GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN DAN RENCANA PROGRAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman
pada
Standar
dilaksanakan
secara
Pelayanan
bertahap
dan
Minimal,
ditetapkan
oleh
Pemerintah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan
Daerah
bertanggungjawab
Kabupaten/Kota, penuh
dalam
Gubernur
penyelenggaraan
pelayanan dasar bidang sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial; Mengingat
: 1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Propinsi
2
Tahun
Djawa
1950
Timur
tentang
(Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1950
(Himpunan
Peraturan-Peraturan
Negara
Tahun 1950); 2. Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
1979
tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 3. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2002
tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang
-24. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1998
tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 5. Undang-Undang Kesejahteraan
Nomor Sosial
11
Tahun
(Lembaran
2009
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2009
tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintah
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan
-313. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Dinas
Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008Nomor 2 Seri D); 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN
GUBERNUR
PERENCANAAN
TENTANG
PENCAPAIAN
PENERAPAN
STANDAR
DAN
PELAYANAN
MINIMAL BIDANG SOSIAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 5. Standar
Pelayanan
selanjutnya
Minimal
disingkat
Bidang
SPMBidang
Sosial Sosial
yang adalah
ketentuan mengenaijenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperolehsetiap
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial secara minimal. 6. Indikator
-46. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhidalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat Pelayanan. 7. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial. 8. Penyandang
Masalah
selanjutnya
disingkat
Kesejahteraan PMKS
Sosial
adalah
yang
perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 9. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 10. Bantuan sosial adalah bantuan berupa dana, akses dan layanan agarseseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. 11. Pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti adalah proses refungsionalisasidan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi
sosialnya
secara
wajar
dalam
kehidupan
masyarakat. 12. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Penetapan penerapan dan rencana pencapaian SPM Bidang
Sosial
kesesuaian
ini
antara
dimaksudkan
untuk
penyelenggaraan
mengetahui
pelayanan
dasar
bidang sosial Provinsi dengan SPM Bidang Sosial yang telah ditetapkan. (2) Perencanaan
-5(2) Perencanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menetapkan target minimal yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan dasar bidang sosial Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. (3) Hasil dari rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dijadikan tolak ukur untuk rencana pencapaian SPM pada tahun-tahun selanjutnya. BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET Pasal 3 (1)
(2)
SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengatur mengenai jenis-jenis pelayanan dasar bidang sosial yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, yang terdiri dari : a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial; b. penyediaan sarana dan prasarana sosial; c. penanggulangan korban bencana; dan d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan social; Penerapan SPM Bidang Sosial untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan. Pasal 4
(1)
(2)
Penerapan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diselenggarakan melaluiSub Kegiatan: a. pemberian bantuan sosial kepada PMKS melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE); b. pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti; dan c. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Penyediaan sarana dan prasarana sosial pada panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui Sub Kegiatan : a. penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial pada panti sosial; dan b. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti oleh organisasi sosial/ yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (3) Penanggulangan
-6(3)
(4)
Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui sub kegiatan : a. pemberian bantuan sosial bagi korban bencana oleh Kabupaten/Kota; b. penggunaan sarana prasarana tanggap darurat lengkap oleh Kabupaten/Kota; c. pemberi bantuan makanan dalam rangka tanggap darurat bencana korban bencana; dan d. pemberian bantuan tanggap darurat lengkap oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui Sub Kegiatan ; a. pemberian jaminan sosial bagi cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial; b. pemberian jaminan sosial dan pendidikan melalui PKH bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Pasal 5
(1)
(2)
Untuk mengetahui pencapaian SPM bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pada masing-masing sub kegiatan ditetapkan indikator sebagai dasar penghitungan pencapaian target. Indikator untuk masing-masing sub kegiatan dan tata cara penghitungan SPM Bidang Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6
(1)
(2) (3)
Penghitungan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan hasil perhitungan dan rencana pencapaian target minimal SPM bidang sosial periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Penghitungan rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Rencana pencapaian target minimal SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam RPJMD Provinsi, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial.
(4)
Hasil
penghitungan
dan
rencana
pencapaian
target
minimal SPM Bidang Sosial beserta cara perhitungannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB IV
-7BAB IV PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Gubernur
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juni 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR
: 44 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 JUNI 2013 PENGHITUNGAN RENCANA PENCAPAIAN TARGET MINIMAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN 2015 A. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial 1. Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Skala Provinsi, dengan indikator : a. Prosentase
(%)
PMKS skala Provinsi pada
dalam 1 (satu) tahun yang
memperoleh bantuan sosial (KUBE) untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Cara Perhitungan : Jumlah PMKS Skala Provinsi yang memperolah bantuan sosial (KUBE) dalam 1 tahun Jumlah PMKS Skala Provinsi yang seharusnya
memperolah
Persentase X 100% =
bantuan
Skala
(%)
provinsi
memperoleh
PMKS yang bantuan
sosial (KUBE)
sosial (KUBE) dalam 1 tahun Hasil Perhitungan: 1) Tahun 2010 24.510 5.835.825 2) Tahun 2011 19.900 5.835.825 3) Tahun 2012 25.094 5.835.825 4) Tahun 2013 27.428 5.835.825 5) Tahun 2014 29.763 5.835.825 6) Tahun 2015 30.929 5.835.825
X 100 % =
0.42
X 100 % =
0.33
X 100 % =
0.43
X 100 % =
0.47
X 100 % =
0.51
X 100 % =
0.53
b. Prosentase (%) PMKS skala Provinsi yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi serta program kesejahteraan lainnya dalam 1 (satu) tahun. Cara Perhitungan : Jumlah PMKS Skala Provinsi yang memperolah pelayanan dan rehabilitasi serta program kesejahteraan lainnya dalam 1 tahun Jumlah PMKS Skala Provinsi yangmemperoleh pelayanan dan rehabilitasi serta program kesejahteraan lainnya.
X 100% =
Prosentase (%) PMKS skala Provinsi yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi serta program kesejah teraan lainnya dalam 1 (satu) tahun.
Hasil
-2Hasil Penghitungan : 1) Tahun 2010 7.707 x 100 % = 2.568.992 2) Tahun 2011 8.478 2.568.992 3) Tahun 2012 11.717 2.568.992 4) Tahun 2013 12.588 2.568.992 5) Tahun 2014 13.616 2.568.992 6) Tahun 2015 14.900 2.568.992 c)
0.30
X 100 % =
0.33
X 100 % =
0.45
X 100 % =
0.49
X 100 % =
0.53
X 100 % =
0.58
Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial Cara Perhitungan : Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar operasional Persentase (%) Panti Sosial pelayan an kesejahteraan sosial. skala Provinsi dalam 1 X 100% = (satu) tahun yang Jumlah Panti Sosial skala Provinsi melaksanakan standar dalam 1 (satu) tahun yang operasional seharusnya melaksana kan standar pelayanankesejahteraan operasional pelayanan sosial kesejahteraan sosial. Hasil Penghitungan : 1) Tahun 2010 4 x 100 % = 29 2) Tahun 2011 5 29 3) Tahun 2012 7 29 4) Tahun 2013 17 29 5) Tahun 2014 29 29 6) Tahun 2015 29 29
13.79
X 100 % =
17.24
X 100 % =
24.13
X 100 % =
58.62
X 100 % =
100
X 100 % =
100
2. Penyediaan
-32. Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Skala Provinsi a. Prosentase (%) Panti sosial skala provinsi dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial. Cara Penghitungan: Jumlah Panti Sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial. X 100% = Jumlah Panti Sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial.
Persentase (%) jumlah Panti Sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan sosial.
Hasil Penghitungan: 1) Tahun 2010 29 29 2) Tahun 2011 29 29 3) Tahun 2012 29 29 4) Tahun 2013 29 29 5) Tahun 2014 29 29 6) Tahun 2015 29 29
x 100 % =
100
X 100 % = 5.835.825
100
X 100 % =
100
X 100 % =
100
X 100 % =
100
X 100 % =
100
b. Persentase (%) Organisasi Sosial / Yayasan / LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti. Cara Penghitungan: Jumlah Organisasi Sosial / Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana Prasarana Pelayanan kesejahteraan Sosial luar panti X 100% = Jumlah Organisasi Sosial / Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana danprasarana Pelayanan kesejahteraan Sosial luar panti Hasil Penghitungan: 1) Tahun 2010 96 x 100 % = 1520 2) Tahun 2011 96 1520
X 100 % =
Persentase (%)Jumlah Organisasi Sosial / yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana Prasarana Pelayanan kesejahteraan Sosial luar panti
6.40
6.40 3) Tahun 2012
-43) Tahun 2012 138 1520 4) Tahun 2013 195 1520 5) Tahun 2014 294 1520 6) Tahun 2015 294 1520 3.
