GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR

44 TAHUN 2002 TENTANG

UNIT PELAYANAN TERPADU PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DALAM SATU ATAP PROPINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar Negeri yang dalam kenyataannya semakin meningkat di Jawa Timur, diperlukan sistem pelayanan yang mampu menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat guna lebih memperlancar dan mempercepat proses penempatan secara lebih terkendali dan terpadu antara aparat pelaksana pelayanan

baik

dari

Instansi

Pemerintah

maupun

pelaku

penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Dalam Satu Atap Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 14Tahun1969; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992; 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001; 6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990; 7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 juncto Nomor 46 Tahun 2000; 8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, Menteri Keuangan serta Menteri Tanaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2001, Nomor 121 /KP/VI1/2001, Nomor M-

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

01.UM.01.10 Tahun 2001, Nomor 41/KMK.01/2001 dan Nomor 144A/MEN/2001; 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 207/MEN/1990; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN PELAYANAN

GUBERNUR TERPADU

JAWA

TIMUR

PENEMPATAN

TENTANG TENAGA

UNIT KERJA

INDONESIA KE LUAR NEGERI DALAM SATU ATAP PROPINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; b. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur; c. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; d. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja; e. Penempatan Tanaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme Antar Kerja untuk mempertemukan persediaan Tenaga Kerja Indonesia dengan permintaan di pasar kerja di luar negeri; f. Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, adalah merupakan

keseluruhan

mekanisme

kegiatan

pelayanan

penempatan Tenaga Kerja Indonesia baik pada tahapan Pra Penempatan, selama penempatan maupun purna penempatan yang dilakukan oleh Instansi Teknis/Lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; g. Unit Pelayanan Terpadu Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT TKI, adalah tempat

pengintegrasian

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

keseluruhan

mekanisme

kegiatan 2

pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia khususnya pada tahapan Pra Pemberangkatan yang dilaksanakan oleh aparat Instansi

Teknis/Lembaga

terkait

sesuai

fingsi,

tugas

dan

kewenangan masing-masing didalam satu atap/gedung; h. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disingkat PJTKI, adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau Koperasi yang berusaha dibidang jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang memiliki Surat Ijin Penempatan Jasa TKI (SIUP PJTKI) dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri; i. Asosiasi

Perusahaan

Jasa

Tenaga

Kerja

Indonesia

yang

selanjutnya disingkat PJTKI, adalah organisasi Profesi yang bersifat tidak mencari keuntungan dan beranggotakan PJTKI; j. Paspor,

adalah

surat

Perjalanan

Republik

Indonesia

yang

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia; k. Rekomendasi paspor, adalah Surat Keterangan tentang kebenaran status

keberangkatan

seseorang/TKI

ke

luar

negeri

yang

diterbitkan oleh Koordinator Imigrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Jawa Timur dan diberikan kepada PJTKI

untuk

diajukan

sebagai

kelengkapan

permohonan

penerbitan paspor kepada Kantor Imigrasi setempat. l. Visa kerja, adalah ijin tertulis dikeluarkan oleh suatu negara kepada seorang atau lebih dari Indonesia yang akan bekerja baik di sektor formal maupun informal yang dibubuhkan atau diterakan dalam Surat Perjanjian Republik Indonesia/paspor guna memasuki suatu negara tertentu; m. Bebas fiskal Luar Negeri yang selanjutnya disingkat BFLN adalah surat penetapan pembebasan dari kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Pefugas Kantor Pelsyanan Pajak/Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri; n. Rekomendasi BFLN, adalah surat keterangan dari BP2TKI tentang kebenaran status keberangkatan seseorang ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang diberikan kepada PJTKI untuk diajukan sebagai permohonan BFLN kepada Pelayanan Pajak/Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri; p. Asuransi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, adalah sistem perlindungan yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami Tenaga Kerja Indonesia mulai Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

3

dari

pra

penempatan,

selama

penempatan

sampai

purna

penempatan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 KEDUDUKAN (1) Samsat TKI, adalah Tim Koordinasi Instansional dan bersifat non struktural yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur untuk menangani kegiatan pelayanan bagi pengurusan kelengkapan dokumen penempatan TKI pada tahapan Pra Pemberangkatan. (2) Kelembagaan Samsat TKI terdiri dari Tim Pengarah dan Unit Pelaksana Pelayanan. (3) Tim

Pengarah

Samsat

TKI

dibawah

pembinaan

dan

bertanggungjawab kepada Gubernur. (4) Unit Pelaksana Pelayanan secara teknis operasional dibawah koordinasi Tim Pengarah dan secara struktural dan teknis fungsional dibawah pembinaan dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Instansi/ Lembaga masing-masing. (5) Tempat kedudukan Samsat TKI adalah di Ibukota Propinsi Jawa Timur di Surabaya. Pasal 3 TUGAS POKOK SAMSAT TKI Tugas Pokok Samsat TKI adalah : (a) Menyelenggarakan langsung pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan kelengkapan dokumen penempatan TKI pada tahapan Pra Pemberangkatan sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku; (b) Menunjang pencapaian tujuan dan sasaran program penempatan TKI ke Luar Negeri di Jawa Timur;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

4

Pasal 4 FUNGSI Samsat TKI mempunyai fungsi memperlancar dan mempercepat proses penempatan TKI khususnya di bidang pelayanan pengurusan kelengkapan dokumen penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada tahapan Pra Pemberangkatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI SAMSAT TKI Pasal 5 Susunan Tim Pengarah Samsat TKI terdiri dari: Pembina

