GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 2 Tahun 2003 Seri C, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003 dengan Keputusan Gubernur

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32)

Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

1

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran negera Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Nomor 3419) 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) 4. Undang-undang

Nomor

23

Tahun

1997

tentang

Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) 6. Undang-undang

nomor

25

Tahun

1999

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)


2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4306) 14. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 51) 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undangundang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73) 16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur; 18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN

GUBERNUR

JAWA

TIMUR

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA


3

YANG TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.

Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur

2.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur

3.

Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur

4.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur

6.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Jawa Timur

7.

Flora dan Fauna yang tidak dilindungi adalah Jenis Flora dan Fauna yang tidak dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan tidak termasuk didalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES)

8.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang selanjutnya disingkat CITES adalah Konvensi Internasional mengenai perdagangan jenis-jenis flora (tumbuhan alam) dan Fauna (satwa liar) yang terancam kepunahan, dimana negara Indonesia telah ikut meratifikasinya dalam Kepres Nomor 43 Tahun 1978 Lembaran Negera Nomor 51, Tahun 1978, Perdagangan, Persetujuan, Pertanian, Niaga, Perkebunan , Peternakan, Kehewanan Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) yang selanjutnya disingkat Appendix CITES adalah lampiran dari CITES yang memuat daftar Flora dan Fauna sesuai kriteria kelangkaannya bagi kepentingan perdagangan


4

9.

Pembantu Pemegang Kas Daerah yang singkat PPKD adalah petugas yang ditunjuk pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk menerima setoran retribusi

10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , Firma, Kongsi, Koperasi,

Dana

Pensiun,

Persekutuan,

perkumpulan,

yayasan,

Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lain yang sejenis 11. Izin

Usaha

kegiatan

pengambilan

dan

atau

penangkapan,

pengumpulan dan perdagangan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota adalah ijin yang diberikan Gubernur kepada badan atau perorangan untuk melakukan pengambilan dan atau penangkapan, pengumpulan dan memperdagangkan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati dan bagianbagian yang berasal dari padanya 12. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disingkat SATS adalah Surat yang diberikan Gubernur baik urtuk keperluan komersial maupun non komersial kepada Badan atau Perorangan yang memenuhi syarat untuk dapat mengangkut tumbuhan dan satwa di dalam negeri 13. Pengendalian pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi adalah penerbitan dokumen Surat Ijin kegiatan pengambilan dan atau penangkapan, pengumpulan dan perdagangan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi Lintas Kabupaten / Kota yang diberikan oleh Gubernur kepada perorangan atau badan 14. Wajib Retribusi adalah perorangan atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi


5

15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya kekurangan bayar yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi 20. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan 21. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan,

petunjuk,

bimbingan

atau

penyuluhan

dalam

pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota 22. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan perijinan dan kewajiban retribusi 23. Petugas Penerbit SKRD adalah Pegawai Dinas Kehutanan yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk melaksanakan pengesahan perhitungan pungutan retribusi yang harus dibayar wajib retribusi


6

24. Pejabat Pembuat SATS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus untuk menerbitkan SATS

BAB II PERIJINAN Bagian Pertama Pemberian Izin

Pasal 2

1. Setiap perorangan atau Badan hukurn yang melakukan usaha dan atau kegiatan pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi Lintas Kabupaten / Kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin

usaha

kegiatan

pengambilan

dan

atau

penangkapan,

pengumpulan, perdagangan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi serta SATS dari Gubernur 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 3

(1) Persyaratan untuk memperoleh Ijin Usaha kegiatan pengambilan dan atau penangkapan, pengumpulan dan perdagangan Flora dan Fauna Yang tidak dilindungi Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut: a. Perorangan atau Badan yang akan melakukan usaha kegiatan pengambilan

dan

atau

penangkapan,

pengumpulan,

dan

perdagangan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Gubernur C.q. Kepala Dinas, dengan dilampiri :


