GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a.
bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014, memperhatikan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 dari 45 (empat puluh lima) perusahaan, maka setelah dilakukan penelitian administrasi, pengkajian dan pengecekan lapangan ke masing-masing perusahaan pemohon penangguhan oleh Tim yang terdiri dari unsur Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah kemudian ditindaklanjuti rapat pleno dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, dan merekomendasikan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada 41 (empat puluh satu) perusahaan dan menolak 4 (empat) perusahaan;
b.
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Penangguhan dan Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
-2-
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);a Nomor 4356); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);
10. Peraturan
-3-
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Agustus 2008; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur; 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014 Pasal 1 Dengan Peraturan ini, ditetapkan Persetujuan Penangguhan dan Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 Pasal 2 (1)
(2)
Memberikan Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 terhadap 41(empat puluh satu) perusahaan di Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. Menolak Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 terhadap 4 (empat) perusahaan di Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran II. Pasal 3
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini kepada perusahaanperusahaan yang bersangkutan.
Pasal 4
-4-
Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Pebruari 2014
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
-5-
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 3 Pebruari 2014 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum
Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 5, SERI E.