: Gubernur Jawa Timur

Ketua Merangkap anggota

: Wakil Gubernur Jawa Timur

Wakil Ketua Merangkap anggota : Assisten Sosial dan Pembangunan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Sekretaris Merangkap anggota

: Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur

Anggota

: a. Kapala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah

Propinsi Jawa Timur ; b. Kepala

Kantor

Wilayah

Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Jawa Timur Cq. KORIM; c. Direktur Utama Bank Jatim; d. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur; e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

5

f. Kepala Kantor Bea dan Cukai Juanda; g. Kepala Cabang PT. Persero Angkasa Pura I Bandara Juanda; h. Kepala Sub Dinas PPTKM Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; i. Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Pemagangan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; j. Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; k. Kepala BP2TKI Jawa Timur; Pasal 6 Tim Pengarah SAMSAT TKI mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menentukan arah kebijakan dibidang pelayanan penempatan TKI Jawa Timur pada umumnya serta memberi bahan masukan untuk pembinaan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Terpadu Samsat TKI Jawa Timur.

Pasal 7 Tim Pengarah mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya sekali dalam setiap 3 (tiga ) bulan; Pasal 8 Tim Teknis Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Samsat TKI Jawa Timur, terdiri dari personil atau aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi Fungsional/Lembaga terkait dengan tugas memberikan pelayanan kepada PJTKI untuk

pengurusan kelengkapan

dokumen

pada

tahapan Pra Pemberangkatan sesuai bidang tugas masing-masing, yang meliputi: a. BP2TKI; b. APJATI Komda Jawa Timur; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

6

c. Konsorsium Asuransi Perlindungan TKI; d. BankJatim; e. Kantor Wilayah

Departemen

Kehakiman dan

HAM Propinsi

Jawa Timur Cq KORIM; f. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo Cq unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri. Pasal 9 TUGAS DAN FUNGSI TIM TEKNIS SAMSAT Tim Teknis Samsat mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut: 1. 1. APJATI a. Mendata Job Order dari seluruh PJTKI anggotanya; b. Memasukkan data TKI pada Komputer on line; c. Merekomendasi PJTKI untuk kerjasama dengan Bank Jatim; d. Menerbitkan sertifikasi PAP; e. Melayani pelaksanaan PAP. 2. Konsorsium Asuransi a. Melayani PJTKI untuk pembayaran premi asuransi; b. Melayani PJTKI untuk claim asuransi; 3. BankJatim a. Melayani PJTKI untuk pembayaran biaya pembinaan TKI; b. Melayani PJTKI untuk kerjasama dengan Bank Jatim; c. Melayani CTKI untuk perjanjian dan akad kredit TKI; d. Melayani CTKI untuk pembukaan rekening dan mendapatkan buku tabungan TKI; e. Melayani TKI untuk pembayaran angsuran dan remitance point. 4. BP2TKI a. Melayani PJTKI untuk memperoleh rencana rekruit CTKI; b. Melayani PJTKI untuk memperoleh rekom pemberangkatan dan rekom BFLN; c. Proses pencatatan dan pendataan CTKI melalui on line system. 5. 5. Koordinator Imigrasi a. Melayani PJTKI untuk memperoleh rekom penerbitan pasport kepada Kantor Imigrasi; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

7

b. menyampaikan tembusan rekom penerbitan pasport kepada BP2TKI dan APJATI. 6. Kantor Pelayanan Pajak (Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri) a. Menerima Rekom Bebas Fiskal Luar Negeri dari BP2TKI; b. Melayani PJTKI untuk memperoleh penetapan Bebas Fiskal bagi TKI. BAB IV TATA KERJA Pasal 10 Dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya Samsat TKI menerapkan azas

koordinasi,

pembagian

tugas,

sinkron/sasi

dan

berkesinambungan sesuai ketetentuan dan kewenangan masingmasing Instansi atau Lembaga terkait. Pasal 11 Setiap pimpinan Instansi/Lembaga anggota Samsat TKI wajib melakukan

pengawasan,

pembinaan

dan

bimbingan

terhadap

bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di Samsat TKI dan apabila terjadi peyimpangan agar mengambil langkah-langkah

yang

diperlukan

sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pasal 12 Setiap personil Unit Pelaksana Pelayanan Samsat TKI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Instansi/Lembaga masing-masing sebagai atasannya. Pasal 13 Berdasarkan masukan dari pimpinan Instansi/Lembaga anggota Samsat TKI, maka Tim Pengarah menerbitkan Tata Tertib, Prosedur Kerja dan Sistem Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas seharihari bagi personil Unit Pelaksana Pelayanan Samsat TKI. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

8

Pasal 14 Ketua Tim Pengarah atau dengan menunjuk anggota Tim Pengarah lainnya mengkoordinasikan personil Unit Pelaksana Pelayanan Samsat TKI untuk kelancaran tugas-tugasnya serta mengolah setiap laporan dari personil Samsat TKI sebagai bahan penyusunan laporan Gubernur. Pasal 15 Pelaksanaan kegiatan operasional dan penunjukan Tim Pelaksana akan diatur lebih" lanjut oleh Ketua Tim Pengarah SAMSAT TKI. Pasal 16 Biaya operasional Samsat TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa

Timur

Pengembangan

Tahun

Anggaran

Kesempatan

2002

Kerja

Proyek

Pasal

/

Perluasan Kode

dan

Anggaran

2P.04.1.01.001. KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Keputusan ini mulai berlaku sejaktanggal ditetapkan; (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Juni 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

9