GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN KAYU DARI PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dengan berdasar pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kesepakatan Bersama antara Perum Perhutani Unit II Jawa Timur beserta Mitra Kerjanya (Para Pembeli Kayu) dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 02/KB/11/2011 Nomor 970/10571/120.23/2011 tentang Pelaksanaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur perlu ditinjau kembali ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 2 Tahun 2004 Seri E); 10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMBELIAN KAYU DARI PERUM PERHUTANI UNIT II JAWA TIMUR.


2

Pasal 1 (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. (2) Pembelian kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara langsung maupun dengan perjanjian terhadap kayu gelondongan dan/atau kayu olahan dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Pasal 2 Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 besarannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Perum Perhutani Unit II Jawa Timur beserta Mitra Kerjanya (Para Pembeli Kayu) dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Pasal 3 (1) Dalam pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Perum Perhutani Unit II Jawa Timur ditunjuk sebagai Penghimpun Sumbangan Pihak Ketiga. (2) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Perum Perhutani Unit II Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Pasal 4 (1) Seluruh hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang ditunjuk. (2) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur. Pasal 5 (1) Dalam rangka penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan besaran biaya sesuai kebutuhan.


3

(2) Untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga. (3) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Pasal 6 (1) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 30% (tiga puluh persen). (2) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten I Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi dan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan. Pasal 7 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas Pembelian Kayu dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada tanggal 18 Juni 2011

Tgl 18 - 6 - 2011 No. 41 Th 2011 / D

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


4


5

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents