GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/26/KPTS/013/2015 TENTANG TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI DOKUMEN IZIN PERTAMBANGAN YANG DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa untuk memberikan jaminan hukum bagi masyarakat di bidang usaha pertambangan, perlu adanya kepastian mengenai pelayanan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan di Jawa Timur; b. bahwa Bupati/Walikota telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat di daerah masing-masing, dan saat ini kewenangan tersebut menjadi kewenangan Gubernur, sehingga diperlukan proses penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan beserta dokumen pendukung oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dalam rangka pengalihan wewenang proses penerbitan izin, pembinaaan dan pengawasan kepada pemegang izin; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Izin Pertambangan yang Diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
4. Peraturan
-2-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172); 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Seri A); 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: :
Membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Izin Pertambangan yang Diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA :
-3-
KEDUA
:
Menugaskan Tim Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk : a. melakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berserta dokumen pendukungnya, yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan tahapan penyerahan sebagai berikut : 1. Tahap I (bulan Januari 2015) : Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sudah mendapat Sertifikat Clean and Clear (CNC); 2.
3.
Tahap II (bulan Pebruari – Maret 2015) : Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang berlaku sampai tahun 2015; Tahap III (bulan April – Mei 2015) : Penyerahan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ Izin Pertambangan Rakyat (IPR) baru pada bulan Maret 2015.
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi dan Evaluasi dapat meminta penjelasan dan pendapat terkait dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Bupati/Walikota atau narasumber lainnya yang berkompeten.
KEEMPAT
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Program (29) Pengelolaan Pertambangan Umum dan Migas, Kegiatan (002) Pengelolaan Pemanfaatan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Migas, Kode Rekening 5.2.1.01.01.
KELIMA :
-4-
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Januari 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/26/KPTS/013/2015 TANGGAL : 16 JANUARI 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI DOKUMEN IZIN PERTAMBANGAN YANG DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NO
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
1.
Pembina
Gubernur Jawa Timur
2.
Pengarah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.
Ketua
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur
4.
Sekretaris
Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
5.
Anggota :
a. Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur b. Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur c. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Pertambangan Umum dan Migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur d. Kepala Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur e. Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur f. Wakil dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur g. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur h. Wakil dari Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd, Dr. H. SOEKARWO SALINAN
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth: 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Tim Verifikasi dan Evaluasi dimaksud.
