GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/341/KPTS/013/2013 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR MASA JABATAN 2013 - 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengangkatan pertama, pengangkatan kembali atau pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/ 12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, perlu dilakukan penilaian khususnya berkenaan dengan angka kredit dan persyaratannya; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2013-2015 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774); 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Legara Tahun 1994 Nomor 1); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286); 11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis; 12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis; 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 14. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan; 15. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan; 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya; 17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 18. Keputusan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-3-

18. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 26a Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur; 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2013; 22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/ 2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/233/KPTS/013/2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2013-2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Pustakawan dan Arsiparis tingkat Terampil sampai tingkat Ahli serta calon Pustakawan dan calon Arsiparis di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; b. memeriksa persyaratan, bukti-bukti prestasi Pejabat Fungsional Pustakawan dan Arsiparis yang ada, serta memberikan penilaian angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku; c. melaksanakan persidangan dalam rangka penilaian dan menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Pustakawan dan Arsiparis yang telah diusulkan oleh Pejabat yang berwenang pada Instansi/Lembaga Pemerintah di Provinsi Jawa Timur; d. membantu


-4-

d. membantu melakukan penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Pustakawan dan Arsiparis serta calon Pustakawan maupun calon Arsiparis dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota seJawa Timur yang belum memiliki Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis; e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap pengangkatan pertama/pengangkatan kembali dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis; f. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur terhadap pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional; g. membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Program (615) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan (017) Pembinaan Perpustakaan di Jawa Timur dan Program (415) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Kegiatan (017) Penilaian Jabatan Fungsional Arsiparis, Kode Rekening 5.2.1.01.001.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2013.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/341/KPTS/013/2013 TANGGAL : 13 MEI 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR MASA JABATAN 2013 - 2015 NO. 1 1.

JABATAN DALAM TIM 2 Pembina

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

2.

Ketua

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

3.

Sekretaris / merangkap anggota

Sekretaris Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

4.

a. Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan 1) Koordinator Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 2) Anggota-anggota a) Kepala Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur b) 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Pustakawan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur b. Penilai Jabatan sional Arsiparis 1) Koordinator

Fung-

2) Anggota-anggota

Kepala Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur a) Kepala Sub Bidang Pembinaan Kearsipan, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur b) 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Arsiparis, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur c) Wakil dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


-2-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 3. Sdr. Kepala Perpustakaan Nasional di Jakarta. 4. Sdr. Kepala Arsip Nasional di Jakarta. 5. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 9. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur. 10. Sdr. Anggota Tim Penilai Angka Kredit dimaksud.


GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents