GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang di perlukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu mengatur Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 5. Undang-Undang

-2-

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. 4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan izin belajar. 6. Pembina Pendidikan Izin Belajar adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. 7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian. 10. Izin

-3-

10. Izin Belajar adalah izin yang yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 11. Keterangan Izin Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; 12. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan ijazah yang dimilikinya. 14. Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat Pembina berdasarkan ijazah S2 atau kenaikan pangkat Pembina Tingkat I berdasarkan ijazah S3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Fungsional Umum. 15. Pencantuman gelar akademis dan sebutan profesional adalah penulisan gelar akademis setelah menyelesaikan pendidikan akademik, vokasi dan profesi. 16. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dalam pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister dan doctor. 17. Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus, lulusan pendidikan profesi mendapat gelar profesi. 18. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Diploma IV. 19. Pendidikan dasar adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtida’iyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

20. Pendidikan

-4-

20. Pendidikan Menengah adalah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 21. Tim seleksi BKD adalah PNS yang ditunjuk dan bertugas memproses berkas pengajuan izin belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD. BAB II IZIN BELAJAR Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Izin belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (akademik, profesi dan vokasi). Pasal 3 (1) Gubernur berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan kepada : a. Sekretaris Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan Doktor (S3); b. Kepala BKD, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan sampai dengan jenjang Strata Dua (S2) atau yang sederajat. Pasal 4 Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan ketentuan : a. Program studi yang ditempuh bukan merupakan program pendidikan jarak jauh, kecuali yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Jadwal kuliah bukan merupakan kelas sabtu-minggu ; c. Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) minimal peringkat B untuk jurusan sosial/humaniora dan minimal C untuk jurusan eksakta ; d. Kegiatan pendidikan tidak mengganggu jam kerja (pelaksanaan tugas kedinasan) ; c. Kegiatan

-5-

e. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Gubernur ; f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Bagian Kedua Prosedur Pengajuan Pasal 5 (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status izin belajar, harus mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Kepala BKD. (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : a. Surat pengantar dari pimpinan SKPD yang bersangkutan; b. Pengajuan izin belajar harus diajukan oleh pengelola kepegawaian masing-masing SKPD ; c. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan ; d. Foto Copy Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir dengan kriteria minimal "cukup" yang dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan ; e. Surat Pernyataan bermaterai Rp 6000,yang menyatakan bersedia mematuhi segala ketentuan tentang izin belajar; f. Daftar Riwayat Hidup ; g. Jadwal pendidikan/perkuliahan ; dan h. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima ; (3) Surat Izin Belajar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), apabila berkas pengajuan izin belajar telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Seleksi BKD. BAB III UJIAN KENAIKAN PANGKAT Bagian Kesatu Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pasal 6 (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki ijazah dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. (2) Ujian

-6-

(2) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja golongan ruang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada kepangkatan minimal sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil pangkat Juru Muda Tingkat I (I/b) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru (I/c); b. Pegawai Negeri Sipil pangkat Juru (I/c) yang memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a); c. Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) yang memiliki ijazah D-III atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c); d. Pegawai Negeri Sipil pangkat Pengatur (II/c) yang memiliki ijazah Strata Satu (S1) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a); e. Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda (III/a) yang memiliki ijazah Strata Dua (S2) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) ; f. Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) yang memiliki ijazah Strata Tiga (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) ; (3) PNS yang pengangkatan awalnya pada pangkat Pengatur (II/c) setelah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dengan masa kerja golongan ruang 1 tahun dapat diajukan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah S1 atau sederajat untuk disesuaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda (III/a). (4) Pengajuan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Izin Belajar ; b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah sebelum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memiliki Surat Keterangan Izin Belajar yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan Izin Belajar.

Pasal 7

-7-

Pasal 7 (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah penyelenggaraannya harus didasarkan pada kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan di setiap SKPD. (2) Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah untuk mengisi kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang tersedia di SKPD yang lain. Pasal 8 (1) Kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah disusun berdasarkan perencanaan kebutuhan formasi dan proporsi kepangkatan. (2) Kebutuhan jabatan yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus mencantumkan secara jelas : a. Nama jabatan b. SKPD c. Pendidikan yang dibutuhkan. Pasal 9 Dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah maka yang bersangkutan dapat mengulang pada periode berikutnya. Pasal 10 Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. Pasal 11 Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah : a. SMP : Tes Karakteristik Pribadi (TKP) b. SMA dan D-III meliputi : 1) Tes Intelegensi Umum (TIU) 2) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). c. D-IV

-8-

c. D-IV dan S.1 meliputi : 1) Tes Intelegensi Umum (TIU) 2) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 4) Karya Tulis dan Wawancara 5) Pengetahuan Perkantoran d. S.2 meliputi : 1) Tes Intelegensi Umum (TIU) 2) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 4) Karya Tulis dan Wawancara 5) Pengetahuan Perkantoran 6) Tes Bahasa Inggris Pasal 12 Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan surat tanda lulus. Bagian Kedua Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina Pasal 13 (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program Strata Dua (S2) atau sederajat, sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya dapat diusulkan kenaikan pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina (IV/a). (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan program Strata Tiga (S3) atau sederajat, dan telah menduduki jabatan eselon IV sepanjang tidak melebihi pangkat atasan langsungnya dapat diusulkan kenaikan pangkat regulernya ke pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b). (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus lulus seleksi kenaikan pangkat yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Pasal 14

-9-

Pasal 14 Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan apabila : a. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir ; b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja, sekurang-kurangnya bernilai “Baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 15 Materi Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina meliputi : a. Membuat Karya Tulis dan presentasi ; b. Tes Psikologi. Pasal 16 Seleksi Kenaikan Pangkat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diproses apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Izin Belajar atau Keterangan Izin Belajar yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ; b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat dan golongan/ ruang Penata Tingkat I (III/d) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sedang menjalani pendidikan dan belum mempunyai Izin Belajar, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Gubernur ini ditetapkan, wajib mengajukan Izin Belajar. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan belum mengajukan Izin Belajar, tidak diterbitkan Izin Belajarnya.

BAB VI

- 10 -

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Maret 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,

Dr. H. SOEKARWO

- 11 -

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 12 Maret 2015 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd,

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 18, SERI E.