GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka kelancaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur dan untuk memfasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial, khususnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemberian modal kerja serta bantuan sarana dan prasarana produksi, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah· (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sa kit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3, Seri E) ; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur ; 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur ; MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2009 TENT ANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI JAWA TIMUR.

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur yang diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 51 Seri E1 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 setelah huruf c ditambah huruf d (baru), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, sekurang-kurangnya meliputi : a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok gabungan kelompok tani/ asosiasi petani tembakau;

tani/

b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau; c. Perencanaan areal Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau; d. Perkuatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial, modal kerja. 2. Ketentuan Pasal 20, huruf d, e, f dan 9 diubah serta huruf h "dihapus", sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : Pasal 20 Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeri/ luar negeri Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf o, meliputi : a. Peningkatan dan pengembangan ekspor hasil produk tembakau; b. Partisipasi pameran tembakau di dalam negeri dan luar negeri; c. Pembuatan dan penayangan materi promo pada media cetak/ elektronik; d. Peningkatan promosi penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha bagi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; e. Peningkatan bina pasar dan distribusi hasil usaha bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

f. Pengembangan potensi produk ekspor industri hasil tembakau; g. Peningkatan pemasaran melalui pasar lelang produksi hasil tembakau. h. Dihapus. 3. Ketentuan Pasal 24 huruf a diubah dan setelah huruf f ditambah huruf 9 (baru) sehingga huruf 9 (lama) menjadi huruf h (baru), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi : a. Pembinaan kemampuan, keterampilan dan peningkatan pendapatan masyarakat pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan di Iingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal; b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/ masyarakat di sektor tembakau; c. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pengembangan kesehatan dan keselamatan kerja (K3); d. Pengembangan hubungan Industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/ buruh; e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan SDM aparatur dan pengadaan sarana prasarana lembaga latihan/unit; f. Program penciptaan memberikan :

perluasan

-

Perkuatan permodalan

-

Bantuan sarana dan prasarana

kesempatan

kerja

dengan

g. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan sarana dan prasarana bimbingan sosial, keterampilan di daerah industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; h. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (eks klien Panti) melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

kerja di daerah industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. 4. Ketentuan Pasal 25 huruf e diubah dan huruf h "dihapus" sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Industri hasH tembakau yang mengacu pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, sekurangkurangnya meliputi : a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya; b. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya; c. Pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan Perkebunan Tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/ UPL); d. Pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya; e. Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasH tembakau dan pendukungnya; f. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan Iingkungan bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasH tembakau dan pendukungnya; g. Penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran Iingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya. h. Dihapus. 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan penyediaan tempat Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

5

khusus untuk merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi : a. Penetapan kawasan tanpa rokok; b. Penyediaan smooking area dan perlengkapannya. 6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok, yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi upaya sebagai berikut : a. Promotif: 1) Melakukan penyuluhan; 2) Menyediakan sarana dan media promosi; 3) Iklan layanan masyarakat bidang kesehatan; 4) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukasi deteksi dini; 5) Pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). b. Preventif: 1) Pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas dalam penanggulangan akibat dampak industri tembakau dan atau rokok; 2) Pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi upaya terkait akibat dampak hasil industri tembakau dan atau rokok; 3) Pemeliharaan kesehatan pendampingan (Home care).

melalui

screnning

dan

c. Kuratif: 1) Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan kesehatan; 2) Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan dan kedokteran; 3) Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis bagi fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 4) Pembiayaan perizinan alat-alat kedokteran dan kesehatan; 5) Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, meliputi : radiologi, laboratorium, gizi, serta menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan, IPAL dan Incinerator; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

6) Pembiayaan kesehatan bagi pekerja industri rokok dan petani penghasil tembakau. d. Rehabilitatif: a. Penyediaan pelayanan kesehatan berkelanjutan bagi penderita;

secara

berkala

dan

b. Memfasilitasi eks penderita untuk meningkatkan derajat kesehatannya. 7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, melalui pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak dilekati pita cukail polos, yang tidak sesuai dengan peruntukkannya pada tempat penjual eceran. 8. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 (1) SKPD Provinsi/Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Gubernur melalui Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cq. Biro Administrasi Perekonomian sebelum tahun anggaran berjalan. (2) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun. (3) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali. (4) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

7

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. (5) Laporan kegiatan disusun dengan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

menggunakan

format

Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 22 Juni 2010 DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

Tgl 22 - 6 - 2010 No. 52 Th 2010 / E1

Dr. H. SOEKARWO

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

ttd

8