7

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk usaha Perorangan atau salinan Akte Pendirian yang disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang untuk Badan 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Surat Izin tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan tidak keberatan dari Kepala Desa / Kelurahan b. Persetujuan

pemberian

izin

dilakukan

setelah

penelitian

administrasi tehadap kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha atau tempat penampungan satwa oleh Dinas Kehutanan c. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan izin dengan persyaratan lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan izin dimaksud d. Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c harus

disertai

dengan

alasan-alasan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan e. Apabila tempat usaha atau tempat penampungan satwa secara teknis telah memenuhi syarat dan pemohon telah melunasi retribusi, maka Kepala Dinas mengeluarkan Izin Usaha kegiatan pengambilan

dan

atau

penangkapan,

pengumpulan

dan

perdagangan flora dan fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten/Kota (2) Untuk memperoleh SATS : a. Pemohon mengajukan Izin Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Yang tidak dilindungi Lintas Kabupaten / Kota secara tertulis kepada Gubernur C.q. Kepala Dinas dengan dilampiri data-data sebagai berikut : 1. Jenis dan jumlah tumbuhan dan atau satwa liar yang akan diangkut 2. Asal usul tumbuhan dan atau satwa liar yang akan diangkut 3. Kabupaten / Kota yang akan dituju 4. Jenis angkutan dan kelengkapan yang digunakan


8

5. Data Pemohon (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk usaha perorangan atau salinan Akte Pendirian yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi badan) b. Setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan terhadap tumbuhan dan atau satwa liar yang akan diangkut untuk mengetahui kebenaran dari data yang diajukan oleh pemohon c. Apabila tumbuhan dan atau satwa liar yang akan diangkut telah sesuai dengan data yang disampaikan dan secara teknis telah memenuhi syarat pengangkutan serta pemohon telah melunasi retribusi,

maka

Dinas

Kehutanan

mengeluarkan

SATS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Izin

Pasal 4 Masa berlakunya ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah : a. Ijin usaha kegiatan pengambilan dan atau penangkapan, pengumpulan dan perdagangan flora dan fauna tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun b. Ijin tidak berlaku lagi apabila : 1. telah berakhir masa berlakunya ijin 2. terpenuhinya quota yang ditetapkan c.

SATS berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan


9

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dicabut karena melanggar ketentuan dalam izin, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III RETRIBUSI Bagian Pertama Obyek dan Subyek retribusi

Pasal 6

Obyek Retribusi Izin Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang tidak dilindungi Lintas Kabupaten / Kota adalah setiap pemberian : a. Izin

Usaha

kegiatan

pengambilan

dan

atau

penangkapan,

pengumpulan dan perdagangan flora dan fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota b. SATS yang tidak dilindungi

Pasal 7

(1) Subyek retribusi adalah perorangan atau badan hukum yang memperoleh ijin. (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi adalah : a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya


10

Bagian Kedua Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut: a. Izin usaha pengambilan dan atau penangkapan , pengumpulan dan perdagangan flora dan fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota sebesar Rp 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) b. Izin pengangkutan flora dan fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota untuk tujuan dalam negeri dihitung dengan perkalian jumlah dan jenis flora dan fauna yang akan diangkut dengan besarnya tarif retribusi sebagai berikut: 1. Pakis sebesar Rp 250,- ( Dua ratus lima puluh rupiah ) per kilogram 2. Anggrek sebesar Rp 100,- (Seratus rupiah ) per batang 3. Mamalia sebesar Rp 300,- ( Tiga ratus rupiah ) per ekor 4. Reptilia : a) Ular sebesar Rp 600,- ( Enam ratus rupiah ) per ekor b) Kulit ular sebesar Rp 300,- ( Tiga ratus rupiah ) per lembar c) Biawak sebesar Rp 700,- (Tujuh ratus rupiah ) per ekor d) Tokek sebesar Rp 150,- (Seratus lima puluh rupiah ) per ekor e) Labi- labi sebesar Rp 750,- (Tujuh rarus lima puluh rupiah ) per ekor f) Kura -kura sebesar Rp 1500,- ( Seribu lima ratus rupiah ) per ekor g) Reptilia lainnya sebesar Rp 150,- ( Seratus lima puluh rupiah ) per ekor 5. Amphibia sebesar Rp 150,-( Seratus lima puluh rupiah ) per ekor 6. Aves : a) Burung gereja sebesar Rp 150,- ( Seratus lima puluh rupiah ) per ekor b) Burung Tekukur Rp 300,- (Tiga ratus rupiah ) per ekor


