a n p in d a h d a n / a ta u S u ra t Kep u tu s a n Pu rna
b.
SPD ya ng d ita n d a ta n ga n i PA/KPA; da n
c.
k u ita n s i/ b u k ti penerima a n u n tu k u a n g h a r ia n b iaya tra ns porta s i da n b iaya pengepakan b a ra ng da n a n gku ta n b a ra ng.
Pertanggu ngjawab an Perjalanan D ina s seb agaimana d ima k s u d pada ayat (1) u n tu k Perjalanan D ina s Pemu langan Jena za h sama dengan perta nggu ngja wa b a n Perjalanan D ina s seb agaimana d ima k s u d pada ayat (2) d a n / a ta u pa da ayat (4) di tarn b a h dengan b u k ti pemb a ya ra n b iaya pemetia n jena za h d a n penga ngku ta n jena za h.
Pasal II Peratu ran G u b er n u r i n i mu l a i b er la ku pada tanggal d iu n d a n gka n . Agar setiap ora ng mengeta hu inya , memer in ta h ka n pengu nda nga n Pera tu ra n G u b er n u r i n i dengan penempa ta nnya da la m B erita D a era h Provinsi Ka lima n ta n Selatan. D iteta pka n d i B a n ja r ma s in p a ^ J ta n g g a l 29 April 2016 R KALIMANTAN SELATAN,
iAHB IRIN NOOR
D iu n d a n gka n d i B a n ja r b a r u pada tanggal 29 April 2016 'ARIS D AERAH PROVINSI [MANTAN SELATAN,
^ A E R A H PROVINSI KALIMANTAN 2016 NOMOR 25
SELATAN
