GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 93 /KPTS/013/2016 TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur dan dalam rangka meningkatkan kinerja, tertib pemanfaatan, pelaksanaan serta pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016, perlu dilaksanakan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4575); 6. Peraturan
-2-
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015, Nomor 3, Seri A) ; 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. Tahap Perencanaan, yaitu: 1) melakukan review dan verifikasi usulan proposal Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota; 2) melakukan verifikasi data teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur secara berkala; 3) melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan provinsi; 4) membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur; 5) melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan RK yang disusun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap proposal yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah. b. Tahap Pelaksanaan, yaitu : 1) melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait; 2) melaksanakan inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur di daerah.
c. Tahap Pengendalian
-3-
c. Tahap Pengendalian, yaitu : 1) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2) memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Gubernur terkait penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus ke depan di provinsi/kabupaten/kota terkait; 3) menyiapkan laporan triwulanan dan tahunan terkait penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur di Provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Pusat Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 47/PRT/M/2015, dengan tembusan Unit Organisasi terkait. d. membentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja sesuai kebutuhan; e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (37) Dukungan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan (026) Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Jawa Timur, Kode Rekening 5.2.1.01.01
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Pebruari 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr.H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 93 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 1 PEBRUARI 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 3
1.
Pengarah
Gubernur Jawa Timur
2.
a. Ketua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III
3.
Sekretaris
4.
Sub Bidang-Sub Bidang : a. Sub Bidang Jalan 1) Pembina 2) Koordinator
3) Anggota :
Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Surabaya Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota b) Kepala Bidang Pelaksanaan II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Surabaya c) Kepala Bidang Perencanaan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Surabaya d) Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jawa Timur e) Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur f) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
g) Kepala Seksi
-2-
1
2
b. Sub Bidang Infrastruktur Irigasi 1) Pembina :
2) Koordinator
3) Anggota :
c. Sub Bidang Air Minum 1) Pembina 2) Koordinator
3) Anggota :
3 g) Kepala Seksi Program dan Data, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Surabaya h) Kepala Seksi Preservasi II, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Surabaya
a) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas b) Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Kepala Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota b) Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas d) Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo e) Kepala Seksi Tata Teknis Bidang Pembangunan dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur f) Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas g) Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas h) Kepala Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo i) Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
b) Kepala Satuan
-3-
1
2
3 b) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum c) Kepala Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur d) Kepala Seksi Perencanaan Air Bersih Penyehatan Lingkungan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
d. Sub Bidang Sanitasi 1) Pembina
Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman Provinsi Jawa Timur
2) Koordinator
Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
3) Anggota :
a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota b) Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur d) Kepala Seksi Perencanaan Bidang Air Bersih Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
e. Sub Bidang Perumahan 1) Koordinator
2) Anggota :
Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota b) Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur c) Kepala Seksi Perencanaan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
f. Sub Bidang
-4-
1
2 f. Sub Bidang Pengendalian 1) Koordinator
2) Anggota
3
Kepala Bidang Statistik dan Laporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. 3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud. _____________________________________________