11

c) Aves lainnya sebesar Rp150,- ( Seratus lima puluh rupiah ) per ekor 7. Insekta sebesar Rp 100,- ( Seratus rupiah ) per ekor 8. Sarang burung walet sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah ) per kilogram

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 9

(1) Pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi dilakukan berdasarkan objek retribusi (2) Wajib retribusi terhadap pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di dalam atau diluar Jawa Timur (3) Pendaftaran dan pendataan dilakukan dengan mengisi SPdORD oleh wajib retribusi secara jelas, lengkap dan benar

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENATAUSAHAAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Setelah SPdORD diisi lengkap dikembalikan lagi kepada Dinas Kehutanan sebagai bahan penerbitan SKRD (2) Berdasarkan SKRD, wajib retribusi wajib membayar retribusi (3) Petugas penerima pembayaran memberikan bukti tanda lunas pembayaran kepada Wajib Retribusi yang selanjutnya bukti lunas tersebut dipakai sebagai syarat pengambilan ijin usaha kegiatan pengambilan dan atau penangkapan, pengumpulan dan perdagangan


12

Flora dan Fauna yang tidak dilindungi lintas Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur atau SATS (4) Bentuk blanko SPdORD dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran

Pasal 11

(1) Petugas penerima sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3) menyetorkan seluruh hasil penerimaannya kepada PPKD setempat selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau ditentukan lain oleh Gubernur (2) PPKD

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

berkewajiban

menyetorkan seluruh penerimaan kepada rekening kas daerah melalui bank yang ditunjuk (3) PPKD setiap awal bulan berikutnya berkewajiban membuat laporan rincian hasil penerimaan kepada Kantor Kas Daerah dengan tembusan Dinas Kehutanan dan Dinas Pendapatan Daerah

B A B VI PENUNJUKAN DAN PENETAPANPETUGAS PENERBIT SKRD, STRD, SKRDKBT, SKRDLB

Pasal 12

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan dan penerimaan perlu penunjukan

dan

penetapan

petugas

penerbit

SKRD,

STRD,

SKRDKBT, SKRDLB 2. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penempatan dan penunjukannya

ditetapkan

dengan

keputusan

Kepala

Dinas

Kehutanan


13

BAB VII PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 13 Besaran bagi hasil penerimaan pungutan retribusi setelah dikurangi biaya operasional adalah sebagai berikut: a. 70 % untuk Pemerintah Propinsi b. 30 % untuk Pemerintah Kabupaten / Kota

BAB VIII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 14

(1) Biaya operasional ditetapkan sebesar 5 % dari realisasi penerimaan retribusi (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut: a. Dinas

Kehutanan/pelaksana

pemungutan

retribusi

sebesar

70 % (tujuh puluh persen) b. Dinas/lnstansi penunjang sebesar 30% (tiga puluh persen)

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN KEKURANGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Dinas Kehutanan melalui petugas yang ditunjuk dapat menagih kekurangan pembayaran retribusi sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD dengan menerbitkan SKRDKBT (2) Dinas Kehutanan melalui petugas yang ditunjuk dapat menerbitkan SKRDLB atas kelebihan pembayaran dan wajib retribusi


14

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal diterbitkannya STRD (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi setelah terbitnya SKRD dan atau STRD dengan disertai alasan-alasannya (4) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana ayat (2) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan keputusan ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas dan Kepala Dinas Pendapatan


15

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 19

(1) Keputusan ini berlaku pada tanggal dundangkan (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Januari 2004 UBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 02-01-2004 No. 2 TH. 2004/D1

AM UTOMO. S


16

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR

Recommend Documents