X 100 % =
9.18
X 100 % =
13.04
X 100 % =
19.57
X 100 % =
19.57
Bantuan Sosial PenanggulanganKorbanBencana a. Persentase (%) Kabupaten/Kota yang mengalami bencana, memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi Cara Penghitungan: Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
mengalami bencana, memberi kan bantuan
sosial
bagi
korban
Persentase
bencana skala provinsi X 100% = Jumlah
Kabupaten/Kota
mengalami
bencana
(%)
jumlah
Kabupaten/Kota
yang
mengalami
bencana,
yang
memberikan
yang
sosial
seharusnya memberi kan bantuan
bagi
bantuan korban
bencana skala provinsi
sosial bagi korban bencana skala provinsi Hasil Penghitungan: 1) Tahun 2010 29 38
x 100 % =
76.31
X 100 % =
78.94
X 100 % =
78.94
X 100 % =
78.94
X 100 % =
78.94
X 100 % =
78.94
2) Tahun 2011 30 38 3) Tahun 2012 30 38 4) Tahun 2013 30 38 5) Tahun 2014 30 38 6) Tahun 2015 30 38
b. Persentase
-5b. Persentase (%) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi. Cara Penghitungan: Jumlah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi X 100% = Jumlah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi Hasil Penghitungan: 1) Tahun 2010 30 x 100 % = 38 2) Tahun 2011 30 38 3) Tahun 2012 30 38 4) Tahun 2013 30 38 5) Tahun 2014 30 38 6) Tahun 2015 30 38
Persentase (%)Jumlah Kabupaten/Kota dlm 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana &prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi
78.94
X 100 % =
78.94
X 100 % =
78.94
X 100 % =
78.94
X 100 % =
78.94
X 100 % =
78.94
c. Persentase (%) Korban Bencana skala provinsi yang memperoleh bantuan makanan dalam rangka tanggap darurat Cara Penghitungan: Jumlah Korban Bencana skala provinsi yang memperoleh bantuan makanan dalam rangka tanggap darurat X 100% = Jumlah Korban Bencana skala provinsi yang seharusnya memperoleh bantuan makanan dalam rangka tanggap darurat
Persentase (%)Jumlah Korban Bencana skala provinsi yang memperoleh bantuan makanan dalam rangka tanggap darurat
Hasil Penghitungan: 1) Tahun 2010 8.797 35.600
x 100 % =
24.71
2) Tahun
-62) Tahun 2011 9.797 35.600 3) Tahun 2012 15.180 35.600 4) Tahun 2013 16.698 35.600 5) Tahun 2014 18.366 35.600 6) Tahun 2015 20.199 35.600
X 100 % =
27.52
X 100 % =
42.64
X 100 % =
46.90
X 100 % =
51.59
X 100 % =
56.74
d. Persentase (%) TAGANA dalam rangka memberikan bantuan tanggap darurat Cara penghitungan: Jumlah
TAGANA
memberikan
dalam rangka
bantuan
tanggap
Persentase (%)Jumlah
darurat X 100% = Jumlah TAGANA yang seharusnya memberikan
bantuan
tanggap
TAGANA dalam rangka memberikan bantuan tanggap darurat
darurat Hasil Penghitungan: 1) Tahun 2010 1.937 x 100 % = 3.270 2) Tahun 2011 1.937 3.270 3) Tahun 2012 1.937 3.270 4) Tahun 2013 1.983 3.270 5) Tahun 2014 2.247 3.270 6) Tahun 2015 2.247 3.270
59.26
X 100 % =
59.26
X 100 % =
59.26
X 100 % =
60.64
X 100 % =
68.71
X 100 % =
68.71
4. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Skala Provinsi a. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang memeproleh jaminan sosial. Cara
-7Cara Penghitungan Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang memeproleh jaminan sosial X 100% = Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya memproleh jaminan sosial Hasil Penghitungan: 1) Tahun 2010 9.290 x 100 % = 251.085 2) Tahun 2011 9.305 251.085 3) Tahun 2012 20.890 251.085 4) Tahun 2013 22.974 251.085 5) Tahun 2014 25.259 251.085 6) Tahun 2015 27.770 251.085
Persentase (%)Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang memeproleh jaminan sosial
3.70
X 100 % =
3.70
X 100 % =
8.32
X 100 % =
9.15
X 100 % =
10.06
X 100 % =
11.06
b. Prosentase (%) RTSM yang memperoleh bantuan PKH. Cara Penghitungan: Jumlah RTSM yang memperoleh bantuan PKH X 100% = Jumlah RTSM yang seharusnya memperoleh bantuan PKH
Persentase (%) jumlah RTSM yang memperoleh bantuan PKH
Hasil penghitungan 1) Tahun 2010 259.763 493.004 2) Tahun 2011 259.763 493.004 3) Tahun 2012 338.655 493.004 4) Tahun 2013 372.646 493.004
x 100 % =
52.68
X 100 % =
52.68
X 100 % =
68.69
X 100 % =
75.58
5) Tahun
-85) Tahun 2014 409.686 493.004 6) Tahun 2015 450.654 493.004
X 100 % =
83.09
X 100 % =
91.40
B. REKAPITULASI
B. REKAPITULASI PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMUM BIDANG SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 - 2015 NO 1 1
JENIUS PELAYANAN DASAR
PROGRAM / KEGIATAN
2 3 pemberian bantuan sosial Jumlah Keluarga miskin yang bagi Penyandang Masalah menerima bantuan sosial Kesejahteraan Sosial skala melalui KUBE provinsi
Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial
INDIKATOR 4 Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Program Penanganan Kemiskinan lainnya (KUBE) yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi sosial serta prorgam kesejahteraan lainnya.
Persentase (%) Panti Sosial yang Jumlah Panti Sosial yang melaksanakan SOP pelayanan melaksanakan SOP kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial 2
3
penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi
Jumlah Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase (%) panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Jumlah Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
bantuan sosial bagi korban Jumlah kabupaten / kota yang bencana skala provinsi. mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana
Persentase (%) kabupaten / kota yang mengalami bencana yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana
Jumlah kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk korban bencana
Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Jumlah korban bencana skala provinsi yang memperoleh bantuan permakanan dalam rangka tanggap darurat bencana.
Persentase (%) korban bencana skala provinsi yang memperoleh bantuan permakanan dalam rangka tanggap darurat bencana.
Jumlah taruna siaga bencana Persentase (%) taruna siaga bencana yang memberikan bantuan sosial yang memberikan bantuan sosial tanggap darurat lengkap tanggap darurat lengkap 4
Penyelengaraan jaminan sosial skala provinsi
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial.
Persentase (%) Provinsi yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Jumlah RTSM yang mendapatkan Persentase (%) RTSM yang jaminan sosial dan pendidikan memperoleh Jaminan Sosial melalui serta pendidikan melalui Program Program Keluarga Harapan (PKH) Keluarga Harapan (PKH)
TARGET RENSTRA
CAPAIAN 2012
PERIODESASI PENCAPAIAN
KETERANGAN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
25.203
19.900
0,42
0,33
0,43
0,47
0,51
0,53
14.307
11.717
0,30
0,33
0,45
0,49
0,53
0,58
29
29
13,79
17,24
24,13
58,62
100
100
29
29
100
100
100
100
100
100
Fakir miskin, Keluarga rentan, WRSE, P2DT Korban Tindak Kekerasan, Orang terlantar, Buruh migran terlantar UPT
POPULASI
5.835.825
2.568.992
29 UPT
1502 LKS
687
98
6,40
6,40
9,18
13,04
19,57
19,57
38
30
76,31
78,94
78,94
78,94
78,94
78,94
1502 Kabupaten / kota 38 Kabupaten / kota
38
30
78,94
78,94
78,94
78,94
78,94
38
78,94 Korban bencana alam
15.180
13.800
24,71
27,52
42,64
46,90
51,59
56,74
1.719
1.719
59,26
59,26
59,26
60,64
68,71
68,71
35.600 Taruna Siaga Bencana
20.908
9.305
3,70
3,70
8,32
9,15
10,06
11,06
3.270 Cacat Fisik, mental Lansia
251.085
RSTM 493.004
338.655
52,68
52,68
68,69
75,58
83,09
493.004
91,40
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
